Awalnya, Muhadjir menyinggung soal kemasan PMT yang ada gambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, dia menyatakan tidak mempersoalkannya.

Bagi dia yang terpenting dalam program pencegahan stunting adalah kandungan gizi yang terkandung dalam makanan tambahan yang diberikan kepada balita dan ibu menyusui atau hamil.

“Saya tidak mempersoalkan hal itu. Terpenting, pantas atau tidak, layak atau tidak menu yang diberikan kepada anak maupun ibu yang sedang menyusui itu,” kata Muhadjir, usai menghadiri acara seminar ‘Bersama Cegah Silent Pandemic Resistansi Antimikroba’, di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Dia pun mengimbau agar anggaran program stunting tidak habis dipakai untuk pendistribusian ke warga. Menurut Muhadjir, pendistribusian bisa diserahkan ke masing-masing desa.

Selain itu, lanjut Muhadjir, agar makanan untuk program stunting terpenuhi gizinya, bisa dimasak oleh penggerak PKK, sehingga menu pencegahan stunting bisa bervariasi.

“Menurut saya, itu tidak usah dikoordinasi sampai tingkat kabupaten/kota kalau hanya membebani biaya. Serahkan saja ke ketua penggerak PKK, istri kepala kelurahan, istri kepala desa, untuk memasakkan sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Muhadjir kembali menegaskan, menu PMT pencegahan stunting yang disediakan di Kota Depok tidak layak.

“Kalau saya baca dari penjelasan wartawan, itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan. Karena makanan tambahan itu harus memenuhi syarat dan karbohidrat, protein hewani, vitamin, mineral, harus betul-betul memenuhi syarat cukup, terutama yang saya lihat dari sisi penyediaan protein hewaninya yang kurang,” jelas Muhadjir.

Dia mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak sembarangan dalam memberikan menu makanan pada penanganan stunting. Sebab, hal itu berkaitan dengan target pemerintah dalam penurunan angka stunting 14 persen pada 2024.

“Saya minta kepada semua kepala daerah tak main-main dengan penyediaan makanan tambahan untuk penanganan stunting ini, karena ini berkaitan dengan target penurunan yang ditetapkan Pak Presiden yaitu 14 persen, dan jangka panjangnya menyiapkan generasi emas 2045,” katanya.

“Mereka yang sekarang baru lahir atau umur 3 tahun0 nanti di tahun 2045 itu sekitar 23 tahun. Berarti memang mereka dibutuhkan tenaganya ke depan untuk mengisi Indonesia pasca 2045 itu,” pungkas Muhadjir. (*)

Menurut Ma’ruf, Kepala BKKBN bertanggung jawab langsung untuk memastikan makanan pencegah stunting di tiap daerah sesuai kelayakan.

“Sudah ada anggarannya dan ada korlap lapangannya. Ya itu, Kepala BKKBN dan seluruh jajarannya. Saya lihat nanti, akan saya tanyakan semuanya,” kata Ma’ruf Amin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

“Akan saya tanyakan di mana kejadiannya, kok bisa kualitas makanannya menjadi rendah,” sambungnya.

Wapres Ma’ruf mengaku setiap kali melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, ia belum menemukan ada makanan dalam program PMT yang dikurangi. Apabila benar ada pengurangan makanan di suatu daerah, ia berjanji akan menindaknya supaya tidak terulang lagi.

“Saya di beberapa daerah melihat makanan PMT-nya seperti apa yang disajikan, semua cukup baik. Kalau ada di satu tempat tidak seperti itu akan kita lihat, kita lakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan ” tegasnya.

Ma’ruf Amin mengatakan ini merespon kabar terkait menu pencegah stunting di Kota Depok yang dianggap sejumlah pihak tidak cukup memenuhi kandungan gizi.

Menu yang dimaksud hanya terdiri dari nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Menu pencegah stunting di Kota Depok itu dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah anak menderita stunting. Padahal, pengadaan makanan itu memakan anggaran sekitar Rp4,4 miliar atau Rp18.000 untuk satu paket makanan. (*)