TK diketahui merupakan perwira tinggi (pati) Polri aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan yang bersangkutan saat ini.

Penjelasan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny, dikutip dari detik.com.

Johnny menjelaskan, TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Selain itu, keterangan TK juga didalami penyidik untuk mengungkap keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.

“Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.

Dalam keterangannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Listyo diduga menjadi pihak yang memberikan instruksi penyadapan kepada sejumlah pejabat tinggi Polri.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ujar Suyudi.

Ia menjelaskan, instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp.

Namun, pelaksanaannya disebut tidak dilengkapi dokumen resmi berupa surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.

Setelah menerima instruksi, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi sasaran ke dalam sistem LIMS tanpa terlebih dahulu menjalani proses verifikasi dan filterisasi.

Melalui sistem tersebut, petugas kemudian dapat memantau komunikasi target.

“Rekaman hasil penyadapan selanjutnya didengarkan, diekspor, dan diterjemahkan ke dalam bentuk transkrip,”jelasnya.

Hasil pemantauan itu kemudian disusun dan dilaporkan secara berjenjang hingga diterima Listyo.

Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri dan jajarannya digelar untuk meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.

Kasus tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lainnya.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka.

Salah satu nama yang disebut dalam perkara ini adalah Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat Kapolri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. []

Asep menegaskan informasi tersebut tidak benar.

“Infonya tidak benar,” tegas Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Hingga saat ini, Bareskrim Polri baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang menjalani perawatan akibat sakit.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana.

Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. []