“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” kata Prabowo memberikan keterangan pers disela-sela meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

Dia mengungkapkan penghapusan utang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeur, sehingga petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman.

“Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur,” ucap Presiden.

Prabowo menjelaskan bahwa seluruh upaya percepatan pemulihan di lokasi bencana banjir dan longsor terus dilakukan, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan dapat kembali dibuka dalam satu hingga dua minggu.

Presiden juga menerima laporan mengenai sejumlah bendungan yang mengalami kerusakan serta sawah-sawah warga yang terdampak.

Kepala Negara menegaskan Pemerintah berkomitmen untuk merehabilitasi lahan pertanian tersebut dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirim suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih.

“Petani-petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki, itu prioritas kami, juga, sementara belum sepenuhnya (produksi), pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan masih cukup banyak,” kata Presiden Prabowo.

Dalam rangkaian kunjungannya meninjau lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh, Kepala Negara meninjau pembangunan jembatan bailey Teupin Mane sebagai ruas vital yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah.

Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada tepat di tepi aliran sungai.

Presiden menyaksikan dari dekat operasi alat berat, mulai dari ekskavator hingga loader yang bekerja tanpa henti memperkuat pondasi dan timbunan batu gajah sebagai oprit jembatan.

“Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang dikerjakan. Mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.

Kabar baik ini merupakan angin segar untuk para petani Kota Pekalongan, dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan, Lili Sulistyawati, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (23/10/2025).

“Alhamdulillah, kebijakan ini sangat membantu petani. Harga pupuk subsidi turun sekitar 20 persen. Petani kini bisa membeli pupuk dengan harga jauh lebih terjangkau menggunakan KTP dan Kartu Tani, sesuai kuota yang telah ditetapkan berdasarkan data by name by address dari e-RDKK,” terang Lili.

Ia merinci harga pupuk subsidi yang diturunkan, mulai dari urea dari Rp 2.250/kg turun Rp 450/kg menjadi Rp 1.800/kg atau per sak dari Rp 112.500 turun menjadi Rp 90.000 atau per kemasan 50 jg. Kemudian, untuk pupuk NPK Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg.

Sementara harga pupuk NPK per sak dari Rp 115.000 menjadi Rp 92.000. Selanjutnya, Pupuk NPK untuk Kakao Rp 2.640/kg atau Rp 132.000 per sak kemasan 50 kg, Pupuk ZA Rp 1.360/kg atau Rp 68.000 per sak kemasan 50 kg dan Pupuk Organik Rp 640/kg atau Rp 25.600 per sak kemasan 40 kg.

Menurut Lili, pihaknya melalui tim pengawasan pupuk Dinperpa juga telah melakukan sosialisasi dan penyampaian resmi kepada seluruh Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kota Pekalongan terkait penurunan harga ini.

Saat ini, terdapat dua KPL aktif yang melayani petani di wilayah kota, yakni KPL Tani Jaya di Kecamatan Pekalongan Selatan dan KPL Lancar Tani di Kecamatan Pekalongan Timur.

“Kuota pupuk subsidi di Kota Pekalongan sudah mencukupi kebutuhan petani. Untuk tahun 2025, alokasi pupuk urea mencapai 338.000 kilogram, sedangkan pupuk NPK sebanyak 375.000 kilogram,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa hingga akhir September 2025, realisasi penyalurannya sudah mencapai 240.387 kg (71,12%) untuk urea dan 254.357 kg (67,83%) untuk NPK, yang disalurkan ke seluruh empat kecamatan di Kota Pekalongan.

Lili menegaskan bahwa, sistem distribusi pupuk bersubsidi saat ini sudah semakin ketat dan transparan karena menggunakan sistem elektronik berbasis e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Dengan sistem tersebut, setiap petani penerima pupuk subsidi sudah terdaftar berdasarkan nama dan alamat, serta kebutuhan lahannya.

“Kami terus mengimbau petani agar membeli pupuk subsidi hanya di KPL resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani. Jangan membeli di luar jalur resmi agar tidak dirugikan,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah sudah berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk sesuai kuota agar seluruh petani bisa memulai musim tanam dengan lancar.

Sementara itu, salah satu petani Kota Pekalongan, Slamet menyambut gembira kabar turunnya harga pupuk subsidi tersebut. Menurutnya, kebijakan ini sangat membantu mengurangi beban biaya tanam yang selama ini cukup tinggi.

