Tim PkM Polije melibatkan Ida Adha Anrosana, Retno Sari Mahanani, Taufik Hidayat, Andarulla Galushasti, dan Estin Roso Pristiwaningsih. Mereka memberikan pengetahuan dan pendampingan mengenai budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah.

Tim PkM menemukan beberapa permasalahan saat melakukan survei lapangan di pesantren. Permasalahan tersebut mencakup pemanfaatan lahan, pengembangan kewirausahaan, serta pemahaman santriwati terhadap hidroponik.

Santriwati juga belum banyak mengenal hidroponik sebagai kegiatan yang mudah dilakukan. Karena itu, Polije memberikan pelatihan sistem wick sebagai keterampilan pertanian yang sederhana.

Taufik Hidayat menjelaskan alasan pemilihan sistem wick dalam kegiatan tersebut. Sistem tersebut sesuai bagi santriwati yang baru memulai budidaya hidroponik.

“Hidroponik sistem wick atau yang juga dikenal sebagai hidroponik sistem sumbu sangat sesuai diterapkan pada santriwati yang baru memulai budidaya tanaman dengan sistem hidroponik, karena sistem ini merupakan sistem hidroponik yang paling sederhana sehingga sangat mudah dilakukan oleh pemula,” jelas Taufik.

Pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai teknik budidaya tanaman. Tim PkM juga memberikan pendampingan selama proses pemeliharaan tanaman hidroponik.

Para santriwati mengikuti kegiatan dengan antusias dan menunjukkan respons positif terhadap inovasi teknologi. Mereka juga memanfaatkan barang di sekitar pesantren sebagai wadah dan media budidaya.

Estin Roso Pristiwaningsih mengapresiasi semangat santriwati dalam mengikuti kegiatan tersebut. Ia melihat peserta memiliki semangat untuk menerapkan inovasi yang telah mereka pelajari.

“Kami juga melihat semangat santriwati untuk menerapkan inovasi yang dipelajari,” pungkas Estin.

Kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru bagi santriwati dalam menerapkan teknologi budidaya sederhana. Polije juga mendorong peserta mengembangkan keterampilan tersebut menjadi kegiatan produktif.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kebutuhan kampus, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga dukungan dana operasional. Langkah ini diambil guna memastikan aktivitas akademik berjalan optimal meskipun statusnya masih dalam tahap pengembangan.

“Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung operasional dan fasilitas Kampus 5 Ngawi,” ujar Saiful Anwar.

Sebagai langkah strategis, Polije merancang pembukaan dua program studi baru pada tahun 2027. Jurusan tersebut meliputi Sarjana Terapan Teknologi Informasi dan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan yang disesuaikan dengan potensi lokal Ngawi sebagai lumbung pangan nasional.

“Kami menargetkan dua program studi baru ini mulai menerima mahasiswa pada tahun 2027 agar dapat menjawab kebutuhan industri sekaligus potensi daerah,” jelasnya.

Selain ekspansi akademik, Saiful mengungkapkan visi jangka panjang untuk memperkuat kelembagaan secara bertahap. Polije dan Pemkab Ngawi telah menyusun peta jalan (roadmap) yang mencakup peningkatan kualitas SDM serta penguatan kurikulum berbasis industri.

“Harapannya dalam 6 hingga 8 tahun ke depan, Kampus 5 Ngawi dapat berkembang menjadi Politeknik Negeri Ngawi yang mandiri,” tambah Saiful.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang kompeten dan adaptif terhadap transformasi digital. Dengan hadirnya program studi yang relevan, Kampus 5 Ngawi siap menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor pertanian dan layanan berbasis teknologi.

Kegiatan ini menjadi wadah diseminasi riset serta pertukaran gagasan antara regulator, akademisi, hingga praktisi. BI tetap memposisikan Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang memerlukan kebijakan berbasis data kuat.

“Ketidakpastian global tidak bisa kita hindari, namun kita tetap dapat mengelolanya secara tepat,” ujar Deputi Direktur BI Jawa Timur, Agung Budi Laksono. Ia menegaskan bahwa sinergi sektor pertanian dan investasi menjadi kunci utama kemajuan wilayah Jember.

