Hal itu dilakukan usai seorang penumpang kehilangan handphone (HP) dalam penerbangan pada Jumat (6/6/2025) lalu.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi mengatakan pembebastugasan ini dilakukan demi kelancaran investigasi.

“Demi kelancaran proses investigasi, seluruh awak kabin yang bertugas telah dibebastugaskan untuk sementara waktu dari tugas penerbangan,” kata Ade dikutip dari Detikcom, Senin (9/6/2025).

Ade mengaku pihak Garuda menyesalkan kejadian tersebut. Ia juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang tersebut.

“Dapat kami pastikan bahwa pada saat menerima laporan kehilangan, seluruh awak pesawat yang bertugas telah menjalankan prosedur standar operasional dan keamanan penerbangan,” jelasnya.

Hal ini termasuk dengan segera merespon laporan kehilangan dan berkoordinasi kepada otoritas bandara setempat, yang dilanjutkan dengan proses pencarian yang melibatkan petugas terkait di bandara tersebut.

Garuda Indonesia menurutnya juga sudah mengirimkan perwakilannya ke Melbourne untuk memberikan pendampingan pada penumpang tersebut.

“Termasuk saat melakukan pelaporan resmi kepada pihak kepolisian setempat. Saat ini kami terus berkomunikasi dengan penumpang tersebut dan berkomitmen untuk tetap mendampingi beliau dalam menindaklanjuti kejadian ini, dengan tujuan untuk mengutamakan keamanan dan kenyamanan seluruh penumpang kami,” kata Ade.

Unggahan soal kehilangan HP tersebut viral. Terlebih disebutkan bahwa penumpang sempat melacak keberadaan handphone miliknya di Melbourne dan sempat terlihat berada di hotel yang hanya diinapi kru Garuda.

Namun belakangan HP tersebut terdeteksi dibuang ke sungai.

Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. Saat itu KAI mengamankan barang penumpang yang tertinggal sebanyak 5.434, dengan estimasi nilai Rp 6.655.984.900.

“Dari 7.237 barang yang ditemukan 3.151 di antaranya merupakan barang-barang berharga, seperti peralatan elektronik, perhiasan, dokumen penting, hingga uang tunai,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).

JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk melarang masyarakat untuk mudik lebaran pada tahun ini guna menekan penyebaran virus covid-19. Salah satu langkahnya adalah dengan melarang seluruh moda transportasi termasuk udara untuk beroperasi dalam periode 6-17 Mei 2021.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 13 tahun 2021 tentang larangan mudik lebaran. Selain itu juga mengacu pada Edaran (SE) Gugus Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatkan, larangan operasional pada mudik lebaran juga berlaku pada moda transportasi udara. Di mana pesawat dilarang untuk membawa penumpang selama periode 6-17 Mei 2021.

“Pelarangan sementara penggunaan transportasi udara berlaku untuk angkutan udara niaga dan bukan niaga,” ujarnya dalam konfernesi pers virtual, Kamis (8/4/2021).

Meskipun begitu, ada beberapa pengecualian juga untuk moda transportasi udara bisa beroperasi. Nantinya, maskapai yang akan melakukan penerbangan dapat menggunakan izin rute eksisting, atau mengajukan Flight Approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara.

Adapun penerbangan yang dikecualikan dari larangan sementara adalah penerbangan yang mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan. Kemudian operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di indonesia;

Lalu yang ketiga adalah operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) yang melakukan pemulangan warga negara indonesia maupun warga negara asing. Kemudian yang keempat adalah untuk operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.

Selanjutnya adalah untuk angkutan kargo, serta operasional angkutan udara perintis. Dan terakhir adalah operasional lainnya dengan seizin dari Ditjen Perhubungan Udara.

“Pelarangan ini bersifat menyeluruh, namun masih ada pengecualian karena kita tahu bahwa transportasi udara ini mempunyai karakteristik yang khusus untuk bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain,” jelasnya.

Eranasional.com – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyiapkan sejumlah prosedur bagi karyawan maupun pengguna kereta rel listrik (KRL) dalam situasi normal baru. Salah satunya adalah penumpang dilarang berbicara langsung maupun lewat telepon selama melakukan perjalanan dalam kereta.

“Saat ini yang sudah disampaikan adalah imbauan kepada seluruh pengguna untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui telepon seluler karena salah satu penularan virus corona tipe baru melalui droplet atau cairan yang keluar dari saluran mulut dan hidung saat batuk, bersin, maupun berbicara,” kata Vice President Corporate Communications KCI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 28 Mei 2020.

KCI akan tetap menjalankan protokol kesehatan pada moda transportasi publik yang sudah berjalan selama ini. Semua orang wajib menggunakan masker selama berada di area stasiun dan di dalam KRL. Selain itu, terdapat pemeriksaan suhu tubuh penumpang dan penerapan jaga jarak sesuai dengan marka-marka yang ada di area stasiun ataupun kereta.

Untuk waktu-waktu tertentu, saat padat pengguna, akan ada penyekatan di sejumlah titik stasiun sehingga jumlah orang yang berada di peron dan di dalam kereta dapat terkendali. Bila diperlukan, petugas juga melakukan buka tutup pintu masuk stasiun.