“Alhamdulillah, akhirnya pupuk turun juga. Biasanya kami agak berat karena harga pupuk mahal, apalagi menjelang musim tanam. Sekarang bisa hemat lumayan, jadi biaya tanam bisa dipakai buat beli benih atau biaya tenaga kerja. Terima kasih pemerintah yang sudah peduli sama kami,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Dinperpa Kota Pekalongan yang langsung menyosialisasikan penurunan harga kepada para petani dan kios resmi, sehingga tidak ada kebingungan di lapangan.

Dengan turunnya harga pupuk bersubsidi ini, diharapkan produktivitas pertanian di Kota Pekalongan dapat meningkat signifikan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Pemerintah pun terus berupaya menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, dan memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk menyiapkan lahan, memperbaiki pola tanam, dan meningkatkan hasil panen. Dengan semangat gotong royong dan dukungan pemerintah, insya Allah petani semakin sejahtera,” pungkasnya. (em-aha)

Berdasarkan Pasal 1 PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM menuliskan, penghapusbukuan adalah tindakan administratif oleh Bank maupun lembaga keuangan non-Bank untuk menghapus piutang macet dari laporan posisi keuangan tanpa menghapus hak tagih nasabah.

Sementara tindakan penghapusan tagihan adalah penghapusan hak tagih oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank tagihan kepada nasabah setelah penghapusbukuan.

Pasal 4 PP 47/2024 menegaskan bahwa penghapusbukuan piutang macet tidak menghapus hak tagih Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN.

Adapun Pasal 7 menjelaskan kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dalam melaksanakan penghapusbukuan merupakan kerugian dari lembaga keuangan terkait.

Meski begitu, kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat tindakan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Penerima Penghapusan Utang Prabowo berharap program penghapusan utang ini dapat meningkatkan produksi pertanian dan hasil laut nelayan yang merupakan sumber pangan utama masyarakat domestik. Pemutihan utang itu diharapkan dapat membuat para petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM dapat bekerja dengan tenang.

Sejumlah petani dan nelayan belakangan ini tidak bisa mendapatkan akses pinjaman ke perbankan karena masih memiliki catatan utang. Tanpa akses ke perbankan, para nelayan dan petani akhirnya meminjam dari rentenir dan pinjaman online alias pinjol.

Nasabah yang telah diberikan penghapustagihan piutang dapat mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan UMKM kembali.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebutkan berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, kemampuan penghapusan kredit macet terbatas untuk 600 ribu keluarga petani, nelayan dan UMKM. Penghapusan utang itu berlaku maksimal Rp 500 juta kepada badan usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan atau individu.

Adapun kebijakan ini hanya berlaku bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM yang terkena dampak Pandemi Covid-19 dan bencana alam lainnya seperti gempa bumi dan bencana alam lainnya. Selain itu, pemutihan utang ini juga hanya menyasar kepada petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar atau jatuh tempo dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Mekanisme pemutihan utang senilai Rp 10 triliun kepada 1 juta nasabah bank Himbara itu tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan menggunakan skema penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang bank.

Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin mengapreasiasi kegiatan Gerakan Pangan Murah yang rutin digelar oleh Dinperpa dan berkolaborasi dengan BI Tegal, Perum Bulog, TNI, Polri, petani dan umum lokal.

Kegiatan bertema “Right foods for a better life and a better future” ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah disaat terjadi kenaikan harga-harga pangan.

“Sesuai tema, GPM kali ini masyarakat diajak untuk mengonsumsi bahan pangan yang halal thoyyiban dan sehat untuk kelangsungan hidup yang lebih baik dan terhindar dari penyakit,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah memberikan subsidi harga untuk berbagai komoditas bahan pangan yang dijual di GPM ini, sehingga harganya lebih murah dibandingkan harga di pasaran dengan selisih Rp2 ribu-Rp10 ribu.

Adapun sasaran kegiatan Gerakan Pangan Murah ini adalah masyarakat umum guna pengendalian inflasi dan harga-harga pangan yang naik sehingga masih dapat dijangkau masyarakat.

“Kami berharap GPM bisa meringankan beban masyarakat, terutama yang berpendapatan relatif rendah, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitasnya bagus,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lili Sulistyowati mengaku bersyukur, Pemkot Pekalongan melalui Dinperpa setempat bisa kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Pangan Sedunia Tahun 2024.

Adapun beberapa komoditas yang dijual di GPM, diantaranya beras, minyak goreng, gula pasir, 300 paket sembako, olahan pangan, tempe, kentang, pisang, olahan daging, olahan minuman, sayur-mayur, buah-buahan, dan sebagainya.

Untuk sepaket sembako dijual dengan harga Rp80.000/paket berisikan beras SPHP kemasan 5 kg, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Telur ayam dijual dengan harga Rp24.000/kg, cabai Rp5.000/pack, daging ayam Rp33.500/kg, tomat Rp5.000/kg, dan lain-lain.

