Jakarta- DPP Partai Golkar yakin bisa mengusung Ketua Umum-nya Airlangga Hartarto di Pilpres 2024 lantaran cuma butuh berkoalisi dengan satu partai politik. PPP pun mendukung dengan syarat Suharso Monoarfa jadi pendamping.

“Pertanyaan selanjutnya adalah apakah partai Golkar memungkinkan untuk bisa mencalonkan di dalam pilpres dan pileg? Sangat mungkin untuk berangkat dengan tiket partai,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, dalam sebuah diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (14/10).

“Partai Golkar sendiri hanya butuh satu partai untuk bisa mencalonkan Airlangga,” imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa posisi Partai Golkar dalam Pilpres 2024 adalah jels mendukung Airlangga berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional 2019.

Keputusan tersebut, kata Ace, ditegaskan kembali di dalam Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional 2021 pada Maret.

“Alangkah lebih baiknya jika memang ada kader-kader yang terbaik yang ditonjolkan atau di calonkan oleh partai politik tersebut, supaya dapat menduduki posisi posisi strategis dalam kepemimpinan baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah,”

“Konteks Pilpres 2024 nanti kami memang sudah dari sejak awal dalam posisi untuk mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden tersebut,” ujar Ace.

Terlebih, ia menyampaikan tingkat keterkenalan atau popularitas Airlangga semakin meningkat saat ini serta ketiadaan petahana pada 2024.

“Kami sangat optimis bahwa dalam tiga tahun ke depan, apalagi kalau misalnya konfigurasinya semakin mengerucut kepada maksimal tiga pasangan, tentu kami sangat optimistik. Apalagi dalam pilpres 2024 nanti tidak ada incumbent,” ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan pihaknya terbuka untuk menduetkan Ketua Umum Suharso Monoarfa dengan sejumlah tokoh, termasuk Airlangga Hartarto.

“Bagi PPP berkoalisi dengan Golkar terbuka saja, bahkan kemarin sempat ada wacana Airlangga Hartarto dengan Suharso Monoarfa, Ketum Golkar dengan Ketum PPP,” ujarnya.

“Ya bisa saja, sebab syarat koalisi kursi memenuhi dan syarat konfigurasi nasionalis-Islam sudah terpenuhi dan Jawa luar Jawa sudah terpenuhi, itu salah satu opsi,” tambah dia.

Pihaknya juga terbuka untuk menyandingkan Suharso dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Misalkan ada yang dari Gerindra mau mengajukan Prabowo Subianto dan disandingkan dengan Suharso Monoarfa, ya bisa saja, tetapi sampai hari ini belum terlaksana mengenai poros-poros tersebut,” ucapnya.

Di sisi lain, Awiek menyampaikan PPP berharap Pilpres 2024 akan menghadirkan tiga poros, yakni poros PDIP, poros Golkar, serta poros partai politik lain yang pembentukannya tergantung pada posisi politik PPP.

Poros partai politik lain atau poros ketiga di Pilpres 2024 nantinya bisa diisi oleh tiga partai politik seperti Partai NasDem, PAN, serta PPP.

“Dengan ketentuan 20 persen kursi dan 25 persen suara itu berpotensi menjadi tiga poros. Kalau di beberapa media menyebutkan adalah satu poros PDIP, poros Golkar, dan satu lagi poros lainnya. Di poros yang lain itu tergantung PPP juga, apakah PPP tertarik dengan poros ketiga misalkan Nasdem, PAN, PPP itu sudah 21 persen,” ujarnya.

Diketahui, salah satu syarat pengusungan calon presiden-calon wakil presiden adalah partai atau gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Partai Golkar pada Pileg 2019 memperoleh 12,31 persen suara nasional dan 85 kursi di DPR (14,78 persen kursi). PPP sendiri memiliki 19 kursi di DPR (3,3 persen kursi) dan 4,52 persen suara nasional.

Dari hasil pileg itu, cuma PDIP yang bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres lantaran mendapat 22,26 persen kursi di DPR (128 anggota) dan 19,33 persen suara sah nasional.

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 15-21 September 2021, tingkat elektabilitas Airlangga hanya 0,3 persen.

Sementara itu, di posisi teratas terdapt nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1 persen, kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 15,8 persen, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,1 persen.

Jakarta- Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melaporkan bahwa kita bersimulasi dengan 4 (empat) tanggal Pemilihan Umum atau Pemungutan Suara, Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang dimulai pada tanggal 24 April, 15 Mei, 8 atau 6 Mei.

“Sesudah disimulasikan berbagai hal yang terkait misalnya supaya bisa memperpendek kegiatan-kegiatan Pemilu agar efisien waktu maupun uangnya masa kampanye diperpendek, jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan Presiden tidak terlalu lama. Kalau terpilih sudah diantisipasi apabila ada peradilan atau sengketa di MK,” ujar Mahfud saat keterangan pers melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam, Senin (27/9).

Perlu diketahui, lanjut kata Mahfud, memperhitungankan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional, maka kemudian pilihan pemerintah adalah pada tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober dan tidak bisa dimundurkan lagi karena tahapannya harus ditentukan tanggalnya itu sudah keputusannya tadi.

“Jika pilihannya jatuh pada tanggal 15 Mei maka partai politik baru sudah mulai mempersiapkan diri yang akan diteliti persyaratannya, kalau masih ada yang menginginkan mendirikan partai baru itu masih terbuka kemungkinan sampai awal Mei kalau memang mau ikut Pemilu,” bebernya

Apabila, lanjut Menko Polhukam berujar, mendirikan partai baru sesudah itu berartikan kurang dari setengah tahun dilarang oleh undang-undang, kalau kurang dari dua setengah tahun itu dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang jadwal itu resminya ditetapkan oleh KPU, tapi setelah mendengar usulan-usulan dari pemerintah dan DPR.

Lebih jauh dikatakan Menko Polhukam mengenai usulan dari KPU sendiri itu pada tanggal 21 Febuari terlalu panjang ke belakang dan ke depan.

Ia mengatakan dalam arti panjang ke belakang itu adalah tahapan pemilu itu 20 bulan, jadi kalau mulai Febuari berarti sudah dimulai tahun ini 20 bulannya. Dan kedepannya akan menjadi panjang dari Febuari ke bulan Oktober lama sekali pelantikan Presiden.

“Sehingga yang tepat itu sebenarnya adalah pada tanggal 15 Mei itu sangat rasional menurut pemerintah. Tapi nanti kita dengarkan dari KPU dan DPR seperti apa, dan juga penetapan tersebut baik KPU, DPR akan sama dengan pemerintahan karena kita menghitung hari mundur dan maju,” pungkasnya