EJAVEC membangun jembatan antara riset akademik dan kebijakan publik agar solusi di lapangan tepat sasaran. Melalui forum ini, para ahli menyusun jembatan riset agar solusi kebijakan publik benar-benar akurat bagi masyarakat.

Dekan FEB UNEJ, Prof. Isti Fadah, menekankan pentingnya transformasi menuju pertanian berbasis teknologi modern. Agroindustri masa kini harus mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif guna menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan.

“Kita harus bergerak menuju agribisnis berbasis data untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah,” jelas Prof. Isti. Namun, sektor ini memerlukan dukungan investasi baru agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara maksimal.

Keterlibatan akademisi dalam Call for Paper EJAVEC 2026 akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah. Forum ilmiah yang memasuki tahun ke-13 ini terus konsisten memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan ekonomi nasional.

“EJAVEC menjadi ruang untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah daerah,” ungkap Ketua ISEI Surabaya, Prof. Soni Harsono. Hal ini membuktikan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui potensi unggulan Jawa Timur.

Keberhasilan tersebut bahkan mulai ditularkan ke daerah lain di sepanjang jalur Pantura.

Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Balgis Diab, menjelaskan bahwa, program pemanfaatan lahan eks rob ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Program Asta Cita yang kedua tentang penguatan ketahanan pangan.

Untuk program pemanfaatan lahan eks rob menjadi lahan produktif ini sesuai dengan arahan Presiden.

“Maka, kita wajib melaksanakan program ketahanan pangan ini. Karena lahan eks rob ini sangat rumit dan banyak sekali permasalahannya,” ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BRMP Biogen) Kementerian Pertanian Bogor.

“BRMP Biogen Provinsi Jawa Tengah, TNI Kodim 0710/Pekalongan hingga Dinperpa Kota Pekalongan,” jelas Wawalkot Balgis di Hotel Howard Johnson (Hojo) Pekalongan, Senin (25/8/2025).

Ia menambahkan, dengan jumlah lahan eks rob yang cukup banyak di Kota Pekalongan, pihaknya berkomitmen mengembalikan fungsi lahan menjadi produktif secara bertahap.

“Harapannya, lahan yang semula mati bisa diproduktifkan kembali, berkelanjutan, dan bukan hanya sekadar ceremonial,” tegasnya.

Kepala KPw BI Tegal, Bimala, mengungkapkan bahwa, keberhasilan ini berawal dari uji coba demplot di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara.

“Sebetulnya acara Capacity Building Perluasan Remediasi Lahan Pertanian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan panen eks rob di Kelurahan Degayu. Dari demplot awal 1,5 hektar, kini sudah berkembang menjadi 40 hektar,” terang Bimala.

Ia menjelaskan, hasil panen menggunakan varietas Padi Biosalin I mampu mencapai 4,2–5,7 ton per hektar, sementara Biosalin II menghasilkan 4,8–6 ton per hektar. Capaian ini menurutnya luar biasa untuk lahan yang sebelumnya tidak produktif.

“Alhamdulillah, keberhasilan panen Padi Biosalin di Kota Pekalongan bisa ditularkan ke wilayah lain di sepanjang Pantura maupun eks karesidenan Pekalongan. Kami ingin semuanya mengimplementasikan hal serupa,” tambahnya.

Bimala juga mengapresiasi langkah Pemkot Pekalongan yang lebih dulu membangun tanggul sebagai sistem penanganan banjir dan rob, sehingga remediasi lahan lebih mudah dilakukan.

Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lili Sulistyowati, menyebutkan bahwa, pada akhir 2024 Kota Pekalongan saat itu baru memulai dengan demplot 1,3 hektar. Namun, hasil yang baik membuat perluasan lahan dilakukan cepat.

