Pasalnya, tepat selang waktu satu pekan pasca eksekusi pengosongan lahan tanah oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok pada lokasi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dan menetapkan lima orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut pada Jumat (6/2/2026).

Adapun lima orang yang ditetapkan tersangka diantaranya yaitu Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnadi Yulrisman dan Head of Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma.

Selain itu, Ahli waris tanah mengungkap fakta baru terkait proses penetapan status tanah hingga berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut.

Idih Sarmili selaku ahli waris menyatakan bahwa banyak sejumlah kejanggalan yang dirasakan selama proses itu bergulir dari mulai awal sebelum, gugatan, penetapan hingga dilayangkannya surat eksekusi pengosongan lahan. Terlebih saat ini, kata dia masih terdapat proses hukum yang berlanjut dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI.

“Awal gelagat kejanggalan itu sudah ada saya rasakan pertama, ketika sebelum kami digugat oleh pihak PT Karabha di PN Depok. Kami pernah diberikan surat somasi karena dituding menempati lahan milik PT Karabha yang diklaim pada tahun 1996 yang sudah diratakan, namun ditahun 2000 dibangun kembali rumah oleh orang tua saya, lalu kami dipanggil dimintai klarifikasi. Nah, padahal saya bilang kalau lokasi rumah yang saya tempati itu atas nama bapak saya yaitu Sarmili telah menempati sejak lama turun temurun keluarga dan belum pernah ada transaksi jual beli dengan PT Karabha,” ujar Idih dalam keterangannya pada awak media, Minggu (8/2/2026).

Bahkan tak sampai disitu, dia menilai bahwa dugaan perampasan atau kepenguasaan lahan tanah secara paksa oleh pihak PT Karabha Digdaya itu semakin menguat dengan adanya pemanggilan dirinya oleh PT Karabha dan Kelurahan, untuk menghadiri pertemuan yang selanjutnya ada perintah agar mengosongkan lahan tersebut.

“Kalau panggilan di PT Karabha itu sudah dua kali, terus dari dua kali pertemuan itu pun kita belum ada titik temu. Kemudian pada saat itu kita belum sampai ada kesepakatan, saya dilaporkan ke Kelurahan Tapos didesak agar segera mengosongkan lahan tersebut, karena akan ada kepentingan pembangunan kawasan perumahan mewah, dan kebetulan lokasinya itu terutama rumah yang saya tempati dekat sekali dengan lapangan Golf Hall 3 Ripper, jadi di sebelah utara rumah saya itu Hall 3 Ripper, lapangan Golf Emeralda,” kata Idih.

Selain itu, Idih membeberkan dirinya sempat diundang kembali dengan pihak PT Karabha di Kelurahan untuk melakukan mediasi, namun kembali tidak mencapai adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Hingga akhirnya, diirinya mendapatkan surat pemanggilan untuk memenuhi panggilan agenda sidang pertama gugatan perdata yang dilayangkan PT Karabha, di Pengadilan Negeri Depok.

“Sebelumnya kami juga sudah pernah tiga kali melakukan mediasi di Kelurahan Tapos pada 2023, tapi tidak juga menemui kesepakatan. Bahkan pada pertemuan ketiga kalinya ketika akan membuktikan bukti-bukti dokumen atas kepemilikan tanah itu dari masing-masing pihak, Karabha tak bisa menunjukkannya, padahal kami sudah membawa. Hingga kemudian akhirnya kami mendapatkan surat pemanggilan sidang pertama gugatan PT Karabha dari PN Depok,” bebernya.

Kejanggalan lainnya yang dirasakan masih kata Idih, saat menjelang agenda sidang putusan gugatan pertama kalinya yang bergulir di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register : 335/Pdt.G/2022/PN. Dpk dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa sidang putusan tersebut sempat dilakukan penundaan hingga tiga kali lamanya.

“Saat sidang putusan gugatan kepada kami yang pertama kalinya oleh PT Karabhas, sidangnya itu ditunda sampai tiga kali. Ini ada apa, kami dan kuasa hukum bertanya-tanya padahal kami penasaran ingin menunggu hasil sidang putusan tersebut,” terangnya.

Setelah hasil putusan gugatan itu dimenangkan oleh PT Karabha. Idih menjelaskan dirinya melalui kuasa hukumnya kembali menempuh proses hukum selanjutnya dengan mengajukan banding hingga pada hasil putusan kasasi Mahkamah Agung.

