Menurutnya, upaya ini penting agar kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, melainkan juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat setempat.

“Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).

Ribka menerangkan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk di wilayah perbatasan Papua.

Secara khusus, Presiden menugaskan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas, untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di kawasan Papua maupun di daerah perbatasan lainnya.

Ribka menekankan bahwa kegiatan kunjungan kerja tersebut merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, terutama di Papua sebagai daerah otonomi khusus.

Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan DPR RI penting untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat. Terlebih, kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan negara.

Pada kesempatan itu, Ribka berharap kolaborasi yang dibangun dapat melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah, terutama agar daerah memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi kawasan perbatasan.

Usai pertemuan tersebut, rombongan direncanakan meninjau langsung lokasi perbatasan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung.

Jakarta- Kerjasama seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, diyakini akan mewujudkan Nawacita Presiden, menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran.

Demikian disampaikan Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud MD yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Mahfud MD), dalam peringatan 11 tahun pengelola perbatasan negara, Jumat (17/9).

“Saya percaya, kita semua akan berusaha dan bersatu padu agar semua yang kita lakukan untuk mengelola dan membangun perbatasan dapat terlaksana dengan baik. Saya yakin akan terwujud Nawacita Presiden menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran,” papar Mahfud MD dalam acara bertema ‘Perbatasan Negara Kokoh untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh’ ini.

Menurut Mahfud, harapan terwujudnya perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang diinginkan bukan sekadar mimpi, akan tetapi menjadi sebuah visi yang mampu kita wujudkan bersama.

“Saya mengingatkan kembali, bahwa pengelolaan wilayah perbatasan adalah prioritas nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa negara harus hadir di perbatasan, sehingga masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambah Mahfud.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mengapresiasi berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perbatasan, di bawah koordinasi BNPP.

“Percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta pembangunan dan pengembangan ekonomi, secara bertahap telah membuka keterisolasian dan ketertinggalan menuju ke arah yang lebih baik,” tambah Mahfud.

Mahfud berharap upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak, dapat mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan yang aman, berdaulat dan berdaya saing.

Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan tanda penghargaan dan kehormatan secara simbolis kepada perwakilan instansi terkait yang berperan dalam penyelesaian batas darat Indonesia-Malaysia periode 2017-2019.

Untuk diketahui, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibentuk berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terdiri dari para Menteri Koordinator selaku Pengarah, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala, 27 Kementerian/Lembaga dan para gubernur perbatasan selaku anggota.