MEDAN – Putusan pailit PT Anggrek Hitam (PT AH) dari Pengadilan Niaga Medan telah masuk tahun ketiga. Namun para pencari keadilan dari pihak yang berupaya menyembunyikan harta pailit bukannya menuai hasil, malah makin kusut dengan ditolaknya gugatan kurator terhadap salah satu kreditur separatis yang memegang semua harta pailit.

Akibatnya, hampir semua kreditur konkuren terancaman kehilangan haknya menuntut pembayaran utang yang seharusnya diperoleh dari boedel pailit Anggrek Hitam.

“Pola penerapan hukum yang seperti ini tentu saja patut dilihat secara mendalam untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan hukum di Indonesia. Pada akhrinya, kehadiran publik sebagai ‘juri’ juga penting sekali agar proses penegakan hukum berjalan secara adil,” kata Sayuti selaku praktisi hukum kepailitan sekaligus kuasa beberapa kreditor konkuren dalam perkara kepailitan PT AH kepada wartawan, Senin (8/11/2021).

Sayuti menilai ada kejanggalan dalam kasus ini, pertama menurutnya, piihak PH QRL sampai sekarang masih menahan dokumen asli harta Harta Pailit PT Anggrek Hitam.

“Hal ini perlu di pertanyakan, dan pihak Kurator harusnya melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian, karena mereka berhak untuk melaporkan debitur yang di duga mempunyai niat jahat. Yang mendirikan QRL adalah direktur PT AH sendiri, hal ini sangat jelas ada itikad jahat dan patut di duga sudah di rencanakan dari awal pihak debitur untuk menyelamatkan aset debitur dan secara tidak langsung untuk menghilangkan hak Kreditur kongkuren lainnya,” beber Sayuti.

Sayuti melanjutkan, bahwa QRL baru berdiri dan dan sangat di ragukan kemapuannya untuk meminjamkan uangnya untuk membantu PT AH. Sedangkan menurutnya, QRL sendiri didirkan di Hongkong, yang masih dipertanyakan keadaan kantornya dan stafnya.

“Hal ini akan kami buktikan di dalam persidangan karena kami juga akan mengajukan gugatan agar QRL di keluarkan dari statusnya sebagai kreditur. Bahwa QRL ini menjadi Kreditur Separatis patut di duga sudah melanggar ketentuan UU Kepailitan, dimana Hak Tanggungan itu dipasang oleh PT Anggrek Hitam (debitor pailit) ke QRL sebelum 1 tahun PT AH dinyatakan pailit, hal ini sudah melanggar pasal 41 dan 42 UU Kepailitan,” jelas dia.

Apalagi, dia menambahkan, belakangan terungkap, QRL ini merupakan bentukan PT AH.

“Yang mana Bapak “B” bertindak selaku Direksi Debitur Pailit dan juga selaku Pendiri QRL, berada didua kaki sekaligus, Sehingga patut diduga QRL digunakan untuk menyembunyikan asset Boedel Pailit PT AH. Karena itu, tindakan kurator sudah tepat mengajukan gugatan Actio Pauliana untuk membatalkan dan atau mengeluarkan QRL dari daftar kreditur,” sambungnya.

Dari penuturannya, gugatan Actio Pauliana ini agar harta boedel pailit bisa dibagi kesemua Kreditur yaitu Kreditur Konkuren termasuk QRL jika sudah menjadi Kreditur Konkuren.

Secara terpisah, beberapa Kreditur menyampaikan sangat mendukung upaya kurator yang telah mengajukan gugatan Actio Pauliana terhadap pembebanan hak tanggungan terhadap semua harta pailit yang ternyata belum ada satu tahun.

Disebutkan, tujuan kurator itu baik dengan dibatalkannya hak tanggungan atas seluruh harta pailit maka semua kreditur akan mendapatkan pembagian harta pailit secara rata.

“Namun, anehnya gugatan tersebut ditolak maka secara nyata piutang yang harusnya memang hak kami terancam raib. Ini sangat tidak adil. Kami telah menjadi korban permainan yang harusnya tidak terjadi pada diri kami,” kata Sayuti.

Kreditur tersebut mempertanyakan bagaimana bisa semua harta pailit tiba-tiba dibebankan ke salah satu kreditur seolah-olah ada utang dengan kreditur tersebut. Apalagi telah diketahui bahwa kreditur separatis tersebut afiliasi dari Debitur Pailit yang baru didirikan Tahun 2015 dengan modal 1 dollar.

“Kami juga memberikan utang kenapa kami tidak diberikan jaminan? Kenapa semua harta dijaminkan ke 1 kreditor saja ? Jelas sekali ini ada upaya debitur pailit mau menyembunyikan harta pailit dari pembayaran utang, hukum telah dipermainkan, sehingga kami terancam menjadi korban,” ucap salah seorang kreditur.

