Upaya tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, serta otoritas Imigrasi Malaysia.

Penggiat Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat, Paryanto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah dalam menangani kasus ini. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari praktik perdagangan orang.

“Sebanyak 11 CPMI tujuan Arab Saudi diduga menjadi korban TPPO. Mereka sempat transit di Kuala Lumpur sebelum akhirnya berhasil dicegah keberangkatannya melalui koordinasi lintas instansi. Saat ini kasusnya telah ditangani Polda Jawa Barat,” ujar Paryanto kepada eranasional di Bandung, Minggu (15/2/2026).

Pemulangan para CPMI dilakukan dalam dua tahap. Pada 12 Februari 2026, tiga CPMI lebih dahulu tiba di Indonesia dan langsung menjalani asesmen lanjutan. Selanjutnya pada 13 Februari 2026, delapan CPMI difasilitasi kepulangannya dari Kuala Lumpur menuju Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Setibanya di Tanah Air, para korban menjalani asesmen ulang di Shelter Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten. Pemerintah juga memfasilitasi pemulangan mereka ke daerah asal serta memonitor proses reintegrasi bersama pemerintah daerah.

Paryanto menegaskan, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas setiap indikasi penempatan nonprosedural maupun pelanggaran TPPO.

Menurut Paryanto, praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal masih kerap terjadi, khususnya di Jawa Barat. Para oknum kerap memanfaatkan iming-iming gaji tinggi, tawaran pekerjaan palsu dengan fasilitas mewah, hingga modus pernikahan pesanan untuk menarik korban.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji keuntungan besar tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan negara.

“Yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan. Jangan pernah tergiur fee besar dari sponsor atau agen tidak resmi,” tegasnya.

Paryanto menjelaskan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang terorganisir, baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, unsur utama TPPO meliputi proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan utang untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ tubuh.

Ia menekankan, apabila tiga unsur utama, proses, cara, dan tujuan eksploitasi terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai TPPO sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peran KemenP2MI dan Harapan Satgas Daerah

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan serta melayani, melindungi, dan memberdayakan PMI sebelum, selama, dan setelah penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terus memperkuat sistem pelindungan menyeluruh bagi pekerja migran.

Per 2025, kementerian tersebut dipimpin Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, dengan fokus memastikan PMI mendapatkan hak-haknya serta memfasilitasi kebutuhan terkait penempatan di luar negeri.

Paryanto juga berharap dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat Provinsi Jawa Barat yang berada langsung di bawah Gubernur, lengkap dengan dukungan anggaran dan pembagian tugas yang jelas.

“Ayo bersama lindungi bangsa kita dengan memahami dan mengidentifikasi TPPO. Pencegahan harus melibatkan kesadaran masyarakat, verifikasi legalitas agen, serta pelaporan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi mencurigakan,” pungkasnya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus dugaan TPPO ini.

“Jumlah tersangkanya cukup banyak yaitu 12 tersangka. Dan kita pada malam hari ini juga telah mendapatkan informasi dari Ditreskrimum bahwa kita telah mengamankan 6 korban balita,” kata Hendra kepada wartawan, Senin (14/7/2025) malam.

Hendra menyebut para pelaku yang diamankan memiliki masing-masing peran. Semuanya saat ini menjalani pemeriksaan, untuk pengembangan lebih lanjut.

Hendra mengatakan para tersangka ini memiliki peran berbeda-beda. Seperti perekrut awal, perawat bayi, hingga penampung bayi sebelum disalurkan.

“ahkan sampai sebelum lahir, yaitu dari kandungan kemudian ada penampungnya, dan juga ada pembuat surat-suratnya, dan juga pengirim, yang rencananya pengiriman ini dikirimkan ke Singapura ke negara tetangga kita,” katanya.

“Dan kita juga tidak hanya menangkap dari tersangka-tersangka ini, saja tetapi juga barang bukti ya berupa surat-surat, identitas, bahkan paspor serta kepemilikan identitas dari si korban ini,” sambungnya.

Sementara itu Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan bayi-bayi tersebut rencananya akan dikirimkan ke Singapura.

“Jadi dari per-tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Dan 1 orang bayi juga kita amankan dari Tangerang beberapa hari lalu,” kata Surawan.

“Saat ini kita masih pengembangan terkait dengan bayi-bayi yang ada di Singapura. Nanti kita akan bersama dengan Interpol untuk dikirim ke Singapura,” tambah dia.

