Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Jadi informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara itu tidak benar,” kata Asnaedi dalam keterangannya pada Senin (30/6/2025) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Asnaedi menjelaskan, sedari dulu, girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah, namun dapat menjadi petunjuk bahwa di dalam sebidang tanah itu dulunya adanya bekas kepemilikan hak/hak adat.

“Ini seperti yang tertuang di UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mana bekas hak lama seperti girik ini dapat dilakukan pengakuan, penegasan, dan konversi sesuai peraturan,” terangnya.

Asnaedi kembali menekankan bahwa negara tidak melakukan perampasan tanah, bagi tanah yang masih memiliki girik dan bekas hak lama lainnya.

“Kalau itu giriknya ada, tanahnya ada, ia juga tetap menguasai tanah miliknya, ya enggak ada kaitannya itu diambil oleh negara,” jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 96, dinyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan, wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Sehubungan dengan itu, jika dihitung sejak terbitnya PP tersebut maka tahun 2026 seharusnya sudah terdaftar semua
tanah-tanah bekas milik adat.

Dirjen PHPT berharap, masyarakat semakin terdorong untuk segera mendaftarkan tanahnya agar memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan secara menyeluruh.

“Kami harapkan masyarakat tidak perlu khawatir. Justru ini jadi momentum agar masyarakat segera menyertipikatkan tanahnya. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, bukan mengambil hak masyarakat,” pungkas Asnaedi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, menjelaskan Kementerian ATR/BPN terlibat karena menjadi salah satu pendukung pembangunan infrastruktur, yakni dalam hal pertanahan dan tata ruang.

“Kementerian ATR/BPN mengambil peran yang aktif di dalam kegiatan ini karena beberapa dari isu pembangunan infrastruktur itu di-deliver oleh proses yang ada di Kementerian ATR/BPN, seperti pendaftaran tanah, pengukuran perkotaan, tata ruang, kemudian pengadaan tanah, dan konsolidasi tanah,” jelas Harison Mocodompis usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

MAKASSAR, Eranasional.com – Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, dorong Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Hal itu disampaikan Bahtiar saat hadiri rapat dengan GTRA, Kamis, 14 September 2023, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar.

Bahtiar mendorong GTRA Provinsi Sulsel melakukan penataan aset dan penataan akses serta punya kemampuan mengatasi masalah pertanahan.

Dia minta pendekatan persuasif dapat mempersingkat penyelesaian konflik maupun sengketa pertanahan.

“Saya mendorong penataan aset disertai pengelolaan manajemen konflik agraria guna melahirkan kebijakan atas penyelesaian konflik agraria yang dapat diakselerasi,” jelasnya.

Sementara itu, Tri Wibisono selaku Pelaksana Harian GTRA menambahkan, menata aset dan penataan akses secara terintegrasi agar tujuan reformasi agraria dapat terwujud dan terakselerasi.

Salah satu upaya yang dilakukan GTRA Sulsel adalah dipilihnya Kabupaten Wajo sebagai pilot projek penataan agraria.

“Perlu kami sampaikan pada Pj Gubernur Bahtiar, bahwa kami telah melakukan pilot projek penataan agraria di Kabupaten Wajo,” paparnya.

Berdasarkan data BPN, kata dia, sebanyak 4 kabupaten di Sulsel telah memperoleh SK Pelepasan Hutan atau biasa disebut SK Biru.

Yaitu Kabupaten Barru seluas 2103,11 hektar tahun 2020, Kabupaten Maros seluas 583,76 hektar tahun 2021, Kabupaten Enrekang seluas 1669,32 hektar tahun 2021, dan Kabupaten Wajo seluas 3.315,52 hektar tahun 2022.

Sementara potensi TORA dari tanah transmigrasi hingga tahun 2022 telah dilakukan dengan penataan aset melalui redistribusi tanah berjumlah 2.086 bidang.

Selanjutnya telah dilakukan pendataan potensi TORA Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada dua kabupaten, yaitu pada lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV unit Kebun Keera di Kabupaten Wajo dan HGU PT Cinta Sumange Trading Coy, PT Syukur Taqwa dan Lokasi Transmigrasi UPT Lombo di Kabupaten Sidrap.

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta. Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Para penyidik Polda se-Indonesia dan Perwakilan BPN se-Indonesia.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kami sedang melakukan rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah.

“Penanganan kejahatan pertanahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yakni DPR RI, Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Sofyan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/11) malam

Lanjut Sofyan mengatakan Ini merupakan keseriusan pemerintah untuk memerangi para mafia tanah, sehingga rasa keadilan pada hukum dan pertanahan semakin membaik,.

