Laporan tersebut diajukan oleh seorang advokat bernama Noverizky Tri Putra, dengan nilai total kerugian mencapai Rp2,5 miliar, tetapi yang dilaporkan sebesar Rp1 miliar.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Igo Fazar Akbar, membenarkan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut.

“Kasus masih dalam proses penyelidikan. Kami sudah memeriksa pelapor, saksi, dan memanggil terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir,” ujar Igo saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).

Penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada RW, namun hingga kini belum ada kehadiran dari pihak terlapor.

“Sudah kami undang tapi tidak datang,” kata Igo.

Polisi berencana memanggil ulang RW untuk dimintai keterangan. Kasus ini sebelumnya telah dilakukan gelar perkara pada 3 Juni 2024, namun penyidik masih menemui kendala karena salah satu saksi kunci, M Shaheen Shah alias Dato Sri Shaheen, diketahui berstatus buronan internasional (Red Notice Interpol).

Dalam laporannya, Noverizky mengungkapkan RW pernah meminjam uang Rp1 miliar kepadanya dan Rp1,5 miliar kepada Arif Budiman. Uang itu disebut sebagai dana talangan untuk membantu Dato Sri Shaheen, warga negara Malaysia yang tengah tersangkut kasus hukum di Polda Bali.

Namun, hingga batas waktu yang disepakati, RW tidak mengembalikan uang pinjamannya tersebut dan bahkan mengingkari telah menerima uang.

“Saya punya bukti lengkap, termasuk video saat penyerahan uang,” tegas Noverizky.

Noverizky juga menunjukkan surat pernyataan dari Dato Sri Shaheen yang menyebut tidak pernah menerima uang Rp2,5 miliar dari RW. Dalam surat itu, Dato Shaheen menegaskan tidak pernah menandatangani atau menyetujui surat pengangkatan RW sebagai perwakilannya di Indonesia.

“Bukti sudah sangat kuat. Harusnya penyidik tak ragu menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka,” ujar Noverizky.

Sebelum menempuh jalur pidana, Noverizky lebih dulu menang dalam gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap RW di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Putusan tersebut disebutnya bisa memperkuat unsur pidana dalam laporan penggelapan yang kini ditangani polisi.

RW sendiri dikabarkan tidak memenuhi panggilan penyidik pada 23 Oktober lalu, berbarengan dengan pemeriksaan tambahan terhadap Noverizky.

“Informasi dari penyidik, RW tidak hadir. Dugaan saya, dia takut karena bukti saya sudah sangat lengkap,” ungkapnya.

Harapan Korban: RW Segera Jadi Tersangka

Noverizky berharap pihak kepolisian segera menetapkan RW sebagai tersangka agar kasus ini tidak berlarut-larut.

“Sudah ada beberapa orang yang juga mengaku sebagai korban RW. Kalau dibiarkan, bisa makin banyak korban,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengatakan, bahwa penertiban APK-BK dilakukan di 4 kecamatan, yakni kecamatan Pekalongan Utara, Timur, Selatan dan Barat yang melibatkan TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Panwas Kecamatan dan Kelurahan.

“Selama satu hari ini, kami akan menertibkan apk diseluruh titik wilayah Kota Pekalongan. Jalan lintas kota, kecamatan dan kelurahan. Sasarannya adalah APK yang melanggar PKPU, yakni di tempat ibadah, pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas milik pemerintah,” terangnya.

Sedangkan yang melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal), lanjut dia, yakni di tiang lampu lalu lintas, petunjuk arah, di pohon yang dipaku atau merusak, spanduk yang melintang dan ditempat terlarang yang kurang dari 5 meter.

“Sebelum kita tertibkan, kita inventarisir terlebih dahulu di sejumlah titik lokasi dan totalnya ada sekitar 200-an,

“Tapi kita juga menertibkan yang belum diinvetarisir (pemasangan baru), yang melanggar PKPU dan Perwal dengan melakukan pengkajian cepat. Karena kita ingin menerapkan asas keadilan untuk para peserta Pilkada,” tuturnya.