Surawan mengatakan kasus ini terungkap usai ada salah seorang orang tua dari bayi yang melaporkan anaknya diculik oleh orang tak dikenal.

“Kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Karena kasus ini berawal dari laporan salah satu orang tua di mana ada penculikan anak, kemudian kita kembangkan dari keterangan tersangka yang ada di Jawa Barat,” pungkas dia.

Beredar sebuah video polisi melakukan penggerebekan ke sebuah rumah di Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang. Didalamnya banyak orang berkumpul dengan kondisi seperti disekap. Setelah meminta keterangan ke setiap orang, petugas kemudian melakukan penyelidikan.

Tidak berselang lama, seorang pelaku ditangkap di jalan ketika mengantarkan sejumlah orang ke rumah tersebut dengan mengendarai mobil. Sedangkan dua pelaku lainnya ditangkap di kediaman yang tidak jauh dari rumah penampungan tersebut.

Dari pemeriksaan terhadap pelaku, rumah itu dijadikan tempat penampungan pekerja migran ilegal ke Malaysia. Sebanyak 26 pekerja migran ilegal ini diiming-imingi pelaku akan mendapatkan gaji Rp5 juta per bulan jika bekerja di Malaysia.

“Tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka dengan pelanggaran tindak pidana perdagangan orang dan juga pekerja migran ilegal,” kata Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono.

“TPPO dan eksploitasi seksual itu, diungkap oleh jajaran Polda Sulsel selama November 2024,“ucap Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Rabu, 20 Oktober 2024.

Yudhiawan mmenambahkan, dari 35 kasus tersebut, 6 diantaranya diungkap oleh Ditreskrimum Polda Sulsel.

Dua kasus oleh Polrestabes Makassar, satu kasus Polres Pelabuhan Makassar, satu kasus Polres Gowa, dua kasus Polres Maros, satu Polres Pangkep dan satu Polres Barru.

Satu kasus Polres Parepare, satu Polres Pinrang, satu Polres sidrap, dua Polres Luwu, satu Polres Palopo, satu Polres Lutra.

Satu Polres Lutim, satu Polres Tator, satu Polres Torut, satu Polres Enrekang, satu Polres Bone, tiga Polres Wajo.

Dua Polres Sinjai, satu Polres Takalar, satu Polres Jeneponto, satu Polres Bantaeng dan satu Polres Bulukumba serta satu Polres Selayar.

“Dari 35 kasus eksploitasi seksual, sebanyak 32 laporan polisi. Dari 35 tersangka, 28 orang laki-laki dan tujuh perempuan,”ungkapnya.

“Sementara korban ada 41 orang. Perempuan dewasa 31 orang, anak dibawah umur 10 orang,“sambungnya.

Kata Yudhiawan, barang bukti yang berhasil disita dari kasus tersebut yakni, berupa uang tunai Rp 15.466.000, 24 unit handphone, satu Unit sepeda motor dan 12 kondom.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muh Firdaus mengatakan Oma adalah warga Kranggan Pasar, RT 03 RW 01, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Firdaus menceritakan, awalnya Oma membuka salon di rumahnya, dan kini dirubah menjadi bisnis laundry.

“Awalnya dia menggunakan rumahnya sekaligus dijadikan salon. Sekarang sudah berubah jadi laundry,” kata Firdaus dalam konferensi pers di Mapolres Bekasi Kota, Senin, 15 Januari 2024.

Polisi menangkap Oma di rumahnya, Jumat, 12 Januari 2024 sekitar pukul 22.45 WIB.

Oma ditangkap berdasarkan penuturan pemuda berinisial D (17). D adalah pelaku yang membawa kabur remaja perempuan berusia 15 tahun dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Kepada polisi, D mengaku menjual korbannya ke Oma.

Kata Firdaus, Oma telah ditetapkan sebagai tersangka, dan akan dijerat dengan Pasal 88 Jo Pasal 76i UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 KUHP.

Ketua Komnas Perempuan dan Anak (Komnas PA) Lia Latifah mengatakan korban dibawa kabur oleh pria yang dikenalnya lewat aplikasi itu.

“Anak ini cerita dia berkenalan dengan seorang laki-laki lewat aplikasi MiChat, kemudian dia ketemu. Lalu dibawa pergi sama si laki-laki ini,” kata Lia, Kamis, 11 Januari 2024.

Oleh lelaki itu korban dibawa ke sebuah rumah kontrakan di wilayah Pondok Gede, Jakarta Timur. Lalu, pria itu berpura-pura menawarkan pekerjaan kepada korban.

