Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada aturan ataupun arahan yang mengatur pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan jenis kendaraan, merek mobil, maupun kapasitas mesin. Ia menekankan bahwa narasi yang beredar luas di berbagai platform digital tidak memiliki dasar kebijakan yang sah dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Roberth menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha yang mendapat mandat dari pemerintah hanya menjalankan distribusi energi sesuai ketentuan resmi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait penyaluran BBM subsidi maupun penugasan khusus selalu mengikuti keputusan pemerintah dan regulator, bukan berdasarkan inisiatif perusahaan atau informasi yang beredar di ruang publik.

Ia juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang belum terverifikasi, terutama yang tersebar melalui media sosial. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu kepanikan serta menimbulkan persepsi keliru mengenai kebijakan energi nasional.

“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator. Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Roberth dalam keterangan resmi.

Pertamina Patra Niaga juga kembali menegaskan bahwa hingga saat ini distribusi dan penyaluran BBM jenis Pertalite di seluruh wilayah Indonesia tetap berjalan normal. Tidak ada perubahan mekanisme pelayanan kepada masyarakat, baik di SPBU maupun dalam sistem distribusi yang dikelola perusahaan.

]]> https://eranasional.com/102149/pertamina-tegaskan-tidak-ada-aturan-baru-pembatasan-pertalite/feed 0 Angie https://eranasional.com/101749/pembatasan-pertalite-berdasar-cc-mesin-disiapkan-pemilik-mobil-lama-bisa-terdampak https://eranasional.com/101749/pembatasan-pertalite-berdasar-cc-mesin-disiapkan-pemilik-mobil-lama-bisa-terdampak#respond Thu, 14 May 2026 15:55:49 +0000 https://eranasional.com/101749/pembatasan-pertalite-berdasar-cc-mesin-disiapkan-pemilik-mobil-lama-bisa-terdampak Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik karena berpotensi memengaruhi jutaan pengguna kendaraan pribadi, khususnya pemilik mobil lama dengan kapasitas mesin besar yang selama ini masih menggunakan BBM subsidi.

Rencana tersebut disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, yang mengatakan pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 saat ini masih berlangsung. Regulasi itu mengatur penyediaan, pendistribusian, hingga harga jual eceran BBM bersubsidi di Indonesia.

“BBM Pertalite, Solar, terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Pertamina Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi,” ujar Satya dalam webinar Sarasehan Energi-Transisi Energi di Tengah Disrupsi Geopolitik Global, dikutip Selasa (12/5/2026).

Menurut Satya, salah satu opsi yang dibahas ialah pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau cubic centimeter (CC). Kendaraan dengan kapasitas mesin besar dinilai tidak lagi layak menikmati BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia menjelaskan, apabila skema pembatasan berdasarkan CC kendaraan diterapkan, pemerintah berpotensi menghemat konsumsi subsidi energi hingga 10 sampai 15 persen dari total volume penyaluran nasional.

“Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15 persen daripada volume,” kata dia.

Per 1 Mei 2026, dua SPBU itu emang resmi stop jual BBM subsidi Pertalite.

Usut punya usut, ternyata SPBU itu lagi naik kelas jadi SPBU Signature. Jadi bukan tutup, tapi upgrade layanan biar makin nyaman.

“SPBU tersebut beralih mengajukan program peningkatan status untuk menjadi SPBU Signature, SPBU Signature memang tidak menjual BBM subsidi,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun dalam keterangan, Kamis (7/5/2026)

Simpelnya, SPBU Signature itu SPBU versi premium. Fokusnya ke pelayanan dan fasilitas yang lebih lengkap.

Nggak jual BBM subsidi kayak Pertalite atau Solar, tapi jualnya Pertamax Series, Dex Series, sama produk non-subsidi lainnya.

Tempatnya juga biasanya lebih nyaman, ada kafe, toilet bersih, musala kece, sampai area istirahat.

“Contoh SPBU Signature yang sudah ada adalah SPBU Signature Pondok Indah ya salah satunya,” ujarnya.

Nggak usah panik. Roberth negaskan kalau Pertalite tidak di hapus. Tetap dijual di SPBU Pertamina lain yang belum jadi Signature.

“Pertamina tetap berkomitmen melayani Pertalite untuk masyarakat sebagai Penugasan Pemerintah (PSO),” ujarnya.

Jadi kalau langganan isi Pertalite di Radio Dalam atau Antasari, tinggal geser dikit ke SPBU terdekat yang masih nyediain.