“Alhamdulillah, dari demplot 1,3 hektar kini sudah mencapai 40 hektar. Total pagu sawah di Kota Pekalongan ada 721 hektar, dan dari jumlah tersebut, terdapat potensi sekitar 95 hektar lahan eks rob di Kelurahan Krapyak dan Degayu yang bisa dimanfaatkan kembali untuk pertanian,” ungkap Lili.

Keberhasilan Pekalongan ini mendapat dukungan penuh dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BRMP Biogen) Kementan Bogor.

Kepala BRMP Biogen, Arif Surahman, menjelaskan bahwa, masalah intrusi salin bukan hanya dialami Pekalongan, melainkan juga di banyak wilayah pesisir Indonesia.

“Secara nasional ada sekitar 400.000 hektar lahan yang terkena intrusi salin. Itu potensi besar untuk mendukung Asta Cita kedua. Dengan teknologi Padi Biosalin I dan II, lahan tersebut bisa kembali produktif,” kata Arif.

Ia menambahkan, varietas Biosalin memiliki produktivitas tinggi, yakni hingga 8,7 ton per hektar untuk Biosalin I dan 9,2 ton per hektar untuk Biosalin II bila sudah adaptif dengan kondisi lahan.

“Di Kota Pekalongan, kami melihat potensi luar biasa karena lahan eks rob yang selama 8 tahun tidak produktif kini bisa ditanami lagi. Dengan dukungan Pemkot dan BI Tegal, hasil awal sudah bagus dan bisa ditingkatkan ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan Kota Pekalongan mengubah lahan eks rob menjadi lumbung pangan baru, menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di sepanjang Pantura.

Dari hasil uji coba terbatas, kini lahannya semakin luas dan produktif, memberikan harapan baru bagi masyarakat pesisir yang selama ini terdampak rob.

“Program ini sekaligus membuktikan bahwa dengan kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, peneliti, dan masyarakat, permasalahan lingkungan bisa diubah menjadi peluang ekonomi dan ketahanan pangan,” tukasnya. (em-aha)

“Per tanggal 12 Agustus 2024, KPK telah memulai atau melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan xray statis, mobile xray, dan xray trailer atau kontainer pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Sabtu (17/8/2024).

Pihak KPK belum menerangkan lebih detail soal nilai proyek, jenis tindak pidana korupsinya dan juga soal pasal yang diterapkan dalam penyidikan tersebut. Meski demikian, Tessa memastikan penyidik lembaga antirasuah itu telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

“Info sementara sudah ada tersangkanya, jumlahnya berapa, kami belum bisa buka,” ujarnya.

Terkait penyidikan tersebut, pihak KPK juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberlakukan cegah ke luar negeri selama enam bulan terhadap enam orang warga negara Indonesia berinisial WH, IP, MB, SUD, CS, dan RF.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya,,” kata Tessa.

Tessa menjelaskan penyidik KPK memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri karena enam orang tersebut dibutuhkan keterangannya dalam penyidikan dan harus tetap berada di wilayah Indonesia agar bisa memenuhi panggilan penyidik.

“Perkiraan dari BMKG, nanti Juli, Agustus, September, Oktober (akan terjadi gelombang panas dan kekeringan),” kata Jokowi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6/2026).

Jika itu terjadi maka akan berdampak pada ketersediaan pangan di dalam negeri. Sejumlah negara lain sudah mengalami hal tersebut dan tidak jadi melakukan ekspor beras.

“Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri,” ujar Jokowi.
Untuk menghadapi hal tersebut, kata Jokowi, pemerintah melakukan langkah mitigasi. Di antaranya menyalurkan puluhan ribu unit pompa ke seluruh Indonesia atau pompanisasi.

Pompanisasi ini diklaim sangat membantu proses pengairan di sawah. Kemudian juga akan meningkatkan jumlah panen.

“Ya yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga,” pungkas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

“Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK, sehingga KPK menindaklanjuti pada proses penegakan hukum,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Namun, dia menolak memberitahu secara jelas dugaan korupsi apa yang sedang diusut di Kementan. Katanya, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Maaf tidak bisa saya jelaskan, karena masih proses penyelidikan. Segera kami sampaikan perkembangannya,” ucap Ali Fikri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Pertanian belum memberikan keterangan.

