Kapolri melantik Komjen Pol Panca Putra S, sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Pelantikan ini menandai pengisian salah satu jabatan strategis di lingkungan Polri yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kepolisian.

Pejabat yang dilantik:

1. Komjen Pol Z. Panca Putra
   Kalemdiklat Polri
2. Brigjen Pol Nasri, Kapolda Sulawesi Tengah
3. Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Kapolda Sulawesi Tenggara
4. Brigjen Pol Arif Budiman, Kapolda Maluku Utara

Selain pelantikan, turut dilaksanakan pula sertijab beberapa jabatan strategis lainnya.

Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, resmi mengemban amanah sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), menggantikan Irjen Pol Edy Murbowo.

Sementara itu, Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, mengambil alih jabatan Kapolda Bengkulu dari tangan Irjen Pol Mardiyono.

Di jajaran Mabes Polri, Kombes Pol Yudi Arkara Oktabera, dilantik sebagai Kepala Yanma (Kayanma) Polri, menggantikan Brigjen Pol Abas Basuni.

“Mutasi jabatan pada institusi Polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan.

Menurutnya, pergantian pejabat juga merupakan upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik maupun melaksanakan sertijab hari ini, kami optimistis kinerja organisasi akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan,” pungkas Johnny. []

Menurut Imam, para anggota polisi yang terluka sedang melakukan latihan sekitar 10 meter dari lokasi ledakan. Mereka terkena serpihan kaca bangunan yang pecah akibat ledakan.

“Kaca-kaca pecah, efek kaca itu menyebabkan serpihan masuk dan mengenai anggota yang sedang latihan,” ungkapnya.

Meski mengalami luka ringan, Imam memastikan bahwa tidak ada anggota yang mengalami cedera serius. Kesepuluh anggota polisi yang terluka saat ini sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

Imam menyebut mereka akan diinapkan untuk observasi satu malam.

Diberitakan sebelumnya, ledakan terjadi di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim, pada pukul 10.19 WIB. Ledakan diduga berasal dari sisa-sisa bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal.

“Jadi kebetulan Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya dan gegana pagi tadi meledak,” kata Imam.

Eranasional.com – Polda Sumatera Barat menyelidiki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar terkait dengan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran COVID-19, yakni produksi penyanitasi tangan dilakukan BPBD setempat.

Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Satake Bayu di Padang, Jumat (26/2/2021) mengatakan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto telah menginstruksikan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk mengumpulkan data-data terkait dengan temuan itu.

“Ditreskrimsus telah bergerak mengumpulkan data-data terkait dugaan penyelewengan dana COVID-19 untuk pembelian alat kesehatan tersebut,” kata dia.

Ia mengatakan saat ini DPRD Sumbar juga telah membuat panitia khusus untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, sedangkan pihaknya juga bekerja untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kita juga bekerja memastikan dugaan adanya penyelewengan dana APBD Sumbar 2020 yang direalokasi untuk penanganan pandemi COVID-19,” kata dia.

Sebelumnya, BPK juga menemukan transaksi yang dilakukan secara tunai pada belanja barang dan jasa senilai Rp49 miliar dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar.

“Sesuai Instruksi Gubernur Sumbar No 2/INST-2018 dinyatakan Kepala Satuan Perangkat Kerja harus melakukan pembayaran melalui mekanisme nontunai tanpa ada batasan nominal rupiah tertentu,” kata Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi.

Dia mengatakan kendati tidak bisa serta merta dinyatakan ada kerugian negara, yang perlu disorot cara pembayaran kepada pihak ketiga secara tunai sehingga berindikasi adanya penyalahgunaan kewenangan.

“Dari Rp49 miliar itu yang ditemukan indikasi penggelembungan ‘hand sanitizer’ (penyanitasi tangan) sebesar Rp4,9 miliar yang wajib dikembalikan kepada kas daerah,” ujarnya.

Temuan transaksi yang dibayarkan secara tunai itu, antara lain pengadaan penyanitasi tangan 100 militer senilai Rp2.870.000.000, pengadaan penyanitasi tangan 500 mililiter Rp4.375.000.000, Belanja Tak Terduga untuk penanganan pandemi COVID-19 di BPBD Sumbar yang telah ditransfer ke rekening BPBD Sumbar bernilai Rp161.711.976.900.

Namun, hasil pemeriksaan rekening koran BPBD Sumbar menunjukkan seluruh pengeluaran dana yang bersumber dari Belanja Tak Terduga dilakukan dengan cek.

Cek tersebut ditandatangani Kalaksa BPBD dan Bendahara BPBD dan semuanya dicairkan secara tunai tanpa menulis penerima dengan spesifik.

Selain itu, ditemukan pembayaran secara tunai kepada PT CBP untuk pengadaan APD senilai Rp5.950.000.000, PT AMS untuk pengadaan tes cepat senilai Rp1.350.000.000.

Selain itu, ditemukan pembayaran tunai terhadap 29 kontrak kepada enam penyedia sebesar Rp30.155.400.000.

Dengan demikian BPK menemukan total pembayaran tunai kepada penyedia dan orang-orang yang tidak dapat diidentifikasi sebagai penyedia sebesar Rp49.280.400.000.

