Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY usai Rapat Koordinasi di Markas Polda Sumatra Selatan yang membahas penanganan kendaraan ODOL, menyusul robohnya Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, pada Juni 2025 akibat kendaraan bermuatan berlebih.

Menko AHY menekankan, persoalan ODOL merupakan isu serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur nasional.

“Di tingkat pusat kami mengorkestrasi dan mengoordinasikan semangat untuk meniadakan kendaraan ODOL atau kebijakan Zero ODOL yang insya Allah mulai berlaku efektif Januari 2027,* ujar Menko AHY dalam keterangan persnya di Polda Sumsel, Rabu (11/2/2026).

Dia mengatakan terlalu banyak kecelakaan terjadi akibat ODOL. Korbannya juga tidak sedikit, satu nyawa terlalu banyak.

Karena itu, dikatakan dia, semangatnya adalah menertibkan agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa, terutama mereka yang tidak berdosa.

“Karena itu, kebijakan Zero ODOL menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian, serta mewujudkan sistem logistik yang lebih tertib dan berkelanjutan,” ucap Menko AHY.

Pemerintah pusat melalui Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengawal implementasi kebijakan Zero ODOL secara intensif dan terkoordinasi. Menko AHY menegaskan, penertiban ODOL tidak dapat dilakukan secara parsial maupun semata-mata represif.

Selain mengancam keselamatan, kendaraan bermuatan berlebih juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, sehingga membebani anggaran negara untuk preservasi infrastruktur setiap tahunnya.

“Kita sering mendengar kendaraan ODOL tidak bisa dikendalikan, rem blong, menghantam kendaraan lain atau pengguna jalan. Bahkan sampai robohnya jembatan, padahal jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian. Puluhan triliun rupiah setiap tahun harus dikeluarkan untuk perbaikan dan preservasi jalan. Ini yang harus kita tekan,” tambahnya.

Implementasi Zero Odol

Menko AHY menjelaskan, implementasi Zero ODOL dilakukan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi dan pembinaan sebelum penegakan hukum diterapkan secara penuh.

“Penindakan nantinya menyasar seluruh rantai tanggung jawab, tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik usaha, pemilik kendaraan, hingga pihak karoseri,” ucap Menko AHY.

Lanjut dia mengatakan ada fase sosialisasi, kemudian pembinaan bagi yang membutuhkan pendampingan untuk melakukan konversi. Setelah itu baru diiringi dengan penegakan hukum. Penegakan hukum harus adil. Selama ini sering kali hanya pengemudinya yang disalahkan.

Padahal harus dicek siapa pemilik perusahaannya, siapa pemilik kendaraannya, termasuk karoseri yang membiarkan perombakan atau modifikasi hingga menjadi over dimensi,” tegas Menko AHY.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan kebijakan Zero ODOL, termasuk peran Kementerian Perhubungan, jajaran Polri, hingga pemerintah daerah.

“Itu sebabnya kami melibatkan semua pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan, karena kita juga bicara soal nasib dan keberlangsungan para pengemudi kendaraan angkut dan kendaraan besar,” jelasnya.

Komitmen Jajaran Kepolisian 

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumatra Selatan Brigjen Pol Rony Samtana menegaskan komitmen jajaran kepolisian daerah dalam mendukung kebijakan Zero ODOL serta pentingnya sinergi lintas sektor.

“Permasalahan kendaraan over dimensi dan over muatan merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada keselamatan lalu lintas, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keamanan perjalanan, meningkatnya risiko kecelakaan, serta kerugian ekonomi yang tidak kecil bagi negara dan masyarakat. Penanganan ODOL harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol Rony.

Kapala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sumbagtim, Albert Simo., mengatakan penindakan ini amankan total barang bukti lebih dari 3 ribu gram, dan selamatkan hampir 7 juta jiwa dari penyalahgunaannya.

“Informasi awal kami terima dari Kanwil Bea Cukai Riau terkait dugaan pengiriman narkotika dari Medan menuju Palembang melalui jasa pengiriman barang. Informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti dengan koordinasi dan pengawasan,” ujar Albert Simo dalam konferensi pers di Polda Sumsel, Palembang, Kamis (29/01/2026).

Penindakan Pertama

Sementara itu, Albert menjelaskan penindakan pertama dilakukan pada Sabtu, 10 Januari 2026, di salah satu gudang ekspedisi di kawasan Pergudangan Mitra Sukarame, Kota Palembang. Kanwil Bea Cukai Sumbagtim bersama Ditresnarkoba Polda Sumsel melakukan pemeriksaan terhadap satu paket dengan pemberitahuan barang berupa sepatu.

Namun, Albert mengatakan hasil pemeriksaan menemukan 26 buah liquid cartridge rokok elektrik (vape) merek “YAKUZA” dan “YAKUZA XL” yang diselipkan di dalam rongga sepatu dan diduga kuat mengandung narkotika Gol II berupa Etomidate.

Dia mengatakan dari hasil penindakan awal tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa 26 cartridge vape dengan total perkiraan berat bruto 217 gram dan berat bersih sekitar 91 mililiter.

*Nilai barang bukti diperkirakan mencapai Rp78 juta dan menyelamatkan sekitar 455 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika,” tandas dia.

Skema Control Delivery 

Tidak berhenti pada penindakan awal, Kanwil Bea Cukai Sumbagtim bersama Ditresnarkoba Polda Sumsel kemudian melakukan pengembangan melalui skema control delivery. Langkah ini dilakukan untuk membongkar jaringan penerima dan peredaran narkotika di tingkat berikutnya.

“Hasil pengembangan tersebut membuahkan penindakan lanjutan pada Senin, 12 Januari 2026, di sebuah kamar luxury kost di kawasan Ilir Barat I, Kota Palembang. Tim gabungan menemukan kantong plastik berwarna hitam berisi 413 buah liquid catridge rokok elektrik (vape) berisi cairan bening yang diduga mengandung narkotika Gol II berupa Etomidate,” ujar dia.

Tim gabungan juga melakukan pemeriksan tas hitam di lokasi penerima dan menemukan 17 buah liquid catridge rokok elektrik (vape) merek “YAKUZA” berisi cairan bening yang diduga mengandung narkotika Gol II berupa Etomidate dan 10 butir narkotika Gol I jenis Ekstasi.

“Jadi total barang bukti yang diamankan pada tahap ini mencapai 430 cartridge vape dan 10 butir ekstasi dengan nilai perkiraan seluruhnya sebesar Rp1,72 miliar,” ujar Albert.

Secara keseluruhan, lanjut dikatakan Albert, dari dua rangkaian penindakan tersebut, aparat berhasil mengamankan total 456 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate dan 10 butir ekstasi.

Dia mengatakan nilai total barang bukti diperkirakan mencapai Rp1,79 miliar, serta menyelamatkan sekitar 6.915 jiwa. Albert menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil nyata sinergi lintas instansi.

“Kami mengapresiasi kerja sama yang solid antara Bea Cukai dan Kepolisian, khususnya Ditresnarkoba Polda Sumsel. Sinergi ini akan terus kami perkuat sebagai komitmen bersama dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika,” tutupnya.

“Kemarin statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka penembakan terhadap ibu kandungnya sendiri,” kata Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mukmin Wijaya, Sabtu (26/4/2025)

Nandang menyebut kepolisian mendalami unsur kesengajaan dalam kasus ini. Sehingga Gusmadi akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.

Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Sedangkan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana membawa konsekuensi hukum yang lebih berat, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.

Wakil Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel AKBP Harrissandi di Palembang, Rabu, mengatakan perburuan tersebut dilakukan tim khusus usai menyita barang bukti 13.990 butir pil ekstasi dari dua orang kurir dalam operasi penangkapan pada 19 Mei 2024 dan 26 Mei 2024.

