Menurut keterangan resmi BMKG, kondisi ini dipicu oleh fenomena fase bulan purnama pada 24 Februari 2024, sehingga ketinggian pasang air laut berpotensi meningkat.

Berdasarkan data water lavel dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di wilayah pesisir berikut ini:

1. Pesisir Kalimantan Barat pada 22-24 Februari 2024.
2. Pesisir Jawa Tengah (Pesisir Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang,
3. Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, dan Kota Demak) pada 20-22 Februari 2024.
4. Pesisir DKI Jakarta (Pesisir utara Jakarta) pada 20-23 Februari 2024.
5. Pesisir Sumatera Barat (Pesisir Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Painan, Pasaman Barat) pada 23 Februari 2024
6. Pesisir Kepulauan Riau (Pesisir Bintan, Batam, Karimun) pada 18-26 Februari 2024.
   Pesisir Sumatera Utara (Pesisir Belawan) pada 25-29 Februari 2024.

JAKARTA, Eranasional.com –Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat pesisir waspada potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan pada 12-13 April 2023.

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta, Selasa (11/4/2023)

Ia mengatakan pola angin di wilayah Indonesia menjadi salah satu yang menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang laut.

Ia mengemukakan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut-timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya-barat laut dengan kecepatan angin berkisar 3-25 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Jawa, Laut Flores, perairan P. Sumba, perairan Kupang-P. Rotte, dan Samudra Hindia Selatan NTT,” katanya.

Kondisi itu, kata dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat P. Simeulue hingga Kep. Mentawai, perairan Bengkulu, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kep. Mentawai, perairan selatan P. Sumba, perairan P. Sawu-Kupang-P. Rotte, Laut Sawu, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Laut Natuna Utara.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Selat Sunda bagian utara, perairan utara Banten, perairan Kep. Seribu, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian selatan, perairan Kep. Sabalana, perairan Kep. Selayar, Laut Flores, perairan Kep. Sangihe-Kep. Talaud, perairan Kep. Sitaro, perairan Bitung, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Halmahera, Samudra Pasifik Utara Papua Barat-Papua.

Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,5-4 meter, disampaikan, berpeluang terjadi di perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia Barat Bengkulu-Lampung, perairan selatan Banten-Jawa Timur, perairan selatan Bali-Sumbawa, Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten-NTT.

Pekalongan –  Fenomena Perigee (titik terdekat bulan terhadap bumi) diprediksi masih akan terjadi hingga bulan Juli 2022. Dampak paling utama dari fenomena tersebut adalah peningkatan air pasang karena adanya gravitasi Bumi.

Untuk itu, kondisi tersebut perlu diwaspadai masyarakat karena bisa menyebabkan gelombang di Perairan Utara Jawa Tengah mencapai 2,5 meter dan menyebabkan banjir di sejumlah kawasan pesisir.

“Prediksi gelombang air laut yang diterima BPBD melalui BMKG bisa diinformasikan bahwa, sepanjang bulan Mei, Juni, dan Juli ada kemungkinan naiknya gelombang air laut ataupun ketinggian ombak di pesisir Kota Pekalongan,” terang Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Pekalongan, Dimas Arga Yudha, Rabu (8/6/2022).

“Namun, trendnya di Bulan Juni ini cenderung ada penurunan dibandingkan pada Bulan Mei lalu,” imbuhnya.

Kendati demikian, kewaspadaan dan antisipasi perlu disiapkan oleh masyarakat baik yang tinggal di pesisir, sedang melakukan aktivitas di laut, maupun berada di sempadan-sempadan sungai.

Mereka perlu memahami kapan dan jadwal air laut mengalami pasang agar masyarakat bisa melakukan upaya-upaya meminimalisir dampak atau resiko yang ditimbulkan.

Dimas menjelaskan bahwa, pada tanggal 23-29 Mei 2022 silam, Kota Pekalongan mengalami puncak gelombang pasang hingga 1,4 meter, adapun jadwal di Bulan Juni ini mulai tanggal 4-7 Juni ini maksimal sampai dengan 1,1 meter.

Menurutnya, ketinggian air pasang tersebut masuk kategori sedang tetapi untuk wilayah pesisir Pantai Utara bisa berpotensi terhadap banjir dan rob, namun tidak berdampak  terlalu signifikan.

“Tetapi kita sudah melewati fase itu ternyata tidak  begitu berdampak secara signifikan terhadap wilayah-wilayah yang sebelumnya terjadi banjir. Dengan demikian, jadwal yang dikeluarkan BMKG kecenderungannya ada penurunan dibandingkan bulan lalu,” kata Dimas.

Ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lengah dan meningkatkan kewaspadaan di jam-jam pasang.

“Misalkan, tanggal 4-7 Juni biasanya pada jam 2 siang-6 sore terjadi pasang setinggi 1,1 meter, ini masih kategori sedang,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Implementasi Reforma Agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan khusus. Agar pelaksanaan Reforma Agraria berjalan dengan baik tanpa berdampak pada beberapa aspek, utamanya dari aspek ekologi dan masyarakat sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra pada acara Teras Mitra Share Vol. 148 yang bertajuk “Nyanyian Pulau Kelapa: Potret Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, berlangsung secara daring pada Sabtu (25/09/2021).

Surya Tjandra berkata bahwa kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang cukup unik. Terletak di antara kawasan lautan dan daratan, terdapat kawasan bawah laut, hutan yang memiliki aturan dan fungsi pemanfaatan tertentu dan kondisi lainnya membuat situasi wilayah ini menjadi kompleks.

Berdasarkan hal ini, Surya Tjandra menjabarkan beberapa tantangan Reforma Agraria di wilayah pesisir dan kepulauan kecil. Ia berkata bahwa persoalan dimulai dari banyaknya regulasi berbeda terkait kawasan yang juga dijalankan oleh lembaga yang berbeda. “Kalau tidak sensitif dalam menangani maka berdampak pada ekologi, masyarakat dan situasi keseluruhan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Surya Tjandra menegaskan perlu adanya upaya konkret terkait konsolidasi dan sinkronisasi zonasi dan sektor-sektor terkait. Surya Tjandra menyebut bahwa pihaknya tengah mempersiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang rencananya akan berlangsung pada bulan Maret 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. GTRA Summit 2022 ditujukan sebagai forum diskusi antar kementerian/lembaga dan asosiasi terkait untuk membahas persoalan Reforma Agraria di daerah secara lintas sektor, termasuk bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tak hanya itu, jika dilihat dari perspektif Kementerian ATR/BPN, Surya Tjandra berkata bahwa tentu pihaknya lebih kepada memberi kejelasan subjek hukum dan hak. “Kami mau beri hak, nanti dilihat apakah bentuknya, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai yang tentunya kita harus koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” jelas Surya Tjandra.

Bicara soal konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa kiranya penting memahami konflik yang baru saja terjadi dengan segera atau bahkan pemetaan mitigasi konflik yang akan terjadi. “Penting sekali menganalisis bagaimana konflik itu muncul, siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab. Karena memahami konflik yang baru muncul ini seringkali terlupakan,” terangnya.

Lebih lanjut, Surya Tjandra juga menjelaskan pentingnya partisipasi bersama dalam pembangunan dan implementasi Reforma Agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Partisipasi ini sangat penting, nanti akan dikombinasikan dengan tata ruang melalui peran pemerintah daerah yang lebih responsif terhadap pembangunan wilayahnya. Dengan pemahaman para pemangku kepentingan terkait yang lebih mendalam, rasanya peluang untuk melakukan perubahan, memahami konflik dan pembangunan yang lebih intensif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan sangat dimungkinkan,” tutupnya.