Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono meresmikan Tugu Rupiah Berdaulat di patok dua batas negara Indonesia-Malaysia, Sebatik, Nunukan.

“Rupiah sebagai alat pembayaran, memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pergerakan ekonomi,” kata Doni di Sebatik, Nunukan, dikutip dari Antara, Minggu (25/2/2024).

Bank Indonesia, katanya, terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap uang rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.

“Kegiatan ini juga mendukung momentum pemulihan ekonomi melalui ketersediaan yang cukup,” paparnya

Bank Indonesia memandang bahwa kebutuhan atas uang rupiah di seluruh wilayah NKRI wajib dipenuhi tanpa terkecuali.

Adapun, tugu Rupiah Berdaulat yang diresmikan hari ini memiliki bentuk seperti Gajah Mini (Borneo Pygmy Elephant) sehingga sekaligus diharapkan dapat memperkenalkan hewan endemik Kalimantan bagian Utara. Tugu Rupiah Berdaulat juga dilengkapi dengan ornamen permadani berhias motif Lulantibu.

Batik Lulantatibu, yakni nama corak batik yang berasal dari penggabungan suku dayak di Kabupaten Nunukan masing-masing Dayak Lundayeh, Dayak Tagalan, Dayak Tahol, Tidung dan Bulungan. Batik Lulantatibu merupakan implementasi Bhineka Tunggal Ika di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengingatkan bahwa menjaga wilayah perbatasan adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi.

“Seluruh wilayah perbatasasan negara harus kita amankan, pertahankan dan kita bangun. Terutama wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna,”ujar Mahfud MD di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).

Menko Polhukam berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara.

“Nawacita Presiden untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman kita selaku aparatur pemerintah,” ujar Mahfud MD.

Lebih Lanjut Mahfud mengatakan, diperlukan sinergisitas antara Kementerian dan Lembaga dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada di perbatasan.

Ia juga mengingatkan, Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sehingga isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.

“Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut. Namun Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut,” jelas Mahfud.

Lebih jauh, Ia menjelaskan bahwa kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi.

Ia menegaskan, kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam.

Terkait penanganan Covid 19 di wilayah Natuna, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi, terutama atas pencapaian vaksinasi yang telah melebihi target. Namun demikian Menko mengingatkan agar tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Tadi saya melihat yang sudah mengikuti vaksinasi sudah melebihi dari target nasional baik di vaksin pertama dan yang kedua, namun jangan lengah, kita harus tetap hati hati dan waspada terhadap Covid-19,” tegas Mahfud MD