Daftar 13 SPBU Pertamina Signature di Jabodetabek yang tidak jual Pertalite:

1. SPBU 3111401 Jl. S. Parman No.70, Slipi, Jakarta Barat
2. SPBU 3112204 Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta Selatan
3. SPBU 3112401 Jl. Fatmawati No.6, Cilandak, Jakarta Selatan
4. SPBU 3311701 Jalan Peternakan II No.18, Cengkareng, Jakarta Barat
5. SPBU 3410205 Jl. Cideng Timur No.50, Gambir, Jakarta Pusat
6. SPBU 3411608 Jl. Pos Pengumben, Srengseng Kembang, Jakarta Barat
7. SPBU 3412113 Jl. Pangeran Antasari No.10, Jakarta Selatan
8. SPBU 3412703 Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan
9. SPBU 3413101 Jl. Jend. Ahmad Yani No.9, Jakarta Timur
10. SPBU 3413811 Jl. Raya Bina Marga, Ceger, Jakarta Timur
11. SPBU 3414412 Kawasan Perikanan Samudra Muara Baru, Jakarta Utara
12. SPBU 3416421 Pondok Rangon, Depok
13. SPBU 3516603 Jl. Raya Letnan Sukarna, Ciampea, Bogor. []

​Kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi krisis energi akibat meningkatnya tensi ketegangan perang di Timur Tengah. Pemerintah menilai perlu adanya efisiensi penggunaan energi dan implementasi pembelian BBM secara wajar agar stok nasional tetap terjaga.

​​Bagi Anda pengguna kendaraan roda empat, harap perhatikan kuota harian berikut agar tidak terkejut saat mengisi di SPBU:

• ​Pertalite: Kendaraan pribadi, angkutan umum (orang/barang), serta kendaraan layanan umum (ambulans, damkar, mobil jenazah) dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
• ​Solar: Kendaraan pribadi atau umum (roda empat) untuk angkutan orang dan barang dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

​PENTING: Jika pengisian melebihi batas 50 liter, maka kelebihan volume tersebut akan langsung dikenakan Sanksi harga non-subsidi (harga pasar).

Petugas di SPBU juga diwajibkan mencatat nomor polisi setiap kendaraan yang melakukan pengisian.

​Harga Pertalite Tetap, BBM Non-Subsidi Menyesuaikan

​Kabar baiknya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Laode Sulaeman, memastikan bahwa harga Pertalite tidak akan naik dan tetap bertahan di level Rp10.000 per liter per April 2026.

​Namun, untuk BBM non-subsidi (seperti Pertamax series atau Dex series), harga akan mengikuti mekanisme pasar dan diumumkan oleh masing-masing badan usaha (Pertamina maupun swasta) pada tanggal 1 April besok.

​Mengapa Kuota Diturunkan?

​Selain faktor konflik global, pembatasan ini juga sejalan dengan penurunan kuota subsidi nasional tahun 2026:

• ​Kuota Pertalite 2026: 29,26 juta kiloliter (Turun 6,28% dari tahun lalu).
• ​Kuota Solar 2026: 18,63 juta kiloliter (Turun 1,32% dari tahun lalu).

​Masyarakat diimbau untuk mulai membiasakan penggunaan BBM secara bijak dan memastikan kendaraannya terdaftar jika diperlukan, guna mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

Informasi tersebut memicu kehebohan dan kekhawatiran, mengingat jutaan pengemudi ojol sangat bergantung pada Pertalite sebagai bahan bakar utama untuk bekerja sehari-hari.

Namun, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia dengan tegas membantah kabar tersebut.

Lebih lanjut dia kembali menegaskan bahwa informasi di media sosial terkait larangan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol) adalah tidak benar.

“Hingga saat ini tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol,” ucap Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia

Anggia menyampaikan bahwa pemerintah memahami betul kekhawatiran publik, khususnya bagi pelaku usaha mikro seperti pengemudi ojol.

Setiap opsi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kata dia, senantiasa mempertimbangkan dan mengutamakan aspek kesejahteraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, serta melindungi kepentingan pengemudi ojek online.

“Sekali lagi kami tegaskan informasi yang beredar tidak benar dan kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi, terutama yang beredar di media sosial,” ujar Anggia.

Lebih lanjut, Anggia juga mengimbau agar seluruh informasi terkait bahan bakar minyak (BBM) hanya merujuk kepada sumber resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pernyataan tersebut merespons isu ihwal larangan ojol menggunakan Pertalite yang kembali menuai atensi di media sosial.