Karena tergiur, korban menerima pekerjaan itu. Padahal, dia belum diberitahu apa jenis pekerjaannya.

Setelah itu, pelaku meminta korban untuk berfoto dengan pakaian yang telah disiapkan. Ternyata, foto disebarkan ke aplikasi MiChat.

“Setelah disebarkan, pelanggan pertama datang, dan korban enggak bisa ke mana-mana,” ungkap Lia.

Korban awalnya diminta untuk melayani pria tersebut sekali transaksi. Belakangan pelaku menjual korban.

Merasa dirinya diperdaya, korban berusaha kabur. Dia berpura-pura ingin mengambil pakaian ke rumahnya dan berjanji akan kembali lagi. Dan, akhirnya dia berhasil menyelamatkan diri.

A sempat tidak diperbolehkan ke mana atau disekap selama dua pekan di kontrakan tersebut, dan dicari-cari oleh orang tuanya.

A kemudian menceritakan apa yang dialaminya ke orang tuanya dan kemudian melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota dan ke Komnas PA.

Korban disekap pada Oktober 2023. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian mengenai penanganan kasus ini.

“Sampai sekarang perkembangan kasus ini enggak ada tindakan lebih lanjut dari Polres Metro Kota Bekasi,” pungkas Lia. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri dan Polda jajaran bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terus bergerak menyelamatkan korban TPPO.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan hingga saat ini Polri dan Polda jajaran sudah menyelamatkan 2.608 korban dari 831 kasus yang sudah terungkap. 

Kasus itu berhasil diungkap dalam kurun waktu 5 Juni-10 September 2023.

“Penyidik berhasil menangkap 998 tersangka. Berhasil menyelamatkan 2608 orang,” kata Ramadhan, Senin, 11 September 2023.

Terkait modus kejahatan para tersangka, Ramadhan menuturkan, mengiming-imingi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi yang terbanyak dengan jumlah 517 kasus.

Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ada 276 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) ada 9 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 69 kasus.

Dalam kesempatan ini, Ramadhan menyampaikan pesan Kapolri agar masyarakat tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

Polri meminta masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi, agar mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.

JAKARTA, Eranasional.com – Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri berhasil menangkap 414 pelaku perdagangan orang. Diketahui, korbannya mencapai ribuan orang.

Pengungkapan kasus perdagangan orang ini berawal dari 314 laporan yang masuk ke Satgas TPPO. Tak hanya kasus perdagangan orang saja, tapi juga kejahatan terhadapbperlindungan kerja migran. Penindakan dilakukan dalam kurun waktu 11 hari, tanggal 5-11 Juni 2023.

“Dari ratusan laporan polisi tersebut, Satgas TPPO Polri menangkap sebanyak 414 tersangka,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Jumat (16/6/2023).

Dia merinci, sebanyak 237 laporan yang masuk yaitu kasus perdagangan orang, dan 77 laporan lainnya merupakan tindakan kejahatan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

Lebih lanjut Ramadhan jelaskan, dari ratusan laporan polisi, tercatat 1.314 orang menjadi korban yang terdiri dari 507 perempuan dewasa, 76 anak perempuan, 707 laki-laki dewasa, dan 24 anak laki-laki.

“Berdasarkan data pengungkapan kasus, saat ini 64 kasus tahap penyelidikan dan 250 kasus tahap penyidikan,” ucapnya.

Satgas TPPO, kata Ramadhan, juga memetakan lokasi yang rawan terjadinya perdagangan orang. Hasilnya, menurut Ramadhan, TPPO terbanyak terjadi perumahan atau permukiman, yakni 129 kasus, lalu di hotel 33 kasus, dan di pelabuhan 16 kasus.

“Sementara tempat kejadian perkara kejahatan perlindungan migran terbanyak di perumahan atau permukiman, yakni 41 kasus, jalan umum 10 kasus, dan perkantoran 9 kasus,” ungkapnya.

Adapun tiga modus tertinggi TPPO adalah membujuk sebanyak 92 kasus, mengangkut atau membawa 27 kasus, dan merayu 23 kasus.

Sedangkan modus tertinggi kejahatan perlindungan migran adalah membujuk 36 kasus, mengangkut atau membawa 12 kasus, dan penipuan 9 kasus.

Menurut Ramadhan, motif ekonomi masih menjadi alasan yang terbanyak para pelaku TPPO tersebut. Hal itu terbukti dari adanya 123 kasus yang ada. Selanjutnya, dengan motif sengaja terdapat 69 kasus, dan permasalahan sosial 21 kasus.

