“Saat ini kita sedang berada di lokasi pembangunan rubble mound breakwater, yakni pemecah atau pelindung gelombang yang terbuat dari tumpukan batu-batu alam,” kata Senior Program Manager Kemitraan, Abimanyu Sasongko Aji saat ditemui Eranasional di lokasi pembangunan breakwater, Kamis (3/7/2025).

Menurut Aji, adanya breakwater ini merupakan bentuk nyata dari aksi adaptasi perubahan iklim yang berfungsi untuk meminimalisir energi gelombang/ombak dan mengembalikan sedimen.

“Disini abrasinya luar biasa. Permukaan air laut terus naik, ombak yang kuat, garis pantainya juga sudah mundur sekian meter dan membuat mangrove terdegradasi,

“Dengan adanya breakwater, kami berharap bisa mengembalikan sedimen sehingga ada peluang untuk menumbuhkan mangrove kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa pembangunan breakwater merupakan proyek pertama Kemitraan di wilayah pantura yang didukung oleh Adaptation Fund.

“Karena breakwater ini ada di ruang laut, maka domainnya ada di Provinsi Jawa Tengah bukan di Kota Pekalongan. Tapi tentunya, fungsi yang ditawarkan breakwater ini adalah untuk melindungi sebagian Kota Pekalongan,” kata Aji.

Pihaknya menargetkan, dua pembangunan breakwater itu bisa rampung pada bulan November 2025. Adapun total anggaran yang digelontorkan yakni Rp 16,3 miliar.

“Untuk pengerjaan sudah dimulai 2 minggu yang lalu. Ada dua breakwater, masing-masing unit panjangnya 150 meter, lebar 21 meter, tinggi 3 meter dan ada celah 100 meter,

“Untuk anggarannya Rp 14,3 miliar, tapi kalau ditambah dengan perencanaannya total anggaran mencapai Rp 16,3 miliar,” pungkasnya.

Sementara itu Bambang Sugiharto, Kepala Dinas DPUPR Kota Pekalongan mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kemitraan serta Adaptation Fund yang sudah membantu membangun breakwater meski hanya dua titik.

“Untuk total kebutuhan breakwater sebenarnya ada 5 titik. Namun, karena keterbatasan anggaran dari Kemitraan baru 2 yang terbangun. Jadi, nanti ada 2 bangunan breakwater panjang 150 meter. Terus, ada celah 100 meter dan kemudian 150 meter lagi bangunan breakwater,” jelasnya.

Ia berharap, adanya breakwater bisa mengatasi abrasi dan mengubah perilaku pantai serta pola sedimentasi khususnya di sebelah barat Krematorium (Pantai Bandengan).

“Dulu kita sudah bangun revetment, geobag, dan geotube tapi sekarang sudah tenggelam semua karena konturnya sudah turun sehingga gelombangnya semakin meninggi. Harapannya, dengan adanya breakwater ini bisa berdampak positif untuk mengatasi abrasi,” tuturnya.

Ia menjelaskan, bahwa desain breakwater itu sudah melalui kajian yang panjang. Mulai penyusunan desain dari PT NPA, melibatkan pakar Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga tim ahli dari Universitas Diponegoro (Undip) untuk mereview desain dan membuat simulasi arah angin.

“Termasuk mereview tinggi gelombang dan sedimentasi. Karena keterbatasan anggaran, hasil dari kajian itu, maka dari 5 titik yang paling efektif untuk dibangun terlebih dahulu yakni nomor 1 dan 2,” terang Bambang.

Menurut Bambang, proyek pembangunan breakwater ini untuk jangka panjang. Bahkan, ITB dan Undip juga sudah memperhitungkan laju land subsidence konstruksi bangunannya.

