Pasalnya, korban melalui Kuasa Hukum menilai bahwa kasus tersebut tak hanya sekadar perbuatan pelecehan seksual biasa, namun juga mengindikasikan bukti adanya unsur pelanggaran pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila.

Korban dugaan tindak asusila, melalui Kuasa Hukumnya, Wanda Alfatih Akbar menerangkan atas dasar penelusuran dan pengembangan kasus yang telah diterima. Maka itu, pihaknya akan membawa kasus perkara ini lebih tinggi dari laporan sebelumnya.

“Ya, hari ini kita untuk melayangkan tambahan laporan. Ingin menambahkan satu orang lagi terlapor dengan pelaku inisial AM. Jadi kita sekaligus juga mencoba melakukan pengembangan terhadap kasus ini, karena setelah kita telusuri ternyata ada indikasi merambah ke Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 433 atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila,” ujar Wanda Alfatih Akbar kepada awak media usai membuat laporan di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).

Kaitan dengan adanya pihak terlapor baru di dalam laporan tambahan. Dia menilai bahwa di dalam laporan awal hanya ada satu orang nama tercantum sehingga dimungkinkan nantinya akan hanya menjadi bukti pendukung, padahal di dalam grup pesan WhatsApp tersebut terdapat beberapa orang yang terlibat.

“Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang ikut terlibat. Tetapi di laporan sebelumnya hanya satu orang terlapor yang tercantum, di mana dalam KUHP kita itu dikenal dengan istilahnya penyertaan. Nah, kalau kita cantumkan hanya satu nama rasanya tidak fair, karena oknum guru yang sebenarnya vokal di dalam grup itu ya yang berinisial AM,” ungkapnya.

Atas dasar itu, sambung Akbar mengungkap dalam kronologis perkara tersebut diduga pelaku secara bersamaan sengaja melakukan penyebaran konten yang menjurus kepada tindak asusila . Diantaranya berupa foto stiker WhatsApp yang disertakan kalimat kata-kata menjurus tindak asusila.

“Di mana di situ (Grup Pesan WhatsApp “Zoopardie”-RED) ada foto korban yang dijadikan stiker WhatsApp dengan disertakan kalimat-kalimat tidak senonoh yang disebar juga di dalam grup tersebut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis itu terjadi berawal dari aktivitas dalam Grup Komunitas Pesan WhatsApp “Zoopardie” yang memuat konten bermuatan seksual dan tidak pantas. Dalam grup tersebut diduga terjadi pengeditan foto wajah siswi menjadi stiker WhatsApp bermuatan kalimat cabul dan merendahkan martabat, serta intimidasi terhadap siswi yang mengetahui atau menentang keberadaan konten tersebut.

Atas kejadian itu pihak korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur dengan register Nomor Laporan : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak pada Senin, 2 Februari 2026.

Adapun pihak yang dilaporkan sebagai terlapor utama yakni bernisial A F M dan D A yang keduanya merupakan oknum guru di lingkungan SMA Budhi Warman II, Jakarta Timur. Korban merupakan siswi di bawah umur bernisial N. Akibat perbuatan tersebut, korban dilaporkan mengalami tekanan psikis berat dan trauma. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah diketahui sudah menjatuhkan sanksi berupa Pemecatan Tidak Hormat terhadap kedua oknum guru tersebut pada 6 Februari 2026.

“Kalau untuk perkembangan kasusnya dari laporan sebelumnya. Sementara kami masih menunggu jadwal pemanggilan saksi ya, Karena sampai saat ini masih belum dipanggil saksinya,” ucap Akbar.

Lebih lanjut, Wanda Alfatih Akbar menegaskan pihaknya kini tengah menyusun konstruksi pasal berlapis yang akan menjerat para terduga pelaku. kemudian dirinya akan mendorong laporan ke Unit Reserse Kriminal atau Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Jakarta Timur sehingga memastikan penegakan hukum dapat berjalan optimal.

“Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur delik terpenuhi karena terlapor diduga dengan sengaja mentransmisikan konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Pasal 433 dan/atau Pasal 434 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) karena perbuatan tersebut diduga menyerang kehormatan dan nama baik korban melalui tuduhan atau representasi asusila yang tidak benar,” tegasnya.

“Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan tersebut diduga merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik, berupa pencitraan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kekerasan psikis terpenuhi akibat dampak trauma yang ditimbulkan terhadap korban,” tambahnya.

Dengan mengambil langkah strategis untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan (Mens Rea). Pihaknya akan menyerahkan bukti digital forensik, termasuk metadata pembuatan stiker pesan WhatsApp. Serta mendesak dilakukannya gelar perkara khusus apabila laporan tidak ditindaklanjuti, serta mempertimbangkan pengaduan ke pengawas internal kepolisian apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan penyidikan.

“Bahwa transmisi konten asusila melalui media elektronik, meskipun dalam grup terbatas, merupakan tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etika,” pungkas Akbar.

Sementara itu, Eranasional berupaya memberikan ruang penjelasan lebih lanjut melalui konfirmasi kepada pihak terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun Polres Metro Jakarta Timur terkait perkembangan kasus tersebut. (**)

“Kemudian terbit surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan proses-proses penyelesaian perkara tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Ali menyampaikan KPK bakal menguatkan berkas administrasi kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy. Kemenangan Eddy di praperadilan tidak membuatnya bebas dari proses hukum.

“Iya secara teknis kan seperti itu (Eddy akan dijadikan tersangka lagi), seperti halnya tersangka SB (Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar) juga begitu,” ujar dia.

