“Jadi, kami hari ini sudah mengirimkan surat secara resmi kepada BPN untuk meminta supaya pengukuran atau pengembalian batas lahan klien kami. Kalau memang dalam waktu 14 hari surat kami tidak direspon, maka kami akan melakukan surat yang kedua, kalaupun tidak direspon lagi, BPN akan menjadi tergugat oleh kami,” ujar Andi Tatang dalam keterangannnya kepada awak media usai menggelar buka puasa bersama di Kantor DPC Peradi Kota Depok, Jumat (6/3/2026).

Dirinya menyayangkan sikap BPN yang terkesan menghambat hak hukum kliennya sebagai pemilik tanah yang sah. Menurutnya, alasan “sedang bersengketa” kerap dilontarkan BPN tidak relevan, karena pihaknya telah mengupayakan prosedur hukum yang benar.

“Dengan alasan katanya sedang bersengketa. Itu yang hari ini kan, sebelumnya beberapa bulan lalu kita sudah mengajukan pengukuran tapi BPN menolak. Yang jadi pertanyaan, dasarnya apa ini ditolak pengukuran? Ini kan kita sebagai pemilik, meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran atau pengembalian batas. Kok ditolak?” ungkap Andi Tatang.

Persoalan ini juga menyeret perhatian publik terhadap isu mafia tanah dengan oknum di instansi terkait. Dia menilai jika BPN ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka solusinya adalah harus segera dilakukan pergantian pejabat mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Khususnya bagi para pencari keadilan dalam hal tanah, sudah lah menurut saya ganti saja semua itu dari hulu ke hilir, ganti semua, jangan rotasi. Karena pemainnya itu-itu juga kok, kalau selama mereka itu ada juga, ya tidak akan kelar-kelar ganti saja orang-orang baru semua yang memang punya jiwa menjalankan tugas amanah sebagai pegawai ASN,” kata Andi Tatang.

Kendati belakangan ini beredar kabar sudah adanya pergantian di seluruh jajaran pejabat BPN di Indonesia. Menurutnya, hal itu sepenuhnya tak menjadi sebuah jaminan untuk menjadikan pelayanan lebih baik lagi.

“Tapi kalau oknumnya masih bercokol di situ, ya percuma, yang lainnya harus diganti juga. Iya kan? Ibarat kerajaan, rajanya diganti. Tapi patinya tidak, sementara patinya yang punya kuasa, percuma rajanya diganti, percuma pion-pionnya diganti,” tandasnya.

Untuk meminta kepastian batas tanah, dia menegaskan bahwa kliennya memiliki dasar yang kuat, yakni sertifikat resmi.

“Alasan BPN katanya sampai dengan putusan, ada putusan. Kita sudah ada putusan nih, terus kita mengajukan, makanya saya mau tahu hasil dari pada pengajuan ini apa? Apakah tetap ditolak? Kalau pengukuran tetap ditolak, maka BPN akan menjadi tergugat yang dilakukan oleh saya. Saya akan gugat BPN. Kenapa? Kok dia menolak? Kan kami punya hak. Hak hukum si pemilik tanah untuk mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN,” tegasnya.

Andi Tatang menjelaskan adapun objek bidang tanah yang dimiliki kliennya kurang lebih seluas 258 m² dengan memiliki sertifikat resmi kepemilikan yang kisaran harganya Rp 25 juta per meternya. Namun dia menyayangkan hingga kini belum menemui titik terang meski pihak pemilik telah mengantongi putusan hukum.

Lebih lanjut menurutnya bahwa permohonan pengukuran ini merupakan langkah administratif yang seharusnya dijalankan BPN, terlebih proses gugatan di pengadilan telah bergulir.

“Kita sudah melakukan gugatan yang tadi saya ceritakan, sebelumnya klien kami tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum, setelah kalah baru minta bantuan hukum sama kita. Nah, kami sebagai kuasa hukum minta kepada BPN untuk dilakukan pengukuran tapi ditolak. Ada apa?,” ungkapnya.

Pengacara yang kerap membela warga Depok kalangan bawah itu menyoroti bagaimana birokrasi kerap kali justru mengikuti kemauan pihak tergugat dibandingkan menjalankan aturan yang berlaku.

“Kalau kita menyampaikan ada (mafia tanah), sejauh ini kita secara pribadi personal saya belum bisa membuktikan. Dibilang tidak ada, faktanya banyak keluhan masyarakat. Kan sekarang keluhan masyarakat yang harus berhadapan dengan oknum-oknum. Iya kan? Kita sekarang harus berhadapan dengan oknum-oknum,” pungkasnya. (**)

Eranasional.com – Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menolak tantangan Hotman Paris yang ingin mengajaknya diskusi tentang kode etik advokat mengenai pamer kemewahan.

