“Ketentuan pembayaran ini dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024,” ujar Corporate Secretary TASPEN Yoka Krisma Wijaya di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan komitmen perseroan sebagai BUMN pengelola dana pensiun dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya, khususnya kalangan pensiunan.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bahwa BUMN berperan sebagai kapal induk yang menyatukan semua pihak untuk membangun keseimbangan ekonomi dan pertumbuhan bisnis, serta memastikan kesejahteraan masyarakat.

Upaya meningkatkan kesejahteraan para pensiunan melalui penyaluran gaji ke-13 tersebut tidak terlepas dari komitmen negara untuk mengapresiasi pengabdian para ASN.

Hal tersebut pun dipertegas dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa negara dan pemerintah tidak melupakan jasa para aparatur negara dalam membangun bangsa.

Besaran gaji ke-13 tahun 2024 ditetapkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2024, terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Bagi penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus dari pejabat negara, maka gaji ke-13 dibayarkan berdasarkan salah satu yang nilainya paling besar.

Sementara itu, bagi pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan keduanya.

Pembayaran gaji ke-13 tahun ini tidak dikenakan potongan iuran, kredit pensiun, dan biaya lainnya, kecuali pajak penghasilan.

“TASPEN terus berkomitmen menyalurkan jaminan hari tua sebagai bentuk penghargaan dari negara atas jasa-jasa mereka selama mengabdi kepada negeri,” kata Yoka.

TASPEN mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala informasi dan tindak dugaan penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Call Center TASPEN di 1500 919, sosial media resmi TASPEN, serta situs resmi TASPEN di www.taspen.co.id.

Hal ini disampaikan dalam pengumuman tertulis tentang Penetapan/Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Pusat, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Janda/Warakawuri/Dudanya yang mulai berlaku terhitung 1 Januari 2024.

“Mengingat pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 masih menggunakan pensiun pokok lama, maka kekurangan pembayaran uang pensiun atas penyesuaian pensiun pokok baru untuk Januari dan Februari 2024 dapat dilakukan paling cepat mulai 13 Februari 2024,” ujar Direktur Operasional Ariyandi dalam pengumuman tertulis yang terbit Senin (12/2/2024) hari ini.

Ariyandi menjelaskan pembayaran pensiun pokok akan dilakukan melalui Kantor Bayar Pensiun, baik institusi perbankan atau PT Pos Indonesia.

Masing-masing penerima pensiun dengan daftar pembayaran tersendiri dan pembayaran pensiun untuk Maret 2024 dan seterusnya sudah menggunakan pensiun pokok baru.

“Bagi para penerima pensiun yang pensiun pertamanya dibayarkan pada 14 Januari sampai 12 Februari 2024, maka kekurangan pembayaran pensiunnya dapat dilakukan mulai 19 Februari 2024, melalui transfer pada rekening para penerima pensiun,” papar Ariyandi.

Dia menegaskan pelaksanaan pembayaran kekurangan uang pensiun atas penyesuaian pensiun pokok tersebut tidak perlu diurus, dan tanpa administrasi/dokumen. Pembaruan ini juga dilakukan tanpa ada biaya apapun dan uangnya langsung masuk pada rekening masing-masing penerima pensiun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan Kemenkeu menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk membayar dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai 1 Februari 2024.

JAKARTA, Eranasional.com –Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyatakan akan terus mengawal proses advokasi kasus tewasnya M Hasya Athalah, mahasiswa FISIP UI Program Sarjana Departemen Sosiologi Angkatan 2022 yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022, lalu.

Rian Hidayat, selaku Tim Advokasi ILUNI UI atas korban Hasya menegaskan, pihaknya terus mengawal hingga almarhum Hasya mendapatkan keadilan.

“Kita ingin ini diproses, agar ada keadilan dan transparansi. Mengenai salah atau benar biar nanti keputusan pengadilan. Karena yang kita dapatkan informasi terakhir adanya SP3 itu karena almarhum Hasya sudah meninggal,” kata Rian di Sekretariat ILUNI UI, Gedung Rektorat Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Jumat, (27/1).

ILUNI UI juga mempertanyakan sikap terhadap Kepolisian terkait penetapan terhadap tersangka terhadap Hasya

“Kita jadi bertanya-tanya kenapa pihak yang sudah meninggal malah dijadikan tersangka. Kita akan menuntut keadilan,” ujarnya.

Saat ini, ILUNI UI masih melakukan pengkajian secara bersama terkait rencana akan adanya praperadilan.

“(praperadilan) Lagi kita kaji bersama tim, tapi sudah kita upayakan, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Yang jelas pertama kita mempertanyakan mengenai SP3 ini. Kok bisa, tersangka ini adalah korban yang mana SP3-nya karena meninggal,” katanya.

Sebelumnya, polisi mengaku tak punya cukup bukti untuk menetapkan AKBP Purnawirawan Eko Setia BW sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Muhammad Hasya Atallah Syahputra.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menjelaskan, untuk Eko ini juga secara dari keterangan-keterangan saksi juga tidak bisa dijadikan tersangka, karena dia dalam posisi hak utama pengguna jalan.

Latif menyebut bahwa pada saat kejadian, Eko justru berada di jalur yang benar dan sesuai peruntukannya.

“Pak Eko ada di jalan utamanya dia. Jadi dia istilahnya tidak merampas hak pengendara lain, karena pak Eko berada di lajurnya,” ujar Latif