Ratusan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) berpartisipasi dalam simulasi pemilihan yang digelar di Aula Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada Minggu, 17 November 2024.

Simulasi dilakukan sama seperti proses pilkada sesungguhnya. Bahkan, panitia tempat pemungutan suara (TPS), menggunakan seragam baju kemeja putih.

Mulai tata cara pencoblosan membedakan kertas suara Wali Kota dan wakil Wali Kota Pekalongan, Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah, pelipatan, memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah mencoblos.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan bahwa, surat suara yang digunakan saat simulasi sudah dimodifikasi dengan gambar bunga dan makanan sebagai pengganti gambar calon yang biasa digunakan dalam pemilu.

“Kegiatan simulasi ini merupakan bentuk edukasi kepada calon pemilih untuk lebih memahami alur dan estimasi waktu proses pemungutan suara,” kata Fajar.

Ia menambahkan, untuk mekanisme dalam pelaksanaan Pilkada serentak dengan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu tidak jauh berbeda, hanya perbedaan terletak pada jumlah surat suaranya saja yang lebih sedikit yaitu hanya 2 jenis surat  suara untuk surat suara Pilgub dan Pilwalkot.

“Pemilihan tempat simulasi kita rotasi, kali ini menunjuk di salah satu lokasi di Kecamatan Pekalongan Timur. Dan di lokasi simulasi ini nantinya akan digunakan sebagai TPS 07 Kelurahan Kalibaros dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 528 orang,” lanjutnya.

Fajar juga meminta kepada petugas yang bertindak sebagai panitia pemungutan suara (PPS) untuk mencatat waktu yang digunakan bagi pemilih yang  berusia remaja (pemilih pemula), lanjut usia (lansia), pemilih umum, maupun penyandang disabilitas.

“Jadi, ada aturan baru pada PKPU Nomor 17 terkait dengan pungut dan hitung surat suara. Sebelumnya, surat suara dianggap tidak sah, salah satu cirinya adalah tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” katanya.

Namun, apabila ditemukan pada saat penghitungan, bisa dilakukan penandatanganan ulang untuk mengurangi jumlah surat suara tidak sah.

“Nanti akan kami cek apakah alfa atau kelupaan, karena kami khawatir juga barangkali ada surat suara dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan calon pemilih kondusif dan tidak melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Lanjut Fajar menambahkan, untuk estimasi waktu simulasi ini juga dibuat mirip dengan waktu hari H pencoblosan dan penghitungan surat suara.

“Waktu selesai simulasi pemungutan suara ini sama seperti pelaksanaan hari H yaitu pukul 13.00 WIB, kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara,” katanya.

Namun, pada kesempatan ini, pihaknya hanya melakukan sampai simulasi penghitungan surat suara untuk Pilgub saja. Nanti tinggal waktunya dikali 2 untuk mengestimasi waktu penghitungan surat suara.

Salah satu calon pemilih pemula, Salwa Salsabila yang ikut dalam pelaksanaan simulasi tersebut mengaku belum memiliki kandidat yang akan dipilihnya pada Pilkada 2024.

Kendati demikian, ia senang bisa turut dilibatkan dalam simulasi ini untuk menambah wawasannya saat akan melakukan pencoblosan pada 27 November 2024.

“Senang sih meski tadi sempat mengira susah, rupanya gampang dan cepat. Tadi juga rada grogi karena baru pertama kali mencoblos,” pungkasnya. (em-aha)

Keputusan ini diambil setelah melakukan kajian secara mendalam, dan dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan tertentu.

“Kita belum menemukan bukti adanya output menguntungkan atau merugikan. Kalau tindakannya sudah ada, dengan rapat secara tertutup. Tapi tidak ditemukan adanya tindakan yang menguntungkan atau merugikan,” beber Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui awak media, Senin siang, 11 November 2024.

Terkait adanya foto bersama antara Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin dengan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Muhtarom dan Makmur Sofyan Mustofa (Utama), ungkap Miftahuddin, juga dilakukan analisa dan tidak ditemukan atau mengandung unsur kampanye.

Dimana, Plt Wali Kota Pekalongan sebagai terlapor dalam pose foto dimaksud, tidak menunjukkan gestur ataupun simbol tertentu.

Bahkan, kata Miftahuddin, dalam pembahasan pada saat rapat Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan tidak terjadi dissenting opinion (perbedaan pendapat).

“Memang ada perdebatan, tetapi itu lebih menunjukan kualitas dari hasil kajian pada saat rapat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan. Untuk hasil ini sifatnya final, dan sudah kami kirimkan ke pelapor maupun terlapor ” katanya.