“Harapannya, (breakwater) bisa tahan agak lama. Tapi, ketika konstruksi ini turun bisa di top up atau ditinggikan lagi. Untuk pemeliharaan breakwater, karena bangunan ini terletak di wilayah pantai,

“Maka, ini kewenangan Pemprov Jateng. Asetnya nanti diserahkan ke Pemprov, kita (Pemkot Pekalongan) hanya menerima manfaatnya saja,” pungkasnya. (em-aha)

Diketahui, hampir dua ratus negara mendukung Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim. Perjanjian ini memuat komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga pemanasan planet tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata pra-industri.

Pada 2024, suhu di Bumi telah melampaui batas tersebut. Hal ini belum cukup untuk menyatakan bahwa ambang batas Paris telah terlampaui, karena target suhu di bawah perjanjian tersebut diukur dalam beberapa dekade, dan bukan dalam periode pendek.

Dalam studi yang dilakukan di Eropa, para peneliti melihat tren historis pemanasan. Mereka menemukan bahwa ketika suhu rata-rata Bumi mencapai ambang batas tertentu, periode 20 tahun berikutnya juga akan mencapai ambang batas tersebut.

Pola ini menunjukkan bahwa, jika Bumi mencapai kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius pada tahun lalu, maka kita mungkin telah memasuki periode pemanasan selama 20 tahun saat suhu rata-rata juga akan mencapai 1,5 derajat Celcius.

Sementara itu, penelitian di Kanada menggunakan data bulanan. Bulan Juni tahun lalu merupakan bulan ke-12 berturut-turut dengan suhu di atas 1,5 derajat Celcius. Peneliti menemukan bahwa 12 bulan berturut-turut di atas ambang batas iklim mengindikasikan bahwa ambang batas tersebut akan terjadi dalam jangka panjang.

Kedua studi tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun pengurangan emisi yang ketat dimulai dari sekarang, Bumi masih mungkin melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius.

TPST ini dibangun di Jalan Raya Simbang Wetan (sebelah Bank Sampah Induk), Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan diatas lahan seluas 900 meter persegi.

Pembangunan TPST tersebut dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan Perubahan Iklim Kemitraan Indonesia, Eka Melisa, Senin, 22 Juli 2024.

“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan Groundbreaking pembangunan TPST Kota Pekalongan yang dibantu oleh Kemitraan Indonesia. Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek dalam mengurangi sampah yang menumpuk di TPA Degayu Kota Pekalongan,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota.

Pihaknya berharap, keberadaan TPST Kuripan Kertoharjo ini bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mulai menggiatkan pemilahan sampah dari rumah.

“Selain itu, bisa disinergikan dengan program-program penanganan sampah yang sudah digalakkan sebelumnya seperti Omah Pilah Sampah Mandiri dan Berekonomi (OOPS MAMI), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS-3R), bank sampah, dan sebagainya” ujarnya.

TPST ini juga diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan sampah di Kota Pekalongan. Mengingat, masih ada timbunan-timbunan sampah yang  diakibatkan dari ulah sejumlah oknum yang membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan, bantaran sungai, dan sebagainya.

“Kalau sudah ada TPST, sampah-sampah itu bisa ditampung disini dan diolah dengan baik. TPST ini juga nantinya mampu mengolah sampah dengan kapasitas 5-10 ton per harinya,” terang Aaf.

Adapun problem dalam pembangunan TPST atau TPS-3R biasanya ditolak warga, karena mereka menganggapnya disitu tempat pembuangan bukan pengolahan sampah. Dari Dinperpa juga menargetkan agar pengolahan sampah disini tidak menimbulkan bau tak sedap yang bisa mempengaruhi mobilitas warga.

“Kami berharap kepada masyarakat, jika ada pembangunan TPST maupun TPS-3R semacam ini bisa menerimanya dan jangan terburu-buru menolak program penanganan sampah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Program Tata Kelola Berkelanjutan Perubahan Iklim pada Kemitraan Indonesia, Eka Melisa menyebutkan, total biaya pembangunan tahap I TPST ini diperkirakan mencapai Rp2,8 Milliar.

Adapun tahap I pembangunannya meliputi bangunan TPST, pengadaan kelengkapan mesin, dan sebagainya.