“Untuk kejahatan perlindungan migran, tertinggi motifnya karena sengaja sebanyak 32 kasus, ekonomi 30 kasus dan permasalahan sosial 6 kasus,” terangnya.

Maraknya kasus TPPO mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan memerintahkan agar dilakukan penindakan dengan tegas meski pelakunya memiliki bekingan.

Perhatian khusus pada kasus TPPO disampaikan Presiden Jokowi di KTT ASEAN pada Mei 2023 lalu. Kala itu, Indonesia mendorong masalah perdagangan orang agar dibahas di KTT ASEAN Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden Jokowi mengatakan sebagian besar korban TPPO adalah warga negara Indonesia (WNI).

“Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ASEAN ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” kata Jokowi seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/5/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pornografi anak selama 2022. Total transaksinya mencapai Rp114 miliar.

“Nilai transaksinya besar sekali, yakni Rp114.266.966.810 (Rp 114 miliar) selama tahun 2022,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di acara konferensi pers di gedung PPATK, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Ivan menyebut ada delapan hasil analisis terkait dengan praktim TPPO atau CSA (Child Sexual Abuse). Katanya, untuk mengungkap hal ini PPATK bekerja sama dengan sejumlah pihak. Hal itu dilakukan agar kasus perdagangan orang dan pornografi anak cepat ditangani.

“Dalam melakukan fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK juga aktif melakukan koordinasi dengan NGO atau penyidik dalam rangka penyelesaian kasus TPPO atau CSA yang sedang ditangani,” kata dia.

Kata Ivan, PPATK berhasil mengungkap para pelaku yang memperdagangkan video porno anak kebanyakan menggunakan sejumlah dompet digital untuk menampung pembayaran. Sedangkan pihak yang diduga terlibat dalam perdagangan orang mayoritas memakai layanan perbankan, seperti transfer via ATM.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono mengungkapkan konsumen pornografi anak kebanyakan dari luar Indonesia. Dia menyebut ada orang yang menjadi operator dalam jual beli video porno anak.

“Memang fokus kita yang pertama itu CSA yang di mana Kita identifikasi sebagian besar konsumennya itu dari luar Indonesia,” kata Danang.

“Transaksi dari seorang yang kami anggap dia sebagai operator, dia sewa hotel, bayar ke anak dan sebagainya. Itu yang kami identifikasi dan dana masuknya dari identifikasi yang tanda kutip memang mengarah ke sana,” jelas Danang.

Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyelenggarakan kegiatan penyampaian Laporan Kerja tahun 2020 yang bertajuk “Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi: LPSK Menolak Menyerah”. Acara yang rutin digelar setiap awal tahun ini digelar selama dua hari pada Kamis – Jumat, 14-15 Januari 2021, bertempat di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Pada 14 Januari, pembahasan difokuskan di beberapa perlindungan LPSK pada perkara Terorisme, Pelanggaran HAM Berat dan TPPO.

Untuk perkara tindak pidana terorisme terorisme, angka permohonan ke LPSK untuk kasus terorisme di tahun 2020 sebesar 278 permohonan, mengalami penurunan sebesar 12,5 persen dibanding jumlah permohonan di tahun 2019 yang mencapai 318 permohonan. “Grafik permohonan untuk kasus terorisme meningkat akibat adanya permohonan dari korban terorisme masa lalu di November 2020 yang lalu” ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias.

Sedangkan bila menilik jumlah terlindung yang ditangani LPSK di tahun 2020 seluruhnya mencapai 539 terlindung, para terlindung telah memberikan sebanyak 1.126 program perlindungan berupa kompensasi, bantuan medis, psikologis, dan beberapa program perlindungan lainnya. Termasuk didalamnya keberhasilan LPSK melaksanakan pembayaran kompensasi untuk 290 korban terorisme dengan nilai mencapai Rp 43.259.428.736 di tahun 2020.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mencatat bahwa LPSK telah melakukan langkah-langkah proaktif dalam menangani beberapa perkara terorisme di tahun 2020 seperti pada kasus terorisme di Kampar, Riau, penyerangan Wakapolres Karanganyar, kasus terorisme Daha, Kalimantan Selatan, perisitwa penembakan anggota Polres Poso dan yang teranyar dalam peristiwa terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah.

