Permohonan bebas itu diminta, karena SYL mengeklaim tak bersalah sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Hal itu disampaikan SYL dalam pleidoi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7/2024).

“Saya bukan penjahat, apalagi pemeras. Saya bukan pengkhianat, tapi saya adalah pejuang,” kata SYL.

SYL menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab bila benar terbukti melakukan pemerasan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa.

“Namun saya ingin bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya, di umur 70 tahun ini.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas izin Allah SWT dan dilandasi hati nurani untuk memutuskan kepada saya putusan bebas atau putusan yang seadil-adilnya,” pungkas dia.

Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara. Jaksa KPK meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang pungli mencapai Rp 44,7 miliar.

Diduga, uang berasal dari hasil pungli terhadap pejabat Kementan. Uang yang terkumpul diyakini dipakai untuk kepentingan pribadi SYL dan juga keluarganya.

Selain pidana penjara, SYL juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, SYL juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000, yang dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.

Dalam pledoinya dia tak akan menggunakan alasan-alasan politik untuk membela dirinya dari kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.

Hal itu ditegaskan Plate usai dituntut 15 tahun penjara buntut kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, 1 November 2023.

Plate menegaskan, dirinya tetap berkomitmen mengikuti proses hukum yang berlaku.

Dia juga akan membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo ini.

“Saya tetap pada komitmen saya bahwa saya akan menghadapi proses hukum yang sedang saya hadapi ini dalam koridor hukum. Saya akan membuktikan ketidakbersalahan saya melalui proses hukum,” ujarnya.

“Sehingga tidak ada satupun pihak nantinya yang dapat mendelegitimasi kebenaran saya dalam perkara ini,” tegas politikus Nasdem itu.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa Ricky Rizal menangis saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2022).

Sambil berbata-bata dan menangis, Ricky Rizal membantah mengetahui rencana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J. Ia merasa menjadi korban dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

“Saya tidak pernah tahu rencana pembunuhan itu, apalagi dianggap sebagai bagian dari skenario tersebut” ujar Ricky Rizal.

Ricky Rizal juga menambahkan, dia difitnah mengenai senjata, padahal dia mengamankan senjata agar tidak ada keributan dengan Brigadir J dan Kuat Ma’ruf.

“Saya mengamankan senjata adalah tugas saya mengantisipasi hal-hal yang terjadi, tidak pernah saya ada masalah secara pribadi pada Yoshua,” imbuhnya.

Agenda pada hari ini adalah pembacaan pleidoi dari Kuat Ma’aruf, Ricky Rizal, dan Ferdy Sambo.

Terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi dituntut jaksa 8 tahun penjara. Sedangkan Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup, dan Richard Eliezer (Bharada E) dituntut 12 tahun penjara.

Para terdakwa didakwa dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun.

JAKARTA – Rizieq mengatakan dari pertemuan tersebut lantas dibuat kesepakatan yang ditanda-tangani olehnya dan Komandan Operasional BIN kala itu, Mayjen TNI (Pur) Agus Soeharto di hadapan Budi Gunawan.

“Kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan disaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat Ma’ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden RI,” katanya.

Tak hanya Budi Gunawan, Rizieq juga sempat bertemu dengan Tito Karnavian sebanyak dua kali saat di Mekkah pada tahun 2018. Pertemuan itu sempat digelar di salah satu Hotel di dekat Masjidil Haram Kota Suci Mekkah.

“Dalam dua kali pertemuan tersebut saya menekankan bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019,” kata Rizieq.

Meski demikian, Rizieq mengajukan tiga syarat untuk mengabulkan kesepakatan tersebut. Permintaan pertama, Rizieq meminta agar para penista agama seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua yang menista agama untuk diproses hukum.

“Mereka yang sering menodai Agama dan menista Ulama juga harus diproses hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana dimanatkan UUD 1945,” kata dia .

Permintaan kedua, yakni untuk menyetop kebangkitan PKI di Indonesia. Ia meminta kepada Tito agar Amanat TAP MPRS RI No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI harus dijalankan dengan tegas.

Permintaan terakhir, Rizieq meminta agar menghentikan penjualan aset negara ke asing. Ia meminta agar semua aset dan kekayaan negara sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Lalu khusus pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dengan Asing mau pun aseng agar bisa jadi tuan di negeri sendiri dengan tanpa bermaksud diskriminasi,” kata dia

Meski demikian, Rizieq mengatakan kesepakatan tersebut semua kandas. Hal itu diakibatkan adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil mempengaruhi Pemerintah Saudi. Hal itu lantas membuat dirinya dicekal dan tidak bisa pulang ke Indonesia.

“Saya tidak tahu apakah eks Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan, serta mereka terlibat dalam operasi intelijen hitam berskala besar tersebut,” kata Rizieq.