“Kegiatan GPM ini bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Pekalongan untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga murah dibandingkan harga di pasaran. Semua masyarakat bisa langsung membeli tanpa ada batas maksimal pembelian dan tanpa kupon.

Ia berharap, kegiatan ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. (em-aha)

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2023, di mana pada periode yang sama tahun lalu, serapan beras dalam negeri hanya mencapai 803 ribu ton.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan Bulog telah ditugaskan untuk tambahan penyerapan beras dalam negeri sampai 600 ribu ton sampai akhir 2024.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Perum Bulog, Holding BUMN IDFood, dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam rapat koordinasi itu, pihak-pihak di atas membahas upaya mencapai sinergi dalam mengelola ekosistem pangan nasional, dari hulu sampai hilir.

“Jadi kita bicara secara end to end. Produksi di hulu ditingkatkan, hilirnya pun kita siapkan,” tutur Arief.

Untuk tahun depan, Kementan sendiri memprediksi produksi beras akan melimpah tahun depan, yakni 32,29 juta ton. Dalam menghadapi hal itu, Arief menilai pemerintah harus mempersiapkan sarana pengering gabah alias dryer.

“Dryer juga penting disiapkan, karena tahun depan saat produksi beras oleh Kementan berlimpah, kita perlu dryer,” tutur Arief.

Dalam rapat koordinasi itu, Arief juga menyinggung program makan siang gratis alias makan bergizi gratis (MBG) besutan presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.

Menurutnya, seluruh entitas terkait harus mempersiapkan diri demi memastikan kecukupan bahan pangan untuk program tersebut.

“BUMN pangan harus selaras dengan yang dikerjakan Kementan. Kemudian selama ini dari input sampai hilir semuanya sudah ada dan akan bertambah dengan Badan Gizi Nasional melalui program MBG (Makan Bergizi Gratis),” pungkas Arief.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Jumat mengatakan bahwa kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbadan 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

“HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani telah ditetapkan sebesar Rp6.000 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen,” kata Arief.

Sementara itu, HPP Gabah Kering Panen di tingkat penggilingan sebesar Rp6.100 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

Untuk GKP dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen, pemerintah menetapkan HPP di penggilingan sebesar Rp7.300 per kg.

“Kemudian HPP gabah kering giling di gudang Bulog sebesar Rp7.400 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen,” jelas Arief.

Ia juga mengatakan, HPP beras di gudang Bulog sebesar Rp11.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.

Besaran HPP gabah dan beras yang diberlakukan, lanjut Arief, sama besar dengan fleksibilitas yang sebelumnya dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Arief mengatakan dengan penetapan HPP GKP tersebut harga batas bawah pembelian gabah/beras oleh Perum Bulog dapat menjaga dan melindungi harga dasar gabah/beras di tingkat petani.

Sebelumnya Bapanas memberlakukan kebijakan fleksibilitas HPP sejak 3 April 2024, dengan besaran yang sama dalam Perbadan tersebut.

“Jadi, instrumen ini kita harapkan dapat melindungi kepentingan petani di hulu, sehingga harga gabah/beras tidak jatuh di tingkat produsen dan dapat menjadi dasar bagi Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri,” ujar Arief.

Arief menegaskan, dalam proses penetapan HPP gabah/beras ini telah melalui serangkaian diskusi panjang bersama pemangku kepentingan di bidang perberasan, dengan memperhatikan berbagai sisi terutama pada tiga lini antara lain di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen.

Dia berharap dengan kebijakan tersebut dapat menjadi jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras, sehingga harga tidak terlampau turun jauh pada saat panen.

Komponen biaya produksi, lanjut Arief, seperti benih, pupuk, hari orang kerja, sewa lahan, dan seterusnya itu saat ini mengalami kenaikan dan harus disikapi dengan baik.

“Kita tidak bisa memuaskan semua pihak, namun penetapan HPP ini tentunya berdasarkan masukan, diskusi, dan tanggapan dari berbagai stakeholder perberasan dan mempertimbangkan keseimbangan harga hulu hilir,” terang Arief.

Arief menambahkan, di dalam Perbadan tersebut juga mengatur tentang rafaksi harga, sehingga apabila terdapat gabah dan beras yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan seperti rincian di atas, Bulog tetap bisa menyerapnya.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) TNI Moeldoko, program regenerasi harus dilakukan secara inklusif dan kolaboratif guna mempercepat prosesnya.