Tata Tanur KabarPolisi.com / Red 

Eranasional.com – Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yowono, mengatakan siswa-siswa di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Sukabumi kembali ke Polda masing-masing untuk dikarantina selama 14 hari.

Hal itu menyusul adanya tujuh siswa yang telah dinyatakan positif terjangkit virus corona atau Covid-19. Menurut Argo, selain menjalani masa karantina seluruh siswa tersebut pun akan melakukan serangkaian tes kesehatan berkaitan Covid-19.

“Siswa-siswa yang kembali ke polda masing-masing itu semua kita isolasi, untuk dicek, isolasi semuanya. Karena datang ke polda-polda, semua kami lakukan isolasi selama 14 hari,” kata Argo saat jumpa pers seperti dikutip dari akun Instagram Divisi Humas Polri, Selasa (31/3/2020).

Argo juga memastikan bahwa hanya ada tujuh siswa di Setukpa Lemdikpol Sukabumi yang dinyatakan positif Covid-19. Namun, dia membantah informasi yang menyebut adanya ratusan siswa Setukpa Lemdikpol yang terjangkit Covid-19.

“Tidak benar kalau ada ratusan siswa, ratusan siswa terjangkit itu tidak benar,” katanya.

Menurtnya, ketujuh siswa dengan status positif Covid-19 itu tengah menjalani perawatan intensif di ruang isolasi RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka diketahui terjangkit Covid-19 setelah dilakukan rapid tes.

“Jadi kita menemukan tujuh siswa yang positif corona dan sekarang sedang kita isolasi, kita rawat di RS Polri Kramat Jati,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Setukpa Lemdikpol Sukabumi Brigjen Agus Suryatno kepada awak media, juga membenarkan adanya tujuh siswa yang berstatus positif Covid-19. Ketujuh siswa tersebut tengah dirawat di RS Polri Kramat Jati.

Menurut Agus, ketujuh siswa tersebut semula berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 bersama dua orang lainnya. Adapun, dua orang lainnya yang tidak dinyatakan positif dalam rapid test, kekinian dirujuk ke RS Mako Brimob. (suara)

Eranasional.com, JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur, dan Polres Bandara Soekarno-Hatta sudah memproses 43 kasus hoax terkait penyebaran virus corana atau Covid-19 dan lock down.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan masih ada manusia-manusia yang tidak punya perasaan menyebarkan berita menyesatkan (hoax), yang membuat resah di saat masyarakat Indonesia mengalami situasi pademik covid 19.

“Kemarin sudah disampaikan pak Kapolda, bahwa kepolisian akan terus giat menangkap pelaku yang bermain-main menyebarkan berita hoax, di saat situasi menghadapi covid 19,” terang Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (30/3/2020).

Menurut Yusri, namun dari 43 kasus hoax yang diungkap hanya 3 yang akan kita rilis, yang pertama pemberitaan terkait lock down yang dilakukan seseorang berinisial AOI.

“Penyebaran berita hoax terkait isu lockdown dengan judul ‘DATA TOL YANG DITUTUP ARAH DKl JAKARTA’ dengan mencantumkan logo Polda Metro Jaya dan logo Fungsi Biro Operasional Kepolisian informasi disebar pada 23 Maret 2020,” jelasnya.

Setelah dilakukan penelusuran oleh Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya, kemudian ditemukan bahwa yang melakukan penyebaran pertama kali adalah pemilik nomor 083822665158 yang kemudian diketahui bahwa nomor tersebut adalah milik dan/atau atas tersangka AOI.

Kedua, viral rekaman video yang menginformasikan bahwa seolah-olah telah adanya korban oleh virus corona di PGC yang membuat resah masyarakat.

“Setelah dilakukan penelusuran dan penyelidikan ditemukan bahwa yang merekam dan menyebarkan pertama kali adalah tersangka seorang karyawati berinisial A. Tersangka membuat rekaman video berdurasi 20 detik,” ujarnya.

Kemudian yang ketiga, ditemukan adanya konten pada media sosial yang mengandung berita hoax terkait penyebaran virus corona di Bandara Soekarno Hatta yang pertama kali dimuat pada tanggal 27 Januari 2020 dengan kalimat ‘Virus Corona Masuk Soekarno Hatta’ dengan menyertakan gambar/foto terkait adanya seorang wanita yang terbaring di area Terminal Bandara Internasional Soekarno Hatta yang dilakukan tersangka R.

“Hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa kejadian pada foto tersebut sesungguhnya adalah kejadian pada tanggal 26 Februari dimana wanita yang ada di dalam foto tersebut mengalami gagal jantung, pada saat akan berangkat menuju Jeddah Arab Saudi untuk melaksanakan Umrah,” paparnya.

Selanjutnya, Dirreskrimsus PMJ Kombes Iwan Kurniawan menambahkan dimana pemerintah sedang bekerja keras menghadapi covid 19, menghimbau kepada masyarakat bijak dalam rangka suatu pemberitaan yang mengadung berita bohong atau hoax.

“Kami akan terus memantau pemberitaan-pemberitaan di media sosial melalui media siber dan akan melakukan tindakan tegas terhadap penyebar berita bohong,” tegas Iwan.

Para tersangka dijerat dengan pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45A ayat (1) dan/atau pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) dan/atau pasal 35 Jo 51 ayat (1) UndangUndang Nomor.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (red)