Namun, gugatan Actio Pauliana ini ditolak oleh Majelis Hakim PN Niaga Medan. Akibatnya, seluruh Kreditur Konkuren akan dirugikan karena seluruh harta pailit akan masuk ke Kreditor Separatis yaitu QRL.

“Padahal secara hukum pemasanngan Hak Tanggungan asset pailit tersebut bertentangan dengan hukum kepailitan sehingga harusnya Hak Tanggungan tersebut dibatalkan,” tutup Sayuti.

Batam- Hakim Pengadilan Niaga (PN) Medan memutuskan untuk menerima proposal perdamaian (homologasi) PT Artha Utama Propertindo (AUP) sebagai pengelola Formosa Residence Batam, untuk membayar 10 persen kepada kreditur atau setara dengan utang. Dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Formosa Residence Batam dengan nomor perkara 17/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan, majelis hakim menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 20 September 2021 yang telah disepakati oleh debitur, dalam hal ini PT AUP dan para krediturnya.

Menyikapi itu, kuasa hukum Formosa Residence, Hery Chariansyah dan Yopta Eka Saputra Tanwir, menyebut putusan hakim Pengadilan Niaga Medan ini telah jeli dalam melihat pokok masalah. “Jadi, kita berikan apresiasi atas putusan dari hakim karena jeli dalam melihat masalah tersebut,” ujar Hery kepada awak media, Sabtu (30/10/2021).

Kata dia, sebelum putusan ketuk palu, pihaknya bersama para kreditur telah beberapa kali melakukan mediasi bersama dalam membahas proposal perdamaian. “Kita ajukan proposal perdamaian, 12 orang kreditur telah menerima usulan perdamaian ini,” ujar dia.

Ia beberapa kali menjelaskan bahwa sangatlah tidak mungkin jika perusahaan sebesar PT AUP harus dipailitkan. Apalagi pembangunan Formosa Residence memberikan dampak positif untuk meningkatkan perekonomian Kota Batam. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan baru.

“Formosa Residence tidak hanya milik pemegang saham semata, tetapi juga milik puluhan bahkan ratusan karyawan yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya,” kata Hery.

Hal ini pula, yang diyakini Hery, menjadi satu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga Medan sebelum mengabulkan proposal perdamaian perusahaan.

Kepada wartawan, Hery menerangkan, jika Pengadilan Niaga Medan memutuskan empat perkara. Yakni: Pertama, hasil putusan adalah menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 20 September 2021 yang telah disepakati debitur dengan para krediturnya. Kedua, Pengadilan Niaga Medan menghukum debitur dan kreditur untuk menaati perjanjian perdamaian yang telah disahkan.

Lalu ketiga, menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan telah berakhir secara hukum. Keempat, menghukum debitur dan kreditur yang menyetujui perdamaian untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7,3 juta.

Hery mengatakan, keputusan sendiri dikeluarkan Pengadilan Niaga Medan tanggal 18 Oktober 2021 lalu.

“Sidang PKPU Pengadilan Niaga Medan telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, persidangan tidak cacat hukum,” jelasnya.

Dalam perjanjian perdamaian yang diputuskan sah oleh Pengadilan Niaga Medan, disebutkan pula bahwa PT Artha Utama Propertindo akan mengembalikan 10 persen dari total tagihan atau nilai utang. Masa pengembalian atau pembayaran utang dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan homologasi atau pengesahan perdamaian ini memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Kami akan fokus dalam perkara PKPU ini sampai berkekuatan hukum tetap. Setelah itu, langkah apa yang bakal ditempuh akan didiskusikan kembali,” imbuh dia.

Kendati demikian, pihaknya juga bakal menghormati keputusan 5 (lima) kreditur penggugat PKPU untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Dalam hal ini mengajukan kasasi. Pasalnya, keputusan kelima penggugat sendiri merupakan hak masing-masing sebagai warga negara Indonesia.

“Terkait dengan ketidakpuasan beberapa pihak kreditur, pengelola Formosa Residence mengormati keinginan mereka untuk melanjutkan ke MA,” ujarnya.

Hery menegaskan, jika PT AUP telah bergerak dan berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya pun meyakini jika hasil kasasi yang dilakukan lima kreditur tidak akan berbeda jauh dengan keputusan dari Pengadilan Niaga Medan.

Selain putusan, Hery juga mengingatkan pada pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara PKPU agar tidak memberikan pernyataan liar ke publik. Karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum tersendiri ke depannya. “Kita minta pihak yang tak terlibat untuk tidak mengeluarkan statement yang bukan pada tempatnya,” pinta dia.