Ia pun mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kita sudah dua tahun capek untuk berbicara politik, sudahlah kita selesaikan ini. Kita menerima apa yang telah, kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat kepada pak Prabowo-Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini,” kata JK kepada wartawan di Fisip UI, Depok, Kamis 25 April 2024.

Dia pun menitipkan pesan perdamaian perihal masalah yang akan datang melanda dunia maupun Indonesia ke depan.

Sebab, Ia menilai masalah ekonomi menyangkut kebutuhan seluruh rakyat.

“Selama dua tahun ini kita mengalami perdebatan politik, masalah yang akan datang ini masalah ekonomi, tidak mudah, dan itu menyangkut seluruh rakyat,” ucapnya.

JK mengajak seluruh unsur bersatu menangani dan mengatasi permasalahan ekonomi.

Menurutnya kalau politik hanya segelintir elit partai saja yang terdampak.

Sedangkan masalah ekonomi semua akan terdampak. Oleh karenanya perlu bersatu baik unsur pemerintah hingga pengusaha.

“Karena itu mari kita bersatu menangani ini. karena politik mungkin untuk elite saja, kalau ekonomi semua kena, karena itu kita harus bersatu, dengan pemerintah, kita dukung,”tegas mantan Cawapres dua periode itu. []

Ganjar membeberkan alasan dirinya tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Rabu 24 April 2024.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut mengaku baru mengetahui ada undangan untuk menghadiri acara itu 30 menit sebelumnya.

Mahfud pun mengaku menyesal tidak dapat menghadiri acara penetapan tersebut.

“Banyak yang bertanya, ‘Kok Pak Mahfud tidak hadir?’ Saya menyesal tidak bisa hadir karena saya juga baru mengetahui setengah jam sebelum acara, lewat telepon,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu, dikutip dari Kompas TV.

Karena sudah mepet, ia pun mengaku tidak bisa mengejar waktu untuk menghadiri acara tersebut.

“Waktunya tidak mengejar, jadi tidak tau ada undangan,” tuturnya.

Kendati tak dapat hadir, Mahfud tetap menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden-Wapres terpilih untuk periode 2024-2029.

Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak ada lembaga peradilan lain bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan para pemohon terkait sengketa Pilpres 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, setelah MK mengeluarkan putusan tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Hal tersebut dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat.

Idham juga menyoroti pertimbangan hukum dari majelis hakim MK yang menyatakan proses yang dilakukan KPU sudah sesuai konstitusi.

“Karena telah melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan KPU dinilai telah melaksanakan prinsip dan asas pemilu yaitu jujur dan adil,” ujar Idham, Selasa 23 April 2024 dikutip dari Kompas TV.

Adapun dalam gugatan ke MK, baik Anies-Muhaimin meminta digelar pemungutan suara ulang.

Gugatan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud meminta pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Anies-Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif, yakni diskualifikasi hanya untuk Gibran.

Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam PKPU itu, syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun.

Hal ini lah yang menjadi salah satu pokok gugatan PDI-P ke PTUN Jakarta, meski MK menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan KPU RI dalam hal menerima pencalonan Gibran.

“KPU dinilai majelis hakim MK telah memberikan kepastian hak politik warga negara dengan melaksanakan putusan MK (nomor 90) tersebut pada masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu Serentak 2024,” ujar Idham.

Idham menambahkan, sesuai jadwal dan tahapan Pilpres 2024, kini tinggal 2 tahapan tersisa yang akan dilaksanakan, yaitu penetapan Prabowo-Gibran sebagai calon terpilih pada Rabu 24 April 2024 dan pelantikan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. []

KPU sudah layangkan undangan kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadiri penetapan pemenang Pilpres 2024 pada Rabu (24/4/2024).

KPU akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.

“Kita belum dapat konfirmasi yang jelas kita undang semua baik paslon 1 2 3. Yang jelas kami undang,” kata Anggota KPU RI August Mellaz di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa 23 April 2024.

Namun, ia tak bisa memastikan apakah Anies dan Ganjar akan menghadiri kegiatan tersebut atau tidak.

“Yang jelas kita undang,” ujarnya.

Pengumuman pemenang Pemilu akan dilaksanakan pada Rabu 24 April 2024 pada pukul 10.00 WIB.

“Kalau durasi waktunya itu tidak terlalu ketat, yang jelas ada prosedur-prosedur yang kami lakukan. Besok itu pembacaan penetapan itu, mulai pukul 10.00 WIB,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo dan Gibran akan menghadiri penetapan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu 24 April 2024.

Hal itu dikatakan oleh Juru bicara (jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Senin 22 April 2024.

“Iya pak Prabowo akan datang langsung, diundang oleh KPU untuk menerima keputusan resmi terkait penetapan beliau sebagai presiden terpilih. Iya pasti, pasti hadir bersama Gibran,” kata Dahnil.

Dahnil menyebut, Prabowo akan menyampaikan pernyataan resmi terkait putusan sengketa Pilpres 2024 pada Rabu nanti.

“Yang jelas, Pak Prabowo baru menyampaikan statement resmi di hari Rabu,” ujarnya. []

Pertemuan itu rencananya membahas putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Hukum pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fachri Bachmid melalui keterangan tertulis, Selasa.

“Sesuai jadwal hari ini, tim hukum Prabowo-Gibran secara lengkap dipimpin oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Tim bertemu Prabowo,” jelasnya dikutip dari Kompas TV.

“Selain melaporkan hasil persidangan MK kepada Prabowo selaku prinsipal atau pemberi kuasa, sekaligus bersilaturahmi bersama Presiden Terpilih 2024-2029,” sambung Fachri.

Nantinya saat bertemu Prabowo, Tim Hukum akan mengengar arahan selanjutnya dari Prabowo.

Sementara, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, membenarkan pertemuan tersebut akan berlangsung pada malam hari.

“Iya betul, malam nanti,” kata Dahnil, Selasa 23 April 2024.

Sebelumnya diberitakan, MK memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Putusan itu dibacakan pada sidang yang berlangsung Senin kemarin.

Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe atau intervensi Presiden Joko Widodo, serta pelanggaran prosedur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.

Rencananya, KPU bakal menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024. []

Ia memastikan bakal menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Gibran sempat menyinggung pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Raya periode 1997-2007 Tony Blair saat di Jakarta, Minggu lalu.

Kata Gibran, pertemuan tersebut membahas mengenai artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Gibran sempat menyampaikan ke Tony Blair, akan ada investasi AI di Solo.

“Sekali lagi sekarang semua orang bahas AI. Saya kemarin sampaikan di Solo akan ada investasi untuk AI. Beliau sangat senang,” ujar Gibran, dikutip dari Antara.

Gibran menambahkan Tony Blair cukup sering melakukan kunjungan ke Indonesia.

Bahkan dalam setahun bisa tiga hingga empat kali berkunjung ke Indonesia.

“Bukan cuma ke Jakarta, beliau muter dan punya tim di Tony Blair institut. Di sana anak-anak muda semua dan sangat concern soal AI,” ujarnya.

Gibran memastikan akan ada pertemuan lanjutan yang dilakukan keduanya.

“Beliau akan kembali ke Indonesia untuk follow up pembicaraan kemarin,” ujarnya.

Menurut Gibran banyaknya pihak yang melirik Solo sebagai kota untuk investasi merupakan hasil kerja keras semua pihak.

“Ini kerja keras semua dinas, warganya. Bukan hanya investasi tapi juga pariwisata, dan lain-lain. Kalau nggak ada dukungan warga, keramahtamahan warga, keterbukaan warga, masalah toleransi nggak mungkin bisa dititik ini,” ujar Gibran. []

Putusan tersebut dibacakan Ketua hakim MK Suhartoyo di Gedung MK, Senin 22 April 2024.

“Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo.

Suhartoyo juga menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait.

“Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya,” jelasnya.

Hakim MK menilai adanya sanksi yang diberikan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) kepada komisioner KPU, tidak dapat dijadikan alasan bagi MK untuk membatalkan penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

MK juga menilai putusan MKMK tidak bisa serta merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden-wakil presiden.

Tak hanya itu, dalam pertimbangannya, MK juga tidak menemukan hubungan antara penyaluran bantuan sosial (Bansos) dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. []

Capres terpilih Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk menyaksikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di rumah ataupun di kantor saja.

Langkah ini dilakukan agar tidak ada pergerakan massa ke gedung MK atau di tempat-tempat lain saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024.

Menurut Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Prabowo sudah meminta agar tidak mengelar aksi dalam bentuk apa pun di MK dan di tempat-tempat lain.

Pesan tersebut juga berlaku saat MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024.

Prabowo menyarankan relawan, pendukung hingga pemilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyaksikan pembacaan putusan MK di rumah, kantor atau menggelar nonton bareng (nobar).

“Kami mengimbau agar pendukung dan pemilih Prabowo Gibran tetap tenang untuk menyaksikan pembacaan putusan di rumah masing-masing atau di kantor atau acara-acara Nobar tanpa harus melakukan aksi baik di MK mau pun di tempat lain,” ujar Dasco di Sekber Pemenangan Prabowo-Gibran.

Dasco menambahkan, saat pembacaan putusan TKN Prabowo-Gibran juga tidak mengadakan acara khusus.

Adapun acara Nobar hanya dilakukan secara sederhana oleh pengurus TKN dan tidak mengundang massa.

Prabowo, sambung Dasco, mempercayakan hakim konstitusi dapat memutus perkara perselisihan hasil Pilpres dengan sebaik-baiknya tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

“Pesan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk tanggal 22 April 2024 nanti kita sama-sama tahu MK akan mengucapkan putusan sidang sengketa pilpres. Diminta kepada para pendukung dan pemilih untuk tidak turun mengadakan aksi-aksi, baik di MK maupun di tempat-tempat lain,” ujar Dasco.

“Semoga Allah melindungi kita semua. Dan semoga para pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran dalam keadaan sehat-sehat semua,” pungkasnya. []

Menurut BEM FH Undip, banyak kecacatan dalam proses pemilu 2024 yang perlu dibenahi.

Kata Sofa, pihaknya telah menyerahkan amicus curiae kepada MK pada Selasa 16 April 2024 berbarengan dengan sejumlah kampus lainnya.

“Sudah kita serahkan ke MK,” ujarnya dikutip dari Kompas TV, Kamis 18 April 2024.

BEM FH Undip, menilai banyak terjadi kecurangan dalam proses Pilpres 2024, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga ketidaknetralan pejabat publik.

“Kita menilai bahwa proses pemilu ini banyak kecacatan yang harus dibenahi,” kata Sofa.

Ia berharap isi dari amicus curiae yang diajukan akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Ia mengatakan amicus curiae yang diserahkan kepada MK berisi permasalahan-permasalahan pemilu yang diperoleh dari kajian bersama.

“Isi amicus curiae akan menjadi pertimbangan hakim,” ungkapnya.

Kuasa Hukum KPU RI Hifdzil Alim membacakan jawaban atas gugatan kubu Anies-Muhaimin dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilu di MK.

Hifdzil menjelaskan, dalil pemohon yakni Tim Hukum Anies-Muhaimin terkait perselisihan hasil Pilpres 2024, tidak berdasar.

Sebab, permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan hasil Pilpres 2024.

Akan tetapi pemohon mendalilkan dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil sebagaimana tertera dalam halaman 22 sampai 93 permohonan pemohon.

Kemudian mendalilkan pelanggaran prosedur pada halaman 93 sampai 98.

Pemohon hanya membuat memasukkan rekapitulasi suara Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU tanpa menyandingkan hasil perolehan suara menurut pemohon.

Materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil Pemilu yang dapat diperiksa dan diputus MK.

Kali ini tudingan datang dari calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD.

Kata Mahfud, dia mengaku mengetahui bahwa pasti selalu ada yang datang ke hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendorong permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ditolak.

Peryataan Mahfud tersebut disampaikan saat menghadiri sidang perdana PHPU Presiden 2024 di Gedung MK, Rabu 27 Maret 2024..

“Kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini, pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak,” kata Mahfud.

“Dan pasti ada juga yang datang dan meminta agar MK mengabulkannya,” sambungnya.

Dia mengatakan, yang datang dan mendorong tersebut tidak selalu berupa orang atau institusi, melainkan bisikan dalam hati nurani para hakim.

“Yaitu bisikan yang selalu terjadi antara amarah dan muthmainnah,” jelas kata Mahfud.

Kata dia, selama karirnya sebagai pengacara inilah gugatan yang tidak jelas dan paling mengambang.

“Yang digugat apa, yang dibahas Bansos. 90 persen isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos,”ujar Hotman usai sidang, Rabu 27 Maret 2024.

Kata dia, gugatan itu cukup dijawab dengan satu kalimat.

“Bansos itu adalah sah, sesuai dengan peraturan. MK tidak punya kewenangan menilai Bansos,”tegas Hotman.

Dia menambahkan, permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab satu paragraf saja. karena yang lainnya hanya ocehan-ocehan tidak jelas.

“Bansos itu kalau tidak disalurkan bisa digugat. KPK sudah turun untuk menyelidikinya kenapa Bansos tidak dibagi,”tegasnya. []

Kata dia, Presiden Jokowi terlibat langsung dalam Pilpres 2014, 2019 dan 2024.

Menurut penjelasannya, berdasarkan sejumlah survei, pada 2023 atau sebelum menggandeng Gibran Rakabuming Raka, elektabilitas Prabowo hanya berkisar diangka 24,6 persen.

Namun saat dipasangkan dengan putra sulung Jokowi tersebut, elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran naik di atas 30 persen dan melejit sampai 51,8 pada Februari 2024 sebelum pemungutan suara.

“Dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34 persen hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung dari Okteober 2023-Februari 2024,” ujarnya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, Rabu 27 Maret 2024.

“Ini sesuatu yang sangat luar biasa menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat,” sambungnya.

Ia pun menyebut, lonjakan suara Prabowo-Gibran tak lepas dari adanya pelanggaran berupa keterlibatan lembaga kepresidenan.

Hal itu disampaikan Anies dalam sidang pendahuluan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi, Rabu 27 Maret 2024.

Anies menyebut kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokras, bulan lalu, yaitu pemilihan umum, yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi, tak seotomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan,” tegas Anies.

“Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman harus konisten dengan prinip-prinsip kebebasan, kejujuran,keadilan, dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas,”sambungnya.

Prinsip-prinsip ini, kata Anies, bukan sekadar ada di teks tapi merupakan pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan menjaga sistem demokrasi yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

Kata Anies, Pemilu yang jujur merupakan pilar yang memberikan legitimasi kuat pada peerintahan yang terpilih, yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat pondasi institusi pemerintahan.

“Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas dari pemerintah terpilih akan diragukan. Lebih jauh lagi, pemilihan yang dijalankan secara bebas, jujur dan adil adalah pengakuan hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri,” bebernya.

Dimana dalam gugatannya perolehan suara pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran nol di seluruh provinsi dan luar negeri.

Gibran mengaku tidak mengerti isi dari gugatan tersebut.

Dia merasa hal itu sangat janggal mengingat seluruh tahapan dalam rekapitulasi dilakukan dari tingkat kecamatan hingga nasional.

“Cuma nol? Maksudnya gimana itu?” ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa 26 Maret 2024, dikutip dari Kompas TV.

Gibran menilai isi gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 yang dilayangkan tim hukum Ganjar-Mahfud itu seolah meremehkan KPU.

Ia berharap isi gugatan tersebut hanya sebuah candaan.

“Saya enggak ngerti maksudnya apa itu cuma nol. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya,” ujar Gibran, dikutip dari KompasTV.