Jakarta- Sidang lanjutan bekas penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuiu kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (25/10/2021). Agenda sidang masih seputar pemanggilan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Plt Juru Bicara Ali Fikri menyebut, jaksa KPK di antaranya menghadirkan dua saksi untuk memberikan keterangan di persidangan terdakwa Robin dalam kasus suap sejumlah penanganan perkara di KPK .

Mereka yakni eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan terpidana eks Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna.

“Informasi yang kami terima, benar saksi yang dipanggil hari ini antara lain M. Azis Syamsudin dan Ajay M. Priatna,” kata Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (25/10/2021).

Seperti diketahui, Azis kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka menyuap Robin dalam membantu penanganan perkara di Lampung Tengah yang tengah disidik KPK.

Dalam surat dakwaan Robin, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado mengirim sejumlah uang Rp3.009.887.000,00 dan USD 36 Ribu kepada Robin untuk KPK tidak mengusut dugaan korupsi di Lampung Tengah. Sedangkan Ajay dalam dakwaan Robin, menyuap Robin mencapai Rp 507.390.000,00.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, Stepanus menerima suap mencapai Rp 11.025.077.000,00 dan 36 ribu USD. Stepanus dalam mengurus perkara sejumlah pihak dibantu oleh Advokat Maskur Husein yang kini juga sudah menjadi terdakwa.

“Telah melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis menerima hadiah dan janji berupa uang berjumlah keseluruhan Rp11.025.077.000,00 (sebelas miliar dua puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 36 ribu USD atau setidak-tidaknya sejumlah itu,” kata Jaksa Lie Putra Setiawan dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).

Stepanus didakwa melanggar pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 37 Juncto Pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor.

Jakarta- Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan surat dakwaan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan Munjul Jakarta Timur yang telah berujung rasuah serta satu tersangka korporasi. Mereka pun akan segera diadili di meja persidangan.

Para terdakwa yang dibawa ke meja hijau yakni, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian; Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar (RHI): dan tersangka korporasi PT. AP.

“Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Anja Runtuwene, terdakwa Rudi Hartono Iskandar dan terdakwa Tommy Adrian serta terdakwa Korporasi PT Adonara Propertindo ke pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Plt Juru Bicara (Jubir KPK) Ali Fikri, Jumat (22/10/2021).

Ali menyebut penahanan tiga terdakwa kini menjadi kewenangan majelis hakim PN Tipikor, Jakarta Pusat. Jaksa KPK kini tinggal menunggu penetapan sidang oleh majelis hakim.

“Selanjutnya menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ucap Ali.

Adapun para terdakwa didakwa dengan dakwaan primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya, Yoory Corneles sudah terlebih dahulu menjalani persidangan. Dalam dakwaan Jaksa KPK, Yoory didakwa telah merugikan keuangan negara mencapai Rp152,5 miliar terkait kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Yoory melakukan korupsi lahan munjul untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan suatu korporasi.

Yoory dijerat Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jakarta- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Para tersangka itu ialah Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; korporasi PT AP; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar.

“Hari ini dilaksanakan tahap II [penyerahan tersangka dan barang bukti] dari tim penyidik kepada tim jaksa untuk tersangka AR [Anja Runtuwene] dkk dan tersangka PT AP di mana kelengkapan berkas perkaranya telah diperiksa oleh tim jaksa dan dinyatakan lengkap,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (7/10).

Ali menuturkan kewenangan penahanan para tersangka kini beralih menjadi tugas jaksa. Mereka akan ditahan untuk 20 hari terhitung sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2021.

Tommy dan Anja ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Gedung Merah Putih, sedangkan Rudy Hartono ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Tim jaksa, lanjut Ali, mempunyai waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Ali.

Dalam proses penyidikan, pengadaan tanah di Munjul diketahui diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah. Dari temuan awal KPK, diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp152,5 miliar.

Lembaga antirasuah sudah menerima pengembalian uang sejumlah Rp10 miliar dari Tommy Adrian dan Anja Runtuwene selama proses penyidikan.

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 17 tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Probolinggo telah tiba di Jakarta.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan 17 orang tersangka itu sudah tiba di ibu kota untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, kasus dugaan suap itu melibatkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suaminya Hasan Aminuddin.

“17 tersangka pemberi suap dalam dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab probolinggo telah tiba di Jakarta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali dalam keterangannya, Sabtu (4/9).

KPK menetapkan puluhan tersangka, mayoritas merupakan ASN yang diusulkan mengisi jabatan kepala desa di 24 kecamatan di Probolinggo dan diduga memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

Wakil Ketua KPK Alex Marwata sebelumnya mengungkap, tarif yang harus diberikan oleh setiap ASN calon kepala desa kepada Puput dan suaminya sebesar Rp20 juta, plus upeti tanah senilai Rp5 juta per hektare.

Dia menjelaskan, praktik jual beli jabatan itu dilakukan setelah pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo diundur dari semula akan digelar pada 27 Desember 2021. Walhasil, sebanyak 252 jabatan kepala desa yang tersebar di 24 kecamatan harus segera diisi per 9 September.