Husni, yang tengah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), wafat akibat serangan jantung saat dirawat di RS Polri Bhayangkara.

​Kabar meninggalnya Husni ini dikonfirmasi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dan pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, meski terdapat perbedaan keterangan mengenai lokasi persis kematiannya.

​Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Utara, Sudi Haryansyah, membenarkan bahwa terdakwa Muhammad Husni meninggal dunia akibat jantung.

Ia pun mengaku baru mengetahui hari ini kabar kematian terdakwa, Husni sendiri baru mengajukan permohonan PK ke Kejari Jakut pada 2 September 2025.

​”Jujur, Hari ini Kami baru tau, bahwa terdakwa telah meninggal dunia akibat jantung, namun info yg saya terima tadi, posisi terdakwa meninggal bukan pada saat menjalani persidangan, mungkin bisa saja di Rutan, tapi coba konfirmasi lagi aja ke Rutan yah, kalaupun pada saat di persidangan pasti akan ramai, inikan gak” ujar Sudi di Kejari Jakut, Senin (13/10/2025).

​Sudi juga membantah kabar bahwa terdakwa telah menjalani atau menerima putusan sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Untuk terdakwa hanya baru mengajukan PK, menjalani sidang aja belum! apalagi sudah ada putusan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” pungkasnya.

​Sementara itu, Kepala Humas Rutan Salemba, Imam, membenarkan bahwa Husni adalah warga binaan di Rutan Kelas I Salemba. Ia juga memastikan Husni telah meninggal dunia.
​Namun, Imam membantah Husni meninggal di dalam Rutan.

“Iyah betul beliau Warga Binaan kami dan telah meninggal kamis kemarin, tetapi kami pastikan Husni meninggal tidak di dalam Rutan, melainkan meninggalnya di RS Polri Bhayangkara,” jelas Imam saat ditemui di Rutan Salemba, Senin (13/10/2025).

​Imam menerangkan, Husni sempat dibawa ke RS Pengayoman sebelum akhirnya dirujuk ke RS Polri Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih memadai.

​”Informasi yang saya dapat Husni meninggal karena akibat jantung. Saya tegaskan lagi ya mas, Husni tidak meninggal di dalam Rutan, setau kami hari itu, ia keluar karena ada agenda sidang PN Jakpus,” tandasnya.

​Latar Belakang Kasus

​Diketahui, Muhammad Husni merupakan terdakwa dalam kasus korupsi penjualan komoditas komersial di Kantor Perum Bulog yang mengalami kerugian total Rp7,2 Miliar

​Sebelum mengajukan PK, Husni telah dijatuhi vonis Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada 21 Februari 2025. Proses PK-nya sendiri diajukan pada 2 September 2025.  Dan Muhammad Husni meninggal dunia pada Kamis, 9 Oktober 2025 bertepatan dengan sidang pembacaan putusan PK (pininjauan kembali).

Menurut sumber yang didapat eranasional, Pengajuan PK Husni itu telah dikabulkan, dan dinyatakan bebas.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengenai penundaan Pemilu. PN Jakpus dinyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

“Mengadili sendiri dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan peradilan umum CQ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwewenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo,” kata Hakim Ketua Sugeng Riyono di PT Jakarta, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

“Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para Tergugat tidak dapat diterima, menghukum para Terbanding, para Penggugat, untuk membayar biaya secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,” lanjut hakim.

Dalam putusannya, PT DKI juga mengabulkan permohonan banding KPU terkait putusan PN Jakpus yang menunda tahapan pemilu 2024. Putusan banding tersebut dianulir menjadi tahapan pemilu tidak ditunda.

“Mengadili menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut,” ucap Hakim Ketua Sugeng Riyono saat membacakan amar putusan banding di PT DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Seperti diberitakan sebelumnya, putusan PN Jakpus tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Partai Prima mengaku mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU.

Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima.

Hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.

Tak terima putusan itu, KPU mengajukan banding ke PT DKI Jakarta.

“Hari ini KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus,” kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna, Jumat (10/3).

Andi Krisna mengatakan, KPU telah menyampaikan dokumen banding tersebut ke PN Jakpus. Selain itu, KPU telah menerima akta permohonan banding itu.

“Tadi sudah kami sampaikan dokumen dan sudah kami terima akta permohonan banding, sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menggelar sidang putusan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah satu poinnya soal penundaan Pemilu 2024. Sidang putusan banding digelar pada 11 April 2023.

“Perkara perdata gugatan dari Partai Prima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst. yang dalam proses penanganan banding atas permohonan banding dari Komisi Pemilihan Umum RI di PT DKI teregister dalam nomor 230/PDT/2023/PT.DKI dan sedang dipersiapkan untuk sidang pembacaan putusannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023,” kata Pejabat Humas PT Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan, Sabtu (8/4/2023).

Majelis hakim banding untuk perkara tersebut terdiri dari tiga orang, yakni  Sugeng Riyono, Subachran Hardi Mulyono dan Haris Munandar.

Seperti diketahui, Putusan PN Jakpus tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Partai Prima mengaku mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU.

Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima.

Hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.

Menanggapi putusan PN Jakpus itu, KPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Hari ini KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus,” kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna di PN Jakpus, Jumat (10/3).

Andi mengatakan KPU telah menyampaikan dokumen banding tersebut ke PN Jakpus. Selain itu, KPU telah menerima akta permohonan banding itu.

“Tadi sudah kami sampaikan dokumen dan sudah kita terima akta permohonan banding, sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

KPU datang ke PN Jakpus, Jumat (10/3) dengan menyerahkan memori banding.

“Hari ini KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus,” kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna, di PN Jakpus, Jumat (10/3/2023).

Andi Krisna menjelaskan, selain telah menyampaikan dokumen banding ke PN Jakpus, KPU telah menerima akta permohonan banding itu.

“Tadi kami sudah menyampaikan dokumen dan sudah kita terima akta permohonan banding, dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut,” jelasnya.

Putusan PN Jakpus

Diberitakan sebelumnya, putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu 2024 berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Partai Prima mengaku mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi aKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.nggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Pemilu 2024 akan tetap berjalan. Dia meyakini ada permainan belakang di balik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang meminta agar pemilu ditunda, sebab putusan itu dinilai salah kamar.

“Pemilu ini akan tetap berjalan, kita akan lawan habis-habisan putusan itu. Karena putusan itu salah kamar. Ibarat mau kawin, memperkuat akte perkawinan di pengadilan, harusnya ke Pengadilan Agama tapi masuknya ke Pengadilan Militer, enggak cocok. Sama ini, ini urusan hukum administrasi kok masuk hukum perdata, ada main mungkin di belakangnya, pasti ada main, pasti,” kata Mahfud dikutip channel YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (5/3/2023).

Mahfud menegaskan, putusan penundaan pemilu bukan soal independensi hakim. Putusan terkait persoalan pemilu, kata Mahfud, bukan wewenang peradilan umum.

“Ini bukan soal independensi hakim, kalau hakim itu enggak bisa diganggu gugat. Lah ini kan ilmunya salah, ya jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok dia (PN Jakpus) yang mutusin,” ujarnya.

Mahfud menegaskan, pemerintah akan terus mendukung Pemilu 2024 berjalan. Menurut dia, putusan PN Jakpus bisa diabaikan KPU jika sudah mengajukan banding.

“Kalau pemerintah terus jalan dengan persiapan ini, bahkan kalau mau ini, karena ini salah kamar. Ya diabaikan aja kalau sudah banding,” imbuhnya.

Jakarta, eranasional.com : Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akhirnya memvonis terdakwa Romahurmuziy 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan mantan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat (PPP) itu divonis bersalah karena diduga menerima uang suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia . 

“Menyatakan terdakwa Romahurmuziy telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta,” kata Hakim Ketua Fahrizal Hendri di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Rommy diduga telah menerima uang 255 juta yang merupakan pemberian tersangka Haris Hasanudin yang mengikuti seleksi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. Rommy diduga melakukan intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin tersebut.

Pemberian suap itu diduga untuk memuluskan salah satu persyaratan karena dalam posisi  jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 tahun terakhir.

Padahal sebelumnya Haris selaku Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS) berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.

Haris diduga meminta saran Ketua DPP PPP Jatim Musyaffa Noer agar bisa bertemu Lukman Hakim yang saat itu menjabat Menteri Agama dan Rommy. Karena Lukman dianggap Musyaffa mempunyai hubungan dekat dengan Rommy.

“Pada 17 Desember 2018 di rumah Terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, terdakwa melakukan pertemuan dengan Haris Hasanudin dan membicarakan mengenai rencana Haris Hasanudin menduduki jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang untuk itu terdakwa bersedia menyampaikan keinginan Haris Hasanudin tersebut kepada Lukman Hakim Saifuddin,” jelas Ketua Majelis Hakim.

Hakim menyatakan Haris tidak memenuhi syarat administrasi sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi. Kemudian Rommy memerintahkan Lukman Hakim agar Haris tetap lolos seleksi administrasi.

“Terdakwa juga menyampaikan kepada Lukman Hakim Saifuddin agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segala resiko yang ada. Arahan terdakwa tersebut disetujui oleh Lukman Saifuddin,” jelasnya.

Menurut hakim, Haris memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy secara bertahap. Haris pun akhirnya diangkat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor B.II/04118 yang dilanjutkan dengan pelantikannya pada 5 Maret 2019.

Menimbang walaupun terdakwa atau tim kuasa hukum menyatakan sudah mengembalikan uang dengan cara menitipkan kepada Norman Zen dengan alasan menjaga perasaan Haris Hasanudin, mertuanya Haris Roziqi dan kiai Asep alasan mana tidak benar menurut hukum. Seharusnya terdakwa melaporkan kepada KPK. Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat menerima hadiah atau janji terpenuhi,” katanya.

Selain Haris Hasanudin, Rommy bersalah menerima uang Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi. Uang tersebut berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Atas perbuatan itu, Rommy disangkakan bersalah melanggar Pasal 11 UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(Fyan/red).