Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan ketidakkooperatifan para tersangka yang disebut tidak pernah memenuhi panggilan penyidik sejak perkara dilaporkan hingga penetapan tersangka.

Kuasa hukum korban, Basri Sastro, mengatakan kasus tersebut bermula dari laporan Mustamir melalui kuasa hukumnya ke Polda Jambi pada 5 Desember 2025.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/420/XII/2025/SPKT Polda Jambi. Dalam perkara tersebut, Asrul Sani Rotam selaku Direktur Utama PT Baduo Samudra Energi menjadi salah satu pihak yang dilaporkan.

Perusahaan tersebut diketahui bergerak di bidang pemasok dan transportir BBM jenis solar.

Setelah melalui proses penyelidikan, perkara ini kemudian naik ke tahap penyidikan pada 27 Maret 2026. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi selanjutnya menetapkan Asrul Sani Rotam bersama sejumlah pihak terkait sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam surat bernomor S.Tap.TSk/130/X/RES.1.11/2026/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2026.

Para tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Basri menyebut, sejak laporan dilayangkan hingga penetapan tersangka, pihak yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

“Dari pelaporan sejak Desember 2025 sampai pada penetapan tersangka 14 Oktober 2026, saudara tersangka Asrul Sani Rotam tidak pernah kooperatif dari panggilan-panggilan penyidik,” ujar Basri saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2026).

Ia mengatakan pihaknya meminta kepolisian mengambil langkah tegas apabila para tersangka kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Menurutnya, penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan upaya penangkapan perlu dipertimbangkan guna memastikan proses hukum berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

Kantor Hukum MIKK Advocates & Counsellors at Law yang mendampingi belasan korban telah mendaftarkan laporan polisi di Polrestabes Surabaya setelah upaya penyelesaian kekeluargaan tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan dokumen dan keterangan dari 16 klien yang terverifikasi awal, total nilai kerugian sementara mencapai Rp1.738.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

“Saat ini kami mendampingi kurang lebih 16 klien dengan nilai kerugian sekitar Rp1,738 miliar. Angka tersebut masih berpotensi bertambah karena proses verifikasi aduan baru terus berjalan,” ujar M. Irfan Kasuma, Managing Partner MIKK Advocates.

Langkah hukum ini tidak ditempuh secara mendadak, melainkan melalui serangkaian proses pendampingan yang diawali dari Laporan Pengaduan Masyarakat (LPM) atas nama korban berinisial AM pada 18 Juli 2026.

Selanjutnya, mediasi daring digelar pada 7 September 2026 antara tim kuasa hukum korban dengan manajemen PT SPI untuk menuntut kepastian pengembalian modal investasi.

Para korban menuntut pengembalian dana utuh atau skema opsi minimal 70 persen yang disertai jaminan konkret, namun pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan.

“Prinsipnya para klien menginginkan pemulihan hak atas dana mereka. Namun karena tidak ada iktikad dan kepastian konkret, kami mengambil langkah tegas ke jalur hukum,” tegas Ageng Galuh Briantara, Tim Kuasa Hukum MIKK.

Tidak adanya respons solusi yang memadai membuat MIKK mendampingi korban berinisial RK untuk membuat laporan polisi resmi pada 29 September 2026 di Polrestabes Surabaya.

Laporan polisi tersebut resmi teregistrasi dengan Nomor: TBL/B/1877/IX/2026/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM.

Laporan ini berfokus pada dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dana masyarakat, yang seluruh proses pembuktiannya diserahkan kepada penyidik kepolisian.

Guna memastikan fisik aset investasi, tim kuasa hukum melakukan pengecekan lapangan langsung ke lokasi kandang penampungan di Karangploso, Malang.

Penelusuran ini dilakukan untuk mengecek pemindahan hewan ternak qurban dan perah yang sebelumnya diinformasikan berada di wilayah Probolinggo.

Hasil inspeksi lapangan menunjukkan fakta janggal, di mana tim hanya menemukan 37 ekor sapi perah dari keseluruhan objek yang seharusnya diperjanjikan kepada investor.

