Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan sesuai prosedur serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Supian menyampaikan bahwa proses penyaluran berlangsung tertib dan lancar. Ia mengapresiasi peran aktif pihak kelurahan serta Dinas Sosial yang turut mendukung kelancaran distribusi.

“Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dukungan dari kelurahan dan Dinas Sosial sangat membantu. Kami berharap bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan di wilayah Depok Jaya dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 April 2026. Sebanyak 644 warga tercatat sebagai penerima manfaat dalam tahap ini.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok.

Lebih lanjut, Supian mengungkapkan bahwa total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program bantuan pangan ini mencapai sekitar Rp5,5 miliar. Secara keseluruhan, jumlah penerima di seluruh wilayah Kota Depok mencapai 4.979 KPM.

Ia juga memastikan bahwa proses penyaluran dilakukan secara transparan dan tertib administrasi. Setiap penerima telah melalui proses verifikasi data, dilengkapi kupon, serta dokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas.

“Verifikasinya sudah rapi, ada kupon dan dokumentasi. Saya berharap proses seperti ini terus dijaga agar penyaluran tetap lancar tanpa kendala,” tambahnya.

Supian berharap pelaksanaan distribusi bantuan di wilayah lain di Kota Depok dapat berjalan dengan pola yang sama, yakni tertib, lancar, dan tepat sasaran.

Dikutip dari situs Kementerian Sosial, untuk mendapat bantuan PKH, calon penerima bantuan harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu Komponen Kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun; Komponen Pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA; serta Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas.

Lalu, bagaimana cara mengecek jika Anda terdaftar menjadi penerima atau tidak?

Status penerima bansos 2024 kini dapat dicek secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP. Masyarakat dapat mengecek NIK KTP penerima bansos 2024 via aplikasi “Cek Bansos”.

Berikutnya langkah-langkah cek NIK penerima bansos PKH:

-Masuk ke dalam aplikasi dan pilih “Buat Akun”

-Isi data diri dengan mengisi kolom berikut:

Nomor Kartu Keluarga

NIK

Nama lengkap sesuai KTP

Provinsi

Kabupaten/kota

Kecamatan

Kelurahan/desa

Alamat sesuai KTP

RT dan RW

Nomor Ponsel

Alamat e-mail

-Masukan alamat email kembali

-Lampirkan swafoto dan foto KTP

-Klik “Buat Akun”

-Setelah akun berhasil dibuat, buka akun kembali dan pilih “Profil” untuk mengetahui status penerima bansos 2024

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Awalnya Muhadjir menceritakan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kemenko PMK menghitung perbedaan variasi daya beli di masing-masing daerah.

Permintaan Presiden Jokowi itu terkait dengan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Katanya, pemberian bantuan PKH sekarang ini nilainya masih dipukul rata. Padahal, antara Merauke dengan Jawa dan Papua berbeda mengenai harga suatu barang.

“Bahkan ada yang bilang, nilai uang di Papua dengan di Jakarta sangat berbeda,” kata Muhadjir di kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Lalu, dia menceritakan saat Kemenko PMK bersama TNI membangun gudang pangan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dalam rangka menangani krisis pangan di daerah itu.

Muhadjir mencontohkan, bila membangun gudang pangan di Pulau Jawa hanya membutuhkan Rp25 miliar, tapi kalau membangun di Distrik Sinak butuh anggaran sekitar Rp70 miliar.

“Dan, sekarang harga beras di Pegunungan Tengah berkisar antara Rp40.000 sampai 50.000 per kilogram. Tapi ketika kita memberikan bantuan kok jumlahnya sama. Jadi, itulah kenapa kemiskinan tidak bisa segera dituntaskan,” jelasnya.

Ke depannya, Muhadjir meminta pengalokasian anggaran bantuan di setiap daerah harus berbeda sesuai kondisi daerahnya masing-masing.

“Selama ini pengalokasian anggaran bantuan tidak dibuat beragam, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tempat, tapi disamaratakan,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat.

Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022, juga mendorong pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023.

Dalam keterangan pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023, dengan target capaian hingga 1 juta penerima.

Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target 595 ribu orang. Untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023, dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022. Aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” kata Menko Airlangga.

Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut. Salah satunya, pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran

Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian. Total nilainya Rp 4,2 juta per individu. Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, satu kali insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu, serta insentif survei Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada Triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu, yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook

Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial. Sekarang ini, berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.

Pemerintah berharap, agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja. Dengan mengikuti sejumlah assesment dan seleksi yang telah ditentukan

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan, yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

ERANASIONAL, Jakarta | Menyusul masih ditemukan pengusaha tempat hiburan malam (THM) yang bandel, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim mendukung langkah Pemprov DKI untuk mengenakan sanksi tegas.

“Jangan menunggu kasusnya ramai baru ditutup. Kalau sudah bandel, langsung sikat aja. Tutup permanen kalau perlu,” kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Lukman mengatakan hal tersebut menyusul banyaknya THM yang diduga menyamarkan usahanya sebagai restoran, untuk mengakali perizinan dan tetap bisa beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Salah satunya, dibuktikan dengan terjadinya kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap personil TNI AD di RM Cafe, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (25/2) dinihari.

Berdasarkan waktu penembakan yang terjadi menjelang subuh, bisa dipastikan jika RM Cafe melanggar waktu operasional PSBB dengan cara berkamuflase.

Lebih lanjut, Lukmanul Hakim mengakui lemahnya pengawasan terhadap perizinan usaha di Jakarta. Akibatnya menurut pria yang akrab disapa Bung Lukman itu, cara akal-akalan seperti yang dilakukan manajemen RM Cafe, terus berulang.

“Perizinan usaha di Jakarta itu lemah pengawasannya. Itu (RM Cafe-red) kan tempat hiburan malam, kemudian berubah izinnya jadi tempat makan atau restoran. Tapi aktivitasnya tetap saja hiburan malam, bukanya sampai subuh. Dan yang saya dengar infonya, mereka ini bukan sekali dua kali melanggar,” kata Lukmanul.

Karena itu anggota komisi A DPRD DKI ini mendesak pemprov DKI memperketat pengawasan, dan jangan segan-segan menindak pengusaha THM yang melanggar aturan perizinan.

Tidak cukup sampai di situ, Lukmanul juga meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengevaluasi izin usaha restoran di Jakarta, agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Karena jika dibiarkan, cara culas semacam ini bisa memicu kembali lonjakan kasus COVID-19.

“Apalagi banyak THM yang kerap mengabaikan aturan pembatasan kapasitas pengunjung,” ucapnya. Kepada wartawan sabtu (27/02).

Ia juga meminta meminta Pemprov DKI (Gubernur), memberikan edukasi kepada pengusaha. Sebab pada dasarnya aturan ini dibuat bukan semata untuk kepentingan Pemprov DKI, tapi demi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat.

(Red/atr).

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah memerintahkan kepada Menteri terkait untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan cara menyederhanakan prosedur.

“Tadi pagi sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada Menteri Sosial, dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya,” tutur Presiden saat menanggapi mengenai Bansos di masa pandemi Covid-19 melalui daring, Sabtu (16/5).

Kepala Negara menegaskan untuk memotong prosedurnya sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai.