JAKARTA, Eranasional.com – Istri Rizal Djibran, Maesarah Nurzaka alias Sarah, menyambangi Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sarah bermaksud untuk meminta perlindungan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual yang dialaminya dari sang suami.

“Jadi, hari ini saya mendampingi Sarah untuk mendatangi Komnas Perempuan, di mana tujuan kami ini untuk mendapatkan dukungan, Support dari Komnas Perempuan,” kata kuasa hukum Sarah, Tris Haryanto, Rabu (1/3).

Sarah berharap, kasus yang dialaminya tak menimpa perempuan lain. Ia juga mengimbau agar korban berani bersuara.

“Kedatangan saya ke Komnas Perempuan ini biar kejadian yang seperti saya alami enggak terjadi ke perempuan-perempuan lain. Bila ada kejadian seperti yang saya alami, minta bantuanlah sama pihak yang berwenang,” ujar perempuan berhijab ini.

Sarah juga menyebut sampai detik ini tak ada komunikasi dari pihak Rizal Djibran kepadanya. Sebabnya, ia ingin sang suami mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

“Intinya saat ini Sarah berharap permasalahan ini tetap on the track ya, inginnya Sarah ini RD mendapatkan sanksi yang setimpal. Harapan kami harap dimaksimalkan,” ujar Tris.

Sebelumnya, Sarah melaporkan Rizal Djibran atas kasus dugaan KDRT dan penyimpangan seksual ke Polda Metro Jaya pada 13 Februari 2023. Sarah mengaku mengalami KDRT setelah satu bulan menikah dengan Rizal Djibran. Sebagai informasi,  Sarah menikah dengan Rizal Djibran di Surabaya pada 22 Februari 2022.

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan menyerukan agar negara-negara anggota ASEAN memberikan perhatian khusus terhadap isu perlindungan perempuan di kawasan Asia Tenggara, terlebih pada masa pandemi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, isu perlindungan, pemberdayaan perempuan, serta kesetaraan gender semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi dari krisis pandemi. Ketiga hal itu sekaligus menjadi wujud komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global (Sustainabale Development Goals/SDGs) tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Ini suatu cara yang tepat untuk meningkatkan peran dan pelindungan angkatan kerja perempuan dalam mendukung pemulihan ekonomi selama masa pandemi,” kata Ida di Jakarta pada Minggu (29/8).

Seruan itu juga sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap Lokakarya Regional ASEAN Peningkatan Peran dan Perlindungan Perempuan Angkatan Kerja untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi, yang dilaksanakan pada Kamis (26/8) secara hybrid.

Menurut Ida, sebagai salah satu kelompok rentan pada masa pandemi, peningkatan kesadaran tentang peran dan perlindungan perempuan harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk penyusunan langkah peningkatan terkait.

“Perlu adanya kerja sama antara negara anggota ASEAN dengan mitra sosial lainnya untuk meningkatkan peran pelindungan angkatan kerja perempuan, serta mewujudkan upaya konkrit ASEAN terhadap pencapaian target SDG terkait isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” kata Ida.

Sebelumnya, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO (International Labour Organization) melaporkan bahwa pekerja perempuan di kawasan Asia Pasifik terdampak krisis pandemi secara tidak proposional. Artinya, persentase perempuan yang kehilangan pekerjaan tercatat lebih besar dibandingkan laki-laki.

ILO menyebut, 297 juta perempuan bekerja di sektor berisiko tinggi di Asia dan Pasifik pada 2019. Angka ini setara dengan 43,3 persen pekerjaan perempuan, dibandingkan dengan 37,6 persen untuk semua pekerja.

“Berbagai alasan menyebabkan kerugian bagi pekerja perempuan, sebab sebagian besar perempuan di kawasan Asia Pasifik bekerja di sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh krisis,” ujar Ida.