Wacana tersebut mulanya ramai pada November 2024 lalu. Saat itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran.

Hal itu dikarenakan menurutnya kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol untuk usaha, sementara subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.

Akan tetapi, ucapan tersebut telah diralat pada Desember 2024, ketika Bahlil menyampaikan bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Simon mengatakan ini adalah ujian besar bagi Pertamina. Dia berkata Pertamina akan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia.

“Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” kata Simon dalam jumpa pers di Jakarta, disiarkan kanal YouTube Pertamina, Senin (3/3/2025).

Simon mengatakan Pertamina sudah berdiri 67 tahun. Mereka selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik di bidang energi untuk masyarakat Indonesia.

Meski begitu, dia mengakui ada beberapa hal yang dilakukan Pertamina melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia berjanji untuk terus membenahi Pertamina agar sesuai dengan keinginan rakyat.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut dua lembaga utama, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) ESDM, akan berperan dalam pengawasan ini.

“Jadi untuk pengawasan kita siapkan oleh dua lembaga, ada BPH Migas, ada Dirjen Migas. Kita akan lihat dari sisi laporan pelaksanaan nanti juga bagaimana kondisi fisik di lapangan,” kata Yuliot di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

Langkah ini diambil menyusul maraknya isu BBM oplosan yang beredar di masyarakat.

Yuliot menyebut pemerintah berupaya memastikan seluruh BBM yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

Mereka memastikan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) yang dijual ke masyarakat sudah sesuai spesifikasi.

Hal tersebut menyusul Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan kualitas BBM jenis Pertamax yang dijual ke masyarakat sudah sesuai spek yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi (Ditjen Migas).

“RON 92 ya Pertamax RON 90 itu ya Pertalite. Ini kan muncul narasi oplosan itu juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kejaksaan,” kata Fadjar ditemui di Gedung DPD RI, dikutip Rabu (26/2/2025).

Menurut Fadjar, apa yang dipersoalkan oleh Kejagung adalah terkait pembelian produk BBM jenis RON 92 yang sebenarnya adalah RON 90. Sehingga narasi yang menyebutkan Pertamax hasil oplosan yang tidak sesuai standar kurang tepat.

Pertamina terus melakukan upaya terbaik untuk melayani kebutuhan energi bagi seluruh masyarakat dengan terus bekerja sama dan melibatkan stakeholders terkait.

Sebagaimana diketahui, saat ini peningkatan aktifitas transportasi dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat hampir di seluruh wilayah terus terjadi.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan angka kendaraan bermotor untuk wilayah Sulawesi Selatan dari tahun ketahun terus meningkat.

Di tahun 2023, untuk kendaraan roda dua bertambah 3 juta dari 3,7 juta kendaraan sebelumnya ditahun 2022.

Sedangkan kendaraan roda empat mobil penumpang bertambah sebanyak 48 ribu ditahun 2023 dari sebelumnya 559 ribu ditahun 2022.

Pertamina berupaya menjamin ketersediaan BBM di wilayah Sulsel yang mana dipenuhi dari unit bisnis Pertamina yaitu di Integrated Terminal Makassar, Fuel Terminal Parepare dan Fuel Terminal Palopo.

Untuk kondisi hari ini, Selasa 15 Oktober 2024 stok Solar sebanyak 17,1 ribu Kilo Liter (KL), Pertalite 32 ribu KL, Pertamax 2,6 ribu KL, Pertadex 200 KL dan Pertamax Turbo 32 KL. Kondisi stok tersebut dalam kondisi stok yang relatif aman.

Masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan, Pertamina mengupayakan stok BBM di SPBU tercukupi, Pertamina menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

“Feeling saya belum 1 Oktober 2024,” kata Bahlil, Jumat 20 September 2024.

Kata dia, saat ini pihaknya masih membahas aturannya secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

“Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan,”jelasnya.

“Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin,” ucap dia.

Sebagai informasi, pernyataan Bahlil ini berbeda dengan yang sebelumnya diungkapkan Bahlil bahwa rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang.

Ia juga menekankan bahwa rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

“Rencananya begitu 1 Oktober. Karena begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” jelas Bahlil Raker bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024 lalu.

Kendati demikian Bahlil mengaku belum dapat memastikan soal skema pembatasan tersebut.

Termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi.

“Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail,” tambahnya.

Sebab menurutnya, yang terpenting ialah BBM bersubsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni golongan ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos,” tegasnya. []

Hal ini dilakukan untuk penyesuaian harga BBM yang dilakukan perusahaan milik negara tersebut.