“Kalau di PN Depok itu memang sudah ada putusan. Terus putusan pengadilan tinggi Bandung pun sudah ada putusan, untuk putusan Kasasi di Makamah Agung pun sudah ada putusan. Namun kita kan ajukan kembali upaya hukum dengan Peninjauan Kembali (PK) yang dimana hingga saat ini belum ada keputusan. Pengajuan PK itu kita ajukan saat kita terima putusan kasasi kalah, itu langsung kuasa hukum kami langsung mengajukan upaya PK,” jelas Idih.

Sambungnya, setelah adanya putusan kasasi, Idih mengatakan pihak PT Karabha juga sempat melakukan upaya pendekatan kembali terhadap dirinya dengan menawarkan sejumlah kompensasi penggantian rugi untuk pengosongan lahan tanah. Namun dia kembali menegaskan bahwa dirinya menolak penawaran tersebut karena dinilai tidak sebanding dengan hak yang dimilikinya.

“Dia pernah menawarkan ke saya untuk menerima pemberian uang kerohiman sebesar Rp100 juta hingga Rp 300 juta dengan catatan, saya tidak melanjutkan upaya hukum, tapi saya menolaknya. Akhirnya dari situ, dia cuma menawarkan ke saya kompensasi ganti rugi uang sebesar Rp 300 juta atau satu unit rumah tipe 50 dengan luas tanah 70 meter dan itu pun lokasinya ada di gang, tapi itu tetap saya tolak. Nah dari kesepakatan itu lah sampai proses terakhir hingga eksekusi belum adanya kesepakatan,” paparnya.

Menurutnya adanya sejumlah kejanggalan tersebut diduga kuat untuk mengusir dirinya dari lahan yang ditempatinya selama bertahun-tahun. Mulai dari sebelum adanya sidang gugatan, selama proses persidangan hingga menjelang eksekusi pengosongan lahan.

“Dari awal kita berproses di pengadilan ya, sampai rumah dan lahan kita kemarin itu dieksekusi, itu banyak sekali kejanggalannya. Apa lagi sampai tiba-tiba ada pemasangan plang status lahan tanah di lokasi lahan rumah kita, awalnya pakai plang kecil. Kemudian mereka setelah beberapa bulan atau tahun berikutnya pasang plang PT Karabha dengan plang yang besar. Kemudian dari BPN gitu kan, kok bisa-bisanya mereka main mengukur tanah (Constatering) tanpa adanya persetujuan dari kita gitu kan, apalagi di lokasi lahan yang belum jelas status kepemilikan tanah tersebut,” kata Idih.

Dengan banyaknya kejanggalan dalam proses penetapan status tanah ini, terlebih adanya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut. Pihaknya berharap aparat Penegak Hukum dapat menuntaskan kasus sengketa lahan tersebut dengan menggunakan hati nurani yang jujur, transparansi dan tanpa tebang pilih, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum berlaku.

“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada petugas KPK yang telah berhasil menangkap OTT terhadap para oknum aparat terkait pengurusan lahan tanah tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya keganjilan dan kejanggalan yang selama ini kami alami dalam berperkara hukum, bisa terus didalami, dibuka, dibedah. Sehingga kasus ini bisa terang-benderang diselesaikan sesuai dengan hukum berlaku,” pungkasnya. (**).

Konsep ini digadang sebagai solusi hunian modern yang ramah lingkungan, terjangkau, dan tangguh bencana.

Dalam konferensi pers tersebut, Co-CEO Fjäll Green Tech, Diovio Alfath dan Christian Daley, menegaskan bahwa teknologi modular pra-pabrikasi yang mereka kembangkan mampu memangkas waktu pembangunan secara signifikan, dari hitungan bulan menjadi hanya beberapa hari.

Selain efisiensi, kualitas bangunan disebut lebih terjamin karena terbukti tahan api, gempa, rembesan air, hingga serangan hama.

“Fokus kami adalah menghadirkan rumah yang berkualitas, ramah lingkungan, dan bisa diakses masyarakat luas dengan harga terjangkau,” kata Christian Daley.

Sementara itu, Diovio Alfath menambahkan, teknologi tersebut menjawab kebutuhan pasar perumahan di Indonesia dan siap diperluas secara nasional.

