Seperti diketahui, Jokowi memberhentikan Firli Bahuri melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023.

Firli diberhentikan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan memanfaatkan kasus korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021 yang diselidiki KPK.

Kembali lagi soal pengganti Firli Bahuri, berdasarkan Pasal 33 UU No. 19/2019 tentang KPK, Presiden dapat mengajukan calon anggota pengganti ke DPR saat terjadi kekosongan Pimpinan KPK.

Calon yang dapat diajukan Presiden itu berasal dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR saat penyeleksian beberapa waktu lalu.

Berdasarkan aturan itu, ada empat nama calon Pimpinan KPK yang tak terpilih pada tahun 2019.

Berikut nama dan profil singkat empat calon Pimpinan KPK tersebut:

Sigit Danang Joyo

Pada proses seleksi pimpinan KPK 2019 silam, Sigit Danang Joyo mendapat dukungan 19 suara dari Komisi III DPR. Saat ini dia menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I.

Pria kelahiran 7 April 1976 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 27 Februari 2023, total harta kekayaan Sigit sebesar Rp3.599.889.331.

Pada fit and proper test pimpinan KPK 2019, Sigit menyatakan perlu ada pembatasan dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK.

Menurut dia, penerbitan SP3 KPK harus dilakukan dengan sangat selektif.

Luthfi Jayadi Kurniawan

Pada seleksi pimpinan KPK 2019 silam, Luthfi Jayadi Kurniawan berprofesi sebagaidosen di Universitas Muhammadiyah Malang (UNM). Dia juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi di Malang Corruption Watch (MCW).

Luthfi mendapat dukungan 7 suara dari Komisi III DPR pada tahun 2019. Saat fit and proper test, Lutfhi bicara soal langkah melibatkan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah dalam pemberantasan korupsi.

I Nyoman Wara

I Nyoman Wara merupakan Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia pernah diajukan Presiden Jokowi sebagai calon pengganti Lili Pintauli yang mundur dari KPK pada tahun 2022, namun dia tidak terpilih.

Pada fit and proper test 2019, Nyoman tidak mendapat suara dukungan satu pun dari Komisi III DPR.

Dari LHKPN 28 maret 2023, Nyoman memiliki total kekayaan Rp2.409.218.966.

Roby Arya Brata

Roby Arya Brata merupakan Asisten Deputi pada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet.

Selain itu, Roby juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Pada fit and proper test pimpinan KPK 2019 Roby tak mendapat dukungan suara dari Komisi III DPR RI.

Dia terakhir melapor LHKPN pada 24 Maret 2023 dengan total kekayaan senilai Rp2.993.379.706. (*)

“Tadi pagi diadakan rapat pimpinan dan pejabat struktural (Biro Hukum KPK). Hasil pembahasan, pimpinan KPK menyepakati tidak memberikan bantuan hukum (terhadap Firli Bahuri) terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya terhadap ,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023.

Dijelaskan Ali, protokol dan perlindungan diberikan kepada Firli Bahuri jika terkait pelaksanaan tugas. Dan, pimpinan KPK menyepakati dugaan korupsi yang menjerat Firli tidak sesuai peraturan.

“Rujukannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Hak, Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Ada ketentuannya di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK,” jelas Ali.

“Rapat pimpinan berkesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga KPK tidak memberikan bantuan hukum,” sambungnya.

Dia mengatakan peraturan pemerintah yang berlaku merupakan dasar dan rujukan KPK memutuskan terkait bantuan hukum tersebut. Dia menegaskan, KPK tidak ingin melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga diputuskan tidak memberikan bantuan hukum untuk Firli.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menonaktifkan Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK dan mengangkat Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Firli Bahuri akan secara definitif dipecat apabila terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana pemerasan terhadap SYL.

Saat ini kasus tersebut sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dan, Firli mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023 karena tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Permohonan praperadilan tersebut telah teregister dengan nomor perkara: 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal Imelda Herawati. Sidang perdana akan digelar pada Senin, 11 Desember 2023. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku sudah mendapat informasi soal dugaan adanya tahanan kasus korupsi dibawa ke lantai 15 Gedung Merah Putih menemui pimpinan KPK. Dewas sedang mendalami informasi ini.

“Itu masih kita dalami,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (13/9/2023).

Informasi yang didapat, kejadian ini pada 28 Juli 2023. Lantai 15 adalah ruangan pimpinan KPK. Tahanan itu disebut-sebut adalah tersangka kasus dugaan suap di Mahkamah Agung (MA).

Belum dapat dipastikan, siapa pimpinan KPK yang ditemui tahanan tersebut. Bila pun benar, ada aturan di KPK yang tidak memperbolehkan pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara.

Dikonfirmasi kabar tersebut, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum dijawab. Pesan WhatsApp (WA) yang disampaikan belum dibalas. Demikian juga jajaran pimpinan KPK.

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengomentari informasi itu.

“Pimpinan KPK lagi, lagi-lagi pimpinan KPK,” tulis Novel dalam akun X (Twitter) miliknya.