“Kami turun langsung untuk memastikan keberadaan objek kerja sama. Hasilnya, kami hanya menemukan 37 sapi perah yang memicu ketidaksesuaian data secara signifikan,” ungkap Zulkarnaen Akhmad Kurniawan, Tim Kuasa Hukum MIKK.

Kasus ini juga mendapat perhatian langsung dari Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji (Cak Armuji), dalam forum mediasi lintas pihak pada 5 Oktober 2026.

Cak Armuji mendorong agar manajemen PT SPI segera bertanggung jawab dan mengambil langkah konkret demi memulihkan kerugian dana para korban.

Mengingat potensi bertambahnya korban dari berbagai daerah, MIKK memohon atensi khusus dari Kapolrestabes Surabaya agar perkara diusut secara cepat dan transparan.

“Kami meminta atensi Kapolrestabes Surabaya karena berdasarkan perkembangan aduan, jumlah korban dan nilai kerugian berpotensi meluas hingga ke skala nasional,” tutur M. Irfan Kasuma.

Berdasarkan kesepakatan awal, program investasi ini menjanjikan pembagian hasil berkala serta pengembalian modal penuh saat masa kontrak jatuh tempo.

Namun pada kenyataannya, modal usaha tidak pernah dikembalikan dan pengelola dinilai hanya mengulur waktu dengan janji-janji manis yang tak terealisasi.

Situasi makin mencurigakan setelah saluran komunikasi serta akun media sosial resmi PT SPI mendadak tidak dapat diakses oleh para investor.

“Seluruh dokumen bukti transaksi dan janji pembayaran telah kami kumpulkan untuk diserahkan kepada penyidik demi transparansi hukum,” jelas Ahmad Syaiful Ikhwan, Kuasa Hukum MIKK.

Selain memperjuangkan hak para klien, MIKK menilai penanganan hukum ini sangat penting untuk mencegah bertambahnya masyarakat yang terjebak skema serupa.

Pihaknya membuka pintu aduan bagi masyarakat luas yang merasa menjadi korban dari pola kerja sama investasi PT SPI untuk ditindaklanjuti.

Meski demikian, MIKK menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam mengawal seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami tidak dalam posisi menghakimi, melainkan menjalankan mandat hukum untuk membela hak-hak klien agar memperoleh kepastian dan keadilan,” tutup Kuasa Hukum MIKK Advocates. (em-aha)

Eranasional.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri masih terus mengusut kasus dugaan penipuan investasi sistem trading binary option melalui aplikasi Binomo.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menerangkan hingga saat ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi.

“Terdiri dari 9 korban, 3 saksi, serta tiga saksi ahli yang telah dimintai keterangan,” ujar Ramadhan kepada wartawan, Kamis (17/2/2022).

Sebelumnya, Ramadhan menerangkan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai salah satu terlapor dalam kasus dugaan penipuan investasi sistem trading binary option melalui aplikasi Binomo.

Pemeriksaan tersebut rencananya akan dilakukan pada Jumat (18/2/2022) esok di Bareskrim Polri.

“Penyidik akan mengundang saudara IK pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 10.00 WIB,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Selasa (15/2/2022) kemarin.

Adapun kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo ini dilaporkan oleh delapan korban ke Bareskrim Polri pada Kamis (3/2/2022) dan teregister dengan nomor LP/B/0058/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Indra Kenz diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat 2 Jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang Perjudian Online, Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang Berita Bohong yang Merugikan Konsumen, dan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 3, 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dari hasil pemeriksaan korban, Indra Kenz diketahui mempromosikan aplikasi trading Binomo sebagai aplikasi resmi dan legal di Indonesia melalui YouTube, Instagram dan Telegram.

Dalam promosi tersebut, Indra juga mengajarkan strategi trading dalam aplikasi tersebut dan memamerkan hasil profit. Ia juga menawarkan keuntungan kepada para korban sebesar 80-85 persen. Sementara nilai kerugian yang dialami 8 korban mencapai Rp3,8 miliar.