Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan Tahun 2021-2041, Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pasuruan Tahun 2021-2041, dan Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2041.

Abdul Kamarzuki, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang mengimbau kepada para kepala daerah untuk segera membentuk Forum Penataan Ruang Daerah. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

“Forum Penataan Ruang Daerah harus segera dibentuk untuk membahas penerbitan izin-izin di daerah yang belum ada RDTR-nya, pakai Persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang),” ujar Abdul Kamarzuki melalui keterangan pers, Jumat (22/10)

“Untuk Penerbitan KKPR ini nantinya pakai pertimbangan dari tim Forum Penataan Ruang itu. Apabila tidak ada forumnya nanti Bupati atau Walikotanya jadi bekerja sendiri. Ini dimaksudkan agar kita saling menjaga kebijakan-kebijakan atau pesan yang muncul dari Bupati atau Wali Kota itu didukung oleh rekomendasi tim Forum Penataan Ruangnya, itu berupa rekomendasi KKPR, sebelum terbit Persetujuan KKPRnya,” jelas Abdul Kamarzuki.

Sementara ituz Saifullah Yusuf, Wali Kota Pasuran mengatakan saya punya visi misi menuju Pasuruan Kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya.

“Saat ini sedang menuju ke sana. Kalau RTRWnya sudah jadi Insya Allah lebih cepat karena RTRW Kota Pasuruan itu disahkan terakhir tahun 2011, setelah itu belum ada revisi sampai sekarang maka kalau ini selesai, ini akan dapat menuntaskan banyak masalah,” ujar Saifullah.

Pada kesempatan yang sama, Saifullah menjelaskan bahwa Pasuruan masuk di kawasan priortias Bromo – Tengger – Semeru, yaitu sebagai penyangganya. Di Pasuruan juga terdapat jalan tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sedang dalam proses percepatan pembangunan double track lintas Bangil – Jember – Banyuwangi, sehingga Pasuruan akan menjadi lebih mudah diakses, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu tempuh berjam-jam, namun ke depannya bisa diakses hanya sekitar 40 menit.

“Kalau pembahasan RTRW dan RDTR ini nanti sudah tuntas, masalah-masalah lapangan yang selama ini kami atasi itu Insya Allah bisa terjawab, di antaranya soal tumpang tindih pengaturan penataan ruang Kota Pasuruan. Lalu juga masalah perizinan karena belum ada payung hukumnya, mudah-mudahan dengan adanya forum lintas sektor ini kita bisa menuntaskan seluruh proses dan kami bisa jadikan payung hukum,” harap Saifullah.

Paparan terakhir disampaikan oleh Thoriqul Haq, Bupati Lumajang. “Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing dan bermartabat,” tutur Thoriqul.

“Lumajang punya Semeru, jadi kawasan Bromo – Tengger – Semeru yang sekian waktu menjadi prioritas pengembangan kawasan wisata yang diproyeksikan melalui PSN fokusnya lebih ke perencanaan pariwisata di Bromo, karena itu kami di Lumajang menginginkan balance antara pariwisata Bromo dan pariwisata Semeru, supaya sama-sama mendapatkan income, pemasukan ekonomi dari pariwisata,” Jelas Thoriqul.

Jakarta – Dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang lebih dikenal dengan KKPR menjadi syarat dasar sebelum mengurus persetujuan lainnya seperti Persetujuan Lingkungan (PL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jika suatu wilayah sudah mempunyai RDTR maka otomatis diproses melalui sistem dengan terbitnya konfirmasi KKPR dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja. Namun jika tidak ada RDTR, dapat menggunakan produk RTR berjenjang lainnya dengan memerlukan analisis dan penilaian dokumen dalam kurun waktu 20 hari kerja,” ujar Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Ranperda RTRW Kota Batu, Ranperda RTRW Kota Medan dan Ranperkada RDTR Kota Cirebon pada Kamis, (21/10/2021).

Lebih lanjut ia menegaskan, ke depan tidak ada lagi peraturan kepala daerah tentang tata ruang di luar produk RTR seperti RTRW dan RDTR. Misal, menetapkan kawasan hutan ditetapkan terpisah melalui peraturan kepala daerah.

“Itu tidak bisa. Semuanya kita masukkan menjadi satu kesatuan di produk rencana tata ruang, maka pembahasan ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai kebijakan,” tegas Abdul Kamarzuki.

Ia menambahkan, dengan adanya analisis dan penilaian dokumen, maka pemerintah daerah harus segera membentuk forum penataan ruang sebagai inklusivitas penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan perangkat daerah maupun asosiasi profesi dan akademisi.

Kementerian ATR/BPN, menurut Abdul Kamarzuki, juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta dengan harapan, terstandarisasinya data yang dihasilkan dari produk RTR di seluruh wilayah di Indonesia.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang hadir secara langsung menjelaskan, Kota Batu ini adalah kota baru yang sebelumnya merupakan bagian dari Malang. Ketika terbentuk menjadi kota, maka banyak sekali terjadi perubahan-perubahan karena sarana prasarana dan fasilitas kota masih belum tersedia.