Miftah menambahkan, selain itu, pihaknya juga sudah mengumpulkan para stakeholder dan LO (Liaison Officer) untuk penertiban atau pemindahan APK yang dinilai melanggar aturan.

“Rata-rata yang melanggar aturan adalah para relawan. Mereka memasang APK sendiri, tidak berkoordinasi dengan LO, dan tanpa melihat regulasi yang ada. Jadi, untuk APK yang melanggar ini kami hanya tertibkan sisanya saja,” pungkas Miftah.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Pekalongan, tercatat ada 773 APK-BK yang dinilai melanggar aturan dan sudah ditertibkan. Yakni, terdiri dari 156 APK-BK untuk wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, 179 Pekalongan Utara, 190 Pekalongan Selatan dan 248 Pekalongan Timur. (em-aha)

Hal tersebut disampaikan Tri Agung Kristianto pada acara Forum Group Disscusion (FGD) dengan tema “Menyoal Pemberitaan Negatif Mengenai PKPU di Pengadilan Niaga”, Kamis (12/9/2024).

Berdasarkan penelusuran pemberitaan di pusat informasi Kompas dengan kata kunci PKPU dan Kepailitan.

Tri Agung Kristianto menjelaskan jumlah pemberitaan terkait dengan PKPU dan Kepailitan misalnya terdapat 9 berita (tahun2022), 17 berita (tahun 2022) dan 2 berita (tahun 2023).

“Harus diakui bahwa pemberitaan terkait dengan PKPU, kepailitan dan pengadilan niaga itu tidak menarik buat wartawan, kecuali yang menyangkut BUMN dan perusahaan yang ada kaitannya dengan publik,” jelas Tri.

Tri menilai pemberitaan tentang PKPU dan Kepailitan bagi wartawan dianggap sebagai pemberitaan yang bersifat privasi sehingga tidak menarik, kecuali ada kaitannya dengan kepentingan publik.

“Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), setiap anggota legislatif yang terpilih wajib menyerahkan tanda terima LHKPN paling lambat 21 hari sebelum dilantik,

“Dan alhamdulillah, 35 caleg terpilih di Kota Pekalongan semuanya sudah menyerahkan ke KPU hingga Senin (22/7) kemarin,” kata Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat, 26 Juli 2024.

Fajar menambahkan, saat ini pihaknya tengah menunggu proses verifikasi berkas LHKPN di KPK. Mengingat penyampaian LHKPN ini dilakukan serentak se-Indonesia, sehingga memerlukan waktu untuk menunggu.

“Karena sudah komplit, kami juga sudah serahkan berkas yang diperlukan ke Pemkot Pekalongan. Sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan dikirim ke Gubernur Jawa Tengah melalui biro otonomi daerah,” lanjut Fajar.

Sedangkan untuk pelantikan anggota DPRD terpilih, Fajar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan (Setwan) setempat yang rencananya akan dijadwalkan pada 14 Agustus 2024.

“Untuk pelantikan, kewenangannya ada di Setwan. Sementara KPU, hanya pengumpulan berkas dan penyampaian tanda terima LHKPN mereka. Mengacu pada aturan Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota dewan periode sebelumnya sampai dengan 14 Agustus 2024,” terangya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengatakan, untuk persiapan pelantikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Pekalongan. Ia ingin menampilkan sesuatu yang berbeda pada pelantikan tahun ini.

“Rencananya, nanti akan ada pawai drum band dari Pendopo alun-alun Kota Pekalongan ke Mataram dan saat ini masih kita bahas bersama,” kata Azmi saat ditemui di Ruang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurutnya, apabila itu terlaksana, maka akan menarik banyak masyarakat untuk hadir dalam pelantikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus mendatang.