“Satu kurir kami tangkap di wilayah Timbangan, Indralaya, Ogan Ilir dan satu lagi di wilayah Ilir Timur III Palembang dengan barang bukti total 13.990,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pil ekstasi tersebut akan diedarkan dan dipasarkan ke tempat hajatan yang biasa menyetel musik remix atau DJ. Oleh karena itulah Kapolda Sumsel melarang warga di Palembang menggelar hajatan dengan memutar musik remix guna antisipasi peredaran ekstasi.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara umur seumur atau paling lama 20 tahun.

Salah satu tersangka berinisial FA mengaku sudah dua kali menjadi suruhan bos nya dengan upah Rp 5.000.000. Ia mengaku berprofesi sebagai ojek online dan melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara tersangka H harus dilakukan perawatan karena pada saat dilakukan penangkapan di Ogan Ilir, H melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dengan menembak tersangka.

Dira Oktasari (43), istri seorang debt collector bernama Deddi Zuheransyah, membuat laporan di SPKT Polda Sumsel pada Sabtu (23/3/2024) sekitar pukul 16.39 WIB.

Ia mendapat telepon dari sang suami yang dirawat di RS Siloam Sriwijaya. Ia terkena luka tusuk. Dira lalu mendatangi rumah sakit Siloam untuk menengok kondisi suaminya.

Ketika datang, ia sudah melihat kondisi suami yang sudah terbaring dengan luka robek akibat ditusuk pada kedua tangannya dan punggung. Ia ditusuk oknum polisi, Aiptu FN.

Ketika dikonfirmasi, Dira membenarkan telah membuat laporan di Polda Sumsel.

“Iya,” ujar Dira yang membenarkan telah membuat laporan di Polda Sumsel, Minggu (24/3/2024).

Namun, ketika ditanyai lebih lanjut mengenai kondisi terkini korban dan seputar kejadian, ia enggan menjawab.

Eranasional.com – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memulangkan tiga anggota keluarga almarhum Akidi Tio, yaitu anak perempuan almarhum Heriyanti, anak menantu Rudi Sutadi, cucu almarhum Akidi setelah menjalani pemeriksaan. Tiga orang ini menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.00 hingga 22.00 WIB perihal hibah Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19.

Polisi mengantarkan tiga orang keluarga Akidi Tio menggunakan mobil Mitsubishi Expander warna putih ke rumahnya di wilayah Jalan Tugu Mulyo, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Adapun dokter pribadi keluarga Akidi Tio, dr Hari Darmawan lebih dahulu meninggalkan Mapolda Sumsel menggunakan mobil minibus warna hitam sekitar pukul 20.20 WIB.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait status terbaru dari keempat orang tersebut setelah dilakukan penyidikan.

Kepala Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel Komisaris Polisi CS Panjaitan tidak banyak berkomentar karena bukan wewenangnya untuk memberikan pernyataan. “Bukan wewenang saya, nanti ada rilis resminya,” singkatnya saat melepas Heriyanti dan saudaranya kedalam mobil.

Sebelumnya Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Polisi Eko Indra Heri meminta proses itu diserahkan kepada polisi karena saat ini Penyidik Reserse Kriminal Umum masih memintai keterangan mereka. “Berpikir positif saja, terkait proses itu nanti, saat ini tim sedang bekerja,” kata dia.

Ia menegaskan dalam kasus tersebut dirinya hanya berusaha untuk berikhtiar menyalurkan kebaikan dari salah seorang warga yang ingin membantu penanganan COVID-19 kepada masyarakat Sumatera Selatan.

Eranasional.com – Sebanyak 250 personel bertugas di Polda Sumatera Selatan terinfeksi COVID 19, sehingga menjalankan isolasi mandiri atau isoman di rumah masing-masing.

