​Kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi krisis energi akibat meningkatnya tensi ketegangan perang di Timur Tengah. Pemerintah menilai perlu adanya efisiensi penggunaan energi dan implementasi pembelian BBM secara wajar agar stok nasional tetap terjaga.

​​Bagi Anda pengguna kendaraan roda empat, harap perhatikan kuota harian berikut agar tidak terkejut saat mengisi di SPBU:

• ​Pertalite: Kendaraan pribadi, angkutan umum (orang/barang), serta kendaraan layanan umum (ambulans, damkar, mobil jenazah) dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
• ​Solar: Kendaraan pribadi atau umum (roda empat) untuk angkutan orang dan barang dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

​PENTING: Jika pengisian melebihi batas 50 liter, maka kelebihan volume tersebut akan langsung dikenakan Sanksi harga non-subsidi (harga pasar).

Petugas di SPBU juga diwajibkan mencatat nomor polisi setiap kendaraan yang melakukan pengisian.

​Harga Pertalite Tetap, BBM Non-Subsidi Menyesuaikan

​Kabar baiknya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Laode Sulaeman, memastikan bahwa harga Pertalite tidak akan naik dan tetap bertahan di level Rp10.000 per liter per April 2026.

​Namun, untuk BBM non-subsidi (seperti Pertamax series atau Dex series), harga akan mengikuti mekanisme pasar dan diumumkan oleh masing-masing badan usaha (Pertamina maupun swasta) pada tanggal 1 April besok.

​Mengapa Kuota Diturunkan?

​Selain faktor konflik global, pembatasan ini juga sejalan dengan penurunan kuota subsidi nasional tahun 2026:

• ​Kuota Pertalite 2026: 29,26 juta kiloliter (Turun 6,28% dari tahun lalu).
• ​Kuota Solar 2026: 18,63 juta kiloliter (Turun 1,32% dari tahun lalu).

​Masyarakat diimbau untuk mulai membiasakan penggunaan BBM secara bijak dan memastikan kendaraannya terdaftar jika diperlukan, guna mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Jubir Kemenlu) China usai eskalasi konflik yang kian memanas di kawasan tersebut.

Diketahui serangan tersebut dikonfirmasi telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran beserta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Jubir Kemlu China menegaskan bahwa pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi sebuah negara berdaulat merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

“Serangan dan pembunuhan terhadap Pemimpin Tertinggi Iran merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan keamanan Iran. Pemerintah China dengan tegas menentang dan mengecam keras tindakan tersebut,” tulis pernyataan Kemenlu China seperti dilansir Antara di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Pelanggaran Piagam PBB 

Pihak Beijing menilai aksi militer terkoordinasi antara Washington dan Tel Aviv telah mengabaikan prinsip dasar hubungan antarnegara. China mendesak agar kekuatan militer tidak lagi digunakan untuk memperkeruh suasana.

“Tindakan tersebut menginjak-injak tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta norma-norma dasar dalam hubungan internasional,” tegasnya.

China juga menyerukan penghentian operasi militer secepat mungkin untuk mencegah perang regional yang lebih luas. Beijing meminta semua pihak melakukan upaya bersama guna menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai langkah kehati-hatian untuk melindungi keselamatan jemaah

“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” kata Dahnil dikutip dari keterangan resmi Kemenhaj di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Dahnil meminta jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi serta keluarga di Tanah Air tetap tenang dan tidak panik.

Ia menyebut Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memastikan jemaah yang terdampak keterlambatan atau penundaan kepulangan tetap tertangani.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” ujarnya.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing informasi liar. Dahnil meminta publik merujuk sumber resmi pemerintah untuk menghindari kabar simpang siur yang bisa memicu kepanikan dan memperkeruh situasi.

Persiapan Ibadah Haji

Terkait haji, Dahnil menegaskan persiapan ibadah haji 1447 H/2026 M masih berjalan dan hingga kini disebut belum terdampak. Seluruh tahapan perencanaan serta koordinasi, menurutnya, tetap berlangsung sesuai jadwal.

“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan dirimu Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” ucap Dahnil.

Kemenhaj dan Umrah menyatakan akan terus menyampaikan informasi terkini dan memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah