Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak Tahun 2020 merupakan fenomena luar biasa dan mencatatkan sejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, selain dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, pesta demokrasi di 270 daerah itu juga mencatatkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu 76,09% dan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang juga tinggi.

“Jangan menganggap peristiwa Desember 2020 adalah suatu yang biasa. Kita melaksanakan peristiwa yang luar biasa, yang fenomenal, yang belum pernah dialami dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu melaksanakan Pilkada di tengah krisis pandemi dan ini adalah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia,” kata Mendagri saat menjadi pembicara dalam acara Launching Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Diakuinya, meski bukan suatu hal yang mudah, pelaksanaan pemilihan umum (Pilkada) terbesar kedua di dunia pada tahun 2020 setelah USA itu, mampu menjawab berbagai kekhawatiran berbagai kalangan akan menjadi musababnya klaster penyebaran Covid-19. Hal ini terjadi berkat kerja sama semua pihak bersama masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan hajat demokrasi itu, sehingga menuai berbagai pujian dari berbagai kalangan dan dunia internasional.

“Yang lebih fenomenal tidak terjadi ledakan atau yang dikhawatirkan bom atom Covid-19, (bahkan) pada 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, angka (kasus positif) Covid-nya turun. Beberapa negara memberikan pujian kepada kita terhadap pelaksanaan Pilkada yang di tahun 2020 itu,” beber Mendagri.

Mendagri juga menyoroti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menurutnya, Bawaslu secara umum telah mampu melaksanakan tugas dengan sangat baik untuk mengawasi proses pelaksanaan Pilkada 2020 dengan tantangan yang tak ringan, namun dapat dilalui dengan baik.

“Khusus untuk Bawaslu sendiri, banyak peran-peran penting yang kami lihat pada saat 2020 lalu, ketegasan untuk mengambil sikap. Meskipun ada peraturan-peraturan baru karena ada protokol kesehatan yang dimasukkan dalam aturan KPU (PKPU), tapi teguran, sanksi administrasi yang diberikan itu memberikan efek, sehingga pelaksanaan Pilkada 2020 itu cukup baik,” ujar Mendagri.

Jika menilik ke belakang, Mendagri menilai, masalah independensi dan aspek politik keberadaan Bawaslu patut disyukuri. Karenanya, independensi melalui pengawasan pemilihan umum sebagai titik demokrasi memang perlu dijaga dan dirawat lewat kehadiran Bawaslu.

Ia juga menilai, Bawaslu melalui pengawasannya akan mampu menghadirkan pemilihan umum yang berkualitas seperti yang terjadi pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Eranasional.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi virus corona berhasil dilaksanakan secara serentak pada Rabu, 9 Desember 2020. Sebanyak 270 wilayah di Indonesia, yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota segera memiliki kepemimpinan baru.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada menandai komitmen pemerintah atas penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Covid19.

“Apresiasi sangat layak diberikan, Kemendagri sebagai presentasi pemerintah, juga KPU, Bawaslu, bahkan kelompok masyarajat sipil yang tidak sungkan mengkritik sepanjang proses persiapan semisal Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ini keberhasilan kolektif,” jelas Dedi kepada wartawan, Jumat (11/12/2020)

Selain itu, Dedi menyoroti tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, menurutnya partisipasi pemilih menjadi bukti jika kepercayaan publik pada pemerintah juga tinggi.

“Pemerintah juga berhasil membuktikan jika partisipasi pemilih di tengah pandemi cukup tinggi, ini menandai tingkat kepercayaan pada pemerintah yang juga tinggi, terutama terkait Pilkada. Partisipasi sendiri menjadi salah satu penanda kualitas pemilihan” Terang doktor diplomasi politik itu.

Dedi melanjutkan, tingkat keberhasilan pemerintah berbanding terbalik dengan Parpol yang dinilai gagal menjaga partisipasi peserta Pilkada, kondisi ini menurutnya perlu dievaluasi terkait pelaksanaan Pilkada dengan peserta tunggal, Parpol gagal menjadi penyuplai peserta.

“Memang disayangkan ketika pemerintah telah berupaya memfasilitasi Pilkada, tetapi peserta tidak tersuplai dengan maksimal, melawan kotak kosong harus di evaluasi, termasuk mempertimbangkan Pilkada asimetris jika tidak ada kompetisi dalam pemilihan” tutup Dedi. (Nur Cahyono)

Eranasional.com – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengakui pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman tharus melalui jalan “off road” karena menghadapi dua tantangan besar. Hal ini berbeda dengan yang dihadapi oleh Gibran Rakabuming Raka–Teguh Prakosa di Pilwakot Kota Surakarta, Jawa Tengah yang mudah memenangkan pertarungan.

Menurut Qodari, tantangan pertama Bobby harus berjuang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS pada 9 Desember 2020; Kedua, berhadapan dengan calon petahana yang lebih berpengalaman dalam politik.

Qodari menilai, Bobby berhasil mengatasi dua tantangan besar tersebut sebab mampu meraih kemenangan di Pilkada Kota Medan.

“Bobby boleh dibilang sangat berhasil karena mengatasi dua tantangan besar. Pertama, soal apatisme pemilih yang mana pada Pilkada kali ini tingkat partisipasinya meningkat dua kali lipat. Kedua, berhasil mengalahkan politisi senior,” kata Qodari, dalam keterangannya, Kamis, (10/12).