“Pembangunan TPST ini merupakan intervensi dari program Adaptation Fund yang didalamnya ada 3 komponen ini, yakni Melindungi-Membertahankan-Melestarikan (3M) Menuju Ketahan Iklim. TPST ini implementasi dari sisi komponen ketiga, yaitu Melestarikan,” ujar Eka.

Eka berharap, pembangunan TPST ini diharapkan bukan semata-mata hanya proyek fisik, tetapi lebih kepada simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mendorong keberlanjutan TPST ini melalui ekonomi sirkular.

Dengan adanya TPST ini, tidak hanya memberikan solusi konkret dalam ekonomi sirkular melalui pengolahan sampah, juga akan membuka peluang untuk menerapkan teknologi yang adaptif dan inovatif dalam proses pengolahan limbah secara efisien dan ramah lingkungan.

“Kami menargetkan, pembangunan ini bisa selesai tiga 3 bulan. Jika sudah selesai dibangun, mari bisa manfaatkan dan pelihara TPST ini sebagai wujud kebanggaan atas upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan hidup melalui implementasi ekonomi sirkular sekaligus menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota yang berketahanan iklim,” harapnya.

Hal sama diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, TPST Kuripan Kertoharjo ini menjadi TPST pertama yang dibangun di Kota Pekalongan, dimana sebelumnya sudah ada TPST berskala kecil yang disebut dengan TPS-3R.

Meski TPST yang dibangun ini berskala mini, tetapi luasnya mencapai 3 kali lipat dari TPS-3R yang sudah ada sebelumnya.

“Kalau dilihat dari standar TPST, seharusnya luas 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Kendati demikian, dari segi kelengkapan dan kapasitas mesin pengolahannya sudah memenuhi standar sebagai TPST,” ujarnya.

Ia menambahkan, mesin-mesin ini akan melakukan pemilahan sampah organik maupun anorganik. Melalui ikhtiar ini, pihaknya berupaya mengolah sampah yang ada supaya tidak menimbulkan bau dan bisa sedikit mungkin residu yang dihasilkan. (em-aha)

WMO mengatakan Asia menjadi kawasan yang paling banyak dilanda bencana alam akibat perubahan iklim. Benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata globa.

Bahkan, trennya meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990. WMO mencatat banyak negara di Asia mengalami tahun terpanas sepanjang sejarah pada tahun 2023.

Hal itu beriringan dengan kondisi ekstrim, mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan badai.

Perubahan frekuensi iklim dan tingkat keparahan peristiwa tersebut, berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan yang terpenting, kehidupan manusia dan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal.

Pada tahun 2023, total 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi dilaporkan di Asia, sebagaimana dilaporkan pula oleh Emergency Events Database. D

ari jumlah tersebut, lebih dari 80% terkait dengan peristiwa banjir dan badai, dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sembilan juta orang terkena dampak langsung.

Panas ekstrem juga menjadi laporan lain. Meskipun risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat, penduduk Asia masih beruntung karena tidak ada kematian yang dilaporkan.

“Sekali lagi, di tahun 2023, negara-negara yang rentan terkena dampak yang tidak proporsional. Sebagai contoh, topan tropis Mocha, topan terkuat di Teluk Benggala dalam satu dekade terakhir, menghantam Bangladesh dan Myanmar,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana yang menjadi mitra dalam penyusunan laporan WMO.

“Peringatan dini dan kesiapsiagaan yang lebih baik telah menyelamatkan ribuan nyawa,” ia menuturkan.

Dalam laporan yang sama juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi wilayah Indonesia.

Tercatat, banyak area mengindikasikan Global Mean Sea Level (GMSL) di atas rata-rata global yakni 3,4 atau ± 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan.

Sebelumnya, kajian proyeksi USAID di 2016), menyebutkan kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Ini berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya.

Berdasarkan laporan ini, terbukti petaka perubahan iklim dan pemanasan global memiliki dampak nyata bagi kehidupan manusia. Untuk itu, perlu dilakukan upaya kolektif untuk meredam laju perubahan iklim.

