Kata Jokowi, banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan karena menyangkut strategi sebuah negara.

“Yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan negara, alutsista ada yang bisa dibuka, tapi memang banyak yang harus kita rahasiakan,” kata Jokowi di Serang, Banten, Senin, 8 Januari 2024.

“Karena ini menyangkut strategi besar sebuah negara, enggak bisa semuanya dibuka seperti toko kelontong. Enggak bisa,” tegas Jokowi menambahkan.

Pada debat capres ketiga, Minggu 7 Januari 2024 kemarin, Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), diminta oleh kompetitornya, capres nomor urut satu Anies Baswedan dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo untuk memperlihatkan data pertahanan. Sebagai contoh, data soal minimum essential force (MEF) dan pengadaan alutsista bekas.

Permintaan buka data pertahanan negara itu diajukan Anies dan Ganjar karena Prabowo menyebut data pertahanan yang dimiliki kedua lawannya itu tidak tepat.

Namun, keinginan kedua kompetitornya itu tidak dituruti Prabowo dengan alasan tidak punya cukup waktu untuk menjelaskannya dalam forum debat capres.

Prabowo pun menawarkan kepada kepada Anies dan Ganjar untuk membahasnya di luar forum debat capres. (*)

Jokowi menyatakan data tentang pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka kepada publik.

Dia menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan awak media terkait Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang meminta Prabowo Subianto untuk membuka data pertahanan.

“Ini menyangkut strategi besar negara, enggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, enggak bisa,” tegas Jokowi di Serang, Banten Senin, 8 Januari 2024.

Menurut Jokowi, debat ketiga Capres tidak edukatif karena yang ditonjolkan adalah saling serang pribadi sesama Capres.

Jokowi mengatakan saling serang wajar dilakukan asal kebijakan atau visi yang jadi objeknya. Bukan personal atau pribadi calon presiden.

“Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi,” kata Jokowi.