Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa selama bulan Ramadhan, jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN menjadi 32 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat.

Jumlah tersebut lebih singkat lima jam dibandingkan hari kerja normal. Pada hari biasa di luar Ramadhan, jam kerja ASN ditetapkan sebanyak 37 jam 30 menit per minggu, juga di luar waktu istirahat. Pengurangan jam kerja ini merupakan kebijakan rutin yang diberlakukan setiap bulan puasa sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan fisik dan spiritual pegawai.

Dalam beleid itu disebutkan, “Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat.” Dengan pengurangan durasi kerja tersebut, pemerintah berharap ASN tetap mampu menjaga performa dan fokus kerja meski menjalankan ibadah puasa.

Selain pengurangan total jam kerja mingguan, terdapat perubahan waktu mulai bekerja. Jika pada hari biasa jam kerja instansi pemerintah dimulai pukul 07.30 waktu setempat, maka selama Ramadhan 2026 jam masuk kerja menjadi pukul 08.00 waktu setempat. Perubahan ini dimaksudkan agar ASN memiliki waktu lebih fleksibel di pagi hari, terutama setelah menjalankan sahur dan ibadah subuh.

Pengaturan waktu istirahat juga mengalami penyesuaian. Pada bulan Ramadhan, jam istirahat pada hari Jumat berlangsung selama 60 menit. Sementara itu, pada hari kerja selain Jumat, waktu istirahat ditetapkan selama 30 menit. Sebagai perbandingan, pada hari biasa di luar Ramadhan, waktu istirahat pada hari Jumat mencapai 90 menit, dan 60 menit untuk hari kerja lainnya.

Penyesuaian ini dinilai sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan operasional pemerintahan dan kondisi fisik pegawai yang sedang berpuasa. Pemerintah menekankan bahwa meskipun jam kerja lebih singkat, kualitas layanan kepada masyarakat tidak boleh menurun.

Dalam Perpres tersebut juga diatur bahwa ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan yang ditetapkan, kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian kinerja pegawai. Artinya, instansi tetap memiliki fleksibilitas apabila terdapat kebutuhan pelayanan tertentu yang mengharuskan pegawai bekerja lebih lama.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya juga menegaskan bahwa pelayanan publik esensial seperti rumah sakit, keamanan, transportasi, dan layanan darurat tetap harus berjalan optimal. Penyesuaian jam kerja tidak boleh mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Di sejumlah instansi, penerapan kebijakan ini biasanya diikuti dengan pengaturan internal, seperti pembagian shift atau optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital. Transformasi digital di lingkungan pemerintahan dinilai membantu menjaga kelancaran layanan meski durasi kerja sedikit berkurang.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap ASN dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk sekaligus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Penyesuaian jam kerja selama Ramadhan dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab pelayanan publik.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia di sektor publik yang adaptif terhadap kebutuhan sosial dan keagamaan. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen menjaga kinerja, pengurangan jam kerja selama bulan puasa diharapkan tidak berdampak pada efektivitas birokrasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.

Dikutip dari salinan Perpres yang dilihat dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Sabtu, dalam Perpres tersebut dijelaskan Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antarkementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Kemenko Perekenomian bekerjasama dengan ATR/BPN Kota Pekalongan menggelar rapat koordinasi sinkronisasi impelementasi Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Aula Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR-BPN, Kantor BPN Kota Pekalongan, Pemkot Pekalongan.

Kantor BPN Kabupaten Pekalongan, Kantor BPN Kabupaten Batang, Kantor BPN Kabupaten Pemalang, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

“Kami datang kesini untuk melihat bagaimana sebenarnya implementasi dilapangan terkait Perpres No. 59 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan,” kata perwakilan Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Toni Nainggolan, Kamis (11/5/2023).

Menurut Toni, pemahaman terkait pengendalian lahan sawah tersebut perlu disinkronkan atau harmoniskan di masing-masing kementerian.

“Sehingga, upaya kita untuk mewujudkan lahan sawah yang dilindungi itu bisa tercapai dan dengan kegiatan ini dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, terutama eksistensi sawah atau pangan,” katanya kepada eranasional.

Toni menambahkan, sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Lahan Baku Sawah (LBS) di Indonesia Tahun 2019 sebesar 97,4 juta hektar.

“Seharusnya di tahun 2024 sudah masuk 100% Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dan penetapan LP2B kita harapkan berbasis parsial, tidak hanya numerik atau angka-angka. Kalau hanya angka-angka, maka nanti akan begitu mudah untuk terjadi alih fungsi,” imbuhnya.

Menurutnya, pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Memang kita harus melindungi lahan sawah kita, seiring tetap berjalannya pembangunan. Kita hitung pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan sebenarnya berapa, karena peningkatan produksi ini tidak semata-mata dengan perluasan lahan,”

“Ada peningkatan produktifitas, pemanfaatan pupuk yang baik, benih berkualitas, pengolahan dan pengunaan teknologi serta sistem irigasi yang baik,” sambungnya.

Terkait investasi, menurut Toni, investasi tidak hanya tentang industri dan perumahan. Adanya juga investasi yang lanjutan dari hasil pertanian, seperti agro industri.

“Daerah-daerah yang mempertahankan lahannya, juga bisa berkembang dengan adanya usaha pengolahan lanjutan atau hilirisasi dari produknya,” kata dia.

Ia berharap, bahwa industri-industri tidak memanfaatkan lahan sawah, tetapi bisa memanfaatkan lahan marjinal. Jadi, tidak menggangu lahan sawah yang subur.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kunjungan lapangan dari tim terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Nasional yang sudah berkenan hadir langsung di Pekalongan.

Disampaikan Vevin, bahwa di Kota Pekalongan sendiri sudah melaksanakan amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

“Alhamdulillah antara Kantor Pertanahan dengan Pemda melalui OPD terkait dan investor yang akan mengalih fungsikan lahan berjalan harmonis, secara administrasi pertanahan juga tertib dan tidak menyalahi aturan,” ucap Vevin.

Ia menambahkan, bahwa  Pemkot Pekalongan juga sudah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang didalamnya lahan tanaman pangan.

“Dimana, di dalamnya ada lahan tanam pangan yang merupakan lahan sawah berkelanjutan. Lahan itu tidak boleh beralih fungsi kecuali hanya untuk minum, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan bencana air,”

“Kami jaga betul kalau ada pemohon yang menyalahi aturan kami tolak. Mudah-mudahan sawah di Kota Pekalongan tetap terjaga,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani peraturan presiden (PP) pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur negara pada Rabu (29/4/2021). Keputusan ini berlaku untuk PNS, CPNS, TNI, Polri, pejabat negara pensiunan, dan penerima pensiun.

Dalam keputusan tersebut, THR akan dibayarkan h-10 Lebaran. Kemudian gaji ke-13 dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah.

Jokowi  berharap pembayaran THR bisa mengerek daya beli masyarakat. Dengan begitu, tingkat konsumsi rumah tangga akan naik.

“Pemberian THR ini program pemerintah untuk dorong konsumsi dan peningkatan daya beli,” ucap Jokowi, Kamis (29/4/2021).

Ia berharap pembayaran THR akan mengungkit perekonomian dalam negeri. Dengan demikian, pemulihan ekonomi di tengah pandemi bisa lebih cepat dilakukan.

“Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri diharapkan jadi momentum untuk dorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diharapkan menaikkan pertumbuhan ekonomi,” terang Jokowi.

]]> https://eranasional.com/9537/presiden-jokowi-keluarkan-perpres-thr-dan-gaji-13-thr-pns-h-10-lebaran/feed 0 Redaksi Era