Eranasional.com – Bencana alam dan cuaca ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, badai, hingga kebakaran hutan, memaksa sekitar 43,1 juta anak dunia mengungsi.

Jumlah ini merupakan data yang dimiliki Badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang menangani persoalan anak, UNICEF, PBB dari tahun 2016 sampai 2021.

Berdasarkan data tersebut, UNICEF mengecam dunia karena kurang memberikan perhatian kepada anak-anak yang menjadi korban.

Dalam sebuah laporan menyeluruh, salah satu penulis Laura Healy menyebutkan UNICEF telah merinci kisah-kisar yang menyayat hati dari beberapa anak yang terkena dampaknya. Salah satunya Khalid Abdul Azim, seorang anak asal Sudan yang desanya terendam banjir dan hanya bisa diakses menggunakan perahu.

“Kami memindahkan barang-barang kami ke jalan raya yang menjadi tempat kami tinggal selama berminggu-minggu,” kata Khalid Abdil Azim.

Pada tahun 2017, sepasang kakak adik, Mia dan Bravo mengaku menyaksikan kobaran api melalap minivan keluarganya di California, Amerika Serikat.

“Saya takut, terkejut. Saya jadi terjaga sepanjang malam,” kata Mia dalam laporan tersebut.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Perubahan iklim menjadi masalah global yang memerlukan perhatian serius semua pihak, salah satunya generasi muda. Pasalnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan adaptasi perubahan iklim.

Dimana, hal ini memerlukan upaya nyata dalam mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus yang tangguh dan mampu mengatasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, Kemitraan Indonesia melibatkan generasi muda sebagai pelaku dan penggerak masyarakat dalam upaya penyadaran publik terkait perubahan iklim.

Hal ini terungkap dalam kegiatan Media Gathering Pekan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim “Hasil dan Pembelajaran Program Adaptation Fund di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kemitraan Indonesia dengan mengundang sejumlah awak media online, TV, radio, maupun cetak.

Direktur Program Kemitraan Indonesia, Dewi Rizky mengungkapkan bahwa, proyek Adaptation Fund di Indonesia, selain di Kota Pekalongan juga dilaksanakan di beberapa daerah lainnya.

“Diantaranya 4 kabupaten yang dialiri Sungai Sadang, Sulawesi Selatan (Enrekang, Pinrang, Toraja, dan Toraja Utara), Bulukumba, Sulawesi Selatan, Samarinda, dan Maluku Tengah,” terang Dewi usai kegiatan di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Jumat (21/7/2023) sore.

Menurut Dewi, dengan adanya dana program Adaptation Fund yang disalurkan melalui Kemitraan diharapkan bisa mendorong Indonesia dalam pencapaian adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi bisa sesuai dengan yang ditargetkan.

“Kita libatkan anak-anak muda juga karena dari kita untuk kita. Dalam hal ini, dari Kota Pekalongan untuk Kota Pekalongan. Kemitraan hanya sebagai fasilitator,”ucapnya.

Dewi menjelaskan, meskipun menghadapi tantangan, anak muda Kota Pekalongan memiliki peluang untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

“Bisa melalui pendidikan lingkungan yang lebih menyeluruh, pemberian informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, serta pelibatan anak muda dalam kegiatan-kegiatan lingkungan yang menyenangkan.,” katanya.

Ia menilai, antusias generasi muda di Kota Pekalongan dalam proyek Adaptasi Perubahan Iklim ini sangat besar sekali.

Bahkan, Dewi mengaku terharu sekali, mereka yang mayoritas juga merasakan perubahan iklim karena bertempat tinggal di wilayah yang terdampak banjir dan rob, sehingga mereka benar-benar bertekad menolak Kota Pekalongan tenggelam.

Dengan semangat itulah akhirnya mereka gotong-royong dan bahu membahu untuk menciptakan suasana adaptif bagaimana bisa tetap berdampingan dengan kondisi alam saat ini.