Makassar,- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyemangati Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Provinsi Sulawesi Selatan agar tak hanya menjadi pengusaha yang sukses bergerak di bidang konstruksi dan properti, namun juga menjadi pengusaha di sektor pertanian atau petani milenial yang dapat merubah pembangunan pertanian menjadi maju, mandiri dan modern berbasis ekspor.

Pasalnya, HIPMI memiliki peran memajukan sektor pertanian dalam mengurai tantangan-tantangan ke depan yang menuntut kebutuhan pangan yang lebih besar dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“HIPMI memiliki tanggung jawab menentukan kemajuan Sulawesi Selatan dan HIPMI bertanggungjawab hidupnya negeri, bangsa dan rakyat yang lebih baik ke depan. Bertani itu hebat, menjadi petani muda itu keren. Berusaha di sektor pertanian itu tidak pernah menghianati hasil. Jadi, HIPMI punya peluang menjadi petani dan pengusaha di sektor pertanian yang hebat,” demikian dikatakan Mentan SYL dalam Executif Seminar “Urban Farming For Millenials” yang diselenggarakan HIPMI Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu malam (27/11/2021).

Oleh karena itu, mentan Gubernur Sulsel dua periode ini menekankan HIPMI harus mampu menemukan seperti posisinya, sehingga dapat meneruskan sesuatu agar Indonesia menjadi lebih maju, mandiri dan modern. Dan jika HIPMI tidak maju ke depan yakni tidak berakselerasi menjadi petani milenial, maka negeri ini dikuasai negara lain khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

“Dengan HIPMI terjun ke pertanian, tentu pertanian kita semakin modern. Kita tidak lagi mengendarai traktor dengan manual, tapi cukup pakai remot kontrol dari jarak jauh. Produksi komoditas pertanian kita pun naik dengan kualitas tinggi dan ekspor pun menjadi semakin tinggi. Kuncinya adalah dengan adek-adek HIPMI harus mengembangkan inovasi dan artificial intellingence,” tuturnya.

Lebih lanjut SYL menyebutkan peluang ekspor komoditas pangan Indonesia sangat tinggi. Saat ini, jajaran Direktorat Jenderal Hortikultura bersama eksportir milenial sedang berada di Belanda dalam rangka mempromosikan komoditas unggulan yakni kopi, buah dan bunga untuk meningkat volume ekspor.

Menteri SYL mengatakan ada peluang ekspor bunga kita ke Belanda nilainya mencapai Rp 5 triliun.

Belum lagi, SYL berujar, peluang ekspor komoditas pangan lainnya dengan negara tujuannya yang banyak. Peluang ini terbuka lebar, tinggal adek-adek HIPMI mau terjun dengan akselerasi yang dapat mendongkrak produksi, kualitas dan volume ekspor,” terangnya.

“Yang terpenting bagi adek-adek HIPMI agar menjadi pengusaha sukses di sektor pertanian adalah jangan berteori, tapi yang terpenting adalah melakukan aksi nyata di lapangan. Butuh modal, saya siapkan dana KUR dan butuh lainnya saya bantu, asal mau terjun ke lapangan menjadi petani,” sambung SYL.

Perlu diketahui, berdasarkan data BPS, di masa pandemi covid 19 hanya sektor pertanian yang nilai ekspornya tumbuh positif. Nilai ekspor pertanian di tahun 2020 sebesar 390,16 triliun, naik menjadi 451,77 triliun di tahun 2021.

MESUJI – Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Pertanian mulai memasuki panen raya padi ditiga Kecamatan. Panen raya padi sudah berlangsung pada bulan Maret Minggu kedua sampai sedangkan puncak panen raya akan terjadi diahir April 2021.

Diperkirakan sekitar 9000 hektar (ha) terletak di Kecamatan Rawa jitu, 7000 hektar (ha) Kecamatan Mesuji timur, 6000 hektar (ha) dan Kecamatan Mesuji.