“Teknologi modular ini telah lebih dulu diterapkan di sejumlah negara, termasuk Swedia, Australia, Amerika, dan Jepang. Di Indonesia, Fjäll Solutions sudah menguji konsep ini pada resort dan villa kelas atas di Bali, seperti Nuanu, Ocean Wedding, dan Uluman. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sistem ini dapat diadopsi secara luas di tanah air,” kata Diovio.

Setelah sukses menjalankan proyek percontohan rumah terjangkau di Lombok dan Pangandaran, Fjäll Green Tech berencana memperluas penerapan teknologi ini ke segmen lain.

Di antaranya hunian mahasiswa (student housing), gedung bertingkat rendah tiga hingga lima lantai di kawasan urban, serta bangunan multifungsi yang dapat difungsikan sebagai sekolah, klinik, kafe, dapur umum, maupun pusat komunitas.

Lebih lanjut, Fjäll Green Tech mengajak pemerintah, lembaga perbankan, investor, dan masyarakat untuk berkolaborasi mempercepat adopsi modular housing di Indonesia.

Dengan dukungan skema pembiayaan inklusif seperti KPR bersubsidi FLPP dan green mortgage, perusahaan optimistis mampu membantu mengurangi backlog perumahan nasional sekaligus mendorong agenda pembangunan berkelanjutan.

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, penggunaan itu diwujudkan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Apakah Badan Pengelola (BP) Tapera menggunakan uang masyarakat? Uang masyarakat masuk ke penerimaan negara pada APBN, yang kemudian salah satu belanjanya disalurkan melalui FLPP,” ujar Astera dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa sumber pendanaan BP Tapera berasal dari tiga hal, yakni alihan dana kelola Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), modal kerja dari Pemerintah melalui APBN 2018, dan dana FLPP yang telah digelontorkan sebesar Rp105,2 triliun sejak 2010 hingga kuartal I-2024.

Kendati begitu, Astera menyebut dukungan APBN ke Tapera melalui FLPP akan dikurangi secara bertahap

“Kalau Badan Pengelola (BP) Tapera sudah bisa mandiri, maka FLPP secara perlahan akan dikurangi,” pungkas dia.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Kemenko Perekenomian bekerjasama dengan ATR/BPN Kota Pekalongan menggelar rapat koordinasi sinkronisasi impelementasi Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Aula Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR-BPN, Kantor BPN Kota Pekalongan, Pemkot Pekalongan.

Kantor BPN Kabupaten Pekalongan, Kantor BPN Kabupaten Batang, Kantor BPN Kabupaten Pemalang, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

“Kami datang kesini untuk melihat bagaimana sebenarnya implementasi dilapangan terkait Perpres No. 59 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan,” kata perwakilan Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Toni Nainggolan, Kamis (11/5/2023).

Menurut Toni, pemahaman terkait pengendalian lahan sawah tersebut perlu disinkronkan atau harmoniskan di masing-masing kementerian.

“Sehingga, upaya kita untuk mewujudkan lahan sawah yang dilindungi itu bisa tercapai dan dengan kegiatan ini dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, terutama eksistensi sawah atau pangan,” katanya kepada eranasional.

Toni menambahkan, sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Lahan Baku Sawah (LBS) di Indonesia Tahun 2019 sebesar 97,4 juta hektar.

“Seharusnya di tahun 2024 sudah masuk 100% Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dan penetapan LP2B kita harapkan berbasis parsial, tidak hanya numerik atau angka-angka. Kalau hanya angka-angka, maka nanti akan begitu mudah untuk terjadi alih fungsi,” imbuhnya.

Menurutnya, pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Memang kita harus melindungi lahan sawah kita, seiring tetap berjalannya pembangunan. Kita hitung pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan sebenarnya berapa, karena peningkatan produksi ini tidak semata-mata dengan perluasan lahan,”

“Ada peningkatan produktifitas, pemanfaatan pupuk yang baik, benih berkualitas, pengolahan dan pengunaan teknologi serta sistem irigasi yang baik,” sambungnya.

Terkait investasi, menurut Toni, investasi tidak hanya tentang industri dan perumahan. Adanya juga investasi yang lanjutan dari hasil pertanian, seperti agro industri.

