Pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang pria paruh baya berinisial AH, pengasuh sekaligus pendiri padepokan atau pondok pesantren “PA” di Desa Simbang Kulon.

Tersangka ditangkap atas kasus dugaan pelecehan puluhan santriwati di Pekalongan yang ternyata sudah terjadi sejak belasan tahun silam.

“Ya, hari ini tepatnya kita lakukan pengamanan terhadap pelaku, yang informasinya adalah salah satu pendiri pondok pesantren di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, pondoknya berada di Kabupaten Pekalongan,” ujar Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi.

Saat ditemui di Satreskrim Polres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi menjelaskan bahwa pihak kepolisian langsung bergerak melakukan penanganan intensif setelah menerima laporan resmi dari para korban.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 6 korban dari berbagai wilayah di jalur Pantura, termasuk dari Semarang, yang berani mengadukan kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan yang telah berlangsung lama ini.

Menurut Kapolres, kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini awalnya sangat sulit terungkap karena rentang waktu kejadian yang sangat panjang.

Ditambah lagi, para korban merasa ketakutan akibat adanya intimidasi terstruktur yang membuat mereka enggan melapor sejak tahun 2008 hingga akhirnya polisi turun tangan.

“Korban sebelumnya tidak berani melapor karena mungkin diancam oleh pelaku ataupun teman-teman santri yang lain. Akhirnya anggota kami melakukan pendekatan secara khusus, sehingga mereka sekarang berani speak up,” kata Kapolres, Rabu (27/5/2026).

Pihak kepolisian sejauh ini telah memeriksa sejumlah korban dan saksi untuk mendalami kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan sejak 2008 tersebut.

Beberapa mantan santri dari luar daerah seperti Pemalang, Batang, Pekalongan, hingga Semarang bahkan turut kooperatif datang ke mapolres untuk memberikan keterangan secara mendetail.

“Kurang lebih tadi saya hitung sudah ada enam saksi korban yang memberikan keterangan kepada tim penyidik,” ungkap AKBP Riki Yariandi.

Kapolres memaparkan, tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum pengasuh tersebut tidak hanya berupa hinaan verbal, melainkan juga mengarah pada kekerasan fisik di lingkungan pesantren.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus pelaku melancarkan dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini adalah dengan meminta korban memijat dirinya.

Aksi bejat tersebut kemudian dilakukan pelaku saat berada di dalam ruangan tertutup, memanfaatkan situasi sepi dan kepatuhan korban terhadap sosok guru yang sudah dihormati sejak dulu.

Polisi saat ini juga tengah mendalami informasi lain yang sempat viral di media sosial mengenai adanya salah satu korban yang diduga hamil hingga melahirkan.

Namun, hingga kini korban yang bersangkutan dilaporkan masih trauma berat dan belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini.

“Mengenai informasi santri yang hamil itu, kita masih dalami terus dan mencari bukti-bukti petunjuk. Sampai saat ini memang belum ada laporan resmi yang masuk dari pihak korban yang dikabarkan hamil dan melahirkan tersebut,” tuturnya kepada eranasional.com

Selain isu kehamilan, petugas kepolisian juga turut menelusuri kabar burung lain mengenai adanya santri yang dilaporkan meninggal dunia di lingkungan pondok tersebut.

Meski demikian, fokus utama tim penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota saat ini adalah menuntaskan perkara dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan yang masif terjadi.

Demi mendukung kelancaran proses hukum, Polres Pekalongan Kota telah resmi membuka posko pengaduan serta menyiapkan safe house khusus bagi para korban.

Pihak kepolisian juga bersinergi dengan psikolog, psikiater, Dinas Sosial, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memulihkan trauma mendalam para korban.

“Kami akan menjamin keamanan serta perlindungan penuh bagi seluruh korban dan saksi dalam kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini. Kami juga sudah menyiapkan fasilitas safe house apabila mereka merasa terancam,” tegasnya.

Di sisi lain, Gus Thuba Topo Broto Maneges selaku Pimpinan Organisasi Yakuza Maneges sempat mendatangi ponpes untuk melakukan klarifikasi sebelum pelaku dievakuasi polisi.

Ia mengaku menerima puluhan aduan dari keluarga korban terkait kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum.

“Kalau data riil yang kami terima sebenarnya ada sekitar 23 sampai 25 korban, tapi yang baru berani maju melapor baru enam orang,” ujarnya.

Menurut Gus Thuba, kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini memanfaatkan relasi kuasa bertahun-tahun dengan dalih kepatuhan total terhadap sosok kiai.

Hal senada disampaikan oleh Ahmad Fauzi selaku kuasa hukum para korban, yang menyebutkan bahwa enam kliennya telah memberikan keterangan menyeluruh kepada penyidik.

Para korban yang rata-rata merupakan mantan santri tersebut mengaku mengalami trauma akibat kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan, baik secara fisik maupun verbal.

Ahmad Fauzi membeberkan, dari enam korban yang melapor, usia termuda saat ini adalah 17 tahun dan korban tertua sudah berusia di atas 30 tahun.

Namun, sebagian besar rentetan kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan tersebut diduga kuat terjadi ketika para korban masih berstatus anak di bawah umur.

“Rata-rata peristiwa yang dilaporkan terjadi saat korban belum berumur 18 tahun. Berdasarkan pengakuan para korban, aksi bejat dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini dilakukan dalam rentang waktu panjang, yaitu mulai tahun 2008 hingga 2025,” ujarnya.

Terkait alasan para korban yang bungkam dari tahun 2008, Ahmad Fauzi menilai faktor tekanan psikologis yang sangat berat menjadi penghambat utama selama ini.

Korban menganggap kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini sebagai aib keluarga, terlebih pelakunya adalah seorang tokoh agama yang sangat dihormati masyarakat. (em-aha)

Eranasional.com – Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Tindakan tegas ini diambil karena pemimpinnya yang berinisial HW diduga melakukan tindakan pemerkosaanterhadap sejumlah santri.

Selain itu, Pesantren Tahfidz Quran Almadani yang juga diasuh HW ditutup. Lembaga ini belum memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.

Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani mengatakan, pemerkosaan adalah tindakan kriminal. Kemenag mendukung langkah hukum yang telah diambil kepolisian. Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang melakukan pelanggaran berat seperti ini.

“Kita telah mengambil langkah administratif, mencabut izin operasional pesantren tersebut,” kata Ramdhani di Jakarta, Jumat (10/12/2021).

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono mengungkapkan, pihaknya sejak awal telah mengawal kasus ini, berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jawa Barat. Langkah pertama yang sudah diambil adalah menutup dan menghentikan kegiatan belajar mengajar di lembaga pesantren tersebut.

Kemenag langsung memulangkan seluruh santri ke daerah asal masing-masing dan membantu mereka mendapatkan sekolah lain untuk melanjutkan belajarnya. Dalam hal ini, Kemenag bersinergi dengan madrasah-madrasah di lingkup Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Eranasional.com – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan pemerkosa 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat, bisa dihukum hingga 20 tahun penjara ditambah hukuman kebiri.

“Kalau menurut saya, hakim nanti harus memutuskan hukuman maksimal, ada pemberatan sepertiga tadi. Kalau korbannya banyak, dilakukan berkali-kali, sebenarnya bisa dijatuhi hukuman tambahan, yaitu kebiri,” kata Retno di Jakarta, Kamis 9 Desember 2021.

Pelaku yang merupakan guru korban di pondok pesantren tempat korban dititipkan dianggap sebagai orang terdekat korban sehingga hukuman bagi pelaku bisa ditambah sepertiga dari total maksimal 15 tahun penjara.Dengan demikian, pelaku bisa dituntut setidaknya 20 tahun penjara.

Di samping itu, pelaku bisa dijatuhi hukuman tambahan berupa kebiri karena kekerasan seksual kemungkinan dilakukan berkali-kali hingga 9 korban diketahui mengalami kehamilan.

“Dengan pertimbangan anak-anak ini dirusak masa depannya dan kekerasan seksual dilakukan berkali-kali terhadap beberapa orang, jadi pelaku layak diberi hukuman tambahan berupa kebiri,” kata Retno.

Hukuman kebiri pun bisa dijatuhi kepada pelaku setelah menjalankan hukuman penjara baik yang pokok maupun tambahannya, yang maksimal selama 20 tahun. Namun, hukuman maksimal ini akan bergantung pada tuntutan jaksa beserta putusan hakim.

Retno menegaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku tidak bisa berdalih suka sama suka karena korban masih berusia di bawah 18 tahun.

“Persetubuhan dengan anak itu pidana, jadi tidak ada suka sama suka, mau sama mau, tidak ada dalam konteks persetubuhan dengan anak. Apalagi dengan ada relasi kuasa yang timpang, dimana pelaku adalah guru dan korban adalah murid, murid dalam ancaman kalau tidak mau menuruti kemauan guru,” katanya.

Eranasional.com – HW (36), Pimpinan salah satu pesantren di Kota Bandung, mencabuli beberapa santrinya hingga melahirkan sembilan bayi.

Adapun, dua calon bayi hasil pencabulan HW kini masih dalam kandungan.

“Totalnya ada sembilan bayi telah dilahirkan korban akibat perbuatan terdakwa HW. Waktu pra-penuntutan itu masih delapan, ketika persidangan ini digelar ada sembilan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Riyono di Bandung, Rabu 8 Desember 2021.

“Kemudian ada juga yang masih hamil,” ujar Riyono.

Berdasarkan fakta persidangan, ada empat santri yang menjadi korban HW hingga hamil dan melahirkan. Namun, dia menduga satu korban ada yang melahirkan lebih dari satu anak.

“Yang melahirkan ada empat,” ucap Riyono, dikutip dari CNN Indonesia.

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung saat ini tengah menggelar sidang kasus pemerkosaan terdakwa HW (36). Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul terhadap 14 santri.

Persidangan berlangsung di ruang sidang anak. Majelis hakim yang diketuai Yohanes Purnomo Suryo Adi menggelar sidang secara tertutup dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada Selasa 7 Desember 2021.

Menurut Agus Murjoko, jaksa penuntut umum, seluruh saksi korban sudah dihadirkan ke persidangan untuk diklarifikasi keterangannya. “Iya, betul sidang pemeriksaan saksi sudah rampung kemarin.

Mengingat para saksi masih anak di bawah umur, maka sesuai aturan Undang-undang wajib dilindungi dan didampingi,” kata Agus saat dihubungi, Rabu 8 Desember 2021.

Adapun selama persidangan, terdakwa HW menjalani sidang secara daring dari Rutan Kebonwaru Bandung.

“Terdakwa tinggal di dalam rutan. Selama sidang lewat video,” kata jaksa penuntut umum Agus Murjoko.

Jaksa mendakwa terdakwa HW dengan pasal berlapis, yakni Pasal 81 ayat (1) dan (3) Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP maksimal 15 tahun penjara. Dia juga didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.