Berdasarkan informasi resmi dari laman mypertamina, harga BBM jenis Pertamax mengalami penurunan sebesar Rp 750 per liter.

Harga Pertamax yang sebelumnya Rp 13.700 per liter kini menjadi Rp 12.950 per liter. Namun, hanya mencakup untuk beberapa daerah saja.

Meskipun mengalami penurunan, Pertamina menegaskan bahwa Pertamax tetap menjadi BBM RON 92 dengan harga paling kompetitif dibandingkan produk serupa dari kompetitor.

Penurunan harga BBM ini berlaku di seluruh provinsi di Indonesia, dengan variasi harga yang berbeda-beda.

Berikut adalah rincian harga Pertamax di beberapa wilayah utama:

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali: Rp 12.950 per liter.

Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, dan Lampung: Rp. 13.250 per liter.

Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau: Rp 13.550 per liter, Aceh: Rp 12.950 per liter

Free Trade Zone (FTZ) Sabang: Rp 11.900 per liter, Free Trade Zone (FTZ) Batam: Rp 12.400 per liter.

Untuk wilayah Kalimantan, harga Pertamax bervariasi antara Rp 13.250 hingga Rp 13.550 per liter, tergantung pada provinsi.

Kemudian untuk seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, harga Pertamax ditetapkan sebesar Rp 13.250 per liter.

Selain itu, Pertamina juga mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak jenis Pertalite tidak ada perubahan. Tetap pada harga Rp 10.000 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pertamina juga mengingatkan bahwa harga BBM ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan dinamika harga minyak dunia dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek informasi terbaru melalui aplikasi MyPertamina atau situs resmi Pertamina. []

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan harga BBM non-subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

“Bisa tetap, bisa naik dan bahkan bisa turun, tergantung trend harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. September ini, semua harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penurunan harga” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/9/2024).

Di Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara untuk Pertamax Turbo (RON 98) terdapat penyesuaian harga menjadi Rp14.475, Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp13.650, dan Pertamax (RON 92) menjadi Rp12.950.

“Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah,” kata Heppy melalui siaran tertulis, Sabtu (31/8/2024).

Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan penggunaan BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.sibsiditepat.mypertamina.id.

“Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite akan dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir September 2024. Sisanya, akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024” pungkasnya.

Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.

“Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM Subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik-titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, di luar daerah industri,” ujar Heppy dalam keterangan resminya, Jumat (30/8/2024).

“Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code

“Untuk itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengidentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite,” jelas Heppy.

Agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.

“Kami terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,” lanjut Heppy.

Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menjelaskan bahwa Program Subsidi Tepat Pertalite hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4 sedangkan roda 2 dan 3 belum diwajibkan melakukan pendaftaran Subsidi Tepat.

“Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengajak masyarakat pengguna BBM jenis Pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan kami telah menyiapkan Help Desk di SPBU untuk membantu menjelaskan prosedur pendaftarannya,” ujar Eko. []

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. Dia mengungkapkan hal tersebut, merupakan regulasi yang merupakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tersebut masih diselesaikan.

“Ya kita lagi selesaikan regulasinya,” katanya kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024).

Dadan menyebutkan regulasinya bisa terbit tiga pekan lagi. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik sejauh mana pembahasan beleid tersebut dilakukan dan apakah setelah terbit, pembatasan konsumen Pertalite langsung berlaku.

“Kita lagi finalisasi dari segi regulasinya mungkin dalam 3 mingguan lagi selesai,” pungkas dia.

Ditemui terpisah, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan regulasi pembatasan konsumen Pertalite tengah disiapkan oleh Kementerian ESDM yang baru saja mengalami transisi kepemimpinan.

Pada Senin (19/8/2024) lalu, Presiden Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, menggeser posisi Arifin Tasrif yang sudah menjabat sejak Oktober 2019.

“Ya itu kan sekarang kita lihat Kementerian ESDM perlu menyiapkan untuk itu. Ya ini kan kita lihat baru ada transisi kementerian ESDM. Kita tunggu saja,” katanya singkat saat ditemui di St Regis Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berharap aturan baru terkait pembatasan BBM bersubsidi selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur karena masih proses finalisasi.

“17 Agustus itu kan, waktu itu Pak Luhut (Menko Marves) inginnya seperti itu, tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapan kita bisa lock semuanya 1 September, peraturannya segala macam,” ujar Rachmat dalam diskusi media Kebijakan Baru Subsidi BBM di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (5/8/2024).