“Diharapkan Perda RTRW Kota Batu ini akan menjadi momentum awal untuk perkembangan Kota Batu yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Dewanti menuturkan, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pokok utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertanian, pariwisata dan UMKM. Dalam aspek pariwisata, banyak investor yang tertarik untuk membangun hotel skala besar dengan puluhan tingkat namun pemerintah daerah masih belum berani untuk mengeluarkan izin terkait pembangunan tersebut.

“Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Baru sebelum pandemi Covid-19 adalah sebanyak 7.5 juta wisatawan. Dengan adanya Perda RTRW ini, kami harapkan fasilitas penunjang Kota Batu sebagai Kota Wisata dapat segera terealisasikan dengan adanya payung hukum yang jelas,” ucap Dewanti.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, salah satu isu strategis penataan ruang di Kota Medan yaitu perkembangan kota yang masih cenderung memusat pada inti kota. Oleh karena itu, perlunya pemerataan pembangunan, khususnya pada kawasan Kota Medan Bagian Utara.

Kawasan Utara ditetapkan sebagai pusat kota di bagian utara dengan fungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan regional, pusat pelayanan transportasi, pusat kegiatan sosial-budaya, dan pusat kegiatan industri serta pusat pertahanan keamanan.

“Sebagian besar arahan pengalokasian kawasan lindung berada di kawasan utara. Hal ini tentu memerlukan penyesuaian pada rencana pembangunannya mengingat Medan Utara mempunyai potensi yang dapat dikembangkan salah satunya sebagai Water Front City,” jelas Bobby.

Di sisi lain, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis memaparkan, pada proses penetapan RDTR dalam kurun waktu Tahun 2012-2021, telah terjadi sejumlah dinamika kebijakan, baik di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kota Cirebon yang memberikan signifikansi besar terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang Kota Cirebon.

“Tentunya sebagai tindak lanjut, kami mengharapkan persetujuan substansi RDTR Kota Cirebon dapat segera terbit. Dengan demikian, Ranperkada ini dapat segera ditetapkan menjadi Perkada RDTR Kota Cirebon 2021-2041,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Pemda Kota Cirebon siap berkomitmen memenuhi alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20%.

“Semoga RDTR ini dapat menjawab permasalahan Kota Cirebon baik dari eksternal maupun internal. Kami akan langsung tindaklanjuti Ranperkada tersebut untuk mewujudukan harapan masyarakat kota Cirebon,” tutup Nashrudin.

Jakarta – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi pegangan untuk para kepala daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pembangunan membutuhkan ruang, jika ruangnya belum benar, nantinya tidak bisa berjalan pembangunan di daerahnya.

Hal tersebut diungkapkan Abdul Kamarzuki, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang melalui keterangan pers, Kamis (21/10) dalam rangka Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2021 – 2041, Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2021 – 2041, dan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2041, di Jakarta pada Senin (18/10/2021) kemarin.

Abdul Kamarzuki juga menekankan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), tata ruang menjadi single reference baik produk tata ruangnya ataupun dalam implementasinya.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro dalam paparannya mengatakan, RDTR ini menjadi solusi maka dari itu sejak awal kami bersemangat agar bagaimana RDTR di Kabupaten Madiun segera tercapai.

“Bukan hanya soal bagaimana perizinan berinvestasi, tetapi karena kami sangat berkomitmen mempertahankan lahan baku sawah,” sambungnya

Ia juga menegaskan bahwa dengan memiliki RDTR menjadi penyelesaian dari permasalahan penataan ruang yang ada di Kabupaten Madiun.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Natuna, Wan Siswandi, menjelaskan bahwa Natuna sudah memiliki Rencana Tata Ruang. Namun, ada beberapa hal yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjadi prioritas, yaitu pertahanan, pariwisata, perikanan, migas, dan lingkungan hidup.

“Maka ada beberapa hal terkait tata ruang yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan,” ujarnya.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk membangun Kabupaten Natuna berdasarkan tata ruang yang sudah kita miliki, itu menjadi fondasi kami untuk membangun Natuna ke depannya,” tambah Wan Siswandi.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Bupati Magetan, Suprawoto. “Urgensi dari RDTR ini ialah bagaimana RTRW Kabupaten Magetan, khususnya Kecamatan Sukomoro ini difungsikan sebagai pusat pelayanan kawasan hortikultura, kawasan peternakan, industri kecil dan rumah tangga, serta kawasan agropolitan,” jelasnya. Suprawoto juga mengungkapkan harapannya bahwa dengan RDTR WP Sukomoro ini, dapat disetujui bersama untuk kepentingan yang lebih baik.