“Ratusan personel yang menjalani isoman itu dalam pengawasan Biddokes, menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar tidak menulari keluarga dan warga sekitar, mengonsumsi obat dan vitamin untuk pasien COVID-19,” kata Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Jumat.

Tingkat penularan virus corona masih cukup tinggi, kondisi ini perlu diwaspadai guna mengikuti protokol kesehatan (prokes), 3M.

Penerapan kegiatan dapat mencegah terjadi penularan COVID-19 yang diharapkan mendapat dukungan maksimal dari semua pihak dan lapisan masyarakat, termasuk karyawan PT Supreme Energi Rantau Dedap di Kabupaten Lahat.

Selain dengan kesadaran sendiri untuk melakukan isoman seperti yang dilakukan ratusan personel Polda sekarang ini, bagi masyarakat yang merasakan gejala terinfeksi COVID-19 diimbau melakukan 3T atau pemeriksaan dini (testing).

“Kalau hasil testingnya positif, perlu melakukan pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) dengan isolasi mandiri untuk gejala ringan dan gejala berat ke rumah sakit rujukan COVID-19,” ujarnya.

“Setiap zona merah, saya hadir dengan memberi semangat pada anggota saya, setiap hari juga saya zoom meeting pada anggota saya yang sakit untuk memberi mereka semangat agar lekas sembuh,” ujar Kapolda. (ANTARA)

Sumsel- Tim Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera bersama Polda Sumatera Selatan, berhasil menangkap TM (48), koordinator perambah kawasan hutan Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan pada Kamis (22/7).

Tim menangkap TM di rumah kontrakannya di RT09/RW05 Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini TM ditahan di Rutan Polda Sumsel, setelah diperiksa PPNS Ditjen Gakkum KLHK.

Pengungkapan kasus perambahan ini bermula dari pengaduan masyarakat pada bulan Maret 2021 mengenai adanya aktivitas pembukaan hutan menggunakan ekskavator. Setelah diverifikasi, Balai Gakkum Wilayah Sumatera bersama BKSDA Sumatera Selatan menurunkan Tim Operasi Gabungan ke lokasi dan tim mendapati ekskavator yang ditinggal operatornya.

Ketika Tim kembali lagi untuk mengamankan ekskavator, alat berat itu sudah tidak ada di lokasi. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, diketahui bahwa alat berat tersebut telah diambil pemiliknya yaitu PT TMS. Kemudian tim memeriksa lokasi PT TMS dan menyita ekskavator merk Hitachi ZX 200 itu.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Gakkum KLHK, Sustyo Iriono mengatakan bahwa Perambahan SM Padang Sugihan berdampak pada kelestarian gajah sumatera.

“Saya baru mendapat kabar telah lahir gajah sumatera di SM Padang Sugihan, Juni 2021 lalu. Jadi kita harus serius menjaga kelestarian habitat gajah sumatera ini,” ujar Sustyo melalui keterangan rilis, Minggu (25/7).

Sustyo mengatakan bahwa dengan Ditangkapnya TM bisa menjadi awal mengembangkan kasus perambahan untuk mencari aktor intelektual dan pemodal.

“Saya meminta para pelaku perusak lingkungan dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera dan sebagai bentuk peringatan keras bagi para pelaku lainnya yang berniat merusak hutan, bukan hanya kawasan konservasi,” tegas Sustyo.

Kepala Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Subhan mengatakan bahwa Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera akan terus menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan kehutanan.

“Kami tidak akan mampu menegakan hukum sendiri, kami akan terus menjalin kerja sama dengan instansi terkait dan juga masyarakat untuk bersama-sama melawan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,” ujar Subhan

PPNS Ditjen Gakkum KLHK akan menjerat TM dengan Pasal 50 Ayat 2 Huruf a Jo. Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan/atau Pasal 40 Ayat 1 Jo. Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukum pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda paling banyak Rp 7,5 miliar, dan/atau ancaman hukum pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 200 juta.