Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa putusan tersebut harus dihormati dan dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan terhadap kerangka hukum yang mengatur hak keuangan pejabat negara. Ia menilai bahwa perubahan struktur kelembagaan negara yang terjadi selama beberapa dekade terakhir memang memerlukan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pemberian pensiun dan penghargaan.

Menurut Doli, undang-undang yang disusun pada tahun 1980 sudah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sistem politik dan administrasi negara saat ini. Seiring dengan reformasi kelembagaan dan perubahan mekanisme pemilihan pejabat publik, aturan yang mengatur hak keuangan juga perlu disesuaikan agar tetap relevan dan adil.

Putusan MK yang dibacakan pada 16 Maret 2026 menyatakan bahwa undang-undang tersebut bersifat inkonstitusional secara bersyarat. Artinya, aturan tersebut masih berlaku untuk sementara waktu, namun harus segera direvisi dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Jika tidak, maka ketentuan tersebut berpotensi kehilangan kekuatan hukum secara penuh.

Dalam pandangan DPR, putusan ini memberikan pesan yang jelas kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Doli menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyusun revisi yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan keuangan negara.

]]> https://eranasional.com/99938/aturan-pensiun-pejabat-akan-diubah-dpr-apresiasi-putusan-mk/feed 0 Aditya