“Ini yang kami inginkan, bagaimana semua melihat kolaborasi antara pemerintah, non pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Sebab, adaptasi perubahan iklim itu tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah saja. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak anak-anak muda untuk Indonesia membuat koalisi besar untuk 2045. Menurut dia, koalisi tersebut berbeda dengan koalisi untuk Pemilu 2024.

Awalnya AHY berbicara soal adanya kegelisahan dan kekhawatiran dari anak-anak muda Indonesia karena minimnya komitmen para tokoh politik terhadap lingkungan. Sementara, banyak anak muda di berbagai kesempatan menyatakan ingin hidup layak, tidak ingin menjadi pengungsi iklim pada tahun 2045,

“Kita di partai politik sedang berusaha membangun koalisi 2024. Tapi, kita harus bersatu untuk berkoalisi net zero emission,” kata AHY dalam diskusi bertajuk ‘Rembuk Kebangsaan untuk Iklim’ Indonesia Net-Sero Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Djakarta Theater, Jakarta, kemarin.

Hadir juga dalam diskusi tersebut Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Wali Kota Bogor yang juga politisi PAN, Bima Arya.

Secara khusus, dia mengajak anak-anak muda berperan aktif sebagai agen perubahan untuk perbaikan iklim dan lingkungan hidup. Menurut dia, mengabaikan perubahan iklim sama saja mengabaikan masa depan generasi berikutnya.

“Berbicara tentang bumi artinya itu menjadi survival interest seluruh bangsa di dunia. Dan, kita semua harus menjadi bagian dari itu, terutama anak-anak muda harus menjadi agen perubahan,. Karena jika kita mengabaikan perubahan iklim, berarti mengabaikan masa depan generasi muda dan anak cucu kita,” jelasnya.

Dia menegaskan, sebagai ketua partai politik terkait isu perubahan iklim dan lingkungan, AHY menyoroti beberapa Undang-undang yang justru mengabaikan lingkungan hidup.

“Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya memiliki komitmen kuat terhadap agenda perubahan iklim. Ini tercermin dari sikap tegas politik Partai Demokrat yang menolak UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang membuat pasal-pasal yang justru mengorbankan kelestarian lingkungan hidup,” ujar AHY.

Putra sulung Presiden RI ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berharap kebijakan dan regulasi yang dilahirkan benar-benar berpihak pada lingkungan dan iklim.

“Jangan hanya di atas kertas saja, harus konsisten antara kebijakan regulasi dan implementasi. Kita harap koalisi besar lingkungan ini bisa terwujud,” pungkasnya.

Jakarta- Dalam upaya diseminasi berbagai kegiatan pengendalian perubahan iklim multipihak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Webinar dengan mengusung tema “Industrialisasi & Gaya Hidup Dalam Perubahan Iklim“ pada Kamis (22/7). Webinar ini merupakan webinar kedua dari rangkaian acara Indonesia Climate Change Virtual Expo & Forum 2021 (ICCVEF 2021) yang berlangsung sejak Juni s/d Desember 2021.

Hadir sebagai pembicara kunci, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono. Lanjut ia mengatakan bahwa dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang baik (pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan) membutuhkan perubahan yang signifikan pada sikap dan perilaku manusia, termasuk merubah pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan.

“Perubahan perilaku tersebut dilakukan melalui lima poin penting yaitu pengaturan ruang, pengaturan pola eksploitasi, pengaturan pola produksi, pengaturan pola konsumsi serta pengaturan pengendalian pembuangan limbah dan emisi” ujar Bambang.

Bambang menambahkan bahwa Integrasi isu perubahan iklim dalam perencanaan ruang, perencanaan pembangunan dan perencanaan kegiatan serta pelaksanaan perizinan berusaha harus lebih ditekankan. Berbagai instrumen lingkungan hidup dan kehutanan dapat didayagunakan untuk integrasi tersebut.