Kepada tim eranasional.com, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, (Senin, 15 Maret 2021) saat dikonfirmasi diruang ruang tamu Dinas Pertanian Mesuji mengatakan, “Kita akan megevaluasi panen dan produksi dan harga saat panen raya ini bersama Bulok, Untuk itu diketahui panen raya sudah berlangsung sejak Maret Minggu kedua, panen raya dan puncak panen akan terjadi pada ahir April 2021 dengan luas 22000 hektar (ha) di Tiga Kecamatan” ungkapnya.

Lanjut Pariman, “Kita Pemerintah, sesuai arahan Menteri Pertanian supaya mengantipasi dan melakukan stabilisasi harga jangan sampai harga gabah di bawah atau mempertahankan, karena dimasa Covid-19″ tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 sebagai kementerian teknis yang mengatur harga pangan. Berdasarkan aturan itu, HPP Gabah Kering Panen (HPP GKP) di tingkat petani”. Jelasnya.

Pariman pun mengungkapkan, pihaknya nantinya akan melakukan pemantauan di beberapa titik di lapangan mengenai hasil panen raya tersebut.

“Karena itu Pemerintah melakukan kerjasama dengan Bulok upaya untuk stabilisasi harga saat panen padi ini, agar harga padi tidak anjlok”, Tutupnya.

Penulis : Chandra Foetra S.

Eranasional.com Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyiapkan 1,8 juta hektare lahan transmigrasi untuk membantu ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19.

Lahan pertanian tersebut akan dilakukan intensifikasi untuk mempercepat dan meningkatkan hasil panen padi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers secara virtual di Kantor Kemendes PDTT, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (14/5).

“Lahan yang bisa digunakan untuk intensifikasi ada 1,8 juta hektare lahan pertanian di 3,2 juta hektare kawasan transmigrasi. Lokasinya menyebar di beberapa daerah,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaannya, menerangkan, dari 1,8 juta hektare lahan pertanian tersebut, sebanyak 500.000 hektare telah melakukan aktivitas produksi.

Intensifikasi dilakukan, menurut Mendes PDTT, untuk menggenjot percepatan dan peningkatan produksi padi di lahan tersebut.

Intensifikasi pada 500.000 hektare lahan transmigrasi ini diperkirakan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 juta orang per tahun.

“Misalnya yang sudah ada ini, hasil panennya rata-rata sekitar 3-4 ton per hektare dalam satu kali tanam. Dalam program intensifikasi ini, sebisa mungkin hasil panen akan digenjot minimal 5-6 ton per hektar dalam satu kali tanam,” terangnya.

500.000 Hektare lahan ini, lanjutnya, telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan intensifikasi, yakni tersedianya tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, mekanisasi dan irigasi, rice milling, off taker, dan perbankan.

Sedangkan sisanya, yakni 1,3 Juta Hektare lahan akan dilakukan intensifikasi jangka panjang dengan terlebih dulu menyiapkan prasyarat yang belum tersedia seperti mekanisasi dan irigasi, rice milling, dan off taker.

Penyediaan prasyarat intensifikasi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

“Kita uji coba di 500.000 hektare ini dulu menjelang awal tahun 2021. Maka setelah itu kita bergerak di 1,3 Juta hektare lahan selebihnya. Ini sifatnya untuk jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Mendes PDTT mengatakan, peningkatan produktivitas pertanian sangat penting dilakukan, untuk mengantisipasi kemungkinan terancamnya ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19.

Ancaman terjadinya penurunan ketersediaan kebutuhan pangan tersebut, lanjut Mendes PDTT, tidak hanya dialami Indonesia saja namun juga negara-negara lainnya.

“Karena Covid-19, impor menjadi sulit karena setiap negara pasti akan memikirkan kebutuhannya sendiri. Kita harus berani untuk berdiri sendiri, maknaya UKM (Usaha Kecil dan Menengah) digenjot, pertanian digenjot, karena setiap negara akan mempertahankan wilayahnya masing-masing,” ujarnya. (red)