“Dengan semakin tuanya demografi petani saat ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mendorong generasi muda agar tertarik masuk sektor agraris sebagai pilihan karir,” kata Moeldoko di Kantor KSP Binagraha, Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (9/5/2024).

Moeldoko menjelaskan, tujuan program yang digagas KSp berguna mencetak petani-petani muda yang adaptif dengan berbagai metode pertanian seperti permaculture, pertanian ramah lingkungan, penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna, hingga pertanian pintar yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT).

“Pogram ini harus memiliki dampak langsung dalam meningkatkan jumlah petani muda yang berkompeten dan inovatif, sehingga dapat berkontribusi pada revitalisasi sektor pertanian Indonesia,” jelas dia.

Moeldoko meyakini, munculnya perusahaan-perusahaan baru yang dikelola petani muda dapat menjadi katalis bagi generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

“Sebab, sektor pertanian adalah ladang keuntungan yang menarik dan memiliki potensi pengembangan yang signifikan adalah esensial. Terutama dengan penerapan teknologi terkini,” kata Panglima TNI (2013-2015) ini.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi mengatakan penambahan anggaran tersebut berbanding lurus dengan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menambah volume besaran subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton dari yang semula sebanyak 4,7 juta ton.

“Kami sangat intensif melakukan koordinasi, dari anggaran Rp26,6 triliun ini akan ditambah menjadi Rp54 triliun, tambahannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” ujar Rahmad di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Rahmad mengatakan, menjelang akhir pekan lalu, beberapa pimpinan kementerian pun telah melakukan rapat di Kementerian Pertanian (Kementan), yang dipimpin oleh Menteri Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto untuk membahas tambahan alokasi anggaran tersebut.

Setelah rapat itu, kata Rahmad, pada pekan ini pemerintah juga akan menindaklanjuti rencana tersebut melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas).

“Begitu nanti rapat tingkat menteri atau rakortas yang dipimpin Kemenko Perekonomian terlaksana, menurut kami ini sudah tinggal menggelinding saja, tinggal eksekusi,” ujar dia

“Bocorannya ini insyallah dalam waktu dekat rakortas akan dilaksanakan, tadi hari ini rapat juga di tingkat eselon I tadi sudah selesai, kemudian akan dibawa Rakortas. Insyallah dalam waktu dekat akan bisa tereksekusi.”

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menuturkan, berdasarkan hukum pasar, jika pasokan barang melimpah, sementara permintaan sedikit harga akan turun.

“Di jamin pertengahan Maret pasti sangat aman, (ramadan) sangat aman, nanti panen tiba kemudian yang realisasi impor ini masif, enggak datang semuanya,” kata Susiwijono di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Ia menegaskan, ketika panen raya pada Maret 2024 nanti sudah terlaksana, Pemerintah akan segera menggelontorkan pasokan beras ke seluruh daerah.

“Begitu stok tinggi, maka hukum pasarnya pasti harga turun dan pasokannya digelontorkan semuanya,” ujarnya.

Susiwijono mengatakan, masalah utama beras langka dan mahal di ritel modern disebabkan adanya pergeseran masa tanam dan masa panen. Seharusnya masa tanam dilakukan pada September 2023, tetapi mundur menjadi Desember 2023, lantaran adanya perubahan iklim.

Alhasil, mundurnya masa tanam tersebut juga berpengaruh terhadap masa panen padi, yang seharusnya panen bisa terjadi pada akhir Februari dan awal Maret 2024, justru diprediksi panen raya akan dimulai pada pertengahan Maret 2024.

Selain permasalahan masa tanam dan masa panen. Minimnya stok beras dalam negeri juga dipengaruhi oleh telatnya impor beras masuk yang dilakukan Pemerintah.

“Tanam dan panen ini akan berpengaruh ke supply dan pasokan. Jadi, kunci masalah-masalah komoditas pokok itu dua, yakni pasokan dan harga. Untuk yang beras ini begitu kondisi di dalam negeri pasokannya telat, realisasi impornya juga belum datang masih banyak yang di jalan,” ujar dia.

“Kami akan berikan bantuan benih gratis, alat mesin pertanian dan juga ada bantuan lainnya. Semua bantuan ini kami berikan karena Indonesia sedang diterpa cuaca ekstrem El Nino dan juga musim hujan La Nina,” kata Amran dikutip dari Antara, Selasa (20/2/2024).

Amran menyampaikan pihaknya bersama Menko PMK Muhadjir Effendy telah melaksanakan rapat bersama pada Senin, 19 Februari 2024, dalam rangka membahas petani yang terdampak banjir di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan, kejadian banjir dan juga dampak El Nino telah membuat harga beras di sejumlah daerah naik tinggi sehingga pemerintah perlu melakukan langkah cepat sebagai upaya antisipasi sejak dini. Sebab diperkirakan, kata Amran, bencana banjir masih akan berlangsung hingga akhir Februari mendatang.