Ia menambahkan, dugaan pelanggaran itu muncul berawal adanya permohonan audiensi dari Paslon Utama kepada Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin.

Saat audiensi yang berlangsung di Kompleks Kantor Setda Kota Pekalongan, paslon Utama meminta agar Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin dan ASN di lingkungan Pemkot Pekalongan benar-benar netral dalam Pilwalkot Pekalongan 2024. Bahkan dalam audiensi tersebut tidak ditemukan adanya unsur meminta dukungan.

”Dalam klarifikasinya, Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin menerima permintaan audiensi karena merasa sebagai pejabat yang mengayomi semua pihak. Bahkan, jika pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Aaf dan Balgis Dian (Adjib) memohon hal yang sama, Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin akan melayaninya,” kata dia.

Disinggung, apakah hasil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan tersebut juga salah satunya mempertimbangkan faktor kondusifitas maupun untuk menjaga marwah terlapor sebagai kepala daerah. Miftahuddin menampik alasan dimaksud.

Ditegaskannya, keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan diambil melainkan karena murni alasan aturan maupun regulasi yang ada. Dirinya menyebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam bekerja tidak bisa diintervensi dari pihak manapun.

”Hingga sekarang, pihak pelapor menerima hasil keputusan ini. Kami juga sudah melampirkan berita acara (BA)-nya secara lengkap, unsur apa yang terpenuhi, kemudian unsur apa yang tidak. Semuanya lengkap dan jelas,” papar dia.

Miftahuddin menjelaskan rangkaian proses yang berlangsung sejak adanya laporan pada 29 Oktober 2024, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, kemduain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan membuat kajian awal dugaan pelanggaran.

Untuk menentukan keterpenuhan syarat formal dan syarat material, serta untuk menentukan pasal yang dilanggar. Dari hasil kajian awal diketahui bahwa laporan dari pelapor belum lengkap, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan meminta pelapor untuk memperbaiki laporannya dalam waktu dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan.

Kemudian dilakukan perbaikan oleh pelapor dengan menyampaikan bukti–bukti dan diregister Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan pada 3 November 2024 dengan Nomor : 001/Reg/LP/PW/14.03/XII/2024.

Berikutnya, dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan pada 4 November 2024 untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan saksi-saksi dan membuat kajian dugaan pelanggaran.

Selanjutnya hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan pada 8 November 2024.

Adapun hasil pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan, dimana laporan 001/Reg/LP/PW/14.03/XII/2024 tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan. (em-aha)

Debat dengan tema “Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Teknologi”, digelar di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Sabtu malam, 26 Oktober 2024.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan debat pertama yang baru saja usai itu berjalan kondusif dan sesuai dengan aturan. Para pasangan calon (Paslon) beserta masing-masing pendukungnya pun juga mentaati aturan yang sudah ditentukan oleh pihak panitia.

“Alhamdulillah debat terbuka secara perdana ini berjalan lancar. Kami mengapresiasi kedewasaan dari para Paslon beserta tim kampanyenya,” kata Fajar.

Menurutnya, meski berjalan lancar dan kondusif, KPU akan tetap mengevaluasi pelaksanaan debat pertama dengan harapan pada pelaksanaan debat putaran kedua yang dijadwalkan digelar pada 8 November 2024 bisa berjalan lebih baik dan maksimal.

“Pada debat ini, peran panelis hanya merumuskan pertanyaan yang lebih berfokus pada studi kasus, sehingga diharapkan masing-masing paslon bisa memberikan jawaban yang konkret terhadap studi kasus yang disampaikan,” ucapnya.

Hingga debat berakhir, ia mengaku tidak ditemukan pelanggaran seperti adanya isu sara dan sebagainya dari masing-masing paslon debat perdana ini.

Dalam debat ini, kedua paslon saling menyampaikan ide-ide visioner mereka, demi menarik simpatisan dan masyarakat Kota Pekalongan selaku calon pemilih.

“Harapannya, lewat debat ini, KPU bisa membuktikan salah satu perannya untuk melakukan pendidikan pemilih. Sehingga, pemilih bisa teredukasi, mendapatkan gambaran informasi tentang calon kepala daerah yang nanti akan mereka milih pada Rabu, 27 November 2024,” harapnya.

Diketahui, debat publik pertama yang digelar KPU Kota Pekalongan ini disiarkan KPU melalui live streaming, sehingga masyarakat yang tidak bisa melihat langsung di lokasi debat, bisa menyaksikannya melalui tayangan online.

Pada debat ini, juga menjadi momen penting bagi kedua paslon untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat yang akan memilihnya saat pencoblosan. Salah satunya paslon nomor urut 1, Muhtarom-Makmur Sofyan Mustofa (Utama).

“Visi dan misi kami adalah melayani umat, membangun Kota Pekalongan lebih baik dan makmur. Kenapa melayani, karena kami berbasis melayani (khoodim), sehingga khidmat kami perluas untuk masyarakat Kota Pekalongan,” kata Ji Tarom, sapaan akrab Muhtarom saat ditemui usai debat.

Ia mengaku bersyukur pelaksanaan debat pertama berjalan lancar dan sesuai harapan, dimana tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Hal ini terwujud dari komitmen bersama antar kedua paslon dan masing-masing pendukungnya dari awal, saat, hingga berakhirnya debat.

“Alhamdulillah, kami cukup puas dengan penampilan kami di debat pertama ini,” katanya.

Sementara itu, paslon nomor urut 2, A Afzan Arslan Djunaid-Balgis Diab (Ajib) menerangkan, dalam debat kali ini, pihaknya menyampaikan visi, misi, dan rencana program-program kerja, serta prestasi Kota Pekalongan yang sudah diraih berlandaskan pada data-data di lapangan.

“Data ini menurut saya menjadi penting, karena dari data menjadi pedoman apa yang akan diprogramkan dan sudah diraih, termasuk penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, penanganan banjir dan rob,” kata Aaf, sapaan akrab A Afzan Arslan Djunaid.

Termasuk pembangunan Pasar Banjarsari, lanjut dia, peningkatan literasi masyarakat, reformasi birokrasi, dan sebagainya.

“Masyarakat yang akan menilai, kami optimis dan puas dengan penampilan debat kali ini di angka 8 sampai 9, karena tidak ada manusia yang sempurna,” pungkas Aaf.

Diketahui, pada debat pertama, KPU menghadirkan 5 orang panelis yakni Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Mokhamad Arifin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan, Mahirun.

Paminto Agung Christianto, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Widya Pratama Pekalongan, Achmad Muchsin, Dosen Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Maghfiroh, Ketua Program Studi Kriya Batik, Fakultas Teknik Universitas Pekalongan. (em-aha)

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui di Hotel Santika usai kegiatan mengatakan, regulasi yang ada yaitu UU Pilkada, PKPU dan Perwal, sehingga diperlukan pemahaman bersama dan pencegahan pelanggaran pemilu.

“Kerawanan yang sering terjadi saat Pilkada di Kota Pekalongan, yaitu konflik antar peserta atau sengketa, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Ketua Bawaslu, Selasa, 24 September 2024.

Lanjut Miftah, serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang keliru, seperti baliho yang saling menutupi calon peserta Pilkada yang bisa menyebabkan perseteruan antar kubu.

“Kami berharap, regulasi yang ada bisa dipahami bersama. Para stakeholder bisa menyampaikan dan menginstruksikan semuan jajarannya, supaya bisa mengacu dan mematuhi regulasi tahapan kampanye,” ujarnya.

Pada kesempatan kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan terkait netralitas ASN.

“BKPSDM sebagai pemangku kebijakan ASN memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN selama pemilu berlangsung,” kata Miftah.

Ia menambahkan, setelah penandatanganan, pihaknya langsung mengadakan rapat internal dengan BKPSDM. Koordinasi ini penting, karena Bawaslu telah mengidentifikasi potensi pelanggaran netralitas ASN yang mungkin terjadi selama tahapan kampanye.

Turut hadir pada kegiatan rakor teresebut diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, TNI, OPD terkait, dan naradamping pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. (em-aha)

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda dan disaksikan oleh jajaran Forkopimda Kota Pekalongan, serta Bawaslu Kota Pekalongan pada Senin siang, 23 September 2024.

Fajar mengaku bersyukur, meski banyaknya pendukung dan simpatisan yang ikut mengantar masing-masing paslon untuk hadir ke KPU secara langsung. Namun, proses pengundian nomor urut Paslon Pilkada Kota Pekalongan tahun 2024 berjalan lancar dan kondusif.

“Alhamdulillah, kegiatan pengundian nomor urut paslon untuk Pilkada Kota Pekalongan tahun 2024 berjalan lancar. Hasilnya, paslon Muhtarom-Mustofa mendapatkan nomor urut 1 dan paslon Aaf-Balgis mendapatkan nomor urut 2,” terang Fajar saat konferensi pers dengan awak media.