Eranasional.com – Bareskrim Polri menaikkan kasus investasi bodong aplikasi Binomo dengan terlapor Crazy Rich Medan Indra Kenz ke penyidikan. Hal itu dilakukan usai proses gelar perkara.

“Penyidik menemukan peristiwa pidana dan penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/2/2022).

Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa sembilan saksi korban dan tiga saksi. Penyidik juga memeriksa tiga saksi ahli, di antaranya ahli ITE, ahli dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), dan Satgas Waspada Investasi (SWI).

Penyidik juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Indra Kenz hari ini pukul 10.00 WIB. Namun, terlapor berhalangan hadir.

“Akan tetapi, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan berobat ke luar negeri, kemudian mengajukan penundaan.  Yang bersangkutan bersedia untuk dimintai keterangan pada tanggal 25 Februari 2022,” kata Ahmad.

Indra Kenz diduga telah melanggar pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penyebaran berita bohong. Pasal tersebut sesuai dengan pelaporan terduga korban aplikasi Binomo.

Sebagaimana informasi, Binomo merupakan salah satu aplikasi trading yang diblokir oleh Bappebti Kementerian Perdagangan (Kemendag). Total ada 1.222 situs Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan 92 domain opsi biner yang ditindak sepanjang 2021.

Eranasional.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan terkait perkara yang dipicu mulut Edy Mulyadi.

Dalam perkara yang menyeret Edy Mulyadi itu, penyidik telah memeriksa total 15 saksi dan lima saksi ahli.

Itu masih ditambah dengan laporan dari Polda Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Kepastian itu disampikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).

“Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh EM telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” ujar Dedi.

Selain itu, penyidik juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung (Kejagung), pada hari ini juga

“Selanjutnya, pemanggilan terhadap Edy Mulyadi sebagai saksi dan beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat (28/1/2022),” ungkap Dedi.

Jenderal Polri bintang dua ini juga menyebut bahwa Bareskrim Polri telah mengirimkan dua tim.

Masing-masing ke Polda Kalimantan Timur dan Polda Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di wilayah tersebut.

Termasuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berada di Jakarta.

Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan barang bukti ke Laboratorium Forensik.

“Penanganan perkara masih berjalan, perkembangan akan disampaikan kembali,” tandasnya.

Belasan Laporan

Sementara, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edy Mulyadi kini ditangani Bareskrim Polri.

Itu lantaran banyaknya laporan terhadap caleg PKS di Pemilu 2019 itu yang diterima polisi di berbagai daerah.

“Total ada tiga laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap,” ujar Ramadhan, Rabu (26/1/2022).

Laporan terhadap Sekjen GNPF Ulama itu diterima di Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Utara, dan Bareskrim Polri.

Semntara di Polda Kalimantan Barat, polisi menerima dalam bentuk aduan masyarakat, ditambah belasan aduan dan pernyataan sikap.

“Total ada 2 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap,” beber Ramadhan.

Laporan tersebut dilayangkan masyarakat dari berbagai elemen lantaran tak terima dengan kalimat yang keluar dari mulut Edy Mulyadi.

Yakni terkait ucapan yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

Jenderal Polri bintang satu ini memastikan, pihaknya akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian.

Eranasional.com – Bareskrim Polri akan memanggil mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Pemanggilan Ferdinand Hutahaean itu terkait kasus ujaran kebencian melalui cuitannya yang menyebut ‘Allahmu lemah’.

Penyidik sebelumnya telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan usai memeriksa 10 orang saksi.

“Tentunya, tindak lanjut dari penyidik akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap saudara FH,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya pada Jumat, 7 Januari 2022.

Ramadhan belum memastikan terkait waktu pemanggilan terhadap Ferdinand Hutahaean yang akan diperiksa sebagai saksi.

“Yang pasti, sudah dipastikan akan melayangkan surat panggilan terhadap saudara FH sebagai saksi,” ujarnya seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com dari PMJ.

Diketahui sebelumnya, kasus ini berawal saat ramau tagar di media sosial Twitter yang berbunyi #tangkapferdinand.

Tagar tersebut muncul usai Ferdinand Hutahaean mengunggah satu cuitan yang mengandung unsur penistaan agama.

“Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar bisa, maha segalanya, Dia lah pembelaku selalu dan Allah tak perlu dibela,” cuit Ferdinand Hutahaean.

Laporan terhadap Ferdinand Hutahaean terdaftar dengan nomor LP/B/0007/I/2022/SPKTBareskrim Polri tertanggal 5 Januari 2022.

Pada laporan tersebut, Ferdinand Hutahaean disangkakan melanggar Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Lalu, Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Pasal 45 a ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2.***

Eranasional.com – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan, telah menaikkan kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang diduga dilakukan Bahar Smith ke tahap penyidikan.

”Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana seperti dilansir dari Antara di Bandung.

Penyidik Polda Jawa Barat, kata Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa (28/12).

Penyerahan SPDP itu beredar dalam rekaman video yang tersebar di media sosial. Dalam rekaman tersebut polisi dari reserse kriminal memberikan secara langsung SPDP kepada Bahar.

Namun Suntana belum menyebutkan secara rinci ujaran kebencian yang dilakukan Bahar. Dengan dimulainya penyidikan, artinya polisi telah menemukan unsur pidana terhadap Bahar.

”Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor,” ujar Suntana.

Dalam kasus itu, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasar SARA. Dengan naiknya kasus itu ke penyidikan, polisi menerapkan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.