Program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan sarana pendidikan agar para siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat rekonstruksi fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana.

“Ini bagian dari upaya kami agar rekonstruksi, khususnya untuk sarana pendidikan di Aceh, dapat terselesaikan dengan lebih cepat lagi,” ujar Mu’ti di Aceh, Senin (9/3/2026).

Sebanyak 72 satuan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk program revitalisasi tahun 2026 dengan total nilai Rp86,7 miliar.

Dari jumlah tersebut, 62 sekolah akan dikerjakan secara swakelola, sementara 10 sekolah lainnya akan dibangun oleh TNI AD.

Menurut Mu’ti, beberapa sekolah yang telah menandatangani PKS bahkan sudah memasuki tahap awal pengerjaan.

Pemerintah berharap proses pembangunan dapat selesai dalam waktu singkat sehingga fasilitas tersebut bisa digunakan pada tahun ajaran baru. []

Dalam peninjauan tersebut, Tito bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah mengecek sejumlah fasilitas yang tersedia di huntara, serta berdialog dengan para pengungsi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Tito menjelaskan bahwa huntara yang dibangun di Pidie Jaya terbagi menjadi empat jenis.

“Di antaranya huntara yang dibangun oleh BPI Danantara, huntara yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta huntara yang didirikan secara gotong royong oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan relawan. Dari empat tipe bangunan huntara tersebut,” ungkap Tito, terdapat perbedaan karakteristik fasilitas di dalamnya.

“Misalnya di BNPB di sana dia tidak ada ranjang tapi kelebihan dia dapurnya, ada toiletnya sendiri. Kemudian di Danantara hampir sama seperti PU, tempat tidurnya ada ranjangnya, ada kipasnya lebih dingin, lebih nyaman, tapi dapurnya dan toilet, kamar mandi bersama-sama, komunal,” ungkap Tito.

Meskipun terdapat perbedaan fasilitas, lanjut ia mengatakan, pemerintah memastikan para pengungsi tetap memperoleh hunian yang layak dan nyaman.

Ia menegaskan, pemerintah terus mengebut proses pemindahan pengungsi yang masih berada di tenda ke huntara maupun ke tempat tinggal yang lebih layak melalui skema dana tunggu hunian (DTH) sebelum Idulfitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data yang dikantonginya, dari tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, baru Provinsi Sumatera Barat yang jumlah pengungsi di tendanya mencapai nol.

“Nah ini target kami dengan BNPB kemarin semua akan di huntara dan untuk masalah makanannya nanti, 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk, jadup istilahnya dari Kementerian Sosial,” tandas Tito.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat pemulihan lahan terdampak.

Di lokasi, Tito menjelaskan sekitar 1.500 hektare sawah milik masyarakat mengalami kerusakan berat akibat tertutup lumpur tebal. Ketebalan lumpur di sejumlah titik mencapai 50 sentimeter hingga 1 meter, bahkan sebelumnya disebut lebih dalam. Selain itu, terdapat ribuan hektare lahan lain yang terdampak ringan hingga sedang.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu lumbung pangan daerah dengan total luas pertanian sekitar 8.800 hektare. Karena itu, kerusakan lahan tersebut berpotensi mengurangi produksi padi apabila tidak segera ditangani.

“Karena ini kasian juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Tito berharap Kementan segera memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut. Percepatan rehabilitasi lahan dinilai penting agar sawah yang tertutup lumpur dapat kembali difungsikan sebagai lahan tanam.

“Mudah-mudahan nanti Pak Mentan (Menteri Pertanian), Pak Amran Sulaiman memberikan perhatian segera [terhadap kondisi lahan tersebut] untuk bisa kembali produktif,” ujarnya.

ERANASIONAL, Banda Aceh | Sekretariat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pidie Jaya yang berlokasi di jalan Medan-Banda Aceh Gp. Beurawang Meureudu (depan kantor pertanian pidie jaya) dalam waktu dekat akan segera diresmikan.

Peresmian Sekretariat langsung akan diresmikan oleh Rais Syuriah PWNU Aceh, Tgk. H Nuruzzahri Yahya.

Demikian disampaikan oleh sekretaris panitia peresmian sekretariat , Kamis 11/2/2021 kepada Eranasional.

“saat ini kami masih mempersiapkan segala segala sesuatunya kebutuhan dan melengkapi yang kekurangan untuk Acara peresmian sekretariat nahdlatul ulama pidie jaya ” kata Syahrul maulana mansur.

Iya menyebutkan, sebagian peralatan sekretariat sudah di isi. ” Alhamdulillah untuk saat ini sudah mencapai 70 persen untuk persiapannya”. Ucap Ketua PMII Pidie jaya itu.

“Acara peresmian nantinya diawali Samadiah dan peusijuek oleh Ulama karismatik Aceh Abu Kuta Krueng, kemudian diisi dengan laporan panitia, sambutan bupati dan terakhir ditutup dengan pemotongan pita tanda peresmian oleh Rais Syuriah PWNU Aceh, Tgk. H. Nuruzzahri Yahya”

Perlu diketahui Nahdlatul ulama di Pidie jaya sudah berjalan kepengurusannya sekitar hampir 15 tahun, dan saat ini sudah masuk periode ke 3 untuk tahun 2020-2025. “Lahirnya NU di Pidie jaya hasil musyawarah ulama Aceh dan atas Bimbingan dan Arahan dari Tgk. H. Nuruzzahri selaku Ulama karismatik Aceh.”

Hal ini didasari supaya masyarakat tetap berpegangan teguh pada Aqidah Ahlussunnah dalam menjalankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan dan berbangsa, Tutupnya.

Pewarta : Nazril Muntazhar

Editor : Fyan