Mereka adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

Erintuah disebut menerima gratifikasi dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing. Yakni uang sebesar Rp97.500.000, Sin$32.000 dan RM35.992,25.

“Bahwa terdakwa Erintuah Damanik selaku penyelenggara negara menerima gratifikasi dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,” kata jaksa Bagus Kusuma Wardhana saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Erintuah menyimpan uang-uang tersebut di rumah dan apartemen miliknya. Dia tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sehingga dianggap sebagai gratifikasi.

Selain itu, dua hakim anggota PN Jakarta Surabaya yang turut menjatuhkan putusan bebas terhadap Ronald Tannur yakni Heru Hanindyo dan Mangapul juga didakwa menerima gratifikasi.

Teruntuk Heru, ia disebut menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp104.500.000, US$18.400, Sin$19.100, ¥100.000 (Yen), €6000 (Euro) dan SR21.715 (Riyal Saudi). Heru menyimpan uang-uang tersebut di Safe Deposit Box (SDB) Bank Mandiri Kantor Cabang Cikini Jakarta Pusat dan rumahnya.

Sedangkan Mangapul disebut menerima penerimaan yang tidak sah menurut hukum dengan rincian Rp21.400.000,00, US$2.000 dan Sin$6.000. Ia menyimpan uang tersebut di apartemennya.

Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Uang yang ditaksir mencapai puluhan miliar itu diamankan dari penggeledahan di sejumlah tempat.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan ada enam lokasi yang digeledah di wilayah Surabaya, Semarang, dan Jakarta.

Adapun lokasi yang digeledah merupakan rumah atau apartemen hakim Erintuah Damanik (ED), hakim Heru Hanindyo (HH), hakim Mangapul (M), dan pengacara Gregorius Ronald Tannur bernama Lisa Rahmat (LR).

Jika ditotal, uang yang berhasil disita dari enam lokasi penggeledahan sekitar Rp 23,2 miliar.

Selain uang, juga ditemukan dan diamankan bukti berupa dokumen, handphone, hingga alat elektronik. Berikut rinciannya :

1. Penggeledahan di rumah hakim ED di Surabaya. Dari lokasi ini diamankan uang tunai Rp 97,5 juta, uang tunai SGD 32 ribu (sekitar Rp 380 juta), RM 35.992,25 (sekitar Rp 125,9 juta), dan sejumlah alat elektronik.

2. Penggeledahan di rumah hakim ED di Semarang. Diamankan uang tunai USD 6 Ribu (sekitar Rp 90 juta), uang tunai SGD 300 ribu (sekitar Rp 3,6 miliar), dan sejumlah barang elektronik.

3. Penggeledahan di apartemen hakim HH di Surabaya. Diamankan uang tunai Rp 104 juta, USD 2.200 (sekitar Rp 26,4 juta), SGD 9.100 (sekitar Rp 109 juta), uang tunai 100 ribu Yen (sekitar Rp 10,2 juta) dan sejumlah barang elektronik.

4. Pengeledagan di apartemen Hakim M di Surabaya. Diamankan uang tunai Rp 21,4 juta, SGD 35.000 (sekitar Rp 413 juta), dan sejumlah barang bukti elektronik.

5. Penggeledahan di rumah pengacara LR di Surabaya. Diamankan uang tunai Rp 1,19 miliar, USD 451.300 (sekitar Rp 6,76 miliar), dan SGD 717.043 (sekitar Rp 8,6 miliar).

6. Penggeledahan di apartemen LR di Menteng, Jakarta Pusat. Diamankan uang tunai Rp 2,126 miliar, bukti catatan keuangan, dan handphone.

“Kita menduga barang bukti ini seluruhnya terkait dengan suap yang dilakukan LR,” ujar Abdul Qohar, di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10) malam.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) dan pengacara Lisa Rahmat (LR) sebagai tersangka.

Adapun tiga hakim itu adalah, Erintuah Damanik (ED) Heru Hanindyo (HH), dan Mangapul (M).

Mereka dijerat atas dugaan suap terkait vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Penetapan itu merupakan hasil pemeriksaan dan gelar perkara pasca tim gabungan Kejaksaan Agung RI menangkap mereka di Surabaya dan Jakarta.

Dalam konstruksi kasus, ketiga hakim itu diduga menerima suap dari pengacara IR.

Diduga suap terkait vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur, terdakwa atas kasus dugaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Diduga fulus itu untuk membebaskan terdakwa Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

“Penyuapan dan atau gratifikasi sehubungan perkara yang telah diputus di PN Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tannur. Dalam perkara ini terdakwa telah diputus bebas oleh Majelis Hakim yang teridiri dari ED HH dan M. Penyidik menemukan indikasi yang kuat bahwa pembebasan terhadap Ronald Tannur diduga ED HH dan M menerima suap dari pengacara lR,” ungkap Abdul Qohar.

Atas dugaan perbuatannya, tiga hakim itu dijerat atas Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Ayat (2) juncto pasal 12 huruf e juncto pasal 12B juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara pengacara R yang dijerat sebagai tersangka atas dugaan pemberi dijerat dengan pasal 5 ayat (1) juncto pasal 6 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Para tersangka langsung dijebloskan ke jeruji besi. Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan. []

“(Putusan kasasi) kalau enggak salah, terbukti,” kata juru bicara MA, Yanto, saat dikonfirmasi Rabu (23/10/2024).

Yanto menjelaskan, putusan kasasi ini juga sekaligus membatalkan vonis bebas Tannur. Kini, ia dihukum 5 tahun penjara.

“(Hukuman) penjara. Kalau enggak salah, 5 tahun,” ujarnya.
Dikutip dari situs MA, Ronald Tannur dinilai terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang membuat orang mati.

Ketua Majelis Kasasi adalah Hakim Agung Soesilo dengan Anggota Hakim Agung Sutarjo dan Ainal Mardhiah. Kasasi diketok pada 22 Oktober 2024.

“KY juga memastikan akan segera memanggil majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk dimintai keterangannya terkait putusan vonis bebas terhadap terdakwa GRT,” kata Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam keteranganya, Rabu (7/8/2024).

Mukti mengatakan pemanggilan itu sebagai tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN SBY pada Senin (29/7/2024).

Adapun ketiga majelis hakim PN Surabaya yang akan dipanggil yakni Majelis Hakim Ketua, Erintuah Damanik, serta dua hakim anggota, Heru Hanindyo dan Mangapul.

“Berharap majelis hakim bisa hadir memenuhi panggilan KY. Pemanggilan terhadap majelis hakim sebagai hak jawab atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan oleh pelapor,” kata Mukti.

Mukti menjelaskan, dalam waktu dekat Komisi Yudisial akan memanggil pihak pelapor, dalam hal ini keluarga korban Dini Sera Afrianti untuk dimintai keterangan dan menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya.

“KY telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor besok untuk melakukan pendalaman berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Namun, pemeriksaan bersifat rahasia, sehingga digelar secara tertutup,” ujar Mukti.

Selain itu, Mukti menegaskan KY juga siap berkoordinasi dengan KPK atau aparat penegak hukum lainnya apabila membutuhkan informasi untuk pendalaman proses penegakan hukum.

“Terhadap perkara ini jika terdapat dugaan praktik jual beli dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,” pungkas Mukti.