“Peristiwa ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah dengan penuh ketulusan dan harapan,” kata Selly dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa sistem perizinan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) perlu terus diperkuat. Kami mendorong Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan mekanisme perizinan yang lebih ketat serta sistem pengawasan yang lebih efektif, sehingga peristiwa serupa dapat dicegah di masa mendatang.

“Kami juga menegaskan bahwa hak-hak para korban harus menjadi prioritas. Para pelaku perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komisi VIII akan terus mendorong aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga menegaskan akan ada langkah kongkret dan berkomitmen untuk menginisiasi dialog bersama Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat regulasi di sektor ini.

“Salah satu fokus utama adalah memperketat proses verifikasi dan akreditasi travel umrah, termasuk memperkuat sistem jaminan keuangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar jemaah terlindungi dari risiko serupa di masa depan,” katanya

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah. Pastikan legalitas dan rekam jejak biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran.

“Calon jemaah dapat memanfaatkan kanal resmi Kementerian Agama untuk memastikan izin operasional biro perjalanan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan,” ujarnya.

Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perlindungan jemaah umrah.

“Kami berharap setiap umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah dapat melakukannya dengan rasa aman, nyaman, dan tenang, tanpa khawatir menghadapi kendala yang tidak seharusnya terjadi,” tutup Selly.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih di Yogyakarta, Selasa, menjelaskan bahwa jumlah tersebut berdasarkan aduan yang masuk ke Posko Pengaduan Korban Penipuan Biro Umrah PT HMS sejak 23 hingga 27 Januari 2025.

“Jika kami rekapitulasi, total aduan mulai 23 hingga 27 Januari 2025, terdapat 16 aduan yang telah masuk di posko dengan jumlah korban 151 orang dan jumlah total kerugian sekitar Rp4.951.500.000,00,” kata dia dikutip dari Antara, Rabu (29/1/2025).

Berdasarkan data pada hari Sabtu (25/1), Polda DIY menerima tambahan dua aduan baru melalui WhatsApp, salah satunya berasal dari Jakarta dengan jumlah korban sebanyak 17 orang.

Mereka yang total kerugian sebesar Rp489,5 juta tersebut dijanjikan berangkat pada tanggal 5 Desember 2024.

Aduan lainnya berasal dari Jawa Timur dengan jumlah korban tiga orang. Kerugian yang dilaporkan sekitar Rp70 juta dengan rencana keberangkatan pada tanggal 17 Maret 2025.

“Total aduan pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari, terdapat dua aduan dengan jumlah korban 20 orang dan kerugian sekitar Rp559,5 juta,” ujar AKBP Verena.