Menurut Qodari, selain berhasil mengatasi dua tantangan besar yang menjadikan pilkada Kota Medan jalan “off road” alias sulit, Bobby juga berhasil menang di daerah yang Jokowi kalah pada Pilres 2014 dan 2019.

“Ternyata, Bobby berhasil mengatasi bukan hanya 2 ya, tapi 3 tantangan besar karena berhasil menang di daerah yang Jokowi kalah,” ujar Qodari.

Diketahui, pada Pilpres 2014 di Kota Medan Jokowi mendapat 47,84% dari Prabowo yang menang di angka 52,16%. Sementara itu, pada Pilpres 2019 Jokowi juga mengalami kekalahan dengan 45,63% dan Prabowo meraih suara 54,37%.

“Dengan keunggulan Bobby di Medan setidaknya mampu mendobrak mitos kekalahan Jokowi.” kata Qodari.

Terbaru, hasil quick real count Indo Barometer pada Rabu (9/12/2020) hingga 20.00 WIB untuk Pilkada Kota Medan 2020 pasangan calon nomor urut 2, Bobby Nasution – Aulia Rachman masih unggul dengan perolehan 315.745 suara (54,76%) dan Akhyar Nasution – Salman Alfarisi memperoleh 260.825 (45,24%). Data masuk 75,74% TPS.

Melihat perkembangan data, Qodari memprediksi pasangan calon nomor urut 2 Bobby Nasution – Aulia Rahman dinyatakan unggul dari pasangan Akhyar Nasution – Salman Alfarisi.

“Dari update hitungan quick real count data masuk 75,74% tadi malam, diprediksi pasangan Bobby Nasution – Aulia Rahman tetap unggul di Pilkada Kota Medan,” Pungkas M. Qodari. (Nur Cahyono)

Eranasional.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan kepada masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang baik pada Pilkada serentak, Rabu (09/12/2020).

“Berikan pilihan saudara dalam memilih pemimpin yang baik,” katanya, dalam keterangan yang diterima Eranasional.com.

Mahfud mengatakan, pilihan masyarakat akan berdampak pada baik tidaknya daerah kedepan. “Gunakan hak pilih dengan baik,” tambahnya.

Pada pemilihan, Ia juga terus mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. “Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan ikuti prokes yg ditetapkan KPU,” lanjutnya. (Nur Cahyono)

Eranasional.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat pada 10 hari keenam kampanye 15 – 24 November 2020 ada kegiatan kampanye tatap muka sebanyak 18.025. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding 10 hari kelima 05 – 14 November 2020 sebanyak 17.738 kampanye.

Eranasional.com – Ketiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang akan mengikuti perhelatan Pilkada Sukabumi, mendapatkan nomor urut setelah mengikuti rapat pleno pengundian yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, bertempat di Samudra Beach Hotel Palabuhanratu, Kamis (24/9/2020).

Calon Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono yang berpasangan dengan Iman Adinugraha sebagai wakilnya, mendapatkan nomor urut 1. Menurut Adjo, angka 1 bermakna juara dan selaras dengan pemaknaan unggul. Hal itu sesuai dengan tagline paslon tersebut, yakni Sukabumi Unggul.

“Kami yakin dengan mendapatkan nomor urut 1 ini, identik dengan juara, identik dengan unggul. InsyaAllah kami akan memenangkan Pilkada Kabupaten Sukabumi nomor 1 juara. InsyaAllah AMAN juaranya. Adjo-Iman terpilih, Sukabumi Unggul Lahir Batin,” kata Adjo kepada media.

“Semoga Pilkada Kabupaten Sukabumi berjalan demokratis dan hasilnya berkualitas,” sambungnya.

Adjo mengungkapkan, ia ingin membangun dan melayani masyarakat, baik dalam hal fisik, mental, maupun spiritual.

“Lahir ya kita membangun fisiknya, batin pembangunan non-fisik atau pembangunan rohani. Kami membangun pelihara infrastruktur, jalan irigasi, sarana prasarana pendidikan, dan sarana prasarana kesehatan, termasuk pemekaran Sukabumi Utara,” ungkapnya.

Adjo menuturkan, ia dan Iman Adinugraha akan membangun Sukabumi sesuai dengan potensi yang ada. Adjo mengaku ingin mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran, meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Eranasional.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat terkait dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona (Covid-19) dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Salah satu isi maklumat adalah setiap anggota kepolisian bisa menindak pihak yang melanggar protokol corona.

Maklumat itu tertuang dalam Nomor: Mak/3/IX/2020 dan ditandatangani oleh Kapolri sendiri pada 21 September 2020 lalu dan memuat empat poin.

Dalam Maklumat, Kapolri Jenderal Idham Azis meminta keselamatan jiwa harus diutamakan oleh semua pihak di setiap tahapan Pilkada dengan berpedoman peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

Peserta Pilkada dilarang untuk membuat kerumunan berupa arak-arakan atau konvoi yang mengundang banyak massa.

“Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya,” tulis Idham dalam beleid Maklumat Kapolri pada poin kedua.

Selain itu, dalam poin lainnya Kapolri juga menegaskan bahwa pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Penyelenggara Pilkada 2020 juga wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Idham.

Kepal Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa penerbitan maklumat itu adalah bentuk evaluasi Polri selama tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sudah berjalan sejauh ini.

“Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai klaster Corona, pertama di kantor, kedua keluarga, ketiga pilkada. Tentunya adanya hal tersebut, Polri mengeluarkan Maklumat,” kata Irjen Argo Yuwono. (humas)