“PBSI akan kita panggil, seperti apa kronologi yang sebenarnya. Begitu pula dengan orang tua si atlet. Apa pun kita transparan, sesuai dengan aturan dan sebagainya,” kata Wali Kota Aaf, sapaan akrabnya di Ruang Jlamprang, Rabu, 11 Desember 2024.

Aaf mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Dinparbudpora) Kota Pekalongan, bahwa anak yang berangkat Popda Jateng pada tahun 2024 adalah juara tahun 2023. Berarti yang menang tahun 2024, berangkat tahun 2025.

“Mudah-mudahan nanti ada diskusi dan musyawarah, penjelasan secara real nya seperti apa. Karena, setelah banyak berita terkait atlet itu, muncul berbagai opini,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Fareno Khiar Aghadhira atau yang biasa disapa Reno, siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 2 Bendan, Kota Pekalongan, harus menerima pil pahit lantaran dicoret dari Popda Jawa Tengah (Jateng) meski berhasil meraih juara 1 cabor badminton di Popda tingkat kota.

Hal ini, tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi orang tua Reno, Yudi. Karena Reno harus digantikan oleh juara 2 untuk maju ke tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Popda tersebut.

“Kok aneh, padahal anak saya juara 1 badminton Popda Kota Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 2024 kemarin. Tapi, pada saat Popda Provinsi pada 4 – 7 November 2024 yang berangkat malah juara 2 Popda Kota Pekalongan,” kata Yudi.

Karena merasa janggal, Yudi menanyakan hal tersebut ke pihak official. Namun, menurut Yudi alasan yang diberikan sangat tidak masuk akal.

“Biasanya, yang maju ke tingkat provinsi itu yang juara 1. Tapi, kok ini peringkat 2 yang maju ke provinsi. Ada permainan kayaknya. Anak saya sudah kelas 6 SD, jika pada tahun 2025 diikutkan Popda berarti anak saya udah SMP,” ujarnya.

Yudi mengaku sangat kecewa atas keputusan official Popda cabang olahraga badminton yang diberikan untuk anaknya. Keputusan ini tidak hanya mengecewakan keluarga Reno, tetapi juga mempengaruhi mental sang anak. Reno yang sebelumnya ceria, kini menjadi pendiam. (em-aha)

DEPOK, Eranasional.com – Polemik belum dibayarkannya uang ganti kerugian (UGK) dari lahannya yang digunakan untuk membangun jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 3 direspon Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat, Indra Gunawan.

Dalam keterangannya, Indra Gunawan menegaskan aturan ganti rugi lahan warga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan memastikan BPN hadir dan berupaya menyelesaikan seluruh masalah sebagai saluran resmi stakeholder terkait.

“Saya sudah menerima informasi terkait polemik PT Artha Cahaya Prima (ACP) dengan beberapa masyarakat,” jelas Indra Gunawan kepada wartawan, Kamis 4 Mei 2023.

Polemik ini, menurut Indra Gunawan bisa selesai dengan pemutusan jalur hukum dalam ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok.

“Seharusnya, masyarakat menggunakan jalur litigasi, jalur keperdataan. Tetapi, setelah saya pelajari, masyarakat tidak mengambil langkah hukum, sebaliknya menggunakan langkah di luar jalur pengadilan,” jelas Indra Gunawan.

Sehingga, dari alur polemik yang muncul terjadi kebuntuan. Padahal, sudah ada upaya pemanggilan dari pihak PN untuk perdamaian. Bahkan, dalam perjalanan ada pihak yang tidak ingin berdamai.

Atas kondisi yang ada, BPN Depok tetap berkomitmen melakukan langkah-langkah aktif untuk kepentingan dan keadilan masyarakat.

“Salah satunya, apakah dimungkinkan penetapan pengadilan ini ditinjau kembali untuk menguraikan persoalan tersebut. Agar masyarakat yang sudah melakukan perdamaian dengan pihak yang bersengketa bisa dibayarkan dan belum akan ditetap dikonsinyasi (uangnya dititip di pengadilan),” jelasnya.

Untuk itu perlu dukungan para pihak baik aparat penegak hukum, Tim P2T, untuk aktif melakukan dialog kepada masyarakat agar polemik ini segera tuntas, ” jelas Indra seraya mengeluarkan beberapa berkas dari data yang diterima.

Indra juga memastikan pemerintah selalu membayarkan ganti rugi lahan warga terdampak jalan tol bahkan, sebelum konstruksi proyek tersebut dimulai.

BPN Depok akan tetap merespon apa yang diharapkan masyarakat terkait pembangunan ruas jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 3.

“BPN juga berupaya menjadi saluran yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul,” tutur Indra.

Seperti diketahui, tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 3A menghubungkan Kukusan Krukut Sedangkan Seksi 3B dari Simpang Krukut-Cinere.

Proyek tol Cijago ini menelan biaya investasi Rp 3,21 triliun dengan konstruksi Rp 1,2 triliun dan pembebasan tanah Rp 930 miliar. **

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan rencana penunjukan jabatan wakil menteri untuk kementerian tersebut tidak perlu menjadi polemik.

“Tidak perlu dipolemikkan (tentang) perlu atau tidaknya posisi wamen. Pembantu presiden adalah jabatan politis, sehingga sah saja diambil dari unsur mana pun,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Tjahjo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan hal penting dan mendesak apabila diperlukan posisi wakil menteri dalam kementerian.

