Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung bergerak cepat turun ke daerah yang tercatat memiliki realisasi APBD yang rendah untuk penanganan Covid-19. Selain memberikan arahan, Mendagri juga memanfaatkan momentum kunjungan kerjanya untuk mengecek penyaluran bantuan sosial atau bansos.

“Hari ini, Jumat (23/7/2021), Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan melalui keterangan rilis, Jumat (23/7)

Mendagri mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (23/7/2021). Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisiasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0%; Dukungan vaksinasi 1,16%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp. 49.013.377.000,- namun belum terealisasi atau realisasi 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901,- atau 72,22%.

Usai kunjungannya ke Kabupaten Bekasi, pada hari yang sama, Mendagri langsung bertolak ke Kota Depok, Jawa Barat. Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi yang masih rendah. Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63% dan realisasi belanja sebesar 28,12%.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53%, dengan rincian: penanganan Covid-19 35,76%; Dukungan vaksinasi 7,92%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 50,55%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 100%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp. 90.123.689.040,- namun baru teralisiasi Rp 2.674.366.500,- atau 2,97%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 92.108.640.000,- baru terealisasi 19.054.114.013,- atau 20,69%.

“Kegiatan ini Insyaallah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan Covid-19 terealisasi dengan baik, rencananya Senin (26/7/2021), Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten dan Kota Tangerang,” ujar Benni.

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Agar Pemda mengeluarkan Bansosnya,” kata Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rakor Implementasi PPKM Darurat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Selasa (6/7/2021).

Ia juga meminta agar ketentuan terkait pengendalian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 dijalankan tanpa keraguan.

“Agar Pemda meningkatkan sosialisasi PPKM Darurat, dan kedua agar hati-hati dalam pembatasan atau penertiban rakyat yang berada pada kelompok berpendapatan rendah atau income harian,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam diktum kedelapan sebagaimana Inmendagri tersebut, kepala daerah diminta mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 maka:

Pertama, dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial;

Kedua, tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Sementara itu, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), Bupati/Wali kota diminta untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan Kepala Desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak kalah penting, kepala daerah diminta melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

“Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang telah dikeluarkan, diktum kedelapan dan kesembilan dapat dijadikan pedoman bagi kawan-kawan di daerah, tentunya Pak Gubernur, Bupati/Walikota menugaskan Sekda sebagai ketua panitia anggaran,” jelas Suhajar.