Berbagai kebijakan, rencana, program dan usaha dan/atau kegiatan (project) akan berkontribusi atau dipengaruhi oleh perubahan iklim. Karena itulah perubahan perilaku, perubahan pola produksi dan konsumsi haru dimulai dari hulu sampai ke hilir dengan mendayagunakan berbagai instrument lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga KLHS, Amdal/UKL-UPL dan persetujuan lingkungan serta perizinan berusaha/persetujuan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja dapat didayagunakan untuk menjadi instrumen yang dapat mengidentifikasi respon yang cocok atau tepat untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai dengan tahap pelaksanaan perizinan berusaha.

Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja dapat didayagunakan untuk memperkuat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam pelaksanaan perizinan berusaha/persetujuan pemerintah, di berbagai usaha dan/atau kegiatan tertentu (sector prioritas). Upaya penurunan emisi GRK di berbagai usaha dan/atau kegiatan tertentu dapat diintegrasikan melalui proses Amdal/UKL-UPL, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha/persetujuan pemerintah yang telah diatur secara detail dalam Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja. Dengan integrasi upaya mitigasi perubahan iklim ke dalam persetujuan lingkungan, maka upaya penurunan emisi GRK pada berbagai usaha dan/atau kegiatan tertentu menjadi bersifat mandatory dan dapat dilakukan pengawasan lingkungan hidup serta dimonitoring kontribusi penurunan emisi GRK dari setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu tersebut. Dengan demikian amdal merupakan poin penting untuk mendukung kontribusi dalam kaitan dengan penurunan emisi, karena dokumen lingkungan ini yang akan bisa menjawab apa yang harus dilakukan dalam usaha-usaha itu.

Dalam sesi penyampaian materi, hadir sebagai pembicara Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah, Koordinator Bidang Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendro Gunawan, EVP HSSE PT. PLN Komang Parmita, Head of Compliance APP Sinar Mas Sera Noviany, serta Corporate Energy Manager PT. Adaro Energy, Gema Khusnul. Selain itu, hadir sebagai moderator, Senior Policy Advisor Yayasan KEHATI, Diah Suradiredja.

Dukungan dan aksi nyata dalam agenda pengendalian perubahan iklim sangat tampak. Para pembicara dari perwakilan BUMN dan swasta menyajikan berbagai inovasi dalam kaitannya dengan agenda perubahan iklim pada sektor energi, industri, dan kehutanan.

Lebih lanjut, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto menyampaikan bahwa Indonesia dalam tujuh tahun terakhir telah banyak melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mitigasi dan perubahan iklim. Climate action merupakan kebijakan, program dan implementasi kerja yang tidak tunggal tetapi majemuk.

“Contoh nyata yang telah dilakukan oleh berbagai pihak merupakan bagian yang mendukung climate action di indonesia, kita berharap perubahan-perubahan di bidang industri dan gaya hidup ini akan dikembangkan secara terus menerus sehingga diperoleh hasil yang signifikan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peran multi stake holder menjadi salah satu fungsi menjadi salah satu kunci tercapainya target penurunan Net zero emission yang sudah disepakati”, ungkapnya.

Sesi webinar ini memberikan ruang komunikasi sekaligus promosi para industriawan dalam kontribusinya terhadap pengendalian perubahan iklim. Peluang serta tantangannya termasuk mengatasi kenaikan suhu bumi yang lebih tinggi, kondisi cuaca yang lebih ekstrem, membuka peluang dalam adaptasi gaya hidup manusia dan mengubah filosofi kehidupan yang bersinggungan dengan penurunan emisi. Karena tantangan-tantangan ini, dunia industri dituntut untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim dan konsekuensinya.

Jakarta- Setiap tahunnya, para negara pihak yang tergabung dalam Conference of The Parties (COP), United Nations on the Framework of Climate Change Conference (UFCCC), melangsungkan pertemuan untuk membahas kebijakan-kebijakan dalam pengendalian perubahan iklim tingkat global. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut ambil bagian dalam perundingan tersebut yang juga telah meratifikasi Perjanjian Paris.