Fajar berharap untuk masing-masing paslon agar bersabar dan menahan diri, mengingat tahapan kampanye baru dimulai pada 25 September sampai dengan 23 November 2024.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan juga deklarasi Pilkada Damai agar semua peserta pemilu dan seluruh elemen masyarakat bisa tetap menjaga kondusifitas wilayah Kota Pekalongan untuk terciptanya pilkada yang damai.

Selain itu, masing-masing paslon juga diberikan 6 orang pengawal pribadi (walpri) dari personel kepolisian Polres Pekalongan Kota.

“Silahkan berkompetisi, yang terpenting harus jaga kondusifitas dan menjunjung tinggi nilai dan norma negara kita tercinta,” tegasnya.

Ditemui usai kegiatan, calon Wali Kota Pekalongan nomor urut 1 Muhtarom mengaku bersyukur, pengundian nomer urut yang dipilihnya sesuai harapannya. Nomer satu dimaknai sesuai dengan slogannya ‘Utama’.

“Kami mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat dan bergotong royong dalam membangun Kota Pekalongan yang lebih baik lagi. Utama itu nomer Satu. Kami optimis bisa memenangkan Pilkada Kota Pekalongan tahun ini,” ujar Ji Tarom, sapaan akrab Ketua PCNU tersebut.

Sementara calon wali kota Pekalongan nomor urut 2, HA Afzan Arslan Djunaid atau yang kerap dipanggil Aaf mengatakan, nomor urut tidak terlalu signifikan tinggal bagaimana nomor tersebut dimaknai.

“Kami maknai nomer 2 adalah dua periode, karena perjuangan kami belum selesai. Seperti penanganan banjir rob, teman-teman lihat sendiri banjir rob sudah berkurang signifikan dengan beroperasinya rumah pompa yang berjalan normal membuat air lebih cepat surut,” jelasnya.

Aaf juga menerangkan sejumlah capaian yang sudah diraih di bawah pemerintahannya. Seperti, pembangunan pasar Banjarsari juga yang sudah dilakukan, dari bidang kesehatan 98% masyarakat tercover UHC dan dibiayai pemerintah.

Di bidang pendidikan sudah ada beasiswa, dan Kota Pekalongan menjadi kota pertama menerapkan merdeka belajar serta guru penggerak. Reformasi dan Birokrasi Kota Pekalongan berhasil pada posisi keempat di Indonesia, pembangunan bendung gerak, dan sebagainya.

“Artinya, baik administrasi dan pembangunan fisik di Kota Pekalongan sudah berjalan sesuai target, waktu dan anggaran. Kami berkomitmen untuk menjalankan progress pembangunan yang telah berjalan dengan baik ini,” pungkasnya. (em-aha)

Penutupan pendaftaran tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda, didampingi Komisioner KPU lainnya dan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin.

Fajar menyampaikan, bahwa selama 3 hari pendaftaran mulai tanggal 27 – 29 Agustus 2024 dan hingga sampai dengan pukul 23.59 Wib hanya ada 2 bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang melakukan pendaftaran.

“Tepat pada hari ini, karena sudah lewat pukul 23.59 Wib dan tidak ada lagi tambahan pendaftar. Untuk pendaftaran bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang dimulai pada tanggal 27-29 Agustus 2024, secara resmi dinyatakan ditutup,” kata Fajar.

Fajar menambahkan, dalam proses pendaftaran hanya terdapat dua pasangan calon yang mendaftar. Mereka adalah Aaf – Balgis yang diusung dan didukung oleh PDIP, Golkar, PPP, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Hanura dan PSI. Sedangkan, Muhtarom – Mustofa diusung oleh PKB dan PAN.

“Selanjutnya, mereka harus mengikuti serangkaian tahapan pasca pendaftaran. Yaitu pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon di RSUP dr Kariadi Semarang pada hari ini Jumat dan besok Sabtu. Adapun untuk berkas, saat ini sudah dinyatakan lengkap,” pungkasnya, Jumat, 30 Agustus 2024.

Sebelumnya, Muhtarom – Mustofa menjadi pasangan terakhir yang mendaftar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan pada Pilkada 2024. Mereka tiba di KPU Kota Pekalongan pukul 15.30 Wib pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 dengan berjalan kaki diiringi musik rebana.

Sebelum datang ke KPU untuk mendaftarkan diri, Muhtarom – Mustofa beserta para pengurus partai pengusung, tim pemenangan, dan simpatisan maupun relawan terlebih dahulu mendeklarasikan diri di Lapangan Jetayu, Kota Pekalongan.

