Inovasi ini menjadi langkah pencegahan agar tidak terjadi kasus keracunan massal seperti yang pernah menimpa sejumlah daerah.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, rapid test menjadi bagian dari transparansi dan pengawasan Polri dalam menjamin mutu gizi bagi anak-anak.

“Rapid test untuk security food, dan ini dilakukan bersama-sama dan transparan. Publik pun boleh melakukan pengawasan dengan melibatkan dari Puskesmas maupun tenaga medis yang sudah ditunjuk,” ujar Herry Heryawan, Senin (13/10/2025).

Herry menegaskan, makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi standar kualitas dan keamanan. Menurutnya, kegagalan menjaga mutu MBG bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri maupun pemerintah.

“Seperti yang kita ketahui kejadian beberapa waktu lalu itu akan mendegradasi kepercayaan terhadap pemerintah dan kita semua,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan sejak pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga tahap distribusi.

“Mulai dari pada masuknya bahan makanan, memasak, penyimpanan, sampai kepada pembagian dan terakhir food security atau rapid test. Setelah itu disiapkan di dalam ompreng atau food tray, baru kemudian didistribusikan,” jelasnya.

Menurut Kapolda, SPPG bukan sekadar dapur, melainkan investasi nyata Polri untuk membangun generasi sehat, kuat, dan berdaya.

“Ibarat menanam pohon, kalau dirawat dengan baik dan diberi pupuk akan mempunyai batang kuat tempat bersandar, dahan yang kuat tempat bergantung, daun yang lebat tempat bernaung, dan akar yang kuat tempat bersila. Demikian pula pemberian gizi yang baik dapat menjamin tumbuh kembang generasi penerus kita dan memberikan manfaat bagi kita semua,” tuturnya.

SPPG Inhil berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektare di Jalan Baru Yusuf Parit, Kelurahan Tembilahan Hulu. Dapur ini dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Polres Inhil dengan dukungan 39 relawan.

Fasilitas yang tersedia mencakup dapur, peralatan masak, food tray, hingga kendaraan distribusi. Setiap hari, dapur ini menyiapkan MBG untuk 2.438 siswa dari 12 sekolah di Kabupaten Inhil.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan, mengonfirmasi penangkapan kedua pelaku, Sisilia Hendriani (24) dan Syamsul Zekri (34).

“Tim Siber Polda Riau (Tim Radar) melakukan analisa akun media sosial pelaku, lalu ditindaklanjuti dengan penangkapan oleh Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau,” ujar Kombes Ade Kuncoro Ridwan, Jumat (10/10/2025).

Hubungan antara korban dan pelaku utama, Sisilia Hendriani, ternyata sudah terjalin sejak lama. Keduanya diketahui saling mengenal di dunia malam sekitar tahun 2019, yang kemudian berlanjut melalui komunikasi via DM Instagram dan WhatsApp.

Puncaknya jebakan terjadi pada Agustus 2023. Korban MT menghubungi Sisilia dan menawarkan uang Rp1.000.000 agar Sisilia bersedia melakukan VCS. Saat sesi video call itu berlangsung, Sisilia diduga mengambil tangkapan layar (screenshot) momen tersebut.

Rekaman inilah yang kemudian digunakan oleh pasangan sejoli ini untuk mengintimidasi MT. Mereka mengancam akan menyebarkan rekaman VCS tersebut kepada rekan-rekan bisnis, bahkan kepada istri korban, jika tuntutan uang tidak dipenuhi.

Pemerasan Berlangsung Selama Dua Tahun

Korban MT yang diliputi rasa takut akhirnya menuruti tuntutan para pelaku. Awalnya, MT mengirimkan uang sebesar Rp10 juta ke rekening BCA yang disediakan oleh tersangka Zek, melalui agen BRI link di Aliantan, Rokan Hulu (Rohul).

Sayangnya, pemerasan itu tak berhenti di sana. Ancaman dan tuntutan uang terus berlanjut tanpa henti selama kurang lebih dua tahun, terhitung sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2025.

“Pengancaman dan tuntutan uang terus berlanjut selama dua tahun, hingga total permintaan dan pengiriman mencapai Rp1,6 miliar,” jelas Dirreskrimsus.

Dari hasil kejahatan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berharga, di antaranya dua unit mobil Honda Brio (Hitam dan Putih), satu unit sepeda motor Honda Scoopy Merah, serta satu buah kalung emas seberat 10 gram.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal berlapis, yakni Pasal 27B Ayat (2) Ke-a Jo Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.

Dalam pengembangan, anggota Satreskrim Polres Siak menangkap dua orang pelaku lainnya berinisial OA dan FH seorang perempuan.

Modus yang dilakukan para tersangka yaitu dengan menawarkan kepada warga berupa jasa pengurusan sertifikat tanah secara cepat.

Tersangka SA mengaku telah memalsukan sebanyak 50 sertifikat tanah dan telah menyebarkannya ke berbagai desa di Kabupaten Siak. Untuk pembuatan sertifikat, tersangka memasang harga Rp7-Rp12 juta per sertifikat.

“Korban yang ingin membuat sertifikat dan ingin memecah surat sertifikat secara cepat dan praktis serta meminta jasa pembuatan sebanyak Rp7 juta-12 juta. Jadi ini variasi ada korbannya ruginya Rp8 juta, ada korban R10 juta dan sampai ada yang rugi 12 juta. (Polisi) mengamankan 166 surat sertifikat tanah palsu di komputer tersangka,” jelas Kepala Kepolisian Resor (Kapolred) Siak, AKBP Eka Ariandy Putra, dikutip dari Metrotvnews, Kamis (24/7/2025).