Dengan kata lain, pemerintah akan melanjutkan realisasi penyaluran bantuan gagal panen kepada petani yang tercatat pada 2023 di tahun 2024 ini.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak gagal panen ini, yaitu semacam bantuan untuk kerugian yaitu Rp8 juta per hektare secara kelompok dan sudah disalurkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

“Sekarang ini adalah kita memutuskan karena kemarin bantuan itu belum selesai diberikan kepada para petani, rapat tingkat menteri (RTM) ini memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan diberikan kepada mereka yang terdampak gagal panen pada 2023,” imbuhnya.

Berdasarkan data BNPB tahun 2023, terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir. Total lahan terdampak adalah 110.383,80 hektare dan 54.442,42 hektare di antaranya mengalami gagal panen (puso).

“Setiap turun ke masyarakat kami selalu menerima keluhan petani sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujar anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zeiniye di Situbondo Selasa, (6/2/2024).

Menurut Zeiniye, pemerintah harus mengevaluasi regulasi ketersediaan pupuk nasional, mengingat masalah pupuk bersubsidi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia mengeklaim, saat ini penyaluran pupuk bersubsidi hanya mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).

“Harus ada perubahan regulasi agar masalah penyaluran alokasi pupuk bersubsidi, itu tak selalu menimbulkan gejolak,” ujarnya.

Hal ini karena adanya dampak El Nino yang membuat gagal panen akibat fenomena cuaca yang tak menentu.

“Masalah pertanian telah menjadi perhatian kami. Pemerintah kemarin melihat ada El Nino dan sekarang memasuki musim panen maka pupuk harus tersedia dan mudah terjangkau oleh para petani kita,” katanya dalam acara Dialog Menko Perekonomian dan Gebyar Diskon Pupuk Bersama Petani Kabupaten Bekasi di Gudang Lini-III Cikarang, Bekasi, Minggu(4/2/2024).

Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Langkahnya dengan memberikan kemudahan proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) melalui aplikasi i-Pubers, sekaligus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi.

“Kami (pemerintah) ingin tidak impor beras lagi, tapi praktiknya sangat sulit karena produksi dalam negeri tidak tercapai, karena setiap tahun bertambah yang diberi makan,” kata Presiden Jokowi di acara pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa, 2 Januari 2024.

Jokowi menjelaskan, setiap tahun rata-rata jumlah kelahiran bayi di Indonesia berkisar 4-4,5 juta. Di lain sisi, negara yang memiliki persediaan beras dengan jumlah banyak enggan menjualnya.

“Semua butuh makan, penduduk Indonesia yang berjumlah 280 juta semuanya butuh beras,” kata Jokowi.

“Negara yang punya beras enggak mau dibeli, dipakai untuk cadangan strategis rakyatnya sendiri. Kita juga sama harus berproduksi, kalau berlebih kita pakai untuk cadangan,” sambungnya.

Berbeda denga komiditi jagung, Jokowi menyebut ketergantungan Indonesia terhadap impor dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Katanya, sebagian besar kebutuhan jagung bisa dipenuhi petani dalam negeri.

“Tahun 2015 impor jagung 3,8 juta ton, sekarang tinggal 800.000. Produksi jagung sudah ada 3 juta ton yang dihasilkan para petani. Ini artinya, produksinya padinya yang harus dikejar,” pungkas Jokowi. (*)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya diwakili Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugraha meninjau lokasi perkebunan sekaligus memamen semangka yang memasuki musim panen milik kelompok tani di Jalan Bengaris XI, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Rabu (26/7).

Hera mengatakan kunjungannya ini sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan motivasi kepada para petani untuk memajukan pertanian di Kota Palangka Raya.

“Ini salah satu upaya kami memotivasi para petani di Kota Palangka Raya. Semoga ke depannya, pertanian di Palangka Raya maju,” kata Hera.

Di kesempatan yang sama, Hera juga menyerahkan bantuan pupuk kepada petani guna menunjang pertanian sehingga ke depannya semangka dan jenis tanaman lainnya yang ditanam warga semakin menghasilkan.

“Kita upayakan secara bersama-sama, Insya Allah pertanian di Kota Palangka Raya akan maju ke depannya,” ujar Hera.

Hadir juga di acara tersebut yaitu Kepala Dinas Perkimtan Kota Palangka Raya dan pejabat di jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dan Lurah Tanjung Pinang.