Menjelang perundingan COP UNFCCC ke 26 yang akan diselenggarakan di Glasgow, Britania Raya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya secara virtual (19/7/2021) memberikan arahan kepada para calon Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang akan menjadi negosiator dalam berbagai persidangan COP-26 UNFCCC.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi wawasan bagi para calon Delri. Pertama, adalah terkait pembaruan Nationally Determined Contributions (Updated NDC) Indonesia. Pada updated NDC yang telah disusun, Indonesia berkomitmen menaikkan ambisi adaptasi perubahan iklim, dengan memasukkan aksi-aksi yang lebih nyata, adaptasi di sektor kelautan, serta lebih terintegrasi dengan isu-isu penting lainnya, seperti keanekaragaman hayati dan desertifikasi.

Lanjut ia mengatakan updated NDC juga memperbarui informasi tentang Visi Pemerintah dan Pembangunan Jangka Panjang serta menjabarkan dan merinci strategi implementasi tentang adaptasi serta peningkatan transparansi.

“Updated NDC juga menambah subjek baru dan penguatan komitmen dengan memasukkan laut, lahan basah (mangrove dan lahan gambut) serta kawasan permukiman (dalam skenario adaptasi). Indonesia juga memperkuat komitmen untuk memanfaatkan berbagai peluang kerjasama internasional,” terang Menteri Siti.

Menteri Siti menyampaikan lebih lanjut, Updated NDC secara implisit menunjukkan ambisi 41% target yang akan dicapai, dengan memperkuat langkah-langkah implementasi kerjasama teknis luar negeri dalam hal teknologi dan pengembangan sektor swasta. Misalnya, dalam kegiatan elctro-mobility yang telah dirintis dan dimulai seperti pengembangan listrik solar panel.

Kemudian juga mempertegas peran teknologi dan kerjasama internasional swasta dan dukungan internasional seperti dalam hal proyeksi rehabilitasi mangrove hingga 600.000 Ha sampai dengan akhir 2024, peningkatan peran rehabilitasi lahan oleh swasta hingga hingga lebih dari 200.000 hektar, hingga pengembangan kompleks green industry supported by green energy di Kalimantan Utara seluas 12.000 Ha.

Kedua, Pemerintah Indonesia telah menyusun strategi jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima-tahunan selanjutnya. Sejak tahun 2020, Indonesia telah berproses untuk menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), menuju net-zero emissions dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan.

“Dokumen LTS LCCR 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan turunnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pembelajaran atas rentannya kondisi global menghadapi pandemi COVID-19 dengan tetap optimis mengacu kepada prospek pemulihan pascapandemi serta kebijakan nasional seluruh sektor saat ini sampai tahun 2050,” ungkap Menteri Siti.

Sektor Agriculture, Forestry dan Land Use (AFOLU) dan sektor energi akan sangat menentukan pathways yang akan dituju pada tahun 2050. Dengan skenario paling ambisius yaitu Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), secara nasional Indonesia akan mencapai peaking pada tahun 2030 dengan sektor FOLU sudah mendekati net sink.

“Seluruh sektor harus makin meningkatkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju tahun 2050. Selain itu, diharapkan pada tahun 2050 dapat tercapai ketahanan iklim melalui jalur sektoral dan kewilayahan,” jelas Menteri Siti.

Ketiga, Menteri Siti kemudian menyakinkan kepada calon delegasi, bahwa Indonesia cukup baik dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Pada forum multilateral, Indonesia seringkali menjadi sorotan atas capaian, prestasi, dan kebijakan yang menawarkan solusi. Sedangkan secara bilateral, Indonesia di berbagai kesempatan didekati oleh negara yang dengan maksud untuk menjadi mitra dalam menangani perubahan iklim.

