Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ungkap Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama.

Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya.

Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

“Kelengkapan dan kecepatan data ini turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian,” sambungnya.

Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

“Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat],” jelasnya.

Tito menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak.

“Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel,” tambahnya.

Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.

Salah satu penanganan yang akan dikebut usai Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 adalah pembangunan hunian tetap (huntap) yang disiapkan bagi pengungsi yang rumahnya rusak berat, roboh, dan hanyut terbawa arus banjir.

Penyediaan huntap menjadi salah satu komitmen pemulihan pascabencana agar pengungsi bisa kembali menata kehidupan dari hunian yang layak.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan akan segera menggelar koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah setelah Lebaran agar pembangunan huntap dapat segera dikebut.

“Kami sudah janjian nanti setelah lebaran ini dengan Menteri PKP untuk turun koordinasikan pemda-pemda yang mana sudah siap dibangun, untuk segera dibangun,” ujarnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto merayakan Idulfitri bersama masyarakat Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Pembangunan huntap dilakukan oleh lintas sektor yang melibatkan sejumlah lembaga negara seperti BNPB, Kementerian PKP, Kemenkopolkam, dan Polri. Selain itu, juga ada keterlibatan lembaga swasta dan perorangan dalam pembangunan huntap di 3 provinsi terdampak.

Pembangunan huntap akan dilakukan dalam 2 skema. Skema pertama ialah metode in situ atau pembangunan huntap yang dilakukan di area sekitar asal hunian sebelumnya dengan kriteria keamanan lahan yang ketat.

“Salah satu penanggung jawab pembangunan huntap dengan skema in situ ialah BNPB. Salah satu lokasi huntap dengan skema in situ yang akan dikerjakan BNPB berada di Kabupaten Bireuen, di sana terdapat usulan 365 huntap secara in situ dari pemda setempat,” ucapnya.

Skema pembangunan huntap lainnya ialah metode komunal atau relokasi terpusat dengan membangun pada satu hamparan lahan yang telah dinyatakan layak untuk menampung warga dari kawasan yang tak lagi aman dihuni. Kementerian PKP menjadi salah satu lembaga yang menyiapkan skema komunal untuk pembangunan huntap.

Secara total, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit dengan 110 unit diantaranya sudah selesai dibangun dan 1.359 unit lainnya dalam proses pembangunan.

“Sambil menanti huntap rampung dibangun, Satgas PRR juga berkomitmen menyedian hunian layak bagi pengungsi dengan penyiapan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta bagi pengungsi yang ingin menyewa rumah,” tandasnya.