Masih menurut Susi, LPSK menemukan sejumlah tantangan dalam upaya perlindungan kasus terorisme adalah terkait minimnya jumlah saksi perkara terorisme yang mengajukan permohonan ke LPSK. “Kami juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap kerahasiaan saksi terorisme dalam proses hukum” kata Susi. Untuk itu Wakil Ketua LPSK berharap agar Polri dapat lebih banyak merekomendasikan saksi dalam perkara terorisme untuk mendapatkan perlindungan LPSK. “Selain itu kami mendorong adanya implementasi atas jaminan kerahasiaan saksi dalam proses hukum” ujar Susi

Beralih ke Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), permohonan perlindungan tercatat mengalami kenaikan di tahun 2020, ditengah tren permohonan LPSK yang mengalami penurunan. Permohonan yang masuk ke LPSK berjumlah 203 permohonan, naik sebesar 15,3 persen dari tahun 2019 yang hanya berjumlah 176 permohonan.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menyatakan, jumlah permohonan di tahun 2020 merupakan yang tertinggi sejak diundangkannya UU No 31 Tahun 2014, sehingga bila dihitung sejak tahun 2015, jumlah total pemohonan yang masuk ke LPSK dari TPPO mencapai 787 permohonan. Jawa Barat merupakan wilayah tertinggi asal pemohon disusul DKI Jakarta. LPSK mencatat kedua provinsi tersebut selalu menjadi wilayah tertinggi asal pemohon, setidaknya dalam dua tahun terakhir.

Anton menambahkan, hal yang menarik dalam permohonan perkara TPPO adalah terkait pihak yang mengajukan permohonan ke LPSK didominasi berasal dari Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang disusul oleh pihak kepolisian. Tercatat 2 program perlindungan yakni pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi masih menjadi jenis layanan yang paling banyak dilakukan LPSK kepada para terlindung TPPO.

“Hal ini selaras jika melihat angka permohonan tertinggi justru datang dari instansi pemerintah dan aparat penegak hukum yang menyadari pentingnya posisi para terlindung untuk hadir dan memberikan keterangan” kata Anton

Namun Anton menyayangkan masih rendahnya kepatuhan pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban. Persoalan restitusi masih ditemukan kendala dalam proses implementasinya seperti aspek regulasi, kemampuan pelaku untuk membayar, daya paksa hukuman dan masih belum ada kesamaan pandangan dari aparat penegak hukum terkait pembayaran resitusi kepada korban tindak pidana.

Beralih ke Pelanggaran HAM yang Berat, Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyoroti perihal ikhtiar pemerintah dalam penuntasan perkara pelanggaran HAM Berat di masa lalu. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah menempuh langkah nyata dengan menyediakan mekanisme pengungkapan pelanggaran HAM yang berat dan mengakhiri impunitas bagi pelaku. “meskikpun sesungguhnya upaya pemerintah dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang Berat di masa lalu sudah dimulai” ujar Nasution

Beragam upaya yang dimaksud seperti permohonan maaf oleh Presiden Abdurahman Wahid di tahun 2000 dan Wali Kota Palu Rusdi Mastura pada 2012. Selain itu pemerintah DKI Jakarta juga pernah membuat memorialisasi kerusuhan Mei 1998 di TPU Pondok rangon sebagai cara untuk mempertahankan ingatan masyarakat agar tragedi yang sama tidak terulang.

“Namun yang tidak kalah penting untuk dicatat, melalui LPSK, negara telah memberikan layanan perlindungan dalam bentuk bantuan medis, psikologis dan psikososial” tambah Nasution.

Hal menarik yang disampaikan oleh Nasution adalah hasil survei yang dilakukan oleh LPSK terhadap 353 korban pelanggaran HAM yang Berat yang menjadi terlindung LPSK di Jawa Tengah. Data menunjukan 50 persen responden hanya mengharapkan rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial dari pemerintah sebagai penyelesaian dari peristiwa pelanggaran HAM yang mereka alami, ketimbang pengungkapan kebenaran (35 %), permintaan maaf (10 %) dan adanya hukuman pidana untuk pelaku (5 %).

“Para responden juga banyak memilih rekonsiliasi non yudisial sebagai cara penyelesaian atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang menimpa mereka di masa lampau, dan hampir seluruh responden meminta agar negara membayarkan kompensasi kepada mereka seperti yang juga diterima oleh korban terorisme” ujar Nasution

Manager menambahkan sepertinya pemerintah perlu memikirkan untuk melakukan affirmative action kepada korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan kebutuhan dasar, misalnya berupa jaminan kesehatan kelas satu seumur hidup. “Atau pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan Pajak Bumi Bangunan mereka” pungkas Nasution. (Nur Cahyono)