Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan sejumlah perbaikan.

“Kami telah segera mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, antara lain menutup celah-celah injection yang teridentifikasi pada beberapa halaman terkait,” kata Manto saat dikonfirmasi Eranasional, Sabtu (13/7/2024).

Dia menyebut, sejumlah pemeriksaan menyeluruh terhadap semua aplikasi juga sedang dilakukan untuk memastikan keamanan.

“Sebagai kebijakan sementara, kami telah mengambil langkah untuk menutup celah keamanan yang teridentifikasi, serta terus mengoptimalkan keamanan aplikasi dan tata kelola kami,” jelas dia.

Meski demikian, Manto memastikan jika sistem aplikasi yang lain tetap aman dan bisa beroperasi.

Sebelumnya, aksi peretasan terjadi pada aplikasi Depok Single Window (DSW) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Hacker tersebut mengatasnamakan ‘Garuda Security X Masyarakat Indonesia’.

Tertulis aplikasi pada fitur UMKM itu berisikan pesan dari hacker.

“Jika kebocoran data viral baru anda perbaiki, maka inilah yang akan kami lakukan kepada kalian. Kalian kurang menghargai para bug hunter lokal yang melaporkan kerentanan website pemerintah yang anda inginkan adalah kenaikan anggaran, tetapi kemampuan kalian tidak dapat mengimbangi anggaran tersebut. Lantas dimanakah letaknya tanggung jawab?” tulisi pesan dalam aplikasi Depok Single Window.

Tertulis aplikasi pada fitur UMKM itu berisikan pesan dari hacker.

“Jika kebocoran data viral baru anda perbaiki, maka inilah yang akan kami lakukan kepada kalian. Kalian kurang menghargai para bug hunter lokal yang melaporkan kerentanan website pemerintah yang anda inginkan adalah kenaikan anggaran, tetapi kemampuan kalian tidak dapat mengimbangi anggaran tersebut. Lantas dimanakah letaknya tanggung jawab?” tulisi pesan dalam aplikasi Depok Single Window.

“Stop pengalihan isu, kami tetap kawal korupsi Rp271 triliun,” tambahnya.

Pemanggilan ini akan membahas peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian hadir paling awal sekitar pukul 13.29 WIB.

“Ya terkait kemarin lah, yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Hinsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Disusul Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

PDN lumpuh karena diserang peretas. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.

Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR, BSSN menyatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah membentuk crisis center buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

Nugraha saat dihubungi di Jakarta, Rabu, juga memastikan data-data yang diretas itu merupakan informasi lama yang sempat dirilis pada tahun ini.

“Data yang diretas adalah data lama dan di-release (siarkan, red.) pada tahun 2024. Saat ini server sudah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan yang lebih lanjut,” kata Kapuspen TNI.

Di lini masa media sosial X, akun ‪@‬FalconFeeds.io yang rutin memantau aktivitas siber, termasuk dari situs gelap (dark web) pada hari Senin (24/6/2024) mengumumkan aksi peretasan oleh peretas MoonzHaxor terhadap sistem BAIS sehingga mereka mengklaim telah menguasai sejumlah data milik BAIS TNI.

Peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web BreachForum juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada mereka yang ingin membayar.

Harga yang ditawarkan MoonzHaxor di forum itu sebesar 1.000 dolar AS untuk database 2.000 pengguna berukuran 773 kilobita (kb), dan 7.000 dolar AS untuk data-data rahasia berukuran 33,7 gigabita.