Polisi menangkap pelaku berinisial H (33) dalam operasi itu

“Kami tegaskan, tidak ada tempat bagi peredaran narkoba di Bumi Lancang Kuning. Para pelaku akan diberikan hukuman setimpal,” kata Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Yossy Kusumo dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Senin (28/4/2025)..

Penangkapan H bermula saat tersangka berada di sebuah PO bus di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, Senin, 21 April. Tersangka kedapatan membawa paket sabu yang diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut ilegal menggunakan speedboat.

Direktur Ditresnarkoba Polda Riau Kombes Putu Yuda Prawira mengatakan sabu tersebut merupakan kiriman dari negara tetangga dan rencananya akan diedarkan di Surabaya, Jawa Timur.

Keributan terjadi bahkan para debt collector itu menganiaya debitur, juga merusak fasilitas polsek.

Sepanjang peristiwa terjadi, bila merujuk pada narasi di media sosial, terdapat 10 polisi yang hanya menonton, tidak melerai.

Polda Riau juga Polresta Pekanbaru langsung turun menangani peristiwa itu.

Pertama-tama Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, menjelaskan 10 polisi itu justru mencegah terjadinya bentrokan.

“Jika tidak ada anggota, tentu peristiwa akan lama,” kata Jeki, Senin (21/4/2025).

Dalam operasi yang digelar pada 12 hingga 29 Februari itu, turut ditangkap 13 pengedar narkoba dan sudah menjadi tersangka.

Seluruh kurir dan pengedar yang ditangkap, yakni A (36), M (32) L (29), MK (23), DA (34), TA (34), LB (29), MA (31), HA (45), PR (27), IS (29), RMR (23) dan AS (29), sedangkan satu tersangka lainnya inisial DR masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Heri Murwono mengungkapkan, seluruh tersangka ditangkap di sepuluh lokasi berbeda. “Ada 13 tersangka, satu orang DPO dan satu lagi dalam pengembangan karena merupakan warga binaan Lapas Narkotika di Langkat, Sumatera Utara,” kata Hery Murwono, Senin (4/3/2024).

Dia menjelaskan, pengendali narkoba ini merupakan tahanan Lapas Narkotika di Langkat Sumatera Utara. “Kami sedang mengembangkan pengendali dari Lapas Langkat, identitasnya sudah kami kantongi,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau, Kombes Manang Soebekti menjelaskan, komplotan pengedar narkoba ini terafiliasi dengan jaringan internasional.

“Barang-barang ini berasal dari Malaysia yang masuk ke perairan Dumai kemudian diedarkan sampai ke Sumatera Utara. Para tersangka memiliki peran masing-masing dan yang paling besar adalah lima orang yang lokasi penangkapannya di Dumai. Kami mengamankan 15 kilogram sabu dan 21.000 lebih ekstasi,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta pelaku duel polisi di SPN Polda Riau ditindak tegas dan dijatuhi sanksi etik dan pidana.

Seorang polisi bernama Ruslan yang bertugas di SPN Polda Riau, tewas setelah ditikam rekannya sesama polisi, usai perkelahian pada Selasa (20/12).

”Kepada pelaku perlu diberikan sanksi yang tegas dan berat, etik maupun pidana,” kata Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto, kepada wartawan pada Rabu (21/12).

Menurut Benny, pihaknya telah mendapatkan informasi serta laporan terkait insiden tersebut. Dia menyayangkan terjadinya kasus yang dapat merusak citra Polri.

Benny juga mengatakan kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan diusut Polda Riau. Menurut dia, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal membentuk tim untuk mengusut serta mengungkap latar belakang kejadian.
”Saya mendengar bahwa Kapolda membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut dan mengungkap latar belakang atau akar masalahnya,” ucap Benny.

Seperti diketahui, Aiptu Ruslan selaku Banit Provos SPN Polda Riau ditikam rekan kerjanya Bripka WF setelah keduanya sempat terlibat cekcok. Pertikaian bermula saat korban menegur pelaku lantaran tidak mengikuti apel pembagian tugas. Saat itu pelaku menolak mengikuti apel dengan alasan sedang bertugas.

Mendengar jawaban tersebut, korban kemudian menyuruh pelaku untuk push up, namun ditolak pelaku. Keduanya sempat cekcok dan adu mulut sebelum akhirnya dilerai anggota polisi di sekitar lokasi.

Ternyata, kejadian tersebut tidak selesai, pukul 19.15 WIB, Bripka WF datang ke SPN dengan orang tuanya dengan niat menjumpai Wakil Kepala SPN Polda Riau guna melaporkan perkelahian tersebut.

Saat itu, Wakil Kepala SPN minta agar persoalan tersebut diselesaikan esok hari karena masih disibukkan dengan persiapan pelantikan. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, Bripka WF berniat menemui Kepala SPN Polda Riau.

Setelah menjumpai, Bripka WF kemudian keluar tanpa pamit dan menuju ke penjagaan bertemu dengan Aiptu Ruslan, sehingga kembali terjadi perkelahian. Tidak hanya sekadar cekcok, dada kiri Aiptu Ruslan menancap sebilah sangkur milik Bripka WF yang membuatnya tewas.