JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung telah menetapkan dan menahan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Jhonny G Plate terancam dihukum penjara seumur hidup.

Usai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, Johnny G Plate langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Johnny G Plate dipanggil Kejagung sekitar pukul 10.20 WIB. Johnny diperiksa ketiga kalinya sebagai saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Johnny diperiksa setelah ada hasil LHP BPKP yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp8 triliun dalam kasus BTS Kemenkominfo. Kejaksaan Agung butuh keterangan Johnny terkait hal ini.

“Kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ini perlu diklarifikasi karena kerugiannya begitu besar sampai Rp8 triliun lebih,” kata Ketut Sumedana.

Setelah diperiksa penyidik, pukul 10.28 WIB, Johnny keluar mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung berwarna pink. Dia langsung digiring ke mobil tahanan untuk ditahan di Rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba selama 20 hari ke depan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengatakan status Johnny dinaikkan sebagai tersangka dan ditahan setelah penyidik memeriksa sejumlah bukti.

“Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga penyidik telah meningkatkan status yang bersangkutan, setelah jadi saksi menjadi tersangka, dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan di Rutan Cabang Salemba,” kata Kuntadi, Rabu (17/5/2023).

Johnny dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Johnny terancam penjara selama seumur hidup.

Terkait penahanan Johnny G Plate, Kejaksaan Agung menegaskan penetapan tersangka tersebut murni penegakan hukum, tidak ada unsur politik.

“Penetapan Tersangka dan penahanan terhadap JGP (Johnny G Plate) adalah murni penegakan hukum, tidak ada unsur politik di dalamnya,” tegas Ketut Sumedana.

Menurut dia, Kejaksaan Agung berkewajiban mengawal proyek strategis nasional dalam penggunaan anggaran pemerintah.

“Kejaksaan Agung memiliki kewajiban untuk mengawal proyek strategi nasional dalam hal ini proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 demi kepentingan masyarakat yang belum terjangkau internet sesuai dengan program pemerintah,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan vonis hukuman mati pada Ferdy Sambo bisa berubah menjadi penjara seumur hidup karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Asrul menyebutkan, perubahan putusan itu butuh keputusan Presiden RI dan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

“Ada 7 ayat. Kalau kita baca di ayat-ayat bawahnya mengatakan yang menentukan apakah hukuman mati itu berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup bukan surat keterangan kelakuan baik dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), tapi itu keputusan Presiden yang dibuat dan dikeluarkan setelah mendengarkan pertimbangan MA,” kata Asrul Sani, kemarin.

Dia menyebutkan, pada salah satu ayat disebutkan, narapidana yang dihukum mati akan dipertimbangkan perilaku baiknya selama 10 tahun agar bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Dia menegaskan, bahwa penilaian perilaku itu diatur oleh sistem dan ada campur tangan hakim.

“Jadi masih tetap ada pertimbangan dari hakim. Bahwa nanti ada input dari lapas, iya. Tapi bukan surat keterangan kelakuan baik, itu ada sistem. Maka kita harus teliti juga, harus kita lihat,” ujarnya.

“Ada sistem pembinaan narapidana, warga binaan itu dinilai terus setiap tahun,” sambung Asrul Sani.

Politisi PPP ini mengakui bahwa pihaknya kerap menerima informasi terkait penilaian perilaku narapidana yang hendak bebas. Dia menegaskan, Kepala Lapas tidak berperan dalam masalah ini.

“Katakanlah, catatan narapidana itu baik, padahal enggak baik. Itu pasti ada suara keluar, aka nada masukan. Kita di Komisi III biasanya dapat juga laporan itu. ‘Pak, yang itu enggak benar proses pembebasan bersyaratnya. Seharusnya beginim begitu’, itu juga akan mempengaruhi,” ucapnya.

“Pastinya Kepala Lapas tidak jadi kaya karena yang menentukan keputusan adalah Presiden,” pungkasnya.