Usai pendaftaran, dihadapan awak media, Muhtarom – Mustofa membeberkan alasannya untuk maju di Pilwalkot Pekalongan menghadapi Aaf – Balgis. Selain banyaknya warga yang menghendaki adanya perubahan, banyak sektor yang harus diperbaiki di Kota Pekalongan.

“Kenapa kami harus turun atau maju pada kontestasi Pilkada ini. Karena banyak masyarakat yang menginginkan perubahan, juga banyak sisi yang harus diperbaiki agar menjadi lebih baik. Karena slogan kami adalah menuju Kota Pekalongan yang lebih baik dan makmur,” ungkapnya.

Muhtarom menjelaskan, ada 9 program prioritas yang bakal mereka laksanakan jika mendapat amanah dari masyarakat apabila terpilih nantinya. Program prioritas ini di antaranya mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, kebudayaan, seni, olahraga, dan sebagainya.

“Kami ingin memberikan seragam sekolah gratis untuk pelajar tingkat SD dan SMP setiap tahun ajaran baru. Meningkatkan insentif guru ngaji atau TPQ, memberikan subsidi Rp 50rb per hari bagi penunggu pasien rawat inap yang tidak mampu,” jelasnya.

Lanjut dia, pengelolaan sampah maupun limbah secara maksimal, memberikan tempat atau sarana olahraga yang representatif termasuk kesenian, dan sebagainya. Meski melawan Aaf – Balgis, dimana salah satunya merupakan petahana, pihaknya mengaku siap untuk bertarung di Pilkada 2024 ini.

“Nggak masalah, kami sudah siap. Karena majunya kami ini, tentu sudah dengan perhitungan yang matang. Dan kami berharap, untuk masyarakat kota Pekalongan nantinya bisa memilih pemimpin yang berkualitas,” pungkasnya. (em-aha)

Dari hasil pleno tersebut, KPU Kota Pekalongan menetapkan jumlah Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebanyak 232.247 pemilih.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda, menyebutkan bahwa, dari 232.247 DPS yang ada ini terdiri dari 116.777 orang laki-laki dan 115.470 sisanya perempuan.

“Tahapan pemuktahiran data pemilih ini, merupakan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang berlangsung pada 24 Juni hingga 24 Juli 2024 lalu,” ucap Fajar di Aula KPU setempat.

Lebih lanjut Fajar menerangkan, pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah dilakukan  pada 3 Agustus 2024.

“Kami secara serentak melaksanakan rekapitulasi DPHP ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara serentak 7 Agustus 2024 lalu,” imbuhnya.

Tahapan penetapan DPS sendiri, kata dia, dilaksanakan guna memastikan bahwa semua warga Kota Pekalongan yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, terdaftar di dalam daftar pemilih.

“Untuk Pilkada 2024, KPU telah memetakan bahwa, ada 430 TPS. Termasuk 2 (dua) diantaranya merupakan TPS Khusus yang berlokasi di Rutan dan Lapas, dan 428 sisanya adalah TPS reguler yang tersebar di 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan,” tandasnya. (em-aha)

Menurut Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda, PPS yang baru dilantik hampir sebagian besar wajah baru. Hal ini terjadi, lantaran ada kenaikan jumlah anggota PPS perempuan yang mencapai 40 orang atau hampir separuhnya.

”Kenaikan jumlah PPS perempuan ini menjadikan banyaknya wajah baru. Sedangkan jumlah PPS laki-laki ada 41 orang,” papar dia.

Fajar menambahkan, perbedaan antara Pilpres 2024 dengan Pilwalkot yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun ini yakni terletak pada jumlah kotak suara yang akan dipergunakan untuk mencoblos di TPS.

”Kalau di Pilpres ada 5 kotak yang terdiri untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Sedangkan untuk Pilkada 2024, hanya ada 2 kotak yaitu Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,” terangnya.

Usai pelantikan PPS Se-Kota Pekalongan, KPU akan melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih. Para PPS juga akan diikutkan Bimtek secara simultan yang fokusnya pada pemutakhiran data pemilih.

”Masa kerja PPS di Pilkada 2024 akan berlangsung selama kurang lebih 8 bulan atau hingga Januari 2025,” katanya.

Fajar berharap, para  PPS bisa langsung menyesuaikan dengan tahapan yang tengah berjalan atau yang akan mendatang.

”Kami berharap teman-teman PPS bisa menjaga diri maupun bisa segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” pungkas Fajar. (em-aha)