“Kekhidmatannya bisa berjalan dengan baik di ruang paripurna, semaraknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Intinya, kami juga ingin memberikan hiburan ke masyarakat saat pelantikan nanti,” pungkasnya. (em-aha)

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Wakil Bupati Barito Timur, Habib Said Abdul Saleh, menghadiri kegiatan sosialisasi PKPU 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024 pada hari Senin, 27 Maret 2023.

Kegiatan ini diselenggarakan di GPU Mantawara Tamiang Layang dan bertujuan untuk mempersiapkan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 dalam menghadapi penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan jumlah kursi oleh KPU RI.

Ketua KPU Kabupaten Barito Timur  Andy A. Gandrung yang diwakili oleh Devisi Hukum dan Pengawasan Internal Novan Budiono dalam sambutanya mengatakan pentingnya pemahaman prinsip proporsionalitas dalam penyusunan Dapil untuk memastikan kesetaraan nilai suara dan kepatuhan pada sistem Pemilu yang proporsional.

Novan menjelaskan bahwa prinsip penyusunan Dapil ini meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan mendorong partisipasi yang seimbang dari seluruh daerah pemilihan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi juga membahas pengelolaan Dana Kampanye Pemilu. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 329 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik peserta Pemilu wajib menempatkan dana kampanye dalam Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.

KPU Kabupaten Barito Timur akan memfasilitasi pembukaan rekening khusus tersebut dengan membuat surat pengantar pembukaan rekening khusus berdasarkan surat permohonan pengantar pembukaan rekening khusus yang disampaikan oleh partai politik.

Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh, dalam wawancara dengan sejumlah wartawan setelah kegiatan sosialisasi, menyatakan bahwa sosialisasi ini dapat membantu partai politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk memahami prinsip proporsionalitas dalam penyusunan Dapil dan pengelolaan dana kampanye.

Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi kesalahan dalam menempatkan calonnya dan Pemilu dapat berjalan dengan adil dan demokratis. Kegiatan sosialisasi ini juga dapat memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan mendorong partisipasi yang seimbang dari seluruh daerah pemilihan. **

Jakarta- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Perseroan) telah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT My Indo Airlines (MYIA) terhadap Perseroan.

Sebelumnya pengajuan permohonan PKPU tersebut sehubungan dengan adanya kewajiban usaha Perseroan kepada MYIA yang belum dapat terselesaikan, dalam kaitan kerja sama layanan penerbangan kargo yang dijalankan oleh kedua belah pihak.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan tentunya kami sepenuhnya memahami serta menghormati sikap hukum yang diambil MYIA melalui langkah pengajuan permohonan PKPU ini, yang dilakukan dengan mengedepankan asas profesionalitas terhadap sinergitas bisnis yang telah terjalin selama ini bersama Garuda Indonesia.

“Dapat kami sampaikan, pada saat ini kami tengah mempelajari permohonan PKPU yang diajukan oleh MYIA, bersama dengan konsultan yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan tanggapan lebih lanjut terhadap permohonan PKPU tersebut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Irfan melalui keterangan resmi kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/7/2021)

Lanjut ia mengatakan hal tersebut merupakan wujud itikad baik Perseroan dalam upaya memperoleh penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak berkaitan dengan kewajiban usaha Perseroan, dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan akuntabel.

“Selain itu, Perseroan juga akan terus melakukan koordinasi intensif dengan dewan komisaris, pemegang saham dan otoritas terkait, mengenai tindak lanjut dan langkah yang akan ditempuh Perseroan terhadap pengajuan permohonan PKPU ini,” ujarnya

Lebih lanjut, Perseroan turut memastikan pemenuhan kebutuhan layanan operasional penerbangan bagi masyarakat akan tetap tersedia secara optimal melalui hadirnya layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang, khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini.

Rangkaian upaya maksimal yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghadirkan layanan penerbangan terbaik ini tentunya tidak terlepas dari esensi moda transportasi udara sebagai sektor krusial, dalam menunjang pergerakan logistik maupun perjalanan masyarakat yang harus terbang karena memiliki kebutuhan prioritas di masa pandemi.