Pencabutan izin itu dalam rangka memperkuat pengembangan industri fintech P2P lending yang sehat dan berintegritas.

“Dalam upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, OJK telah melaksanakan off-site dan on-site supervision terhadap penyelenggara fintech P2P lending,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, dikutip Antara, Minggu (28/7/2024).

Pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal sebagai fintech P2P lending.

Sanksi tersebut terdiri dari 196 sanksi peringatan tertulis, 166 sanksi denda, tujuh sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan satu pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali bagi pihak utama serta terhadap dua penyelenggara fintech P2P lending.

OJK telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. OJK juga telah melakukan moratorium perizinan baru penyelenggara fintech P2P lending sejak 2020.

Di sisi lain, dalam mengoptimalkan pemberantasan pinjaman online ilegal, OJK bersama dengan 15 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) sejak 2017 hingga Juni 2024, telah menghentikan 8.271 entitas pinjaman online ilegal.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Perusahaan P2P Lending ini menghadapi dua persoalan beruntun, pertama macetnya pengembalian investasi dari pada lender, kedua kepastian mundurnya CEO dan Co-founder Adrian A. Gunadi — termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan mengalihkan dana dari Investree ke rekening pribadinya.

“OJK terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Investree,” tulis Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa.

Direktur ADB Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan proyek ini bertujuan untuk memperkuat sistem sanitasi bagi sekitar 2,5 juta masyarakat di tiga kota tersebut. ADB berkomitmen membantu Indonesia memperluas akses layanan sanitasi yang tahan perubahan iklim, memadai, dan dikelola dengan aman.

“Proyek ini merupakan salah satu proyek sanitasi inklusif terbesar di Indonesia yang didukung oleh ADB hingga saat ini, yang selaras dengan inisiatif komprehensif kami untuk mengatasi perubahan iklim,” ungkap Jiro, dalam keterangan resmi dikutip, Rabu (31/1/2024).

JAKARTA, Eranasional.com – Pelayanan keuangan inklusif menjadi tanggung jawab setiap perseroan terutama di bidang perbankan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara merata.

Akses keuangan yang praktis, mudah dan aman untuk berbagai lapisan masyarakat menjadi salah satu indikator suatu perseroan mencapai visi tersebut.

Berbagai inovasi layanan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran akses keuangan kepada masyarakat terus dilakukan, di antaranya mengalihkan transaksi konvensional menuju transaksi secara digital. Hal itu menjadi fokus Holding Ultra Mikro (UMi) yang dipimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian sejak terbentuk pada September 2021 lalu.

Oleh karena itu, BRI menyediakan layanan digital terintegrasi di antara Holding UMi melalui aplikasi SenyuM Mobile dan menghadirkan lebih dari 1.000 co-location Sentra Layanan Ultra Mikro (SenyuM) di seluruh Indonesia. Dampaknya signifikan yakni hingga kuartal I/2023 atau tiga bulan pertama tahun ini, sebanyak lebih dari 7 juta rekening nasabah UMi sudah bisa mencairkan pinjaman secara virtual atau cashless (cashless disbursement).

Wakil Direktur BRI Catur Budi Harto mengatakan, milestone ini sejalan dengan target memperluas jangkauan layanan untuk nasabah dan membangun ekosistem cashless. Nantinya, ini akan mengarah pada penguatan produk portofolio dan mengoptimalkan program pemberdayaan.

“Untuk memperkuat inklusi keuangan, Holding UMi pun telah mengembangkan aplikasi SenyuM Mobile. Aplikasi ini dimanfaatkan oleh tenaga pemasar sebagai platform digital sales terintegrasi yang memungkinkan joint acquisition bagi 3 entitas untuk berbagai produk layanan,” ungkap Catur.

Lebih lanjut, sejauh ini BRI juga sudah mendukung transaksi digital di antara Holding UMi dengan menyediakan 90.000 ribu agen Mekaar BRILink. Dengan implementasi digitalisasi yang telah dinikmati 700.000 lebih agen dan nasabah melalui aplikasi SenyuM Mobile, diiringi dengan semakin banyaknya agen, pertumbuhan jumlah akuisisi nasabah BRI, maupun Pegadaian, dan PNM semakin signifikan.

Hal tersebut digambarkan pada data sepanjang kuartal I tahun 2023 yang mana peningkatan Loan Composition (outstanding) tumbuh 11,2% year on year (yoy) menjadi Rp563,4 triliun dari Rp506,7 triliun pada periode yang sama 2022 lalu. Sejak akhir 2022 lalu, penambahan jumlah outstanding di antara BRI-Pegadaian-PNM sebanyak Rp12,1 triliun.

Pertumbuhan juga terjadi dari jumlah nasabah (borrowers) Holding Ultra Mikro yang mana telah mencapai 36 juta, atau meningkat sebesar 12,5% secara tahunan. Dari jumlah tersebut terdapat potensi sebanyak 34 juta data terintegrasi yang dimiliki Holding Ultra Mikro, nantinya ini bisa menjadi pipeline untuk cross selling referral lintas produk ke depannya, hingga nantinya pertumbuhan dapat berlanjut (suistainable).

“Hal ini menjadi pencapaian yang luar biasa. Hal ini juga menjadi hasil kolaborasi dan kerja keras ketiga entitas holding dalam rangka membangun ekosistem ultra mikro yang kuat. Tujuannya tidak lain untuk memperkokoh perekonomian nasional melalui pemerataan dan pembangunan ekonomi dari segmen usaha grass root”, pungkas Catur.