Persoalan tersebut dilaporkan Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa) karena diduga terdapat penyalahgunaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) serta dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemanfaatannya.

Ketua Jari Pandawa, Gita Kurniawan, mengatakan pihaknya untuk ketiga kalinya dipanggil Kejari Depok guna memberikan keterangan dan menyerahkan bukti-bukti terkait polemik aset tersebut.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kejari Depok, Senin (21/9/2026). Gita diterima Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Berkah Dwi Hatmoko, yang mewakili Kepala Kejari Depok Arif.

“Ini pemanggilan ketiga kami ke Kejari Depok. Kami kembali memberikan keterangan sekaligus menyerahkan bukti-bukti materiil untuk mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi dalam persoalan aset fasos fasum,” kata Gita.

Menurut Gita, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah status dan pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan Yayasan Ar-Ridho Jatimulya.

Ia menduga terdapat persoalan dalam proses pengadaan atau transaksi lahan yang kemudian dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban fasos fasum kepada Pemkot Depok.

Setelah menjadi bagian dari aset fasos fasum, kata Gita, lahan tersebut diduga kembali dimanfaatkan atau disewa oleh pihak yang berkaitan dengan yayasan untuk pengembangan bangunan sekolah.

“Kami menemukan indikasi adanya permainan dalam proses lahan. Lahan yang diduga sebelumnya berkaitan dengan yayasan kemudian dijadikan bagian dari kewajiban fasos fasum, tetapi setelah itu diduga disewa kembali oleh pihak yang sama untuk perluasan bangunan sekolah,” ujarnya.

Jari Pandawa, lanjut Gita, telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Kejari Depok. Di antaranya berupa dokumen transaksi, kuitansi jual-beli tanah, serta rekam jejak pembayaran yang menurutnya dapat membantu aparat penegak hukum menelusuri asal-usul dan status aset tersebut.

“Ada rekam jejak pembayaran tanah yang dijadikan fasos fasum. Kami menyerahkan kuitansi dan dokumen transaksi karena ini penting untuk melihat bagaimana proses peralihan dan pemanfaatan aset tersebut,” katanya.

Gita menilai persoalan tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sisi administrasi maupun besaran retribusi sewa aset.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang disampaikan pihaknya, nilai retribusi sewa yang tercatat hanya sekitar Rp1,4 juta.

“Jangan hanya melihat nominal Rp1,4 juta. Yang harus didalami adalah bagaimana status tanah tersebut, bagaimana prosesnya bisa menjadi aset fasos fasum Pemkot, kemudian bagaimana bisa dimanfaatkan kembali oleh pihak yang berkaitan dengan yayasan,” tegasnya.

Ia menduga persoalan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian apabila aset yang telah menjadi bagian dari aset pemerintah kemudian dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, Jari Pandawa juga menyoroti dugaan pembangunan di atas lahan tersebut tanpa kelengkapan perizinan yang dipersyaratkan.

“Di sini ada dua persoalan yang kami minta didalami, yakni dugaan penyalahgunaan aset dan dugaan penyalahgunaan wewenang. Karena itu kami menyerahkan bukti-bukti ini kepada Kejari Depok,” katanya.

Gita juga menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan Yayasan Ar-Ridho Jatimulya, termasuk nama Supian Suri yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok.

Namun, keterkaitan tersebut merupakan bagian dari informasi yang disampaikan pelapor dan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Jari Pandawa berharap Kejari Depok dapat mengusut secara menyeluruh polemik aset tersebut, termasuk menelusuri proses peralihan, status kepemilikan, pemanfaatan, hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset.

“Kami mendesak setelah dilakukan gelar perkara, apabila bukti-bukti memenuhi unsur, agar perkara ini dapat dilimpahkan ke Pidsus untuk proses penyidikan dan menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Berkah Dwi Hatmoko, membenarkan pihaknya tengah menangani laporan tersebut.

“Memang sedang kami tangani dan terus kami usahakan. Jadi sabar dan tunggu saja,” kata Berkah singkat.

Sebelumnya, Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa) mengungkap dugaan penyalahgunaan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di wilayah Jatimulya, Kecamatan Cilodong.

Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian sewa lahan milik Pemkot Depok kepada Yayasan Arridho Jatimulya (YAJ). Dalam dokumen yang ditunjukkan Jari Pandawa, perjanjian tersebut ditandatangani pada 4 Oktober 2021 oleh Mulyadi, S.H. selaku Ketua Yayasan Arridho Jatimulya dan Supian Suri yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Depok sekaligus selaku Pengelola Barang.

Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Wijaya I No. 7 Jakarta.

“Kami sampaikan melalui somasi kepada Direktur Utama PT Bank DKI Agus Haryoto Widodo dan Ade Nana Suryana untuk segera melakukan penyelesaian secara tuntas atas pengambilalihan aset tanah dan bangunan SHGB No. 916, luas 1.343 M2, terletak di Jalan Wijaya I No. 7 Jakarta,” ujar Cecep Suhardiman, kuasa hukum Perintis Gunawan.

Dia mengungkapkan, aset tanah dan bangunan itu diambil alih oleh Bank DKI memakai nama Delly Andrian. Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi.

Pasalnya, nilai ambil alih dari debitur atas nama PT TPSI sebesar Rp55 miliar, lebih kecil dari nilai bukunya.

Dengan demikian, lanjut Cecep, patut diduga terjadi abuse of power dan perbuatan kriminalisasi.

Pengambilalihan aset (AYDA) tanah dan bangunan oleh Bank DKI (sebagai pembeli sementara), dengan kewajiban dalam satu tahun harus menjual kepada pihak lain, ternyata tidak dilaksanakan.

“Tanah dan bangunan tersebut saat ini dipakai untuk Learning Centre Bank DKI sehingga telah terjadi pelanggaran hukum yang merugikan klien kami, baik secara moril maupun materil,” tegasnya.

Bank DKI merupakan Bank Umum KBMI II yang kepemilikan sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,98%) dan Perumda Pasar Jaya (0,02%).

Bank DKI berdiri dan beroperasi sejak 11 April 1961.

JAKARTA -Kejaksaan Agung membenarkan adanya oknum jaksa yang ditangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut oknum jaksa tersebut adalah pejabat struktural pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

“Tim Satuan Tugas (Satgas) 53 Kejaksaan Agung mengamankan seorang oknum pejabat struktural pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto,” ungkap Leonard melalui keterangan tertulis, Selasa (12/10).

Dilansir dari Media Indonesia, Leonard menyebut pengamanan oknum jaksa itu dilakukan terkait adanya laporan pengaduan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Pengamanan itu, lanjutnya, merupakan respon cepat atas laporan masyarakat dengan melkukan klarifikasi kebenaran laporan tersebut.

“Yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pemeriksaan di bidang pengawasan Kejaksaan Agung,” pungkas Leonard.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyinggung bahwa pengawasan di internal Korps Adhyaksa adalah elemen vital sebagal sistem peringatan dini dalam melihat potensi pelanggaran. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis Bidang Pengawasan 2021 pada Selasa (5/10).

Ia menggarisbawahi tiga unsur yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan, yakni menjaga sebagai unsur pencegahan, membina sebagai unsur perbaikan, dan menghukum sebagai unsur penjeraan.

“Hukum bagi mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi pegawai yang lain,” jelas Burhanuddin.