“Banyak kasus mafia tanah tersangkut tindak pidana korupsi, yang merugikan aset negara bahkan aset BUMN. Selain itu, adanya indikasi korupsi yang melibatkan aparat seperti ASN, yang bekerjasama dengan oknum para mafia tanah,” tandas Menteri Sofyan

Sejak tahun 2018, Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan anggaran penanganan kasus oleh tim dengan target 61 kasus untuk seluruh Indonesia. Sampai tahun 2021, telah ditargetkan 305 kasus yang penyelesaiannya dilakukan secara administrasi pertahanan oleh Kementerian ATR/BPN dan penyelesaian pidana oleh kepolisian sampai P21.

Tim pencegahan dan pemberantasan Mafia tanah beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI dibentuk mulai tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Nomor 3/SKBIII/2017 dan Nomor B/26/11/2017.

Tim itu dibentuk dengan pertimbangan untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan keberhasilan penanganan kasus yang terindikasi adalah mafia tanah.

Selanjutnya pada tahun 2020, ditandatangani MoU dengan kejaksaan agung. Sehingga mulai tahun 2021, kejaksaan tinggi dimasukkan ke dalam anggota tim.

Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saan Mustopa.

Direktur Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung Yudi Handono, Kasubdit II Dittipidum Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Polisi Muslimin Ahmad, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Polisi Karyoto

Jakarta – Berbagai upaya diusahakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang tak jarang terjadi di areal perkebunan, salah satunya dengan melakukan penelitian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (PPSKATP), mengadakan Seminar Penelitian dengan pokok bahasan “Penyelesaian Konflik Pertanahan di Areal Perkebunan” yang diselenggarakan di Century Park Hotel, Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Membuka acara tersebut, Kepala PPSKATP, Supardy Marbun, mengatakan bahwa kebijakan pertanahan yang diterapkan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengundang para pelaku usaha masih terjadi hambatan.

“Kebijakan pertanahan, salah satunya pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, masih ditemukan hambatan, seperti konflik antara masyarakat dengan perusahaan HGU perkebunan,” ujarnya.

Supardy Marbun menjelaskan bahwa dengan diadakannya seminar hasil penelitian ini merupakan langkah strategis dalam penyelesaian kasus sengketa pertanahan, khususnya di areal perkebunan.

“Kami rasa ini langkah strategis mengingat kasus pertanahan ini sudah lama terjadi. Bukan hanya terjadi di PTPN, tapi juga di perusahaan swasta, baik perkebunan bekas konsesi bahkan dari HGU bekas tanah negara,” jelasnya.

Sebagai informasi, Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi dengan menggunakan konsep “Kerangka Penjelas Konflik Agraria Struktural” yang dikembangkan oleh Rachman (2013). Konsep tersebut dipergunakan untuk menjelaskan akar masalah, sebab-sebab dan akibat lanjutan yang melestarikan konflik perkebunan. Kerangka tersebut memperlihatkan bagaimana konflik perkebunan bersifat kronis, sistematis, dan meluas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau yang hadir sebagai narasumber mengatakan, terkait lokasi penelitian dianggap sudah sesuai, tetapi perlu dikembangkan dalam hal metode analisis.

“Analisis data dengan konsep konflik agraria struktural hanya dapat dipakai untuk menjawab permasalahan, yaitu faktor yang menjadi akar masalah konflik, sebab akibat, dan kondisi yang melestarikan konflik. Permasalahan tipologi konflik dan upaya penyelesaian, dapat menggunakan analisis yuridis,” ungkap Andi Tenrisau.

Lebih lanjut, Andi Tenrisau juga memberi saran terkait hasil penelitian di empat provinsi yang memperoleh dua tipologi subjek konflik, yakni tipologi konflik komunitas masyarakat dan konflik badan usaha.

“Untuk melengkapi hasil penelitian, sebaiknya ditambahkan tipologi konflik yang terkait dengan konflik yang berada di kawasan hutan dan kawasan areal penggunaan lain yang subjeknya Kementerian atau Lembaga,” tuturnya.

Andi Tenrisau juga menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah mengembangkan suatu konsep dalam hal penyelesaian konflik perkebunan.

“Kami di Direktorat Jenderal Penataan Agraria sudah mengembangkan konsep distribusi manfaat, khususnya untuk aset BUMN, pemerintah pusat, atau daerah. Tanah tersebut tetap kepemilikannya, tetapi pemanfaatannya dapat dilakukan oleh pihak lain, seperti masyarakat dengan diberikan hak atas tanah yang bersifat sementara atau dengan perjanjian sewa,” tambahnya.

Turut hadir sebagai narasumber, Guru Besar Hukum Agraria, Fakultas Hukum UGM, Maria S.W. Sumardjono; Direktur Umum PTPN III, Doni P. Gandamihardja; Staf Pengajar Fakultas Ekologi Manusia IPB, M. Shohibuddin.