Eranasional.com – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang.

“Meskipun Ekspor dibuka, pemerintah akan mengawasi dan memantau dengan ketat. untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi.” Ungkap Jokowi.

Organiasi petani kelapa sawit Indonesia pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mencabut larangan ekspor tersebut.

Apresiasi itu datang dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi),

“Mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022,” tulis siaran pers bersama organiasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat (20/5).

Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

“Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi,” kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” ujar Pahala.

Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurutnya, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit.

“Sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ucap Pahala.

Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS.

Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Hal itu karena mereka merasa kebijakannya telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

Airlangga pun menerima aspirasi para petani sawit ini, namun ia belum bisa memberikan jawaban apapun yang bukan kewenangannya.

“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2/2022).

“Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” tambahnya.

Terkait aspirasi untuk minta berkelanjutan program dan perpanjangan pemerintahan, Airlangga berjanji akan membicarakan hal ini dengan partai politik yang lain.

“Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan,” ungkap Menko Airlangga.

Dirinya pun mengakui berkat kebijakan Presiden Joko Widodo, pendapatan pekebun dari sawit saat ini naik hingga 3,5 kali lipat.

“Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi,” jelasnya.

Selain dalam sesi tanya jawab, salah seorang petani sawit bernama P. Sihombing juga secara tegas menyampaikan harapannya agar Jokowi bisa memimpin tiga periode.

“Harapan saya dan petani sawit lain, Pak Presiden Jokowi, bisa tiga periode, sejak beliau jadi presiden harga sawit sangat bagus. Tapi, kalau bisa harga pupuk dikurangi. Selain itu, pembangunan jalan di daerah sini supaya cepat diperbaiki,” kata Sihombing.

Selain itu, petani lain menyatakan kebijakan Presiden Jokowi yang sangat diterima oleh masyarakat, termasuk kebijakan KUR yang jumlahnya tahun ini dinaikkan dari Rp 283 triliun tahun kemarin naik menjadi Rp 373 triliun.

Terlebih di masa pemerintahan kedua Jokowi yang berada di masa pandemi COVID-19. Tentu bukan hal mudah mengatur pemerintahan dan memajukan sektor ekonomi.

“Kami melihat itu dibutuhkan komitmen yang luar biasa,” kata salah seorang petani.

Menurut para petani jika pemerintahan diteruskan maka akan mampu menyelesaikan semua program dengan baik.

“Para petani juga meminta ingin lebih ada kesinambungan. Kalau bukan periode lain, mereka berharap bisa ditambah masa pemerintahan Jokowi sampai 2027 atau 2028 supaya petani bisa merasakan kontinuitas pembangunan,” kata petani bernama Tolen, dan Edy secara bergantian.

Berbagai aspirasi masyarakat petani sawit di Kabupaten Siak ini juga didengar para anggota DPR RI dari Golkar lain yang turut ikut dalam kunjungan Penanaman Perdana Program Peremajaan Sawit Kemitraan Strategis. Diantaranya Melchias Mekeng, Adies Kadir, Meutya Hafid, Nurul Arifin, dan Wamendag Jerry Sambuaga.