Menurut Otto, tak ada gunanya berdebat mengenai hal tersebut.

“Saya ini yang membuat salah satu drafter dari kode etik itu bersama almarhum Leonard Simorangkir. Kemudian kita rumuskan bersama-sama dengan teman-teman lain di Komite Kerja Advokat Indonesia pada waktu itu,” ujar Otto di konferensi pers di kantor Peradi, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (18/4/2022).

Karena Otto yang membuat drafter tersebut, ia pun merasa sangat memahami tentang kode etik advokat. Namun, menurut Otto, seseorang dikatakan hebat jika kode etik itu ia patuhi.

“Kehebatan seseorang mengenai kode etik itu bukan dilihat dari bagaimana saya menguasai kode etik. Tetapi terlihat dari apakah saya patuh kepada kode etik itu atau tidak baru dibilang hebat. Kalau saya taat, kalau saya patuh maka saya hebat dalam kode etik,” ucap Otto.

Otto menegaskan bahwa ia menolak ajakan Hotman Paris berdiskusi soal kode etik advokat.

“Jadi saya tidak akan mau melayani dia berdebat soal itu karena tidak ada gunanya. Kode etik itu tidak untuk diperdebatkan tetapi untuk ditaati, dilaksakan, dan ditegakkan. Jadi saya tidak akan melayani itu,” tutur Otto.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Hotman Paris Hutapea telah resmi mengundurkan diri dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Hotman juga mengajak Otto Hasibuan untuk berdiskusi positif secara kekeluargaan mengenai kode etik seorang advokat terkait pamer kemewahan.

Sebelumnya, Otto Hasibuan dan keluarganya juga tampak pamer ke mewahan di media sosial Instagram. Hal inilah salah satu kegeraman Hotman Paris.

Eranasional.com – Pengacara senior Hotman Paris Hutapea menyatakan keluar dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dipimpin Otto Hasibuan. Usai keluar, pengacara yang terkenal nyentrik itu memutuskan bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia.

Hotman juga mengucapkan perpisahan kepada Otto Hasibuan. Menurutnya, selama ini dia bersahabat baik dengan Otto, namun selama dua bulan belakangan Otto kerap menyindirnya soal pamer harta.

“Selama ini saya bersahabat dengan Otto, sudah lama. Namun sekarang saya mengucapkan, ‘Goodbye Otto Hasibuan’,” ujar Hotman di Kantor Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/22).

Hotman lantas menyebut kepengurusan Peradi pimpinan Otto Hasibuan tidak sah. Hal ini menurutnya dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 PDT 2022 tanggal 18 April.

“Alasan anggaran dasar itu benar-benar kemarin terbukti, ternyata sudah ada kasus berjalan. Pengacara pinggiran namanya Alamsyah menggugat keabsahan anggaran dasar versi Otto itu di PN Lubuk Pakam dan menang,” katanya.

Kasasi yang diajukan oleh Peradi Otto, kata Hotman, juga ditolak oleh pihak pengadilan. Hal ini makin menguatkan jika memang Peradi Otto tidak sah.

“Atinya apa? Anggaran dasar dari Peradi tidak sah, berarti seluruh pengurus yang ditunjuk berdasarkan itu menjadi tidak sah,” ucapnya.

Eranasional.com -Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengajukan surat pengunduran diri dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Otto Hasibuan membenarkan informasi tersebut.

Saat ini, kata Otto, pihaknya masih mempertimbangkan pengunduran diri Hotman Paris tersebut.

“Ada suratnya, tetapi kami sedang mempertimbangkan apakah itu dikabulkan atau tidak. Kalau kami kabulkan, melanggar Pasal 30 Undang-Undang Advokat,” kata Otto di Jakarta, Kamis (14/4).

Kendati surat pengunduran diri telah diajukan oleh Hotman Paris, lanjut Otto Hasibuan, pihaknya masih mempertimbangkan apakah menyetujui atau tidak. Menurut Otto, pengabulan pengunduran diri itu tampaknya akan lama.

Sebab, Peradi masih mempertimbangkan apakah persoalan pengunduran diri ini bertentangan dengan Pasal 30 UU Advokat.

“Pengunduran diri belum kami jawab apakah dikabulkan atau tidak. Kami sedang mencermati berdasarkan Pasal 30 Undang -Undang Advokat, semua setiap advokat itu wajib menjadi anggota Peradi,” kata Otto.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Pusat Peradi Adardam Achyar enggan mengomentari persoalan pengunduran diri Hotman Paris.