“Daerah-daerah yang mempertahankan lahannya, juga bisa berkembang dengan adanya usaha pengolahan lanjutan atau hilirisasi dari produknya,” kata dia.

Ia berharap, bahwa industri-industri tidak memanfaatkan lahan sawah, tetapi bisa memanfaatkan lahan marjinal. Jadi, tidak menggangu lahan sawah yang subur.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kunjungan lapangan dari tim terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Nasional yang sudah berkenan hadir langsung di Pekalongan.

Disampaikan Vevin, bahwa di Kota Pekalongan sendiri sudah melaksanakan amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

“Alhamdulillah antara Kantor Pertanahan dengan Pemda melalui OPD terkait dan investor yang akan mengalih fungsikan lahan berjalan harmonis, secara administrasi pertanahan juga tertib dan tidak menyalahi aturan,” ucap Vevin.

Ia menambahkan, bahwa  Pemkot Pekalongan juga sudah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang didalamnya lahan tanaman pangan.

“Dimana, di dalamnya ada lahan tanam pangan yang merupakan lahan sawah berkelanjutan. Lahan itu tidak boleh beralih fungsi kecuali hanya untuk minum, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan bencana air,”

“Kami jaga betul kalau ada pemohon yang menyalahi aturan kami tolak. Mudah-mudahan sawah di Kota Pekalongan tetap terjaga,” pungkasnya. (em-aha)

ERANASIONAL, Depok | Lagi dan lagi Salah satu konsumen Pengembangan Perumahan Dirugikan dan merasa dirinya ditipu, berkedok iklan penjualan rumah murah marak terjadi di kota Depok. Sebelumnya sudah ramai beredar pemberitaan di beberapa media online sampai berujung pelaporan ke pihak kepolisian.

Vevi yang awal mulanya berniat ingin membeli rumah di Depok, Jawa Barat. Tergiur dengar penawaran murah yang ditawarkan oleh PT Q-lay property (Q lay Bangun Jaya).

Vevi mengatakan, waktu itu tahun 2019 dia ingin membeli rumah di daerah depok dan melihat penawaran iklan murah di Sawangan pasir putih depok.

“iya pada 2019 saya lihat iklan rumah murah di Sawangan Pasir Putih Depok” Kata Vevi pada eranasional.com melalui keterangan tertulisnya melalui whatsapp.

Dia menambahkan datang ke kantornya untuk membayar dp sebesar 5 juta rupiah, dengan pembayaran selanjutnya melalui transfer serta diangsur selama satu tahun dengan total 46 juta.

“Saya datang kekantor untuk ngasih dp 5juta, sisa nya transfer 25juta + angsuran 1 tahun dengan total 46 juta” lanjut vevi.

Menurut keterangan vevi, perjanjian awal rumah selesai jadi kurang lebih 3 sampai 6 bulan, akan tetapi sampai 1 tahun setengah rumah belum jadi jadi.

“perjanjian awalnya 3 – 6 bulan rumah jadi, sampai 1,5 tahun ternyata belum jadi jadi” kata vevi.

Oleh karena itu vevi langsung mendatangi kantor PT Q-lay untuk membatalkan perjanjian kredit atas pembelian rumahnya.

Menurut perpanjiannya PT-Qlay berjanji akan mengembalikan tepat pada tanggal 10 februari, tetapi sampai saat ini uang yang masuk hanya 3 juta dari kesepatan yang sudah di buat.

“iya mereka janji 90 hari uang kembali, tapi sampai detik ini hanya masuk 3juta dan itu pun harus di tagih terus” imbuhnya.

Lanjut vevi, Jalan tempuh terakhir ialah, akan berencana melaporkan atas kerugian saya ini ke pihak kepolisian Polres Metro Depok. ‘Saya sudah capek dijanjikan terus menerus seperti ini, sedangkan hutang hutang dan kebutuhan saya semakin membengkak, anak saya sedang sakit yang paling kecil. ‘Ucap janda 3 anak ini’ kesal, kepada eranasional (16/02).

Di sisi lain team eranasional, mencoba menghubungi pihak kepolisian polres metro Depok dengan salah satu penyidik  (Pak rizal) yang pernah menangani kasus serupa dengan konsumen berbeda melalui pesan singkat.

“Silahkan pak, dibuat laporannya saja ke kami” kata penyidik kepolisian.

(Fyan/red).