Tjahjo menyatakan pihaknya mempersiapkan kemungkinan adanya posisi wakil menteri, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan RB.

“Terkait berita keluarnya Perpres Kemenpan RB yang sudah ditandatangani presiden pada prinsipnya Kemenpan RB mempersiapkan saja dulu sebagaimana arahan Sekneg,” jelasnya.

Menurut dia, setiap perpres kementerian yang terdapat pasal terkait jabatan wamen bertujuan agar presiden dapat sewaktu-waktu menunjuk seseorang untuk mengisi posisi tersebut.

“Memang semua perpres tentang kementerian negara diminta untuk mencantum jabatan wakil menteri, agar supaya sewaktu-waktu presiden mengangkat wakil menteri tidak perlu mengubah perpres,” tambahnya.

Oleh karena itu, terkait kapan jabatan Wakil Menpan RB tersebut diisi, Tjahjo mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

“Soal kapan adanya wamen dalam kementerian hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Kapan saja bisa terisi atau tidak,” tukasnya.

Sebelumnya, Tjahjo menilai Perpres dan penugasan Wamenpan RB tersebut bertujuan untuk penguatan tugas Kemenpan RB dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan RB yang ditandatangani presiden pada 19 Mei 2021.

Pada Pasal 2 Ayat 1 Perpres tersebut dijelaskan bahwa dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden.

Tugas wamen, menurut perpres tersebut, adalah membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kemenpan RB.

Selain itu, wamen bertugas membantu menteri dalam koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madia atau eselon I di lingkungan Kemenpan RB. (ant)

Eranasional.com, Subang,- Instruksi Presiden NO. 9 Tahun 2014, Perpres NO. 192 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Perhubungan NO. KP tahun 2016 join.

Ditengah Pandemic Wabah Virus Covid 19 yang terjadi hampir diseluruh Negara di belahan Dunia khususnya Indonesia, yang mana Era Pandemic tersebut sangat mempengaruhi kegiatan serta ketahanan Ekonomi Global, sehingga program hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang tentang pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan Pelabuhan di Patimban Subang – Jawa barat Indonesia juga turut merasakan dampak akibat dari Pandemic ini.

Terkait hal itu, Baik WHO maupun Pemerintah Pusat Indonesia masih belum bisa memastikan secara pasti kapan berakhirnya Wabah Pandemic ini, sehingga tentunya baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Subang – Jawa Barat masih berfokus dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 yang semakin tinggi grafik kenaikan kasus Positifnya, yang kemudian Pemerintah menerapkan sistem PSBB (Pembatasan Sosisal Berskala Besar) yang mana sistem PSBB tersebut, membuat mobilitas dan kinerja progress pekerjaan dari Proyek Pelabuhan Patimban tersebut menjadi terhambat.

Namun menyikapi hal tersebut, PT. FERDI GRAHA TEKNIK sebuah Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak di bidang Jasa Kontraktor yang sebelumnya sudah terikat untuk pekerjaan pengurukan tanah dalam Proyek Petrochemical Industrial Estate – Integrated Patimban, telah mebuat strategi dan perisapan kerja secara teratur yang juga menyesuaikan dengan keadaan Pandemic ini, sehingga progress pekerjaan masih tetap bisa berjalan  Selama masa persiapan dalam pekerjaan dimaksud diatas, PT. FERDI GRAHA TEKNIK turut serta dalam kegiatan Supplai Material untuk Proyek Pelabuhan Patimban yang dinaungi oleh PT. TOYO COORPORATION dan PT. PP – WIKA yang di tunjuk sebagai General Contractor oleh Pemerintah, Material yang dimaksud adalah berupa Material Limestone, Batu Boulder, Pasir Tayan, Bambu Petung dan Tanah Merah.

Dalam keseriusannya PT. FERDI GRAHA TEKNIK telah membuat 2 (dua) kantor cabang di Pamanukan Subang dan di Lampung, guna mempermudah Koordinasi dan Teknis Manajamen secara Administratif yang teratur. Selain itu PT. FERDI GRAHA TEKNIK pun telah mematangkan kegiatan supplai tersebut dengan memiliki Izin Legalitas yang sah/resmi. yang telah bekerja sama dengan Para Pemilik Tambang/Quary.

Dalam perjalanannya PT. FERDI GRAHA TEKNIK sempat mengirimkan beberapa Ritasi Bambu Petung yang menginduk pada Purchase Order (PO) milik Pihak lain, namun kegiatan tersebut dihentikan karena mekanisme pembayaran tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam PO tersebut.

Terkait hal itu, PT. FERDI GRAHA TEKNIK sangat menyayangkan ketidaksesuaian mekanisme pembayaran dimaksud, mengingat Proyek tersebut berskala Internasional yang melibatkan hubungan kerjasama Indonesia – Jepang. Tentunya hal ini memicu spekulasi tentang adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengacaukan mekanisme pekerjaan di tahap bawah.

Atas kejadian tersebut, PT. FERDI GRAHA TEKNIK sangat berharap baik Pemerintah maupun General Contractor yang ditunjuk dapat turun langsung untuk meninjau perihal masalah ini dan mengurangi Stigma yang sudah banyak tersebar luas. Kedepannya PT. FERDI GRAHA TEKNIK sangat siap untuk support Proyek Pelabuhan Patimban yang mana Proyek tersebut dirasa akan menjadi sebuah langkah kemajuan untuk Perekonomian Negara khususnya Kabupaten Subang.

(Nurita/red).