Barang-barang seperti kosmetik, tas, dan valves tidak lagi memerlukan izin untuk masuk ke Indonesia, ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari Jumat (17/5/2024).

Sementara, pengiriman elektronik tidak lagi memerlukan izin teknis meskipun masih memerlukan izin impor, Airlangga menambahkan. Sekitar 26.000 kontainer tertahan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia.

Komoditas-komoditas seperti besi, baja, dan tekstil tetap akan membutuhkan izin impor, namun pemerintah berjanji untuk memprosesnya dengan cepat.

Deretan peraturan ini berlaku mulai hari Jumat dan untuk barang-barang yang tiba di pelabuhan-pelabuhan Indonesia mulai tanggal 10 Maret dan seterusnya.

Para asosiasi pebisnis telah memprotes peraturan yang membatasi impor sekitar 4.000 barang ini. Mereka mengatakan bahwa peraturan ini menyebabkan gejolak di manufaktur lokal dan berisiko merusak kredibilitas ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Panjaitan telah berjanji kepada para perwakilan kamar dagang bahwa peraturan ini akan direvisi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pelepasan kontainer langsung dilakukan setelah pemerintah resmi merilis aturan impor baru. “Mulai ditetapkan tadi malam dan kontainer langsung bisa dikeluarkan. Ada 13 kontainer di sini dan 17 di Tanjung Perak,” ujarnya di Pelabuhan Kontainer Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 18 Mei 2024.

Sebelumnya disebutkan ada 17.304 kontainer barang impor yang tertahan di Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak. Seluruhnya tertahan sejak 10 Maret 2024 sejak implementasi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan impor diberlakukan. Sampai saat ini peraturan itu telah mengalami tiga kali revisi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada beberapa kontainer dari perusahaan yaitu di sektor besi baja, tekstil, lampu fiber optik dan tas yang berhasil dikeluarkan dari pelabuhan karena adanya perubahan persyaratan perizinan.

Airlangga menambahkan ada 5 kontainer yang merupakan bahan baku baja, dan itu merupakan komponen otomotif, “Jika dibiarkan tertahan di Pelabuhan akan mengganggu rantai suplai industri otomotif,” ujar Airlangga.

Ke limanya yakni 4 kontainer dari PT Denso Indonesia yang telah memiliki Laporan Surveyor dan 1 kontainer dari PT Pandu Equator Prima karena berstatus Mitra Utama Kepabeanan (MITA).

Ia berharap dengan adanya realisasi pengeluaran barang impor ini, Bea Cukai Tanjung Priok bisa segera merilis komoditas-komoditas lain yang mendapat relaksasi setelah terbitnya Permendag 8 tahun 2024.

Ia berpesan agar semua pihak seperti Bea Cukai dan Otorita Pelabuhan bekerja 24 jam untuk mengeluarkan 17 ribu barang yang tertahan agar penyelesaiannya cepat dan tidak makin menumpuk.

Dalam seremoni pelepasan kontainer tersebut hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani.

Permendag itu sudah dua kali direvisi melalui penerbitan Permendag 3/2024 dan Permendag 7/2024. Sebelum itu, Permendag 36/2023 merupakan produk hukum yang merevisi Permendag 20/2021, serta Permendag 25/2022.

“Ini mau rapat internal ke Istana, revisi Permendag,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, keputusan akan direvisi tidaknya nanti akan langsung diputuskan Presiden Joko Widodo. Menko Airlangga hanya akan melaporkan ketentuan apa yang akan berubah dalam aturan terbaru Permendag ketentuan impor itu.

“Pak Menko ke sana kan minta keputusan dan kita sudah siapkan, sangat siap, tinggal Pak Pres putus, ketok, kita langsung jalankan. Insya Allah hari Senin sudah aturan baru semuanya,” ucap Susiwijono.

“Sehingga teman-teman yang semua sektor asosiasi banyak datang ke kita, mengeluh ini itu barangnya enggak bisa masuk mudah-mudahan dengan sendirinya bisa karena kita relaksasi,” tegasnya.

Susiwijono mengatakan, Permendag itu sering sekali diubah karena memang ketentuan barang impor di negara manapun pengaturannya dinamis, sesuai kepentingan negara itu. Ia mencontohkan saat Permendag 36/2023 dibuat tujuannya untuk membendung derasnya barang impor yang mengganggu industri tekstil dan barang dari tekstil maupun alas kaki.