Kebakaran hutan di tahun 2015 dengan luas areal terbakar 2,6 juta ha dari interpretasi citra satelit, serta 1,6 juta hektar pada tahun 2019, memberikan pelajaran sangat berharga dan kemudian terus diupayakan dengan kerja keras untuk dapat diatasi. Akhirnya pada tahun 2020 ditetapkan kebijakan dan langkah pencegahan secara permanen melalui upaya-upaya yaitu: monitoring hotspot dan patroli, sistem paralegal untuk membangun kesadaran bersama masyarakat, teknik modifikasi cuaca, tata kelola gambut, dan penegakkan hukum.

“Tidak mudah penyelesaian selama beberapa tahun, dan dalam turbulensi interaksi yang cukup berat antar berbagai elemen stakeholders, terutama dengan dunia usaha. Dan di tahun 2020 kemarin kita berhasil menekan areal kebakaran hutan hanya menjadi sekitar 290 ribu hektar,” terang Menteri Siti.

Pada konteks emisi karbon, bisa dihitung emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2015 sebesar 1,5 Gton CO2 eq, pada tahun 2019 menjadi 0,9 Gton CO2eq. Diantara 0,9 Gton CO2eq tersebut, yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan tercatat sebesar 0,45 Gton CO2 eq; dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,03 Gton CO2 eq.

“Ini artinya bahwa kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan pencegahan permanen, telah menunjukkan hasil kerja cukup baik dan masih harus dipertahankan dan untuk terus ditingkatkan,” ungkap Menteri Siti.

Kemudian, terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian banyak negara, Menteri Siti menegaskan bahwa Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya, deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 hingga 2000, yaitu sebesar 3,5 juta ha per tahun. Kemudian pada periode 2002 hingga 2014, menurun hingga 600 ribu sampai 400 ribuan ha. Akhirnya mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2020 sebesar 115 ribu ha.

Terakhir, Menteri Siti menerangkan bahwa COP 26 tahun merupakan pertemuan yang krusial dan penting, mengingat Paris Agreement dapat diimplementasi dengan efektif hanya bila negara-negara pihak dapat menyepakati Rules Book Paris Agreement sebagai basis.

Pertemuan COP 26 yang seyogyanya dilaksanakan akhir tahun 2020 terpaksa ditunda karena pandemic COVID-19. Tahun ini diharapkan Britania Raya sebagai tuan rumah bersama-sama dengan Italia berupaya agar pertemuan COP 26 dapat diselenggarakan dengan metoda in-person, pada tanggal 31 Oktober hingga 12 November 2021.

“Disinilah peran kita sebagai DELRI yang nanti akan mengikuti berbagai rangkaian perundingan perubahan iklim dibawah UNFCCC,” jelas Menteri Siti.

Dalam mempersiapkan perundingan nanti, KLHK akan memimpin jalannya proses penyiapan diantaranya melalui penyusunan submisi, kertas posisi dan aspek substansi lainnya yang diperlukan.

Berbagai skenario juga akan disiapkan seandainya pertemuan fisik tidak dapat dilakukan mengingat masih tingginya dinamika situasi, termasuk diantaranya menyiapkan diri untuk melakukan pertemuan secara hybrid.

Namun perlu menjadi catatan bahwa Indonesia bersama negara berkembang lainnya masih merasakan sulitnya proses pertemuan yang dilakukan secara virtual, masih ada aspek teknis, inklusivitas, dan transparansi yang menjadi tantangan krusial.

Selain itu, pada UNFCCC juga masih menerapkan bahwa tidak akan ada pengambilan keputusan yang dilakukan secara virtual.

Pada kesempatan pertemuan virtual ini, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanti yang juga sekaligus National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC menyampaikan kesiapan teknis bagi para negosiator ke Glasgow untuk mengikuti perundingan.

Selain itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto menyampaikan perkembangan soft diplomacy yang biasa dilakukan Indonesia melalui Paviliun Indonesia. Rencananya, Paviliun Indonesia akan dilaksanakan secara paralel di Jakarta dan Glasgow, serta pameran virtual selama berlangsungnya perundingan COP-26 UNFCCC.